Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Alokasi Dana Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kudus Kepada Perusahaan Umum Daerah Tirta Muria Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
bahwa Mengingat BUPATI KUDUS, dan dalam rangka mengembangkan usaha menguatkan struktur permodalan sebagai upaya untuk mewujudkan Perusahaan Umum Daerah Tirta Muria Kabupaten Kudus menuju Good Corporate Governance dan guna melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Tirta Muria Kabupaten Kudus, perlu mengatur Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kudus kepada Perusahaan Umum Daerah Tirta Muria Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2021; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kudus kepada Perusahaan Umum Daerah Tirta Muria Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2021;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 16 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 19 Tahun 2020; Peraturan Bupati Kudus Nomor 52 Tahun 2019; Peraturan Bupati Kudus Nomor 72 Tahun 2020;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Alokasi Dana Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kudus Kepada Perusahaan Umum Daerah Tirta Muria Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2021.
Alokasi Dana Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2021 kepada Perumda Tirta Muria adalah sebesar Rp6.300.000.000,00 (enam miliar tiga ratus juta rupiah).
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 November 2021.
4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kudus Nomor 42 Tahun 2021
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Dicabut dengan
PERBUP Kab. Kudus No. 10 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus
Mengubah
PERBUP Kab. Kudus No. 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Aparatur Sipil Negara Dan calon Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus Peraturan Bupati Kudus Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Aparatur Sipil Negara Dan Calon Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus
PERBUP Kab. Kudus No. 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Aparatur Sipil Negara Dan Calon Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus
PERBUP Kab. Kudus No. 58 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Aparatur Sipil Negara dan Calon Aparatur Sipil negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Aparatur Sipil Negara Dan Calon Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus
ABSTRAK:
a. bahwa untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara dan Calom Aparatur Sipil Negara dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat, telah ditetapkan Peraturan Bupati Kudus Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Aparatur Sipil Negara dan Calon Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Aparatur Sipil Negara dan Calon Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus;
b. bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemberantasan Korupsi tanggal 1 Maret 2021 Nomor B/1447/KSP.00/70-73/03/2021 perihal Pedoman Pelaporan Capaian Aksi Pencegahan Korupsi Pemerintah Daerah dalam menyusun regulasi implementasi Tambahan Penghasilan Pegawai agar mengakomodir Pelaporan Lapor Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, Gratifikasi, Barang Milik Daerah dan Tuntutan Perbendaharaan dan Tunturtan Gnati Rugi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati kudus Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Aparatur Sipil negara dan Calon Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kabupaten Kudus;
UU Nomor 13 Tahun 1950, UU Nomor 28 Tahun 1999, UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 1 Tahun 2004, UU Nomor 15 Tahun 2004, UU Nomor 5 Tahun 2014, UU Nomor 23 Tahun 2014, PP Nomor 18 Tahun 2016, PP Nomor 11 Tahun 2017, PP Nomor 49 Tahun 2018, PP Nomor 12 Tahun 2019, PP Nomor 13 Tahun 2019, PP Nomor 94 Tahun 2021, Perpres Nomor 81 Tahun 2010, Perpres Nomor 95 Tahun 2018, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 33 Tahun 2016
Peraturan Bupati ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kudus Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasila kepada Aparatur Sipil Negara dan Calon Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yaitu tentang presensi kehadiran, sanksi dan potongan dan pegawai yang tidak diberikan tambahan penghasilan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 November 2021.
Peraturan Bupati Kudus Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasila kepada Aparatur Sipil Negara dan Calon Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kudus Nomor 41 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Kudus
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mendukung perencanaan pembangunan yang berkualitas dan pengendalian pembangunan yang efektif, diperlukan data yang akurat, mutakhir, mudah diakses, dibagipakaikan, dan dipertanggungjawabkan, serta dikelola secara seksama terintegrasi dan berkelanjutan;
b. bahwa untuk memperoleh data sebagaimana dimaksud huruf a, perlu dilakukan perbaikan tata kelola data melalui penyelenggaraan satu data Kabupaten Kudus;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2), Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Kudus;
UU Nomor 13 Tahun 1950, UU Nomor 16 Tahun 1997, UU Nomor 11 Tahun 2008, UU Nomor 14 Tahun 2008, PP Nomor 51 Tahun 1999, PP Nomor 61 Tahun 2010, PP Nomor 82 Tahun 2012, PP Nomor 18 Tahun 2016, Perpres Nomor 27 Tahun 2014, Perpres Nomor 9 Tahun 2016, Perpres Nomor 59 Tahun 2017, Perpres Nomor 95 Tahun 2018, Perpres Nomor 39 Tahun 2019, Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020, Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020, Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020, Peraturan Badan Pusat Statistik Nomr 4 Tahun 2020, Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2020, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 52 Tahun 2016, Perda Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 dan Perbup Nomor 29 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, maksud, tujuan, ruang lingkup, mekanisme, pronsip datu data kabupaten kudus, tata kerja, kerja sama dan kemitraan, peran masyarakat dan dunia usaha, pembiayaan dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 November 2021.
