Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 177 peraturan dalam 0,004 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wajo No. 4 Tahun 2010

• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN GRATIS DI KABUPATEN WAJO

Abstrak

Pendidikan

Download file:

PERDA NO. 4 TTG PENDIDIKAN GRATIS.pdf

pendidikan

2010

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2010/NO.4

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN GRATIS DI KABUPATEN WAJO

ABSTRAK:

Pendidikan gratis merupakan wujud komitmen dan kepedulian Pemerintah Daerah dan masyrakat guna meningkatkan pemarataan dan perluasan kesempatan belajar serta meningkatkan mutu pendidikan; dalam rangka penyelenggaraan pendidikan gratis yang berkualitas, perlu dilakukan secara terpadu, terintegrasi, sinergi dan holistik melalui suatu system pembiayaan yang jelas dan tepat sasaran.
Dasar Hukum: 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 7. Undang-undang Nomor 32 T 8. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah di rubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoaman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal 13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar 16. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan 17. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2009, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Gratis di Propinsi Sulawesi Selatan 18. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/u/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah; 19. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 036/u/1995 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar; 20. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 4 Tahun 2008, tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Wajo; 21. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 7 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Wajo.
MENGATUR PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN GRATIS DI KABUPATEN WAJO

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 April 2010.
19 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wajo No. 3 Tahun 2010

• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu

PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

Abstrak

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Download file:

PERDA NO. 3 TTG Pedoman ...Daerah perbaikan.pdf

barang milik daerah

2010

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2010/NO.3

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

ABSTRAK:

Barang milik daerah sebagai salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembangunan daerah, dan pelayanan masyarakat, perlu dikelola secara tertib agar dapat dimanfaatkan secara optimal dalam rangka mendukung penyelenggaraan Otonomi Daerah; guna menjamin terlaksananya tertib administrasi dan tertib pengelolaan barang milik daerah, maka diperlukan suatu kesamaan persepsi dan langkah secara integral dan menyeluruh dari unsur-unsur yang terkait dalam pengelolaan barang milik daerah; sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, perlu diatur mengenai Pengelolaan Barang Milik Daerah; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah 7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara 8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Guna Pakai atas Tanah 9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah 11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Nomor 11 Tahun 2007; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.
MENGATUR TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 April 2010.
64 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wajo No. 2 Tahun 2010

• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu

PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PENERTIBAN PERTUNJUKAN DAN TEMPAT HIBURAN SERTA SARANA HIBURAN

Abstrak

Pariwisata dan Kebudayaan

Download file:

PERDA NO. 2 TTG PENGAWAS...JUKAN T4 HIBURAN.pdf

TEMPAT HIBURAN

2010

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2010/NO.2

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PENERTIBAN PERTUNJUKAN DAN TEMPAT HIBURAN SERTA SARANA HIBURAN

ABSTRAK:

Dalam rangka menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban pertunjukan dan tempat hiburan serta sarana hiburan dan ketenteraman masyarakat di Kabupaten Wajo, maka perlu dilakukan pengawasan, pengendalian dan penertiban terhadap pertunjukan dan tempat hiburan serta sarana hiburan; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, maka perlu diatur dalam Peraturan Daerah.
Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah 6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah 9. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo No 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wajo.
MENGATUR TENTANG PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PENERTIBAN PERTUNJUKAN DAN TEMPAT HIBURAN SERTA SARANA HIBURAN

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Februari 2010.
12 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2010

• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu

PENGENDALIAN DAN PENERTIBAN PENGEDARAN MINUMAN BERALKOHOL

Abstrak

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Download file:

PERDA NO. 1 MINUMAN BERALKOHOL.pdf

PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL

2010

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2010/NO.1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENGENDALIAN DAN PENERTIBAN PENGEDARAN MINUMAN BERALKOHOL

ABSTRAK:

