TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS - TEKNIS PEMBERIAN
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, BD.2019/No.19
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019 ten tang
Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun
2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga
Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional
Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia,
Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan dan
Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019
tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya: Kepada Pegawai
Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota
Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara,
Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian
Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Pegawai
Negeri Sipil dan Pejabat Negara di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2019;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Normor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2018; Peraturan Bupati Kudus Nomor 33 Tahun 2016; Peraturan Bupati Kudus Nornor 40 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pembrian tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas, pembayaran tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas, pemberian tambahan penghasilan pegawai tunjangan hari raya dan tambahan penghasilan pegawai gaji ketiga belas, pendanaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Mei 2019.
7 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kudus Nomor 18 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Mekanisme Penerapan Standar Pelayanan Minimal Di Kabupaten Kudus
ABSTRAK:
bahwa guna memenuhi kebutuhan dasar warga negara melalui pelayanan publik, Pemerintah Daerah harus menerapkan Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan standar teknis pada setiap bidang pelayanan dasar sesuai ketentuan; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, perlu membentuk Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Mekanisme Penerapan Standar Pelayanan Minimal Di Kabupaten Kudus yang meliputi Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Penetapan dan Penerapan SPM, Pelaporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Pembinaan dan Pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2019.
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kudus Nomor 17 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kabupaten Kudus
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mempercepat dan mensinergikan
tindakan dari upaya promotif dan preventif hidup sehat
guna meningkatkan produktivitas penduduk dan
menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan
akibat penyakit, Pemerintah mencanangkan Gerakan
Masyarakat Hidup Sehat; bahwa guna efektivitas, efisiensi, sinergi, serta
optimalisasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
sebagaimana dimaksud huruf a, perlu mengatur
pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di
Kabupaten Kudus; bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun
2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat,
Bupati melaksanakan kegiatan yang mendukung
Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang didasarkan
pada kebijakan daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan
Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kabupaten
Kudus;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
2269/Menkes/Per/XI/2011; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2015; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 35 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2017; Peraturan Bupati Kudus Nomor 21 Tahun 2013; Peraturan Bupati Kudus Nomor 18 Tahun 2015; Peraturan Bupati Kudus Nomor 16 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud, tujuan dan ruang lingkup, prinsip gerakan masyarakat hidup sehat, kegiatan gerakan masyarakat hidup sehat, pelaku gerakan masyarakat hidup sehat, forum komunikasi pelaksanaan gerakan masyarakat hidup sehat, pembiayaan, monitoring dan evaluasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2019.
16 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kudus Nomor 16 Tahun 2019
Peraturan Bupati Kudus Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
ABSTRAK:
bahwa dengan telah diundangkannya Perda Kab Kudus No 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Perda Kab Kudus No 12 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas perda kab kudus no 12 tahun 2011 tentang retribusi pemakaian kekayaan daerah dan perda kab kudus no 3 tahun 2016 tentang pembentukan an susunan perangkat daerah kab kudus, maka perbup kudus no 26 tahun 2012 tentang pelaksanaan perda kab kudus no 12 tahun 2011 tentang retribusi pemakaian kekayaan daerah sudah tidak sesuai sehingga perlu diubah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan perbup tentang perubahan atas perbup kudus no 26 tahun 2012 tentang pelaksanaan perda kab kudus no 12 tahun 2011 tentang retribusi pemakaian kekayaan daerah;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 28 Tahun 2009; UU No 32 Tahun 2009; UU No 36 Tahun 2009; UU No 44 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; UU No 30 Tahun 2014; PP No 23 Tahun 2005; PP No 55 Tahun 2005; PP No 69 Tahun 2010; PP No 12 Tahun 2019; Perpres No 87 Tahun 2019; Perpres No 87 Tahun 2014; Permendagri No 13 Tahun 2006; Perda Kab Kudus No 3 Tahun 2007; Perda Kab Kudus No 12 Tahun 2011; Perbup Kudus No 26 Tahun 2012;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 23, Pasal 24, PAsal 27, PAsal 30, penyisipan Pasal 30A, Perubahan Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, penyisipan Pasal 35A, perubahan Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 50, penyisipan Pasal 53A, perubahan Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Mei 2019.