19 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kudus Nomor 40 Tahun 2021
PERBUP Kab. Kudus No. 49 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi
Mengubah sebagian
Peraturan Bupati Kudus Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada badan Layanan Umum Daerah rumah sakit Umum daerah dr Loekmono Hadi
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka kepastian tarif pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah sakit Umum Daerah dr.Loekmono Hadi, telah ditetapkan Peraturan Bupati Kudus Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum daerah dr. Loekmono Hadi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi;
b. bahwa dengan diterbitkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementrian Kesehatan Nomor HK.02.02/i/3843/2021 tentang Batas Tarif Tertinggi Pemeriksaan Reserve Transcription Polymerase Chain reaction (RT-PCR), maka Peraturan bupati Kudus Nomr 21 Tahun 2020 tentang tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi sebgaaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kuudus Nomor 38 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 21 Tahun 2020 tentang Traif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. loekmono Hadi tidak sesuai lagi sehingga perlu diubah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi;
UU Nomor 13 Thaun 1950, UU Nomor 4 Tahun 1984, UU Nomr 8 Tahun 1999, UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 1 Tahun 2004, UU Nomor 29 Tahun 2004, UU Nomor 33 Tahun 2004, UU Nomor 40 Tahun 2004, UU Nomor 36 Tahun 2009, UU Nomor 44 Tahun 2009, UU Nomor 23 Tahun 2014, PP Nomor 69 Tahun 1991, PP Nomor 23 Tahun 2005, PP Nomor 18 Tahun 2016, PP Nomor 12 Tahun 2019, Perpres Nomor 77 Tahun 2015, Permenkes Nomor 66 Tahun 2016, Permenkes Nomor 11 Tahun 2017, Permekes Nomr 4 Tahun 20108, Permenkes Nomr 51 Tahun 2018, Permendagri Nomor 79 Tahun 2018, Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, Perda Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007, Perda Kabupaten Kudus Nomor 10 tahun 2012, Perda Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 dan Perbup Kudus Nomor 21 Tahun 2020
Peraturan Bupati ini mengubah ketentuan Lampiran X Peraturan Bupati Kudus Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada badan Layanan Umum Daerah rumah sakit Umum daerah dr Loekmono Hadi
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Oktober 2021.
Peraturan Bupati Kudus Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada badan Layanan Umum Daerah rumah sakit Umum daerah dr Loekmono Hadi
10 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kudus Nomor 39 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
a. bahwa anggaran pendapatan dan belanja desa merupakan dasar pengelolaan keuangan desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember;
b. bahwa guna memberikan pandauan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa agar selaras dengan kebijakan pembangunan pemerintah dan pemerintah daerah, perlu mengatur pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 31 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Bupati berwenang mengatur pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
UU Nomor 13 Tahun 1950, UU Nomor 6 Tahun 2014, PP Nomor 43 Tahun 2014, PP Nomor 12 Tahun 2019, Perpres Nomor 99 Tahun 2017, Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021, Perda Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015, Perda Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2015, Perbup Kudus Nomor 6 Tahun 2018, Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 dan Peraturan bupati Kudus Nomor 3 Tahun 2020.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum dan pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Oktober 2021.
18 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kudus Nomor 38 Tahun 2021
PERBUP Kab. Kudus No. 49 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi
Mengubah
Peraturan Bupati Kudus Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Traif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum daerah Rumah sakit Umum Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi
ABSTRAK:
a bahwa dalam rangka kepastian tarif pelayanan pada
Badan layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum
Daerah dr. L,oekmono Hadi, telah ditetapkan Peraturan
Bupati Kudus Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tarif
Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum
Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Kudus Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan atas
Peraturan Bupati Kudus Nomor 21 Tahun 2020 Tentang
Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan l,ayarrarr Umum
Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi;
b. bahwa dengan diterbitkannya Surat Edaran Direktur
Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan
Nomor HK.02.02/l/2845/2021 tentang Batas Tarif
Tertinggi Pemeriksaan Reserue Transcription Polymerase
Chain Reaction (RT-PCR) dan Surat Edaran Direktur
Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan
Nomor HK.02.02/l/3065/2021l tentang Batas Tarif
Tertinggi Pemeriksaan Rapid Aagrwsttc Test Antigen
(RDT-Ag), maka Peraturan Bupati Kudus Nomor 21
Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada
Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum
Daerah dr. Loekmono Hadi sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 24 Tahun 2021
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor
21 Tahun 2020 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada
Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum
Daerah dr. loekmono Hadi tidak sesuai lagi sehingga
perlu diubah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pembahan Kedua atas
Peraturan Bupati Kudus Nomor 21 Tahun 2020 tentang
Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum
Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. loekmono Hadi;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 Tahun 2016, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018,Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5l Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun
2007, Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun
2012, Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun
2016 dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 21 Tahun 2020
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ketentuan l,ampiran X Peraturan Bupati Kudus Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan
Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr.