Sesuai pengamatan dan aspirasi masyarakat dalam pergaulan sosial kemasyarakatan dewasa ini masih banyak gangguan keamanan dan ketertiban yang terjadi bahkan cenderung meningkat sebagai akibat minuman beralkohol Eksistensi mayarakat wajo yang relegius, berbudaya dan sangat menjunjung tinggi adat istiadat, eksistensinya harus dihormati dengan menertibkan dan mengendalikan wilayah Kabupaten Wajo dari minuman beralkohol
Undang-Undang Nomor : 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor : 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 57/MENKES/PER/ II/1992 tentang Larangan Peredaran Produksi dan Pengedar Minuman Keras yang tidak Terdaftar pada Departemen Kesehatan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 86/MENKES/IV/1997 tentang Minuman Keras Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 329/MENKES/XII/1997 tentang Produksi dan Peredaran Makanan Peraturam Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 43/MDAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Pengedaran,Penjualan,Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkoho
PENGENDALIAN DAN PENERTIBAN PENGEDARAN MINUMAN BERALKOHOL

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Februari 2010.
15 HALAMAN

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wajo No. 6 Tahun 2009

• Berlaku mulai 15 tahun yang lalu

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO NOMOR 4 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PASAR

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

PERDA NO.9 THN 2000.perubahanA.BAU DISWAN.pdf

retribusi

2009

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2009/NO.6

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO NOMOR 4 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PASAR

ABSTRAK:

Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 4 Tahun 2000 tetang Retribusi Pasar yang ditetapkan pada tanggal 29 Juli 2000 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 9 Tahun 2000 tanggal 2 September 2000, ada beberapa ketentuan sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan perkembangan dewasa ini sehingga perlu diubah.
Dasar Hukum: 1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah – Daerah Tingkat II di Sulawesi 2. Undang – Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara 3. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 4. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah jo. Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undag Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 5. Undang – Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan 6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang 7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana 9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah 10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 11. Keputusan Manteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Jo Keputusan Manteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah. 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 3 Tahun 1998 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wajo; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Wajo; 17. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Wajo.
MENGATUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO NOMOR 4 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PASAR

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Agustus 2009.
6 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wajo No. 10 Tahun 2008

• Berlaku mulai 15 tahun yang lalu

Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2008

Abstrak

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Download file:

Perubahan Anggaran Pendap...ab. Wajo TA 2008.pdf

ERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN ANGGARAN 2008

2008

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD.2008/NO.9

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2008

ABSTRAK:

