Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Revitalisasi Kota Lama
ABSTRAK:
Revitalisasi kawasan merupakan salah satu cara untuk mewujudkan kawasan yang berkualitas, memenuhi syarat, berjati diri, produktif, dan berkelanjutan serta untuk mengatasi penurunan produktivitas ekonomi, degradasi lingkungan, serta kerusakan warisan budaya; Kawasan Kota Lama Berau merupakan warisan sejarah pertumbuhan Kabupaten Berau yang memiliki nilai arsitektural, estetis, ilmu pengetahun dan budaya yang tinggi sehingga perlu dilestarikan dan ditata kembali secara terarah sesuai dengan perkembangan zaman; Untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan revitalisasi kawasan, diperlukan pengaturan tentang revitalisasi kawasan Kota Lama Berau; Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Revitalisasi Kota Lama.
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 28 Tahun 2002; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 11 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 18/PRT/M/2010.
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II MATERI REVITALISASI; BAB III PERENCANAAN; BAB IV KRITERIA REVITALISASI; BAB V CAGAR BUDAYA; BAB VI RENCANA PEMANFAATAN RUANG; BAB VII PRASARANA DAN SARANA; BAB VIII RUANG TERBUKA DAN TATA HIJAU; BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT; BAB X KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juli 2017.
22 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Berau Nomor 26 Tahun 2017
PERBUP Kab. Berau No. 38 Tahun 2019 tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PERBUP Kab. Berau No.26 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Luar Negeri Bagi Pejabat, Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Berau
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi
ABSTRAK:
Dalam rangka penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme; Untuk mendukung Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 061/7737/SJ tanggal 30 Desember 2014 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Daerah maka, Pejabat/Pegawai Pemerintah Kabupaten Berau dilarang menerima hadiah atau suatu pemberian dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan atau perkerjaannya; Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, dimana setiap Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima gratifikasi wajib melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi; Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi.
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 30 Tahun 2002; UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 53 Tahun 2010; PermenpanRB No. 60 Tahun 2012; Peraturan Kepala BKN No. 21 Tahun 2010.
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II RUANG LINGKUP; BAB III PENGENDALIAN GRATIFIKASI; BAB IV UPG; BAB V SOSIALISASI; BAB VI PERLINDUNGAN PELAPOR GRATIFIKASI; BAB VII PENGAWASAN; BAB VIII PEMBIAYAAN; BAB IX LARANGAN DAN SANKSI; BAB X KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juli 2017.
18 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Berau Nomor 25 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan
ABSTRAK:
Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bupati sebagaimana tertuang dalam Bab V RPJMD Tahun 2016-2021, yaitu Mewujudkan Berau Sejahtera, Unggul, Berdaya Saing Berbasis Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan, maka perlu dukungan dan peran serta warga masyarakat Kabupaten Berau untuk membangun tingkat lingkungan rukun tetangga; Pemerintah Kabupaten Berau memberikan stimulan kepada masyarakat untuk meningkatkan peran sertanya dengan dukungan anggaran berbentuk program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun Kelurahan melalui Kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat rukun tetangga, dan agar pelaksanaan program tersebut dapat memberdayakan masyarakat, tepat sasaran dan dapat dipertanggung jawabkan; Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan.
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 73 Tahun 2005; Perda No. 2 Tahun 2006.
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II BESARAN ALOKASI; BAB III PELAKSANAAN PROGRAM; BAB IV EVALUASI; BAB V KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juni 2017.
8 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Berau Nomor 24 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Dewan Riset Daerah Kabupaten Berau
ABSTRAK:
Pembangunan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dalam rangka pembangunan daerah perlu dilakukan secara terarah dan terpadu, agar hasilnya dapat dimanfaatkan dengan sebesar-besarnya bagi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat; Dalam rangka merumuskan arah, prioritas utama, dan kerangka kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, dan penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, diperlukan suatu upaya bagi Pemerintah Daerah untuk menghimpun berbagai pihak yang berkompeten di bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dalam suatu lembaga non struktural; Sesuai ketentuan UU No. 18 Tahun 2002 Pasal 20 ayat (4) tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, untuk mendukung perumusan prioritas dan berbagai aspek kebijakan penelitian, pengembangan, dan penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Pemerintah Daerah membentuk Dewan Riset Daerah; Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Dewan Riset Daerah.
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 18 Tahun 2002; UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015.
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN; BAB III TUGAS DAN FUNGSI; BAB IV ORGANISASI; BAB V PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN; BAB VI TATA KERJA; BAB VII PEMBIAYAAN; BAB VIII KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juni 2017.
9 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Berau Nomor 23 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Media Sosial Di Lingkungan Pemerintah
Daerah Kabupaten Berau
ABSTRAK:
Informasi publik merupakan salah satu bentuk pelayanan dalam rangka pemenuhan hak masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah, pelaksanaan pembangunan dan sebagai bentuk pengawasan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan; Untuk meningkatkan pelayanan informasi publik yang efektif dan efisien sebagai salah satu upaya pelaksanaan reformasi birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten perlu disediakan akses pelayanan informasi publik melalui media sosial; Dalam rangka melaksanakan Inpres No. 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik dan untuk memberikan acuan dalam pelaksanaan media monitoring dan analisis konten media terkait dengan kebijakan dan program Pemerintah Daerah; Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Media Sosial Pemerintah Daerah Kabupaten Berau.
