petunjuk - pelaksanaan - peraturan - daerah - nomor - 6 - tahun - 2016 - tentang - retribusi - izin - mendirikan - bangunan
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 37, BD.2016/37
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
ABSTRAK:
Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1), Pasal 6 ayat (30, Pasal 8 ayat (7), Pasal 9 ayat (3), Pasal 11 ayat (3,7), Pasal 13 ayat (6), Pasal 15 ayat (30 dan Pasal (16) ayat (30 Perda Kab. Pangandaran maka perlu menetapkan Perda No. 6 Tahun 2016 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 3 Tahun 1982; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 2002; UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 10 Tahun 2009; UU No. 18 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 41 Tahun 2014; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 30 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 21 Tahun 2012; UU No. 3 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dua kali dengan UU no. 9 Tahun 2015; PP No. 27 Tahun 2012; Permednagri No. 24 Tahun 2006; Permendagri No. 20 Tahun 2008; Permen Perdgangan No. 36/M-DAG/PER/9/2007; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 209/Mpp/Kep/20/1999; Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. Kep/63/M.Pan/ 2/2003; KKeputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 25/M.Pan/2/2004; Keputusan Menteri Pendayagubnaan Aparatur Negara No. 26 Tahun 2004; Keputusan Menteri pendayagunaan Apatrayr Negara No. Kep/ 118/M.Pan/8/2004; Perbup Pangandaran No. 3 Tahun 2014 sebagaimanatelah diybah dengan Perbup Pangandaran No. 41 Tahun 2014; Perbup Pangandaran N0o. 15 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Pemungutan Retribusi, Tata Cara Pembayaran Dan Pengangusran Pembayaran Retribusi, Tata Cara Penagihan Retribusi, Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan Retribusi, Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran retribusi, Tata Cara Penghapusan Piutang retribusi Yang Kedaluarsa, Lokasi Bangunan Dan Harga Dasar Bangunan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 September 2016.
9 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran Nomor 36 Tahun 2016
penjabaran - pertanggungjawaban - pelaksanaan - anggaran -pendapatan - belanja - daerah - kabupaten - pangandaran - tahun - anggaran - 2015
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, BD.2016/36
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2015.
ABSTRAK:
Bahwa guna memenuhi ketentuan pasal 10 Perda Kab. Pangandaran No. 17 Tahun 2016 maka perlu menetapkan Perbup tentang Penjabran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Pangandaran Tahun Anggaran 2015.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahu7n 2001; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 tahun 2004; UU no. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 21 Tahun 2012; UU BNo. 5 Tahyun 2014; UU No. 6 Tahun 2014; Uu no. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015p; UU no. 30 tahun 2014; PP No. 7 Tahun 1977 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 30 Tahun 2015; PP No. 109 Tahun 2000; PP No. 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 21 Tahun 2007; PP No. 23 tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012; PP no. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005 sebsagaimana telah diubah dengan PP No. 65 Tahun 2010; PP No. 58 Tahun 205; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 3 Tahun 2007; PP No. 39 Tahun 2007; PP No. 7 Tahun 2008; PP No. 5 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 83 Tahun 2012; PP No. 16 Tahun 2010; PP No. 19 Tahun 2010 sebagaimana tela diubah debngan Pp no. 23 Tahun 2011; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 30 Tahun 2011; PP No. 2 Tahun 2012; PP No. 27 tahun 1014; Pp No. 43 tahyun 20-14 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015; PP No. 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 22 Tahun 2015; Perpes No. 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan perpres No. 4 Tahun 2015; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahnun 20111; Permendagri No. 21 Tahun 20087; Permendagri No. 55 Tahun 2098; Permendagri No. 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permednagri No. 14 tahun 2016; Permendagri No. 52 Tahun 2012;Permendagri No. 63 Tahun 2013; Permendagri No. 37 tahun 2014; Permen dagri No. 77 tahun 2014; Permendagri No. 19 Tahun 2016; Perda Kab. Pangandaran No. 1 Tahun 2015; Perda Kab. Pangandaran No/. 4 Tahyun 2015; Perbup Pangandaran No. 23.A Tahun 2013; Perbup Pangandaran No. 50 tahun 2013; Perbup Pangandaran No. 4 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Pangandaran No. 4 Tahun 2015; Perbup Pangandaran No. 39 Tahun 2015.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang peraturan Bupati Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pamgandaran Tahun Anggaran 2014.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 September 2016.