a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kcbijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalarn Tahun Anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan APBD tahun anggaran 2008; b. bahwa sehubungan dengan ha! tersebut pada huruf a, perubahan APBD Tahun Anggaran 2008 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lcrnbaran Negara Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (lernbaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3 3 12 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun I 994 (Lernbaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tarnbahan Lembaran Negara Nomor 3569); 3. Undang-Undang Nomor 1 8 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Reribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3C,85) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Nomor 246 Tarnbahan Lembaran Negara Nomor 4048); 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lernbaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688); 1 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Babas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun l 999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851); 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 7. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 8. Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); 9. Undang-Undang Nomor IO Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Pcrundang-undangan (Lembaran Negara Tahun ·2004 Nomor 53, Tambahan Lcrnbaran Negara Nomor 4389); 10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara. (Lernbaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tumbahan Lembaran Negara Nomor 4400); 11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor4421); 12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tarnbahan Lembaran Negara Nomor 4437) scbagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pcnetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor I 08, Tambahan Lembaran Negara nomor 4548); 1 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pcrnerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tarnbahau Lembaran Negara Nomor 4438); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 ten tang Pembinaan dan Pengawasan alas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 4 J, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090); 15. Pcraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 11 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor4l38); 16. Pcraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 200 I tentang Retribusi Daerah (lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negera Nomor 4139); Pcraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Kcuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kcdudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lernbaran Negara Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4540); Sebagaimana telah ditambah dengan Peraturan Pemerintah Nornor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negera Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4629); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang standar Akuntasni Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503); 20. Peraturan Pemerintah Nomor '54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574); 21. Peraturan Pernerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lernbaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575); 22. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576); 23. Peraruran Pernerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577); 24. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 25. Peraturan Pernerintah Nomor 65 Tabun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lernbaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tarnbahan Lembaran Negara Nomor 4585);
2. Belanja a. Semula b. Bertambah/Iberkurang) Jumlah Belanja setelah perubahan Rp. 614.752.970.121,00 Rp. 84.054.216.496,00 Rp.698.807.186.617,00 v 3. Pembiayaan a. Pencrimaan I) Semula Surplus/(Defisit) seteiah Perubahan Rp. 132.811.488.012,00 Rp.(I 81.994.049.624,42) 2) Bertarnbah/tberkurang) Rp. 56.449.636.484,42 Jumlah Penerimaan setelah Perubahan b. Pengeluaran Rp.189.261.124.496,42 •· I ) Semula 2) Bertam bah/(berkurang) Rp. Rp. 4.172.183.035,00 3.094.891.837.,00 Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan J umlah Pembiayaan neto setelah perubahan Sisa lebih pernbiayaan auggaran setelah perubahan Rp. 7.267.074.872,00 • Rp.181.. 