Loekmono Hadi
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Oktober 2021.
Peraturan Bupati Kudus Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Traif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum daerah Rumah sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi
10 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kudus Nomor 37 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka upaya penyelenggaraan pemerintah yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus, telah diundangkan Peraturan Bupati Kudus Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus;
b. bahwa dengan diundangkan peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi maka Peraturan bupati Kudus Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus;
UU Nomor 13 Tahun 1950, UU Nomor 28 Tahun 1999, UU Nomor 31 Tahun 1999, UU Nomor 30 Tahun 2002, UU Nomor 5 Tahun 2014, UU Nomor 23 Tahun 2014, PP Nomor 60 Tahun 2008, PP Nomor 53 Tahun 2010, PP Nomor 12 Tahun 2017, PP Nomor 12 Tahun 2019, Perpres Nomor 54 Tahun 2018, Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 77 Tahun 2020 dan Peraturan Komisi Pemberatasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2019
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, maksud, tujuan dan ruang lingkup, pelaporan dan penetapan status gratifikasi, unit pengendalian gratifikasi, pengawasan, hak dan perlindungan, kewajiban dan larangan, sanski, pembiayaan dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Oktober 2021.
14 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kudus Nomor 36 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 51 Tahun 2020 Tentang Jadwal Retensi Arsip Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Pasal 53 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, dan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Bupati Kudus Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus; bahwa dengan diterbitkannya Surat Kepala Arsip Nasional tanggal 19 April 2021 Nomor B-PK. 02.09/ 19/2021 Hal Persetujuan Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif dan Substantif Pemerintahan Daerah Kabupaten Kudus, terdapat penambahan Jadwal Retensi Arsip sehingga perlu mengubah Peraturan Bupati Kudus Nomor 51 Tahun 2020 tentang Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 1 Tahun 2013; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 2 Tahun 2013; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 7 Tahun 2014; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 21 Tahun 2014; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 12 Tahun 2015; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 17 Tahun 2015; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 9 Tahun 2016; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 13 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016; Peraturan Bupati Kudus Nomor 39 Tahun 2017; Peraturan Bupati Kudus Nomor 14 Tahun 2020; Peraturan Bupati Kudus Nomor 51 Tahun 2020;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kudus Nomor 51 Tahun 2020 tentang Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 4 diubah dan ketentuan Lampiran diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Oktober 2021.
Peraturan Bupati Kudus Nomor 51 Tahun 2020 tentang Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus diubah.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kudus Nomor 35 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2021
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerimtah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, telah ditetapkan Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2021;
b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2021 sampai dengan triwulan II menunjukan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021, sehingga perlu mengubah Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2021;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetepakan Peraturan Bupati;
UU Nomor 13 Tahun 1950, UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 1 Tahun 2004, UU Nomor 25 Tahun 2004, UU Nomor 33 Tahun 2004, UU Nomor 17 Tahun 2007, UU Nomor 23 Tahun 2014, UU Nomor 30 Tahun 2014, PP Nomor 39 Tahun 2006, PP Nomor 8 Tahun 2008, PP Nomor 2 Tahun 2012, PP Nomor 18 Tahun 2016, PP Nomor 12 Tahun 2017, PP Nomor 12 Tahun 2019, Perpres Nomor 79 Tahun 2019, Perpres Nomor 18 Tahun 2020, Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, Permendagri Nomor 40 Tahun 2020, Permekeu Nomor 206/PMK.07/2020, Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019, Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010, Pergub Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2021, Perda Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007, Perda Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2008, Perda Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2008, Perda Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016, Perda Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2019 dan Perbup Kudus Nomor 31 Tahun 2020.
Peraturan Bupati ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2021 yaitu tentang narasi perubahan RKPD
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 September 2021.
Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2021
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kudus Nomor 34 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
bahwa guna mewujudkan pengelolaan keuangan yang tertib, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan akuntabel mulai dari proses perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022. Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman dalam perencanaan pembangunan dan penyusunan anggaran belanja. Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022 dijabarkan lebih lanjut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 September 2021.
6 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat