Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan UU No.25 Tahun 2004 Pasal 26 ayat (2) tentang Sistem Perencanaan Nasional, Pasal 264 ayat (2) UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, PP No.8 Tahun 2008 Pasal 23 ayat (1) tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Permendagri No.86 Tahun 2017 Pasal 104 ayat (2) tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2020
Dasar Hukum: UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.25 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014; PP No.8 Tahun 2008; Permendagri No.86 Tahun 2017; Perda No.3 Tahun 2015
Dalam peraturan ini diatur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2020, termasuk juga diatur tentang: Ketentuan Umum; RKPD Tahun 2020; Pelaksanaan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juli 2019.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Berau Nomor 44 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 44, Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2019 Nomor 46
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BERAU NOMOR 73 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
ABSTRAK:
Bahwa Peraturan Bupati Berau Nomor 73 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diubah
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU Nomor 27 Tahun 1959; UU Nomor 9 Tahun 2015 juncto UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
Rincian Tugas dari Kepala Suba Bidang Pengangkatan dan Kepangkatan Aparatur; Kepala Sub Bidang Pemindahan dan Penempatan Aparatur; dan Kepala Sub Bidang Dokumentasi dan Pengolahan Data Aparatur
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2019.
Mengubah Perubp Berau Nomor 73 Tahun 2016
8 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Berau Nomor 43 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 43, Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2019 Nomor 45
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BERA U NOMOR 51 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN
ABSTRAK:
Bahwa Peraturan Bupati Berau Nomor 51 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan
UUD Pasal 18 ayat (6); UU Nomor 27 Tahun 1959; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; Perda Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Berau
Rincian Tugas Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer; Rincian Tugas Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan; Rincian Tugas Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2019.
Mengubah Perbup Berau Nomor 51 Tahun 2016
7 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Berau Nomor 42 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 42, Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2019 Nomor 44
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BERAU NOMOR 24 TAHUN 2017 TENTANG DEWAN RISET DAERAH KABUPATEN BERAU
ABSTRAK:
Bahwa Peraturan Bupati Berau Nomor 24 Tahun 2017 tentang Dewan Riset Daerah Kabupaten Berau sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diubah
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU Nomor 27 Tahun 1959; UU Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan ilmu Pengetahuan dan Teknologi
Persyaratan pengangkatan anggota Dewan Riset Daerah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2019.
Mengubah Perbup Berau Nomor 24 Tahun 2017
3 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Berau Nomor 41 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Tahun 2016 - 2021
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan Perpres No.83 Tahun 2017 Pasal 16 ayat (4) tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi, dan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Pangan dan Gizi, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Tahun 2016-2021
Dasar Hukum: UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.23 Tahun 2014; Perpres No.83 Tahun 2017
Dalam peraturan ini diatur tentangRencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Tahun 2016-2021, termasuk juga diatur tentang: Ketentuan Umum; RAD-PG; Pemantauan dan Evaluasi; Pembiayaan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Mei 2019.
70 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Berau Nomor 40 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40, Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2019 Nomor 42
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Pasar Murah
ABSTRAK:
Dalam rangka mendorong daya beli masyarakat miskin terhadap kebutuhan pokok, perlu pengurangan harga dibawah harga pasar dengan memberikan bantuan dalam bentuk penjualan sembako murah melalui pasar murah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pasar Murah
Dasar Hukum: UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.8 Tahun 1999; UU No.23 Tahun 2014
Dalam peraturan ini diatur tentang Penyelenggaraan Pasar Murah, termasuk juga diatur tentang: Ketentuan Umum; Penyelenggaraan Pasar Murah; Jenis Komoditas; Besaran Pengurangan Harga; Pertanggungjawaban dan Pelaporan; Monitoring dan Evaluasi; Pendanaan dan Penganggaran; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Mei 2019.
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Berau Nomor 39 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2019 Nomor 41
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENYELENGGARAAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
ABSTRAK:
Berkesinambungan dalam pelaksanaan survei kepuasan masyarakat dan adanya perubahan kebijakan
terhadap pelayanan publik serta evaluasi terhadap Perbup No.9 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Berau, maka perlu penyesuaian dan pengaturan kembali terhadap Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat
Dasar Hukum: UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.25 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014; PP No.96 Tahun 2012; Permen PAN-RB No.14 Tahun 2017
Dalam peraturan ini diatur tentang Pedoman Penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat, termasuk juga diatur tentang: Ketentuan Umum; Penyelenggaraan Survei; Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Mei 2019.
Peraturan yang Dicabut: Perbup No.9 Tahun 2013
21 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Berau Nomor 38 Tahun 2019
APBDHonorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Mencabut
PERBUP Kab. Berau No. 26 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi PERBUP Kab. Berau No.26 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Luar Negeri Bagi Pejabat, Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Berau
PEMERINTAH DAERAH-PERJALANAN DINAS-PELAKSANAAN-PETUNJUK
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 38, Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2019 Nomor 40
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
ABSTRAK:
Dalam rangka tertib administrasi serta efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah khususnya belanja perjalanan dinas di lingkungan Pemerintah Daerah. Perbup No.26 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Luar Negeri Bagi Pejabat, Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Berau sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini sehingga perlu diganti, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah
Dasar Hukum: UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.23 Tahun 2014; UU No.5 Tahun 2014; PMK No.113 Tahun 2012; Permendagri No.29 Tahun 2016
Dalam peraturan ini diatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah, termasuk juga diatur tentang; Ketentuan Umum; Perjalanan Dinas Jabatan; Perjalanan Dinas Pindah; Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas; Laporan Pertanggung Jawaban; Larangan Perjalanan Dinas; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Mei 2019.
Peraturan yang Dicabut: Perbup No.26 Tahun 2014
Peraturan yang Akan Diatur: Perjalanan dinas khusus mengikuti Diklat Stuktural dan Diklat Fungsional
diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati
18 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Berau Nomor 37 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya
ABSTRAK:
Kebutuhan akan perumahan layak huni untuk meningkatkan kualitas lingkungan permukiman merupakan
salah satu misi Pemerintah Kabupaten Berau untuk membangun dan meningkatkan sarana dan prasarana
publik yang berkualitas, adil, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Guna mewujudkan pemenuhan hak dasar akan kebutuhan rumah layak huni serta untuk meningkatkan prakarsa masyarakat berpenghasilan rendah dalam pembangunan/peningkatan kualitas rumah beserta prasarana, sarana dan utilitas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya
Dasar Hukum: UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.1 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014; PP No.14 Tahun 2016; PP No.64 Tahun 2016; Permen PUPR No.6 Tahun 2013; Permen PUPR No.7 Tahun 2018
Dalam peraturan ini diatur tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, termasuk juga diatur tentang: MBR sebagai calon penerima bantuan yang memohon BSPS harus memenuhi persyaratan; Daftar MBR penerima bantuan ditetapkan dengan Keputusan Bupati; Penerima bantuan harus membentuk KPB; Penggunaan dana BSPS harus dituangkan dalam bentuk RPD; Lampiran
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Mei 2019.
35 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Berau Nomor 36 Tahun 2019
Untuk melaksanakan UU No.28 Tahun 2009 Pasal 155 ayat (3) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan hasil evaluasi terhadap tarif Retribusi Fasilitas Reklame Baliho 4x6 yang ditetapkan pada Perda No.4 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Perda No.2 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu dilakukan perubahan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Tarif Retribusi Fasilitas Reklame Baliho 4X6
Dasar Hukum: UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.28 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014; Perda Kab. Berau No.2 Tahun 2011
Dalam peraturan ini diatur tentang Penetapan Tarif Retribusi Fasilitas Reklame Baliho 4X6, termasuk juga diatur tentang Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah untuk objek Retribusi berupa Fasilitas Reklame Baliho 4x6 ditetapkan sebesar Rp. 35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah) per hari.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Mei 2019.
2 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