994.049.624,42 Rp. 0,00 Pasal 2 (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dirnaksud dalam Pasal I terdiri dari: a. Pendapatan Asli Daerah I ) Sernula 2) Bertambah/(berkurang) Rp. Rp. 24.313.750.000,00 10.624.091.591,58 J urnlah pendapatan asli daerah setelah perubahan b. Dana Perimbangan Rp. 34.937.841.591,58 I) Semula Rp. 453.932.631.896,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 5.503.482.357,00 Jurnlah dana perimbangan setelah perubahan Rp.459.436.114.253,00 c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah I ) Sernula Rp. 7.867.283.248,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 14.571.897.900,00 Jurnlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan Rp. 22.439.181.148,00 (2) Pendapatan as! i daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf a terdiri dari jenis pendapatan : a. Pajak daerah I ) Sernula 1) Bertambah/(berkurang) Rp. Rp. 3.269.372. 900,00 25.000.000,00 .1 umlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp. 3.294.372.900,00 b. Retribusi daerah l) Semula Rp. 7.901.277.100,00 2) Bertam bah/(berkurang) Rp. 49.754.000,00 Jumlah retribusi daerah setelah perubahan c. Hasil Pengelolaa kekayaan daerah yang dipisahkan Rp. 7.951.031. l 00,00 !). Semula Rp. 5.200.000.000,00 2) Bertarn bah/(berkurang) Rp. 623 .686.000,00 Jumlah basil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Setelah perubahan cl. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Rp. 5.823.686.000,00 I) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Rp. Rp. 7.943.100.000,00 9.925.6.51.591,58 Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp. 17.868.751.591,58 (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) huruf b terdiri dari jenis pendapatan : a. Dana bagi hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak l) Semula Rp. 62.213.632.896,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 5 .503 .482.357 ,00 Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan Rp. 67.717.115.253,00 b. Dana alokasi umum l) Semula Rp. 336.187.999.000,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 J umlah dana alokasi urnum setelah perubahan Rp.336.187.999.000,00 c. Dana alokasi khusus l) Semula Rp. 55.531.000.000,00 2) Bertambah/iberkurang) Rp. 0,00 Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan Rp. 55.531.000.000,00 (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf c terdiri dari jenis pendapatan : a. Hibah l) Sernula Rp. 0,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 b. Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan Dana Darurat Rp. 0,00 1) Semula Rp. 0,00 2) Bertambah/tberkurang) Rp. Jumlah dana darurat setelah perubahan 0,00 Rp. 0,00 Dana Bagi Hasil Pajak 1) Semula Rp. 6.075.062.000,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 Jumlah dana bagi hasil pajak setelah perubahan Rp. 6.075.062.000,00 d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus 1) Sernula Rp. 0,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 2.751.540.000,00 Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan Rp. 2. 751.540.000,00 e. Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya 1) Semula Rp. 1.601.221.248,00 2) Bertambah/rberkurang) Rp. 11.820.357.900,00 Jumlah Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pernerintah Rp. 13.421.579.148,00 Daerah Iainnya setelah perubahan f. Sumbangan dari Organisasi/Lernbaga tertentu/Peorangan atau pihak ketiga l ) Sernula 2) 13ertambah/(berkurang) Rp. Rp. 191.000.000,00 0,00 Jurnlah Sumbungan dari Organisasi/Lembaga tertentu/perorangan Atau pihak ketiga setelah perubahan Rp. 191.000.000,00 Pasal 3 (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal l terdiri dari : a. Belanja Tidak Langsung I) Sernula Rp. 273.404.456.389,00 2) Bertarnbah/tberkurang) Rp. 48.595.186.603,00 Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan Rp.321.999.642.992,00 b. Belanja Langsung I) Sernula 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 341.348.513.732,00 Rp. 35.459.029.893,00 Jumlah belanja langsung setelah perubahan Rp.376.807.543.625,00 (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja a. Belanja pegawai l) Semula Rp. 230.864.478.725,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 23.431.630.277,00 .J umlah belanja pegawai setelah perubahan b. Belanja bunga Rp. 254.296.109.002,00 l) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Rp. Rp. 500.000.000,00 (200.000.000,00) Jumlah belanja bunga setelah perubahan Rp. 300.000.000,00 c. Belanja subsicli I) Semula 2) Bertambah/tberkurang) Rp. Rp. 0,00 0,00 Jumlah belanja subsidi setelah perubahan d. Belanja hibah I) Sernula Rp. 11.944.000.000,00 Rp, 0,00 e. 2) Bertambah/(berkurang) .lumlah belanja hibah setelah perubahan Belanja bantuan sosial Rp. 9.037.971.250,00 Rp. 20.981.971.250,00 I) Semula Rp. 6.159.059.165,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 16.637.197.900,00 Jurnlah belanja bantuan sosial setelah perubahan Rp. 22.796.257.065,00 f. Belanja bagi hasil I). Sernula Rp. 0,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan Rp. 0,00 o· Belanja bantuan keuangan I) Semula Rp. 22.609.042.496,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan h. Belanja tidak ierduga Rp. 22.609.042.496,00 1) Semula 2) Bertambah/Iberkurang) Rp. Rp. 1.327 .876.003,00 (311.612. 