Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Daerah
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka tertib penatausahaan pengelolaan barang
daerah milik Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dan untuk
mendapatkan data yang reliabel sesuai dengan asas fungsional,
asas kepastian hukum, asas transparansi, asas efisiensi, asas
akuntabilitas dan asas kepastian nilai, diperlukan kesamaan
persepsi dan langkah terintegrasi serta menyeluruh dari unsur
yang terkait dalam pengelolaan barang milik daerah
Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Bari to Sela tan Nomor 3 Tahun
2016; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 5 Tahun
2018.
Pedoman Pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Daerah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juli 2018.
Peraturan Bupati Barito Selatan
Nomor 23 Tahun 2018
27 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Selatan Nomor 22 Tahun 2018
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Penerapan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Berbasis Akrual
ABSTRAK:
bahwa dalam menindaklanjuti Laporan
Hasil
Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik
Indonesia Nomor: 35/LHP/XIX.PAL/11/2017, Tanggal 06
November 2017 atas manajemen Aset Tahun Anggaran
2016 sampai dengan Triwulan III Tahun Anggaran 2017
Pada Pemerintah Kabupaten Barito Selatan. Dalam Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 21
Tahun 2014 tentang Penerapan Kebijakan Akuntansi
Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Berbasis Akrual,
masih belum menampung penarnbahan masa manfaat
akibat adanya renovasi / rehab atas aset gedung dan
bangunan serta jalan, jembatan, jarigan dan irigasi
sehingga seharusnya mengakibatkan masa manfaat aset
tersebut setelah renovasi / overhaul ditetapkan sebesar
sisa umur ekonomis ditambah sebesar penambahan
masa manfaat sesuai dengan besaran pesentase
perbaikan.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor
33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah
Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah
Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Norn or 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 18
Tahun 2008
Mengubah Lampiran IX Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 21 Tahun 2014
tentang Penerapan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Barito Selatan
Berbasis Akrual (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014 Nomor 21)
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini,
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juli 2018.
Mengubah Lampiran IX Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 21 Tahun 2014
tentang Penerapan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Barito Selatan
Berbasis Akrual (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014 Nomor 21)
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini,
28 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Selatan Nomor 21 Tahun 2018
Rencana PROGRAM, rencana pembangunan dan rencana kerja
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BD.2018/21
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2019
ABSTRAK:
Bahwa pelaksanaan pembangunan di daerah harus
berjalan dengan baik, mencapai sasaran serta
berkesinambungan, sehingga diperlukan dokumen
perencanaan pembangunan daerah tahunan yang
dituangkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah
Daerah.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun
2018; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor
18 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor
4 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor
4 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor
13 Tahun 2017 ;
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2019
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juni 2018.
Peraturan Bupati Barito Selatan
Nomor 21 Tahun 2018
403 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Selatan Nomor 20 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
bahwa sehubungan adanya kekurangan Besaran
Alokasi Dana Desa untuk Desa Sungai Jaya, Desa
Mahajandau, Desa Kalanis, Desa Babai dan Desa Penda
Asam sebagaimana tercantum dalam Lampiran I
Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2018 pada
Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2018
tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian
Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2018
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07 /2017; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07 /2017; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07 /2017; Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 22 Tahun 2015; Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 22 Tahun 2015; Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2018
Lampiran I Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 6 Tahun
2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan
Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2018
(Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2018
Nomor 6) diubah sebagaimana tercantum pada Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juni 2018.
Lampiran I Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 6 Tahun
2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan
Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2018
(Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2018
Nomor 6) diubah sebagaimana tercantum pada Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Selatan Nomor 19 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Barito Selatan Tahun 2018-2025
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan k.etentuan Pasal 4 ayat {2)
dan ayat (4) Peraturan Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 16 Tahun 2012 Lentang Rencana Umum Penanaman
Modal, dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Kcpala Badan
Koordinasi Penanaman Modal Nomor g Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal
Provinsi dan Rencana Umum Penanaman ModaJ
Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Rencana Umum Penanaman Modal Kabupatcn Barito Selatan
Tahun 2018 - 2025
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun
2016; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun
2016
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN BARITO SELATAN;
BAB III KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juni 2018.
78 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Selatan Nomor 18 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 21
Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan
Barang/Jasa Di Desa.
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan pengadaan
barang/jasa di Desa agar dapat berjalan tertib dan sesuai
dengan tata kelola Pernerintahan yang baik sehinggga
dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Desa dan
memperlancar penyelenggaraan Pemerintahan Desa, perlu
dilakukan penyernpurnaan terhadap
rnekarrisrne
pengadaan barang/ jasa di Desa
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nornor 6 Tahun 2014; Un<lang-Un<lang, Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pernerintah Nornor 43 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Nomor 13 Tahun 2013; Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 22 Tahun 2015.
Pedoman Tata Cara Pengadaan
Barang/Jasa Di Desa
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juni 2018.
Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 21
Tahun 2015
Peraturan Bupati Barito Selatan
Nomor 18 Tahun 2018
24 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Selatan Nomor 17 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata
Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Dan
Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (4)
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah dan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman
Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana
Teknis Daerah Jo Pasal 7 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten
Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kerja Unit
Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Barito Selatan.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri
Pekerjaan
Umum Nomor
21/PRT/M/2010; Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor
Tahuri
Tahun
2016; Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 23 Tahun 2016.
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata
Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Dan
Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juni 2018.
Peraturan Bupati Barito Selatan
Nomor 17 Tahun 2018
9 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Selatan Nomor 16 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Derah dan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Jo Pasal 7 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB Nomor 12 Tahun 2007; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016; Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 21 Tahun 2016
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB ll
PEMBENTUKAN;
BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI;
BAB IV SUSUNAN ORGANISASI;
BAB V PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI JABATAN;
BAB VI TATA KERJA;
BAB VII JABATAN;
BAB VIII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN;
BAB IX PENDANAAN;
BAB X KETENTUAN PERALIHAN;
BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN;
BAB XII KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juni 2018.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 25 Tahun 2013 Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada DInas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Barito Selatan (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2013 Nomor 25) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
34 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Selatan Nomor 15 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta
Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemuda,
Olah Raga, Pariwisata Dan Kebudayaan
Kabupaten Barito Selatan
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (4)
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah dan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman
Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana
Teknis Daerah Jo Pasal 7 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten
Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan, Perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana
Teknis Dinas Pemuda Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Barito Selatan.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 ; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3
Tahun 2016; Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 37 Tahun 2016.
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta
Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemuda,
Olah Raga, Pariwisata Dan Kebudayaan
Kabupaten Barito Selatan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juni 2018.
Peraturan Bupati Barito Selatan
Nomor 15 Tahun 2018
9 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Selatan Nomor 14 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata
Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan
Kabupaten Barito Selatan
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (4)
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 t.entang
Perangkat Daerah dan Pas.al 20 ayat (3) Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman
Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana
Teknis Daerah Jo Pasal 7 aynt (3) Peraturan Daerah Kabupaten
Barito Selatan Nomor 3 Tahi . .m 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daeral- Kabupaten Barito Selatan, Perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana
Teknis Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008; Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Hornor 61 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah
18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.133 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 12 Tahun 2017; Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 73 Tahun 2004; Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 63; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3
Tahun 2016; Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 31 Tahun 2016.
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata
Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan
Kabupaten Barito Selatan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juni 2018.
Peraturan Bupati Barito Selatan
Nomor 14 Tahun 2018
14 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
