tata - cara - pelaksanaan - penggunaan - pemanfaatan - penghapusan - dan - pemindahtanganan - barang - milik - daerah - pemerintah - kabupaten - pangandaran
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 78, BD.2016/78
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan Dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Pangandaran
ABSTRAK:
Bahwa Barang Milik Daerah sebagai salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan Pasal 71 ayat (2) Pasal 434 ayat (2) Permendagri No. 19 Tahun 2016 maka perlu menetapkan Perbup tentang Tatacara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang milik Daerah Pemerintah Kab. Pangandaran Tahun Anggaran 2016.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah Uu No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 21 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Uu No. 9 Tahun2015; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 27 Tahun 2014; Perpres No. 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perpres No. 4 Tahun 2015; Perpres No. 87 Tahun 2014; Permendagri No. 7 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 11 Tahun 2007; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Permendgri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 19 Tahun 2016; keputusan Menteri dalam Negeri No. 49 Tahun 2001; Keputusan menteri Dalam negeri No. 7 Tahun 2002; Perda Kab. Pangandaran no. 31 Tahun 2016; Perbup Pagandaran No. 44 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Standar Operasional prosedur Perencanaan Kebutuhan Dan Penganggaran, Standar Operasional Prosedur Pengandaan, Standar Operasional Prosedur Penerimaan Penyimpanan Dan Penyaluran, Standar Operasional Prosedur Penggunaan, Standar Operasional Prosedur Pemanfataan, STandar operasional Prosedur Pengamanan, Standar Operasional, Prosedur Pemeliharaan, Standar Operasional Prosedur Penilaian, standar Operasonal Prosedur Pemindahtanganan, Standar Operasional Prosedur Pemusnahan, Standar Operasional Prosedur Penghapusan, Standar Operasional Prosedur Penatausahaan, Standar Operasional Prosedur Pembinaan Pengawasan Dan Pengendalian, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2016.
24 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran Nomor 77 Tahun 2016
kebijakan - transisi - dalam - rangka - penataan - perangkat - daerah - berdasarkan - daerah - kabupaten - pangandaran - nomor - 31 - tahun - 2016 - tentang - pembentukan - dan - susunan - perangkat - daerah - kabupaten - pangandaran
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 75, BD.2016/75
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebijakan Transisi Dalam Rangka Penataan Perangkat Daerah Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran
ABSTRAK:
Bahwa Pembentukan dan Susunan perangkat daerah Kab. Pangandaran dalam masa transis pemberlakuan perda dimaksud pada huruf a guna kelancaran pelaksanaan tugas dimaksud pada huruf b,maka perlu menetapkan Perbup tentang Kebijakan Transisi berdasarkan Perda Kab. Pangandaran No. 31 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kab. Pangandaran.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah Uu No. 28 tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011 UU No. 1 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 8 tahun 2006; PP No. 8 Tahun 2008; PP No. 6 Tahun 2008; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 28 Tahun 2012; PP No. 27 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016; Permednagri BNo. 13 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 54 Tahun 2010; Permendagri No. 19 Tahun 2016; Perda kab.Pangandaran No. 30 tahun 2016; Perda Kab. Pangandaran No. 31 Tahun 2016; Perbup Pangandaran No. 3 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Pangandaran No. 41 Tahun 2014; Perbup Pangandaran No. 40 tahun 2016; Perbup Pangandaran No. 44 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Ini Mengatur tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingjkup Peraturan, Dokumen Perencanaan, Pengelolaan Keuangan, Pentaan Kepegawaian, Pengelolaan BMD, Penataan Arsip, Penataan Gedung Kantor, Pelaporan kinerja Dan Keuangan, Ketentuan Peralihan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2016.
20 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran Nomor 74 Tahun 2016
tugas - pokok - fungsi - uraian - tugas - dan - tata - kerja - staf - ahli
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 74, BD.2016/74
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Staf Ahli
ABSTRAK:
Bahwa dengan ditetapkannya Perda kab. Pangandaran No. 31 Tahun 2016 Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat daerah sesuai dengan ketentuan pasal 110 Perbup maka perlu menetapkan Perbup tentang Tugas pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Staf Ahli.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah Uu No. 12 Tahun 2011; UU No 21 Tahun 2012; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016; Perpres No. 87 Tahun 2014; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Perda Kab. Pangandaran No. 31 Tahun 2016; Perbup Pangandaran No. 44 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Kedudukan Tugas Pokok Fungsi dan Uraian Tugas, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi, Tata kerja, Kepegawaian, Pembiayaan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2016.
8 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran Nomor 73 Tahun 2016
tugas - pokom - fungsi - uraian - tugas - dan - tata - kerja - unir - pelaksana - teknis - dinas - dan - unit - pelaksana - teknis - pada - dinas - daerah - dilingkungan - pemerintah - kabupaten - pangandaran
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 73, BD.2016/73
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Daerah Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran
ABSTRAK:
Bahwa dengan telah ditetapkannya Perda Kab. Pangandaran No. 31 Tahun 2016 Keududkan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta tata kerja Perangkat daerah pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis sesuai dengan ketentuan pasal 21 Perbup Pangandaran No. 47 Tahun 2016 maka perlu menetapkan Perbup tentang Tugas Pokok, fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas di lingkungan Pemerintah Kab. Pangandaran.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 21 Tahun 2012; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Perda No. 31 Tahun 2016; Perbup Pangandaran No. 44 Tahun 2016; Perbup Pangandaran No. 47 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Tugas Pokok Fungsi Dan Uraian Tugas, Tata Kerja, Kelompok Jabatan Fungsional. Pembiayaan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2016.
38 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran Nomor 72 Tahun 2016
tugas - pokok - fungsi - uraian - tugas - dan - tata - kerja - kecamatan
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 72, BD.2016/72
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Kecamatan
ABSTRAK:
Bahwa dengan telah ditetapkannya Perda kab. pangandaran No. 31 tahun 2016 Kedudukan Tugas, Fungsi, Susunan Organuisasi serta Tata Kerja sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Perbup Pangandaran No. 44 Tahun 2016 maka perlu menetapkan Perbup tentang Tugas pokok, Uraian tugas dan Tata kerja Kec. di lingkungan pemerintah Kab. Pangandaran.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 21 Tahun 2012; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Uu No. 9 Tahun 2015;PP No. 19 tahun 2008; PP No. 18 Tahun 2016; Permerndagri No. 80 Tahun 2015; Perda No. 31 Tahun 2016; Perbup Pangandaran No. 44 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Tugas Pokok Fungsi Dan Uraian Tugas, Tata Kerja, Kepegawaian, Pembiayaan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2016.
22 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran Nomor 71 Tahun 2016
tugas - pokok n - fungsi - uraian - tugas - dan - tata - kerja - kantor - kesatuan - bangsa - dan - politik
2016
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 71, BD.2016/71
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik
ABSTRAK:
Bahwa dengan ditetapkannya Perda kab. Pangandaran No. 31 tahun 2016 Keududkan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Serta tata Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Perbup maka perlu menetapkan Perbup tentang tugas Pokok, Fungsi, Uraian tugas dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 21 Tahun 2012; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Perda Kab. Pangandaran No. 31 Tahun 2016; Perbup Pangandaran No. 44 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Tugas Pokok Fungsi Dan Uraian Tugas, Tata Kerja, Kepegawaian, Pembiayaan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2016.
11 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran Nomor 70 Tahun 2016
PERBUP Kab. Pangandaran No. 61 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
tugas - pokok - fungsi - uraian - tugas - dan - tata - kerja - badan - kepegawaian - dan - pengembagan - sumber - daya - manusia
2016
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 70, BD.2016/70
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
ABSTRAK:
Bahwa dengan ditetapkannya Perda kab. Pangandaran No. 31 tahun 2016 Kedudukan Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Perbup maka perlu menetapkan Perbup tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan kepegawaian dan pengembangan SDM.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 21 Tahun 2012; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diuah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016; Perpres No. 87 Tahun 2014; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Perda Kab. Pangandaran No. 31 Tahun 2016; Perbup Pangandaran No. 44 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Tugas Pokok Fungsi Dan Uraian Tugas, Tata Kerja, Kepegawaian, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2016.
20 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran Nomor 69 Tahun 2016
tugas - pokok - fungsi - uraian - tugas - dan - tata - kerja - badan - pengelolaan - keuangan - daerah
2016
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 69, BD.2016/69
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daearah
ABSTRAK:
Bahwa dengan ditetapkannya Perda kab. Pangandaran No. 31 tahun 2016 Keududkan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Perbup dimaksud pada huruf b maka perlu menetapkan Perbup tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian tugas dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 12 Tahun 2011; UU no. 21 Tahun 2012; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Uu N. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016; Perpres no. 87 Tahun 2014; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Perda Kab. Pangandaran No. 26 Tahun 2016; Perda kab. Pangandaran No. 31 Tahun 2016; Perbup Panfgandaran No. 44 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Tugas Pokok Fungsi Dan Uraian Tugas, Tata Kerja, Kepegawaian, Dan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2016.
47 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran Nomor 68 Tahun 2016
PERBUP Kab. Pangandaran No. 66 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
tugas - pokok - fungsi - uraian - tugas - dan - tata - kerja - badan - perencanaan - pembangunan - daerah
2016
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 68, BD.2016/68
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
ABSTRAK:
Bahwa dengan ditetapkannya Perda Kab. Pangandaran No. 31 Tahun 2016 Kedudukan, Tugas, fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Pernagkat daerah sesuai dengan ketentuan pasal 110 Perbup maka perlu menetapkan Perbup tentang Tugas pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Perencanaan pembangunan daerah.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 21 Tahun 2012; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016; Perpres No. 87 Tahun 2014; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Perda Kab. Pangandaran No. 31 Tahun 2016; Perbup Pangandaran No. 44 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Tugas Pokok Fungsi Dan Uraian Tugas, Tata Kerja, Kepegawaian, Dan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2016.
30 Hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