824,00) Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp. 1.016.263.179,00 (3) Belanja langsung sebagaimana dirnaksud pada ayat ( l) huruf b terdiri dari jenis belanja : a. Belanja peguwai I) Sernula Rp. 26.728.022.467,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 3.778.647.375,00 Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp. 30.506.669.842,00 b. Belanja barang dan jasa l) Sernula Rp. 79.800.703.018,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 18.327.133.443,00 Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan c. Belanja Modal Rp. 98.127.836.461,00 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 234.819.788.247,00 Rp. 13.353.249.075,00 Jurnlah belanja modal setelah perubahan Rp.248.173.037.322,00 Pasal 4 (1) Pernbiayaan Daerah sebagairnana dimaksud dalam pasal I terdiri dari: a. Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp. 189.261.124.496,42 I) Semula Rp. 132.8I1.488.012,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 56.449.636.484,42 Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan Rp. I 89.261. I 24.496,42 b. Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp. 7.267.074.872,00 1) Semula Rp. 4.172.183.035,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 3.094.891.837,00 Jumlah Pengeluaran Pernbiayaan setelah perubahan Rp. 7.267.074.872,00 (2) Penerirnaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan a. SiLPA tahun anggaran sejumlah Rp. 189.261.124.496,42 1) Sernula Rp. 132.811.488.012,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 56.449.636.484,42 Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan b. Pencairan dana cadangan sejumlah Rp. 1) Semula Rp. 2) Bertambah/(berkurang) Rp. Rp.189.261.124.496,42 0,00 0,00 Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan Rp. c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. 0,00 1) Semula Rp. 0,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 jurnlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp. setelah perubahan d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah Rp. 0,00 0,00 0,83 1) Semula Rp. 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 0,00 Jumlah penerirnaan pinjaman daerah setelah perubahan Rp. e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp. 0,00 l) Semula Rp. 0,00 2) Bertambah/Iberkurang) Rp. 0,00 0,00 Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman Setelah perubahan Penerimaan piutang daerah sejumlah Rp. 0,00 I) Semula Rp. 2) Bertambah/(berkurang) Rp. Jurnlah penerimaan piutang daerah setelah perubahan 0,00 0,00 Rp. Rp. 0,00 0,00 � (3) Pengeluaran sebagairnan dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri darijenis pembiayaan: a. Pernbentukan dana cadangan sejumlah Rp. 0,00 1) Sernula Rp. 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 0,00 Jumlah pembentukan dana cadangan sejumlah Rp. b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah Rp. 0,00 l) Semula Rp. 0,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 Jumlah penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah Rp. c. Pernbayaran pokok utang sejumlah Rp. 500.000.000,00 1) Semula Rp. 500.000.000,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (300.000.000,00) 0,00 0,00 Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo Setelah perubahan d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah Rp. 500.000.000,00 1) Semula Rp. 500.000.000,00 2) Bertambah/Iberkurang) Rp. 0,00 Jumlah pemberian pinjaman daerah dan obligasi daerah Setelah perubahan e. Pembayaran Utang Pihak Ketiga sejumlah Rp. 6.567.074.872,00 1) Semula Rp. 3.172.183.035,00 2) Bertambah/Iberkurang) Rp. 3.394.891.837,00 Rp. Rp. 200.000.000,00 500.000.000,00 Jurnlah Pernbayaran Utang Pihak. Ketiga setelah perubahan Pasal 5 Rp. 6.567.074.872,00 Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari : �6. Lampiran VI 7. Lampiran YH 8. Lampiran Ylll Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; Daftar Pinjarnan Daerah dan obligasi Daerah; Pasal 6 Bupati Wajo menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan. Pasal 7 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah mt dengan penempatannya dalarn Lembaran Daerah Kabupaten Wajo

