Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Pendidikan
ABSTRAK:
Dalam rangka menyiapkan Sumber Daya Manusia yang cerdas, berkualitas dan berdaya saing sebagaimana tujuan dari pendidikan Nasional dan dalam rangka menjamin pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, meningkatkan akses dan mutu pendidikan bagi masyarakat Balangan, maka perlu adanya pemberian beasiswa pendidikanperlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Pendidikan Di Kabupaten Balangan.
Dasar Hukum: UU Nomor 2 Tahun 2003; UU Nomor 20 Tahun 2003; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; PP Nomor 19 Tahun 2005; PP Nomor 48 Tahun 2008; PP Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 66 Tahun 2010; PP Nomor 34 Tahun 2006; Permendiknas Nomor 30 Tahun 2010; Permendikbud Nomor 69 Tahun 2014; Permendikbud Nomor 120 Tahun 2014; Permendikbud Nomor 12 Tahun 2015; Perda Kab. Balangan Nomor 1 Tahun 2019.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Pendidikan yang memuat Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Jenis; Sasaran; Pelaksana Pemberian Beasiswa; Persyaratan Penerima Beasiswa; Mekanisme Penyaluran; Pembatalan; Pendanaan; Pengawasan dan Evaluasi; dan Ketentuan Penutup,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 2020.
16 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan Nomor 59 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir
ABSTRAK:
Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pembangunan daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah. Dengan adanya perubahan mekanisme pemungutan retribusi parkir yang menggunakan
sistem parkir elektronik di areal parkir Pasar Induk Paringin maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Balangan tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir.
Dasar Hukum: UU Nomor 2 Tahun 2003; UU Nomor 22 Tahun 2009; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 9
Tahun 2015; PP Nomor 12 Tahun 2019; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Perda Kab. Balangan Nomor 10 Tahun 2018.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir yang memuat: Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Penetapan Areal Parkir Di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir; Tata Cara Pemungutan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir; Tata Cara Penyetoran Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir; Penyelenggaraan Parkir; Wilayah Pemungutan; Petugas, Seragam Dan Kelengkapan Petugas Parkir; Tata Cara Penyelesaian Ganti Rugi Atas Kehilangan Atau Kerusakan; Pengawasan dan Pengendalian Parkir; Ketentun Lain-Lain; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Agustus 2020.
12 halaman; Lampiran 2 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan Nomor 58 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Mencegah Penularan Corona Virus Disease 2019
ABSTRAK:
Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID19) dengan jumlah kasus penularan yang cepat, meluas lintas daerah dan berdampak pada aspek ekonomi, sosial, budaya dan keamanan serta
kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Balangandalam rangka mencegah bertambahnya kasus penularan wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Balangan, maka perlu ada upaya kebijakan yang tegas untuk menerapkan protokol kesehatan oleh masyarakat sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati Balangan tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Mencegah Penularan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
Dasar Hukum: UU Nomor 4 Tahun 1984; UU Nomor 2 Tahun 2003; UU Nomor 24 Tahun 2007; UU Nomor 36 Tahun 2009; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; UU Nomor 30 Tahun 2014; UU Nomor 6 Tahun 2018; PP Nomor 40 Tahun 1991;PP Nomor 21 Tahun 2020; Perpres Nomor 17 Tahun 2018; Perpres Nomor 32 Tahun 2011; Permenkes Nomor 9 Tahun 2020.
Peraturan Bupati ini mengatur Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Mencegah Penularan Corona Virus Disease 2019 yang memuat: Ketentuan Umum; Pengawasan Penerapan Protokol Kesehatan; Pelaksanaan Penerapan Protokol Kesehatan; Pembinaan; Partisipasi Masyarakat; Pendanaan; dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juli 2020.
10 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan Nomor 57 Tahun 2020
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 57, BD.2020/NO.57
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Balangan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara
ABSTRAK:
Dalam upaya meningkatkan kinerja, disiplin serta penerapan asas keadilan, proporsionalitas dan profesionalitas dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat oleh Aparatur Sipil
Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan dan dalam rangka memberikan tambahan penghasilan bagi pegawai aparatur sipil negara yang diberikan tugas tambahan pada jabatan tertentu di lingkungan pemerintah daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Balangan tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Balangan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara.
Dasar Hukum: UU Nomor 2 Tahun 2003; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; PP Nomor 53 Tahun 2010; PP Nomor 46 Tahun 2011; PP Nomor 18 Tahun 2016; PP Nomor 12 Tahun 2019; Permendagri Nomor 13 Tahun
2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011; PermenPAN RB Nomor 63 Tahun 2011; PermenPAN RB Nomor 19 Tahun 2019; Perda Kab.Balangan Nomor 14 Tahun 2016.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2020
tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara diubah yaitu ketentuan dalam Pasal 25 ayat (5): Pembayaran TPP bulan Desember dibayarkan secara penuh (100 %) baik kehadiran atau pun kinerjanya, sesuai dengan kelas jabatan tanpa adanya pengurangan dan dibayarkan pada bulan berkenaan. Ketentuan dalam Pasal 35: (1) Ketentuan Pelaksana tugas (Plt) atau Penjabat diatur sebagai berikut a. ASN Daerah yang menduduki jabatan sebagai pelaksana tugas (Plt) atau penjabat pada jabatan yang setingkat, menerima TPP pada posisi jabatan definitif ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP Perkelas jabatan pada Plt atau Penjabat yang dipangku. b. ASN Daerah yang menduduki jabatan sebagai pelaksana tugas (Plt) atau Penjabat pada jabatan setingkat lebih tinggi diatas jabatan definitif, diberikan TPP berdasarkan jabatan pelaksana tugas (Plt) atau Penjabat yang menjadi tanggungjawabnya. (2) TPP ASN jabatan pelaksana tugas (Plt) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan apabila melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya kurang dari 20 (dua puluh) hari kerja dalam sebulan. Ketentuan dalam Pasal 36: Kepala SKPD dilarang memberikan Tunjangan Tambahan Penghasilan, insentif atau sebutan lainnya yang berlaku di SKPD, diluar TPP ASN Daerah yang diatur berdasarkan Peraturan Bupati ini, kecuali pemberian insentif yang diatur berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang khusus mengaturnya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juli 2020.
