PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 186 peraturan dalam 0,003 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pematang Siantar No. 9 Tahun 2014
Pajak dan Retribusi Daerah
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pematang Siantar No. 8 Tahun 2014
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Penanaman Modal dan Investasi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pematang Siantar No. 7 Tahun 2014
Penanaman Modal dan Investasi Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pematang Siantar No. 6 Tahun 2014
BUMD/Badan Usaha Milik Daerah Penanaman Modal dan Investasi Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pematang Siantar No. 5 Tahun 2014
• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Penanaman Modal dan Investasi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pematang Siantar No. 4 Tahun 2014
• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu
APBD
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pematang Siantar No. 3 Tahun 2014
• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu
Kepegawaian, Aparatur Negara Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pematang Siantar No. 2 Tahun 2014
• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu
APBD
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pematang Siantar No. 1 Tahun 2014
• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Penanaman Modal dan Investasi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pematang Siantar No. 11 Tahun 2013
APBD

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan