Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Transaksi Non Tunai dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) PP No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan. kepatutan, mafaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan;bahwa guna mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efisien, efektif dan transparan sebagaimana dimaksud huruf a, serta guna menindaklanjuti SE Mendagri tanggal 17 April 2017 Nomro 910/1867/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Kab/Kota, perlu mengatur Transaksi Non Tunai dalam Pelaksanaan APBD Kab Kudus; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perbup;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 28 Tahun 1999; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 28 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; UU No 30 Tahun 2014; PP No 55 Tahun 2005; PP No 56 Tahun 2005; PP No 39 Tahun 2007; PP No 71 Tahun 2010; PP No 2 Tahun 2012; PP No 60 Tahun 2014; PP No 12 Tahun 2017; PP No 12 Tahun 2019; Permendagri No 13 Tahun 2006; Permendagri No 55 Tahun 2008; Perda Kab Kudus No 3 Tahun 2007; Perda Kab Kudus No 3 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang asas, tujuan dan ruang lingkup, penerimaan dan pembayaran APBD, pembinaan, pengawasan, pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 April 2020.
Peraturan Bupati No 28 Tahun 2017
11 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kudus Nomor 19 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Harga Dasar Air Tanah Dan Nilai Perolehan Air Tanah Di Kabupaten Kudus
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah, telah ditetapkan Peraturan Bupati Kudus Nomor 40 Tahun 2017 tentang Harga Dasar Air Tanah dan Nilai Perolehan Air Tanah di Kabupaten Kudus dengan mempertimbangkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Harga Dasar Air untuk Menghitung Nilai Perolehan Air Tanah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah; bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 54 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Harga Dasar Air untuk Menghitung Nilai Perolehan Air Tanah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah, maka Peraturan Bupati Kudus Nomor 40 Tahun 2017 tentang Harga Dasar Air Tanah dan Nilai Perolehan Air Tanah di Kabupaten Kudus tidak sesuai lagi sehingga perlu diubah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 40 Tahun 2017 tentang Harga Dasar Air Tanah Dan Nilai Perolehan Air Tanah di Kabupaten Kudus;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2017; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 16 Tahun 2012; Peraturan Bupati Kudus Nomor 40 Tahun 2017;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang perubahan Pasal 1 Ketentuan ayat (2) Pasal 8 dalam Peraturan Bupati Kudus Nomor 40 Tahun 2017 tentang Harga Dasar Air Tanah dan Nilai Perolehan Air Tanah di Kabupaten Kudus.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 April 2020.
Peraturan Bupati Kudus Nomor 40 Tahun 2017 tentang Harga Dasar Air Tanah dan Nilai Perolehan Air Tanah di Kabupaten Kudus diubah.
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kudus Nomor 18 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 168 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2012; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah yang meliputi Piutang Pajak Daerah atau Retribusi Daerah, Piutang Pajak Daerah atau Retribusi Daerah yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih, penatausahaan Piutang Pajak Daerah atau Retribusi Daerah dan tata cara penghapusan Piutang Pajak Daerah atau Retribusi Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 April 2020.
13 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kudus Nomor 17 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Pengurangan Ketetapan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kabupaten Kudus
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memotivasi wajib pajak agar melakukan pembayaran hutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu memberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif atas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; bahwa berdasarkan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan atas ketetapan pajak terhutang dan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak, kondisi tertentu Wajib Pajak atau sebab lain yang luar biasa; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Pengurangan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang 2 Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 1990; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2012;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pemberian Pengurangan Ketetapan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kabupaten Kudus yang meliputi tata cara pengurangan ketetapan PBB P2.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 April 2020.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kudus Nomor 16 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Fasilitas Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Penanganan Dampak Bencana
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat, dan produktivitas sektor tertentu akibat kejadian bencana, perlu memberikan fasilitas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, pemerintah daerah berwenang untuk menetapkan kebijakan penanggulangan bencana di wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Bupati Kudus Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Persetujuan Penundaan Pembayaran, Pembetulan, Pembatalan, dan Pengurangan Ketetapan serta Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif, Pajak Daerah/Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Fasilitas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka Penanganan Dampak Bencana;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 ; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Bupati Kudus Nomor 15 Tahun 2020;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pemberian Fasilitas Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Penanganan Dampak Bencana yang meliputi penundaan pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengurangan ketetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pembebasan Retribusi Daerah dan penghapusan sanksi administratif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 April 2020.
9 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemberian Penundaan Pembayaran, Pembetulan, Pembatalan, Dan Pengurangan Ketetapan Serta Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administratif Pajak Daerah/Retribusi Daerah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 101 ayat (4), dan Pasal 107 ayat (3), Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Penundaan Pembayaran, Pembetulan, Pembatalan, dan Pengurangan Ketetapan serta Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif Pajak Daerah/Retribusi Daerah;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Tata Cara Pemberian Penundaan Pembayaran, Pembetulan, Pembatalan, Dan Pengurangan Ketetapan Serta Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administratif Pajak Daerah/Retribusi Daerah yang meliputi penundaan pembayaran, pembetulan, pembatalan, dan pengurangan ketetapan, serta penghapusan atau pengurangan sanksi administratif Pajak Daerah/ Retribusi Daerah, pendataan dan penetapan Pajak Daerah/Retribusi Daerah, tata cara penundaan pembayaran ketetapan pajak daerah/retribusi daerah dan tata cara pembetulan, pembatalan, dan pengurangan ketetapan, serta penghapusan atau pengurangan sanksi administratif Pajak Daerah/Retribusi Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2020.