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PermenpanRB No. 83 Tahun 2012.
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II MANFAAT DAN SASARAN; BAB III PENGELOLAAN MEDIA SOSIAL; BAB IV SARANA DAN PRASANA; BAB V LAPORAN DAN EVALUSI; BAB VI PEMBIAYAAN; BAB VII KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juni 2017.
10 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Berau Nomor 22 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Santunan Kematian
ABSTRAK:
Berdasarkan ketentuan Permendagri No. 14 Tahun 2016 Pasal 22 ayat (1) tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri No. 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah; Untuk meringankan beban ahli waris atau keluarga penduduk Kabupaten Berau yang meninggal dunia dalam menyelenggarakan pemakaman, maka perlu memberikan uang santunan kematian kepada ahli waris atau keluarga atau orang yang mengurus jenazah tersebut; Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Santunan Kematian.
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; Permendagri No. 14 Tahun 2016; Perda No. 9 Tahun 2015.
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II UANG SANTUNAN KEMATIAN; BAB III TATA CARA MEMPEROLEH SANTUNAN KEMATIAN; BAB IV PEMBIAYAAN; BAB V PENGECUALIAN; BAB VI KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juni 2017.
5 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Berau Nomor 21 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Daftar Kewenangan Kampung Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan PP No. 43 Tahun 2014 Pasal 37 ayat (2) tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015 tentang Perubahan PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 21 Ayat (1) Permendagri No. 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Kampung Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung.
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 43 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015; Permendagri No. 44 Tahun 2016; Perda No. 4 Tahun 2015.
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II RUANG LINGKUP; BAB III JENIS DAN PERINCIAN KEWENANGAN KAMPUNG; BAB IV TATA CARA PELAKSANAAN KEWENANGAN KAMPUNG; BAB V EVALUASI DAN PELAPORAN; BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; BAB VII PEMBIAYAAN; BAB VIII KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juni 2017.
14 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Berau Nomor 20 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kampung
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Permendagri No. 84 Tahun 2015 Pasal 15 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kampung.
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 43 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015; Permendagri No. 1 Tahun 2016; Perda No. 4 Tahun 2015.
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II ORGANISASI PEMERINTAH KAMPUNG; BAB III KEDUDUKAN, TUGAS, WEWENANG DAN FUNGSI KEPALA KAMPUNG; BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN KEPALA KAMPUNG; BAB V TATA KERJA; BAB VI MUTASI; BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN; BAB IX KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juni 2017.
22 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Berau Nomor 19 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Di Kampung
ABSTRAK:
Produk hukum merupakan landasan dan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan kampung sehingga pembentukannya harus selaras dengan kebutuhan dan ciri khas daerah serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undngan yang lebih tinggi; Untuk memberikan pedoman bagi pemerintah kampung dalam penyusunan produk hukum yang baik, berkualitas, berkepastian dan berdaya guna sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah; Untuk memberikan landasan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam penyusuan produk hukum di kampung serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Permendagri No. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa, tata cara penyusunan peraturan di desa diatur dalam Peraturan Bupati; Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum di Kampung.
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 43 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015; Permendagri No. 1 Tahun 2016; Perda No. 4 Tahun 2015.
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II JENIS DAN MATERI MUATAN PRODUK HUKUM DI KAMPUNG; BAB III PERATURAN KAMPUNG; BAB IV EVALUASI DAN KLARIFIKASI PERATURAN KAMPUNG; BAB V PERATURAN BERSAMA KEPALA KAMPUNG; BAB VI PERATURAN KEPALA KAMPUNG; BAB VII PERATURAN BPK; BAB VIII PEMBATALAN PERATURAN DI KAMPUNG; BAB IX PENYUSUNAN KEPUTUSAN KEPALA KAMPUNG DAN KEPUTUSAN BPK; BAB X PENYEBARLUASAN PERATURAN KAMPUNG; BAB XI PEMBINAAN PENYUSUNAN PPRODUK HUKUM DI KAMPUNG; BAB XII PEMBIAYAAN; BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN; BAB XIV KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juni 2017.
24 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Berau Nomor 18 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Aset Kampung
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Permendagri No. 1 Tahun 2016 Pasal 45 tentang Pengelolaan Aset Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Aset Kampung.
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 43 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015; Permendagri No. 1 Tahun 2016; Perda No. 4 Tahun 2015.
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II JENIS ASET; BAB III PENDATAAN; BAB IV PENGELOLAAN; BAB V TUKAR MENUKAR; BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; BAB VII PELAPORAN; BAB VIII PEMBIAYAAN; BAB IX KETENTUAN PERALIHAN; BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN; BAB XI KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juni 2017.
Peraturan yang diatur: Pengadaan aset Kampung berpedoman pada peraturan pengadaan barang/jasa di Kampung yang diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan; Pedoman Pengadaan aset Kampung berupa tanah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan; Kodefikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam pedoman umum mengenai kodefikasi Aset Kampung.
44 hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