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Oktober 2008.
16

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wajo No. 20 Tahun 2007

• Berlaku mulai 16 tahun yang lalu

Perubahan Anggaran Pendapatan belanja Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2007

Abstrak

APBD

Download file:

Perubahan Anggaran Pendap...un Anggaran 2007.pdf

Perubahan Anggaran Pendapatan belanja Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2007

2007

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 20, LD.2007/NO.19

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan belanja Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2007

ABSTRAK:

a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan urnum APBD, keadaan yang rnenyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan an tar . j enis belanj a, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan*) maka perlu dilakukan perubahan APBD tahun anggaran 2007;' b, bahwa sehubungan dengan ha! tersebut pada huruf a, perubahan APBD tahun anggaran 2007 perlu ditetapkan dengan peraturan daerah;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara, Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); ·2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (lembaran Negara Republik Indonesia. Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 3569); 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Reribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Nomor 246 1 PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELAN.,.A DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN ANGGARAN 2007 §£ us r,l Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048); 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hale Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3_688); 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan. Negara yang Bersih dan Babas dari Korupsi, Kolusi dan, Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3 851 ); 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuahgan Negara (Lembaran I Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); I 7. Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); • . 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004: tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik .Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 9. Undang-Undang Nomor_ 15 Tahun 2004 tentang Prmeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Neg_ara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4400); 10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentari:g Sistem Perencanaan " Pernbangunan Nasional (Lernbaran Negara· Republik Indonesia Taliun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 11 .. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik ! ' . Indonesia nomor 4548); 12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004'. tentang Perimbangan Keuangan Antara Pernerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 200 I Nomor 41, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan ' Lembaran Negara Republik Indonesia N.omor 4138); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tenta.ng Retribusi Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4139); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwaldlan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun . 2005 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540); Sebagaimana telah ditambah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4629); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang standar Akuntasni . . Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesi� Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noinor 4503); 19. Peraturan Pemerintah Nomor "54 Tahun , 2005 tentang Pinjamari Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4574); Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perilnbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 'Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); I 21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun .2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); ,\ I, 22. Peraturan Pemerintah Nomor 57. Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005iNomor 139, Tambahan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perilnbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 'Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);. 23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Ind?nesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 200.6 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 26. Peraturan Menteri Daiam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 27. Peraturan Menteri Daiam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah; 27. Peraturan Menteri Daiam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah; 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah; 29. Peraturan Menteri Daiam Negeri Nomor 17 Tahun.2006 tentang Lembaran ! Daerah dan Bentuk Daerah; · 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2007;
BUPATIWAJO MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAER,AH KABUPATEN'WAJO TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN ANGGARAN 2007 Pasal I Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2007 semula berjumlah Rp. 562.495.098.017,00 Bertambah/berkurang sejumlah Rp. 68.766.529.800,46 sehingga menjadi Rp. 631.261.627.817 ,46 dengan rincian sebagai berikut : 1. Pendapatan Rp. 436.395.159.269,QO Rp. 1.323.270.542,00 Rp.437.718.429.811,00 Rp.602.899.243.295,46 Rp.( l 65.180.813.484,46) Rp, 540.869.'496.603,00 b. Bertarnbah/(berkurang) Rp. 62.029.746.692,46 Jumlah Belanja setelah perubahan Surplus/(Defisit) setelah Perubahan a. Semula b. Bertarnbah/(berkurang) Jumlah Pendapatan setelah Perubahan 2. Belanja a. Semula 3. Pembiayaan a. Penerimaan I) Semula Rp. 2) Bertambah/(berkurang) Rp. Jumlah Penerimaan setelah Perubahan b. Pengeluaran 126.099 -. 938.748,QO 67.443:259.258)6 ,, I Rp.193.543.198.006,46 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 21.625;601.414,00 Rp. 6.736.783.108,00 Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Jumlah Pembiayaan neto setelah perubahan Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp. 28.362.384.522,00 Rp.165.180.813.484,46 Rp. 0,00 Pasal 2 (I) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari: a. Pendapatan Asli Daerah s Rp. 139.076.542,00 Rp. 410.261:119.354,00 21.179.847.951,00 ' ? • Rp. 21.364.041.951,00 184.194.000,0:0 < Rp. Rp. 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan b. Dana Perimbangan I) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah dana perimbangan setelah perubahan c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah I) Semula Rp. 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 4.95:4.191.964,00 1.000.000.000,00 Rp.410.400.195.896,00 i 15,000.000,00 Rp. 3.269.325.000,00 Rp. 3.254.325.000,00 Rp. Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan b. Retribusi daerah JI) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Rp. Rp. 9.126.537.500,00 280.494.000,00 Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp. 9.407.031.500,00 5.011.800.000,00 (111.300.000,00) c. Hasil Pengelolaa kekayaan daerah yang dipisahkan 1). Semula Rp. 3.787.185.451,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp. 3.787.185.451,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp. 3.787.185.451,00 Setelah perubahan d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah 1) Semula Rp. Rp. 5.011.800.000,00 2) Bertambah/(berkurang) (111.300.000,00) Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp. 4.900.500.000,00 (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (!) huruf b terdiri dari jenis pendapatan: a. Dana bagi hasil I) Semula Rp. 59.383.119.354,00 Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 139.076.542,00 r.Rp. 59.522.195.896 b. Dana alokasi umum 1) Semula Rp. 2) Bertambah/(berkurang) Rp. Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan c. Dana alokasi khusus 305.940.000.000,00 0,0,0 I , Rp.305.940.000.000,00 1) Semula 2) Bertambahl(berkurang) Rp. 44.938.000.000,QO Rp. 0,00 Jumlah dana alokasi khusus setelah perubaha.n I Rp. 44.938.000.000,00 (4) Lain-lain pendapatan daeran yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (!) huruf c terdiri Idari j enis pendapatan : a. Hibah 1) Semula Rp. 2) Bertambah/(berkurang) Rp. Jumlah pendapatan hibah setelah perubaha.n b. Dana Darurat 1) Semula Rp. 2) Bertambahl(berkurang) Rp. Jumlah dana darurat setelah perubahan 0,00 c. Dana Bagi Hasil Pajak 1) Semula 2) Bertambahl(berkurang) Rp. Rp. 4.608.453.852.,00 0,00 Jumlah dana bagi hasil paj ak setelah perubahan d. Dana penyesuaian dan otonorni khusus Rp. 4.608.453.852,00 l) Semula 2) Bertambahl(berkurang) Rp. Rp. 0,00 Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan Rp. e. Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daeraJ:i lainnya 0,00 1) Semula 2) Bertambahl(berkurang) Rp. Rp. 345.738.112,00 l .000:000.000,00 Jumlah Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah Daerah lainnya setelah perubahan Rp. 1.345.738.112,00 Pasal 3 (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : a. Belanja Tidak Langsung 1) Semula Rp. 246.752'.898.430,00 2) Bertambah/Iberkurang) Rp. 22.439!} 00.604,46 Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan , Rp.269.191.9�9.034,46 Belanja Langsung 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 39.590.646.088,00 ' I Rp.333.707.244.261,00 (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat { 1 1) huruf a terdiri dari jenis belanja a. Belanja pegawai 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 211.244.385.318,00 ,· Rp. 10.633.113.991,00 Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp.221.877.4�9.309,00 b. Belanja bunga 1) Semu!a Rp. 443 .000.000,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 337.213.000,00 Jumlah belanja bunga setelah perubahan Rp. 780.213.000,00 c. Belanja subsidi I 1) Semula Rp. 500.000.000,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,0,0 Jumlah belanja subsidi setelah perubahan Rp. 500.000.000,00 d. Belanja hibah 1) Semula Rp. 2.683.975.000,0p I 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 2.426.000.000,0:0 I Jumlah belanja hibah setelah perubahan ; Rp. 5.109.975.000,00 e. Belanja bantuan sosial 1) Semula Rp. 7.461.400.000,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 3.377.600.000,00 . ,. Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan Rp. 10.839.000.000,00 f. Belanja bagi hasil 1). Semula 2) Bertambah/(berkurang) Rp. Rp. 17.965.738.112,QO ' 218.982.400,00 4.521.400.000,00 570.125.000,00 Rp. 18.184.720.512,00 Rp. 2) Bertambah/(berkurang) Rp. Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan g. Belanja bantuan keuangan 1) Semula · Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan h. Belanja tidak terduga Rp. 5.091.525.000,00 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Rp. Rp. l .�33.000.000,00 4.876.066.213,46 Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp. 6.809.066.213,46 20.672.541. 780,00 ' . Rp. 217.058.052.723,00 Rp. 18.446.129.478,00 Rp. Rp. Rp. 56.386.003.670,00 Rp. 16.301.929.310,00 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) I) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah belanja pegawai setelah perubahan b. Belanja barang danjasa B2.201,00 Rp. 72.687.932.980,00 4.842.587.300,00 • Rp. 25.515.129.080,00 20.672.541. 780,00 ' . Rp. 217.058.052.723,00 Rp. 18.446.129.478,00 Rp. Rp. Rp. 56.386.003.670,00 Rp. 16.301.929.310,00 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) I) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah belanja pegawai setelah perubahan bd. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah Rp, 0,00 1) Semula Rp. 2) Bertambah/(berkurang) Rp. Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejurnlahRp, 0,00 1) Semula Rp. 0,00 0,00 ' ;' Rp. ; 0,00 0,00 0,00 0,00 Rp. 2 Rp. ) Bertambah/(berkurang) Jumlah penerimaan kernbali pemberian pinjaman Setelah perubahan f. Penerimaan piutang daerah sejumlah Rp. 4.058.656.372,00 1) Semula Rp. 3.939.�97.450,�0 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 118.658.922,00 Jumlah penerimaan piutang daerah setelah perubahan · Rp. 4.058.656.372,00 (3) Pengeluaran sebagaiman dimaksud pada ayat (1) hurufb terdiri dari jenis pembiayaan: a. Pembentukan dana cadangan sejumlah Rp. 0,00 I) Semula Rp. 0,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 Jumlah pembentukan dana cadangan sejwnlah Rp. 0,00 b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejwnlah Rp. 4:000.000.000,00 1) Semula Rp. 4.000.000.000,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 Jumlah penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah : Rp. 4.000.000.000,00 c. Pembayaran pokok utang sejwnlah Rp. 3 .519 .499. 910,00 1) Semula Rp. 184.500.455,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 3.334.999.455,00 Jumlah pernbayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo Rp. 3.519.499.910,00 Setelah perubahan d. Pemberian-pinjaman daerah sejumlah Rp. 4.130.000.000,00 ' 1) Semula Rp. 4.130.000.000,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 200.000.000,QO Jumlah pemberian pinjaman daerah dan obligasi daerah Rp. 4.330.000.000,00 Setelah perubahan ·' Pasal 5 Uraian lebih !an jut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud ' dalam pasal l, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan �i ' Peraturan Daerah ini, terdiri darsebagai landasan operasional pelaksanaan. Pasal 7 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wajo