31 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Arsip di Kabupaten Kudus
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan Arsip secara tertib guna menjamin tersedianya Arsip yang autentik dan terpercaya, perlu adanya pedoman pengelolaan Arsip di Kabupaten Kudus; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (3) PP no 28 tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, penyelenggaraan Kearsipan di tingkat Kabupaten merupakan tanggung jawab Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perbup tentang Pedoman Pengelolaan Arsip di Kabupaten Kudus;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 14 Tahun 2008; UU No 43 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; PP No 28 Tahun 2012; PP No 18 Tahun 2016; Keppres No 105 Tahun 2004; Permendagri No 78 Tahun 2012; Perka Arnas No 6 Tahun 2005; Perka Arnas No 23 Tahun 2011; Perka Arnas No 27 Tahun 2011; Perka Arnas No 28 Tahun 2011; Perka Arnas No 29 Tahun 2011; Perka Arnas No 31 Tahun 2011; Perka Arnas No 17 Tahun 2012; Perka Arnas No 20 Tahun 2012; Perka Arnas No 14 Tahun 2015; Perka Arnas No 36 Tahun 2015; Perka Arnas No 49 Tahun 2015; Perka Arnas No 37 tahun 2016; Perka arnas No 9 Tahun 2018; Perda Kab Kudus No 3 tahun 2016; Perbup Kudus No 39 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud, tujuan dan ruang lingkup, pemeliharaan arsip aktif, pemeliharaan arsip inaktif, pemeliharaan arsip vital, alih media arsip, penyusutan arsip, panitia penilai arsip, pengelolaan arsip statis.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 April 2020.
223 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kudus Nomor 13 Tahun 2020
PERBUP Kab. Kudus No. 29 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan dan memperlancar penyelenggaraan tata kearsipan di lingkungan Pemerintah Kab Kudus, telah ditetapkan Perbup Kudus No 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Kearsipan di Lingkungan Pemkab Kudus, sebagaimana telah diubah dengan Perbup Kudus No 29 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus No 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kab Kudus; bahwa dengan telah diundangkan Perbup Kudus No 28 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah Kab Kudus, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perbup Kudus No 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Perbup No 28 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah Kab Kudus, maka Perbup Kudus No 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Kearsipan di Lingkungan Pemkab Kudus, sebagaimana telah diubah dengan Perbup Kudus No 29 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Perbup Kudus No 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Kearsipan di Lingkungan Pemkab Kudus sudah tidak sesuai sehingga perlu diubah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perbup tentang Perubahan Kedua atas Perbup Kudus No 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Kearsipan di Lingkungan Pemkab Kudus;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016; Peraturan Bupati Kudus Nomor 28 Tahun 2016; Peraturan Bupati Kudus Nomor 39 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan pada Pasal 22 mengenai pengurusan surat yang dilakukan dengan kartu kendali dan angka II Lampiran III mengenai angka kode.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 April 2020.
Peraturan Bupati Kudus Nomor 39 Tahun 2017
22 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 49 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, elisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat, telah diundangkan Peraturan Bupati Kudus Nomor 49 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 49 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2020; bahwa dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Kudus, perlu dilakukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergis antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah; bahwa sesuai ketentuan Romawi V angka 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, mengamanatkan bahwa dalam hal program dan kegiatan yang bersumber dari dana transfer yang sudah jelas keadaan darurat dan/atau mendesak lainnya yang belum cukup dilaksanakan peruntukannya serta pelaksanaan kegiatan dalam tersedia dan/atau belum dianggarkan penetapan Peraturan dapat Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan cara menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja mendahului Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 49 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2020;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995; Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.05/2016; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8 Tahun 2020; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020; peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomro 17 tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 19 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2019; Peraturan Bupati Kudus Nomor 26 Tahun 2017; Peraturan Bupati Kudus Nomor 49 Tahun 2019;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan pada Pasal 1 mengenai APBD TA 2020, Lampiran I dan Lampiran II mengenai besaran anggaran pada kode rekening, serta Lampiran III.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 April 2020.
12 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 41 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial Berupa Uang yang tidak dapat direncanakan Sebelumnya di Kabupaten Kudus
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memberikan bantuan sosial berupa uang yang tidak dapat direncanakan sebelumnya, telah diundangkan Perbup Kudus No 41 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial berupa uang yang tidak dapat direncanakan sebelumnya di Kab Kudus; bahwa dalam rangka meningkatkan jangkauan pemberian bantuan sosial kepada masyarakat tidak mampu yang terkena bencana alam, bencana sosial atau ekcelakaan, maka Perbup Kudus No 41 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial berupa Uang yang Tidak dapat Direncanakan Sebelumnya di Kab Kudus sudah tidak sesuai sehingga perlu diubah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perbup tentang Perubahan atas Perbup Kudus No 41 Tahun2 018 tentang pedoman Pemberian Bantuan Sosial berupa Uang yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya di Kab Kudus;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 28 Tahun 1999; UU no 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 25 Tahun 2004; UU No 23 Tahun2 014; UU No 30 tahun 2014; PP No 8 Tahun2 006; PP No 2 Tahun 2012; PP No 12 Tahun 2019; Permendagri No 13 Tahun 2006; Permendagri no 55 Tahun 2008; Permendagri No 32 Tahun 2011; Perda Kab Kudus No 3 Tahun 2007; Perda Kab Kudus No 3 Tahun 2016; Perbup Kudus No 23 Tahun2 016; Perbup Kudus No 41 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan pada Pasal 1, Pasal 6, Pasal 7 dan penyisipan BAB VIIA.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 April 2020.
8 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