8 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran Nomor 35 Tahun 2016
moratorium - pemberhentian - sementara - pemberian - izin - toko - modern - toko - swalayan - di - kabupaten - pangandaran
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 35, BD.2016/35
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Moratorium Atau Pemberhentian Sementara Pemberian Izin Toko Modern (Toko Swalayan) Di Kabupaten Pangandaran
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka penganturan dan pengendalian perizinan p[endirian Toko Modern (Toko Swalayan) berdasarkan Surat Kepala Dinas Pariwisata, Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UMKM Kab. Pangandaran No. 08 Juni 2016 maka perlu menetapkan Perbup Tentang Moratorium atau pemberhentian Sementara Izin Toko Modern (Toko Swalayan) di Kab. Pangandaran.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 5 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 2007; UU No.20 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 21 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 16 tahun 1997;l PP No. 44 Tahun 1997; Perpes No. 112 Tahun 2007; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Permen Perdsagangan No. 70/M-DAG/PER/12/2011 sebagaimana telah diubah dengan Permendag No. 56/M-DAg/PER/9/2014; Perbup Pangandaran No. 3 Tahun 2014 sebagaimana telah dioubah dengan Perbup Pangandaran No. 41 Tahun 2014.
Peraturan Bupati Ini mengatur Tentang Peraturan Bupati Tentang Moratorium Atau Pemberhentian Sementara Pemberian Izin Toko Modern (Toko Swalayan) Di Kabupaten Pangandaran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 September 2016.
3 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran Nomor 34 Tahun 2016
tata - naskah - dinas - di - lingkungan - pemerintah - kabupaten - pangandaran
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 34, BD.2016/34
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas administrasi penyelenggaran pemerintah daerah telah ditetapkan Perbup Pangandaran No. 5 Tahun 2013 dengan adnya regulasi baru sehingga perlu penyeragaman menganai tata naskah maka perlu ditetapkan Perbup Pangandaran tentang Pedoman Tata Naskah dinas Di Lingikungan Pemerintah Kab. Pangandaran.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah Uu No. 24 tahun 2009; UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 12 Tajhun 2011; UU No. 21 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 66 Tahun 1951; PP No. 43 Tahun 1958; Perpes No. 87 Tahun 2014; Permednagri No. 54 Tahun 2009; permendagri No. 78 Tahun 2012; Permendagri No. 80 Tahun 2015; perbup Pangandaran No. 3 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Pangandaran No. 41 Tahun 2014.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Tata Naskah Dinas, Bentuk Dan Susunan Naskah Dinas, Pengunaan Dan Kewenangan Atas Nama, Untuk Beliau, Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian Dan Penjahat, Paraf Penulisan Nama Penandatanganan Dan Pengunaan Tinta Untuk Naskah dinas, Stempel, Kop Naskah Dinas, Papan Nama ,Perubahan Dan Pencabutan, Pelaporan, Ketentuan Lain Lain, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 September 2016.
25 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran Nomor 33 Tahun 2016
penignkatan - efektivitas - penerapan - manajemen - risiko - di - lingkungan - pemerintah - kabupaten - pangandaran
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, BD.2016/33
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peningkatan Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka penyelenggaran pengelolaan keuangan dan kekayaan dengan telah diterbitkannya Standari Nasioanl Indoensia ISO 31000;2011 maka perlu menetapkan Perbup tentang Peningkatan Evektifitas OPenerapaman Manajemen Risiko di Lingkungan Pemerintah Kab. Pangandaran.
Dasar Hukum Peraturan BupatI Ini Adalah UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU no. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 21 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana teolah diubah dua kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 60 Tahun 2008; Perpres No. 87 Tahun 2008; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakgir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Perbup Pangandaran No. 3 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Pangandaran No. 41 Tahun 2014.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Tujuan Manfaat Dan Prinsip Penerapan Manajemen Risiko, Penerapan Manajemen Risiko, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Agustus 2016.
6 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran Nomor 32 Tahun 2016
pedoman - hubungan - kerja - anatar - staf - ahli - bupati - biodang - pembangunan - ekonomi - dan - keuangan - dengan - satuan - kerja - perangkat - daerah - di - kabupaten - pangandaran
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, BD.2016/32
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Hubungan Kerja Antara Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Kabupaten Pangandaran
ABSTRAK:
Bahwa untuk mewudjukan tertib penyelengagraan Pemda, Pembangunan dan pelayanan pblik untuk megoptimalkam kedudukan dan peranan staf ahli maka perlu menetapkan Perbup tentang Pedoman Hubungan Kerja ANatara Staf Ahli Bupati bidang Pembangunan Ekonomi dan Keuangan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kab. Pangandaran.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 21 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014 ssebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; Perpres No. 87 Tahun 2014; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Perbup Pangandaran No. 3 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Perbup No. 41 tahun 2014.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Keududkan Staf Ahli dan SKPD, Pola Hubungan Kerja, Ketentuan Lain Lain, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2016.
9 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016
menangkal - penaykit - kemasyarakatan - di - kabupaten - pangandaran
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, BD.2016/30
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Menangkal Penyakit Kemasyarakatan Di Kabupaten Pangandaran
ABSTRAK:
Bahwa penyakit kemasyarakatan merupakan perbuatan yang terjadi ditengah - tengah masyarakat maraknya perkembangan penyakit kemasyarakatan di Kab.Pangandaran maka perlu menetapkan Perbup tentang Menangkal Penyakit Kemasyarakatan di Kab. Pangandaran.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 7 Tahun 1974; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 21 Tahnun 2012; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 31 Tahun 1980; Perpres No. 74 Tahun 2013; Perpres No. 877 Tahun 2014; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengfan Permendgri No. 21 Tahun 2011; Permewndagri No. 80 Tahun 2015; Perbup Pangandaran No. 3 Tahun 2014 sebagaimana telah dioubah dengan Perbup Pangandaran No. 3 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Pangandaran No. 41 Tahun 2014.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Ruang Lingkup Penyakit Kemasrakatan, Minuman Keras, Pelaucuran , Pejudian, Penertiban, Larangan, Peran serta Masyarakat, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juli 2016.
10 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran Nomor 29 Tahun 2016
kriteria - pemberian - penghargaan - atas - keberhasilan - kecamatan - dan - desa - dalam - lomba - sadar - pajak - bumi - dan - bangunan - pbb - di - kabupaten - pangandaran
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, BD.2016/29
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kriteria Pemberian Penghargaan Atas Keberhasilan Kecamatan Dan Desa Dalam Lomba Sadar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Kabupaten Pangandaran
ABSTRAK:
Bahwa sehubungan adanya perkembangan potensi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dan untuk mengoptimalkanm reaslisasi Pajak Bumi maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Perbup.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 1994; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UYU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 21 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 58; Permendagri No. 4 Tahun 2005; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Keputusan Menteri Keuangan No. 1007/KMK.04/1985; Keputusan Bersaama Direktur Jenderal Pajak dan direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah No. Kep-30/PJ.7/1986; Perbup nPangandaran No. 3 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Pangandaran No. 41 Tahun 2014.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Kriteria Pemberian Penghargaan, Pengeleompokan Kecamatan Dan Desa, Penerapan {enerimaan Pengahrgaan dan Hadiah, dan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juni 2016.
7 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran Nomor 28 Tahun 2016
petunjuk - pelaksanaan - peraturan - daerah - kabupaten - pangandaran - nomor - 3 - tahun - 2016 - tentang - retribusi - tempat - rekreASI - DAN - OLAHRAGA
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, BD.2016/28
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olah Raga
ABSTRAK:
Bahwa retribyusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah dengan telah ditetapkannya Perda Kab. Pangandaran No. 3 Tahun 2016 maka perlu ditetapkan Perbup tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kab. Pangandaran No. 3 Tahun 2016 tentang Retribusi Tempat Rekriasi dan Olah Raga.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 28 T%ahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU no. 33 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2009; Uu No. 28 Tahu7n 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 21 Tahun 2012; UU no. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005; Perpres No. 87 Tahun 2014; Permendagri No. 13 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 80 Trahun 2015; Perda Kab.Pangandaran No. 3 Tahun 2016; Perbup Pangandaran No. 3 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Pangandaran No. 3 Tahun 2014.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuanh Umum, trempat Rekreasi Dan Olahraga, Golongan Kriteria Dan Klasifikasi Tempat Rekreasi, Klasifikasi Tempat Rekriasi, Tarif Retribusi, Pembayaran Dan Penyetoran Retribbusi, Pengurangan Kerinagnan Dan Pembebasan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juni 2016.
19 Hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