41 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2019
BIAYA DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK BIDANG KESEHATAN - PEDOMAN PELAKSANAAN DAN STANDAR
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, BD.2019/NO.15
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan dan Standar Biaya Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang kesehatan di Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
bahwa untuk mewujudkan keterpaduan program/kegiatan
prioritas pembangunan Nasional dan daerah di bidang
kesehatan, pemerintah mengalokasikan Dana Alokasi
Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan untuk membantu
pembiayaan program/kegiatan di bidang kesehatan yang
menjadi urusan pemerintah daerah; bahwa dalam rangka kelancaran pengelolaan kegiatan
Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan di
Kabupaten Kudus, perlu menetapkan Pedoman
Pelaksanaan dan Standar Biaya Dana Alokasi Khusus
Nonfisik Bidang Kesehatan di Kabupaten Kudus Tahun
Anggaran 2019; bahwa berdasarkan ketentuan BAB I huruf E angka 5
Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun
2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi
Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan, pengaturan Pedoman
Pelaksanaan dan Standar Biaya Dana Alokasi Khusus
Nonfisik Bidang Kesehatan Kabupaten Kudus merupakan
kewenangan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan
Bupati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2018; Peraturan Bupati Kudus Nomor 43 Tahun 2015; Peraturan Bupati Kudus Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Bupati Kudus Nomor 40 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, pelaksanaan dana alokasi khusus nonfisik bidang kesehatan, pelaporan, pembinaan dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Mei 2019.
9 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 35 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memberikan pedoman pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bagi Perangkat
Daerah/Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Kerja
Pengelola Keuangan Daerah serta guna menjamin tertib
administrasi keseluruhan kegiatan yang meliputi
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,
pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah,
telah ditetapkan Peraturan Bupati Kudus Nomor 35 Tahun
2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabuapten Kudus; bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan
Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan
Masyarakat di Kelurahan, maka Peraturan Bupati Kudus
Nomor 35 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus
sudah tidak sesuai sehinga perlu diubah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.07/2018; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016; Peraturan Bupati Kudus Nomor 28 Tahun 2016; Peraturan Bupati Kudus Nomor 28 Tahun 2017; Peraturan Bupati Kudus Nomor 35 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan BAB IV PELAKSANAAN APBD, huruf D Belanja Daerah, angka 1 Belanja Langsung, huruf c Belanja Modal dan BAB IV PELAKSANAAN APBD, huruf H Pelaksanaan
Transaksi Non Tunai, angka 2 Pengeluaran Belanja dengan menggunakan , huruf a. CMS Transactions Bank Jateng.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2019.
Peraturan Bupati Kudus Nomor 35 Tahun 2018 diubah.
7 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kudus Nomor 13 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa
ABSTRAK:
bahwa untuk mengatur ketentuan yang lebih operasional mengenai Badan Permusyawaratan Desa di Kab Kudus serta guna melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5), Pasal 9 ayat 94), Pasal 18 ayat (2), dan Pasal 36 ayat (2) Perda Kab Kudus No 2 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu menetapkan Perbup tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kab Kudus No 2 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
UU no 13 Tahun 1950; UU No 12 Tahun 2011; UU No 6 Tahun 2014; UU no 23 Tahun 2014; PP No 43 Tahun 2014; Perpres No 87 Tahun 2014; Permendagri No 111 Tahun 2014; Permendagri No 110 Tahun 2016; Perda Kab Kudus No 2 Tahun 2019;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang maksud, tujuan dan ruang lingkup, keanggotaan badan permusyawaratan desa, kelembagaan BPD, fungsi dan tugas badan permusyawaratan desa, hak ,kewajiban dan wewenang badan permusyawaratan desa, peraturan tata tertib badan permusyawaratan desa, pembinaan dan pengawasan, pendanaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Mei 2019.
Peraturan Bupati Kudus Nomor 1 Tahun 2007 dicabut.
46 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2019
Peraturan Bupati Kudus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
ABSTRAK:
bahwa dengan diundangkannya Perda Kab Kudus No 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Perda Kab Kudus No 1 Tahun 2013 tentang retribusi Pengendalian Menara telekomunikasi dan dalam rangka peningkatan akses telekomunikasi, perlu mengubah Perbup Kudus No 5 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Perda Kab Kudus No 1 Tahun 2013 tentang retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Perbup;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 36 Tahun 1999; UU No 26 Tahun 2007; UU no 28 Tahun 2009; UU no 23 Tahun 2014; PP No 52 Tahun 2000; PP No 53 Tahun 2000; PP No 58 Tahun 2005; PP No 26 Tahun 2008; PP No 69 Tahun 2010; PP No 12 Tahun 2017; Permenkominfo No 2 Tahun 2008; Permendagri, PermenPU, Permenkominfo, Perka BKPM No 18 tahun 2009, No 07/PRT/M/2009; No 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, No 3/P/2009; Perda Kab Kudus No 3 Tahun 2007; Perda Kab Kudus No 16 Tahun 2012; Perda Kab Kudus No 1 Tahun 2013; Perda Kab Kudus No 3 tahun 2016; Perda Kab Kudus No 6 Tahun 2017;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan Pasal 1, penghapusan Pasal 29, perubahan Pasal 32, Pasal 33, Pasal 35, Pasal 37, Pasal 39, Pasal 41, Pasal 43, Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV, penghapusan Lampiran V dan Lampiran VI.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 April 2019.
Peraturan Bupati Kudus Nomor 5 Tahun 2015 diubah.
17 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengurugan Lahan di Kabupaten Kudus
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menjaga ketertiban dan kebersihan
wilayah serta guna menjaga fungsi lahan sesuai dengan
peruntukannya, perlu mengatur pengurugan lahan di
Kabupaten Kudus; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pengurugan Lahan di Kabupaten Kudus;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017; Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2018; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 10 Tahun 1996; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 16 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang asas, tujuan dan ruang lingkup, perizinan, masa berlaku izin, hak, kewajiban dan larangan pemegang izin, sanksi administratif, pembinaan dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2019.
10 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2019
Kepegawaian, Aparatur NegaraOtonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Status Peraturan
Diubah dengan
PERBUP Kab. Kudus No. 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Keputusan dan Naskah Dinas Dalam Bidang Kepegawaian dan Pemberian Mandat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus
PERBUP Kab. Kudus No. 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Keputusan dan Naskah Dinas dalam Bidang Kepegawaian, dan Pemberian Mandat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus
Mengubah
PERBUP Kab. Kudus No. 34 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Keputusan dan Naskah Dinas Dalam Bidang Kepegawaian, Dan Pemberian Mandat Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus
Peraturan Bupati Kudus Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Keputusan dan Naskah Dinas dalam Bidang Kepegawaian, dan Pemberian Mandat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus
PENANDATANGANAN KEPUTUSAN DAN NASKAH DINAS - PENDELEGASIAN WEWENANG
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 9, BD.2019/NO.9
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Keputusan dan Naskah Dinas dalam Bidang Kepegawaian, dan Pemberian Mandat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Perbup Kudus No 13 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Keputusan dan Naskah Dinas dalam Bidang Kepegawaian, dan Pemberian Mandat di Lingkungan Pemerintah Kab Kudus sebagaimana telah diubah dengan Perbup Kudus No 34 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perbup Kudus No 13 Tahun 2016 tentang Pendelegasaian Wewenang Penandatanganan Keputusan dan Naskah Dinas dalam Bidang Kepegawaian, dan Pemberian Mandat di Lingkungan Pemkab Kudus, Kepala Badan Kepegawaia, Pendidikan dan Pelatihan Kab Kudus diberi delegasi wewenang untuk menandatangani petikan keputusan dan naskah dinas dalam bidang kepegawaian; bahwa saat ini jabatan Kepala BKPP Kab Kudus tidak dijabat oleh pejabat definitif dan dijabat oelh Pelaksana Tugas (Plt) berdasarkan Surat Penugasan/Perintah Pelaksana Tugas Penjabat Bupati Kudus tanggal 30 Agustus 2018 No 821.2/2125/26.00/2018; bahwa berdasarkan Surat kepala BKN tanggal 5 Februari 2016 No K.26-30/V.20-3/99 perihal Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas dalam Aspek Kepegawaian, Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam hal kepegawaian yang meliputi pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai; bahwa dalam rangka tertib administrasi dan guna kelancaran penandatanganan petikan keputusan dan naskah dinas dalam bidang kepegawaian, perlu menetapkan perubahan kedua Perbup Kudus No 13 Tahun 2016 tentang pendelegasaian wewenang penandatanganan keputusan dan naskah dinas dalam bidang kepegawaian, dan pemberian mandat di lingkungan pemkab kudus; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Perbup;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; UU No 30 Tahun 2014; PP No 18 Tahun 2016; PP no 11 Tahun 2017; Perda Kab Kudus No 15 Tahun 2008; Perda Kab Kudus No 3 Tahun 2016; Perbup Kudus No 30 tahun 2014; Perbup Kudus No 13 Tahun 2016; perbup Kudus No 28 Tahun 2016; Perbup Kudus No 29 Tahun 2016; Perbup Kudus No 30 tahun 2016; Perbup Kudus No 31 Tahun 2016;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan Lampiran I dan Lampiran II.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Maret 2019.
Peraturan Bupati Kudus Nomor 13 Tahun 2016 diubah.
4 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