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Oktober 2007.
13

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wajo No. 17 Tahun 2006

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wajo TA 2006

Abstrak

APBD

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wajo No. 6 Tahun 2005

• Berlaku mulai 19 tahun yang lalu

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Wajo

Abstrak

APBD

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wajo Nomor 06 Tahun 2005

• Berlaku mulai 19 tahun yang lalu

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Wajo

Abstrak

APBD

Download file:

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Wajo.pdf

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Wajo

2005

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 06, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2005 NOMOR 6

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Wajo

ABSTRAK:

a. bahwa untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Kab. Wajo T.A. 2005; perlu menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2005; b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wajo Tahun anggaran 2005 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
l. Undang-undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah daerah Tingkat II di Suluwesi (LNRI Tahun 1959 TLNRi Nomor 1822); 2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daereh (LNRI Tahun 1997 Nornor 41, TLNRI Nomor 3685) sebagimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (LNRI Nomor 246 TLNRI Nomor 4048); 3. Undang-undang nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Alas Tanah dan Bangunan (LNRI Tahun 1997 Nomor 44 TLNRI Nomor 3688); 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (LNRT Tahun 2000 Nomor 20o, TLNRJ Nomor 3952); 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 125); 6. Undang-undang Nomur 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pusat dan Daerah (lnri Tahun 2004 Nomor 126); 7. peraturan pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (LNRI Tahun 2000 Nornor 4021) sebagimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (LNRI Tahun 2001 Nomor 157, TLNRI Nomor 4161)); 8. Peraturan peraturan Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (LNRI Tahun 2000 Nornor 202, TLNRI Nomor 4022); 9. Peraturan Pemerintahan nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (LNRI Tahun 2000 Nomor 204, TLNRI Noinor 4024); 10. peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara pertanggungjawahan Kepala Daerah (LNRI Tahun 2000 Nomor 209, TLNRI Nomor 4027); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah (LNRI Tahun 2000 Nomor 210, TLNRl Nomor 4028); 12. peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Prokoler dan keuangan Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan rakyat Daerah(LNRl Tahun 2004 Nomor 90, TLNRI Nomor 4416); 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pcndapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah;
Pasal 1 : aggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 Pasal 2 : uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pasal 3 : Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 pasal 4 : Khusus kegiatan investasi jalanan dan talud scbagaimana Pasal 5 : Sebagai landasan operasional pelaksanaan pasal 6 : peraturan daerah ini berlaku

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Mei 2005.
11

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Mei 2005.