Mengubah Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2020
tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara
4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan Nomor 56 Tahun 2020
DesaPemilihan Umum Daerah, DPRD, Pemilihan Kepala Daerah
Status Peraturan
Mencabut
PERBUP Kab. Balangan No. 21 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Balangan Nomor 75 Tahun 2017
Tentang Seleksi Tambahan Dalam Pemilihan Kepala Desa
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Seleksi Tambahan Dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Pemilihan Kepala Desa Pergantian Antar Waktu
ABSTRAK:
Dalam hal jumlah calon Kepala Desa melebihi ketentuan yang telah ditetapkan, baik dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak maupun Pemilihan Kepala Desa Pergantian Antar Waktu, perlu dilaksanakan seleksi tambahan sehingga perlu menetapkan peraturan bupati tentang Seleksi Tambahan dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Pemilihan Kepala Desa Pergantian Antar Waktu.
Dasar Hukum: UU Nomor 2 Tahun 2003; UU Nomor 6 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; PP Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019; Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017; Perda Kab. Balangan Nomor 19 Tahun 2016; Perbup Balangan Nomor 102 Tahun 2017; Perbup Balangan Nomor 20 Tahun 2019.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Seleksi Tambahan Dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Pemilihan Kepala Desa Pergantian Antar Waktu yang memuat: Ketentuan Umum; Seleksi Tambahan Calon Dalam Pemilihan Kepala Desa; Ketentuan Khusus; dan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juli 2020.
Mencabut Peraturan Bupati Balangan Nomor 75 Tahun 2017 tentang Seleksi Tambahan dalam Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Balangan Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Balangan Nomor 75 Tahun 2017 tentang Seleksi Tambahan dalam Pemilihan Kepala Desa.
10 hlm; Lampiran 2 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan Nomor 55 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Mekanisme dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Jasa Fasilitas Laboratorium Lingkungan Hidup
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Balangan Nomor 6 Tahun 2013 tentang Retribusi
Pemakaian Kekayaan Daerah, sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah maka perlu disusun mekanisme dan tata cara pemungutan retribusi pemakaian kekayaan daerah jasa fasilitas laboratorium lingkungan hidup. Laboratorium Lingkungan Hidup salah satu
asset daerah yang merupakan harta kekayaan yang dimiliki dan dikuasai oleh Pemerintah daerah, yang pengelolaan dan pemanfaatannya dilaksanakan dengan sebaik- baiknya sebagai penerimaan atas pendapatan daerah, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati Balangan tentang Mekanisme dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Jasa Fasilitas Laboratorium Lingkungan Hidup.
Dasar Hukum: UU Nomor 2 Tahun 2003; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 30 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; PP Nomor 69 Tahun 2010; Permendagri Nomor 13 Tahun
2006; Perda Kab. Balangan Nomor 6 Tahun 2013.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Mekanisme dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Jasa Fasilitas Laboratorium Lingkungan Hidup yang memuat: Ketentuan Umum; Ruang Lingkup, Obyek dan Subyek Retribusi; Tata Cara Pemungutan Retribusi Pemanfaatan Fasilitas Laboratorium Lingkungan Hidup; Pemungutan, Pembayaran, Tempat Pembayaran dan Penyetoran; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juli 2020.
10 hlm; Lampiran 3 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan Nomor 53 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
ABSTRAK:
Untuk mengoptimalkan pemanfaatan pemakaian kekayaan daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Balangan, serta untuk melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
Dasar Hukum: UU Nomor 2 Tahun 2003; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 30 Tahun 2004; UU Nomor 23 Tahun 2014; Perda Kab. Balangan Nomor 06 Tahun 2013.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang memuat: Ketentuan Umum; Tata Cara Pemungutan Retribusi; Tata Cara Pendaftaran dan Pendataan; Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Retribusi; Tata Cara Penagihan; Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran; Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi yang Kadaluarsa; Pedelegasian Wewenang; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juli 2020.
12 halaman; Lampiran 5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan Nomor 52 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021
ABSTRAK:
Dalam rangka memuat arah kebijakan daerah dalam satu tahun yang bersifat teknis operasional dan merupakan komitmen Pemerintah Daerah untuk memberikan kepastian kebijakan dalam
melaksanakan pembangunan daerah yang berkesinambungan serta mengakomodir aspirasi, usulan masyarakat, kalangan dunia usaha, serta jajaran Pemerintah Kabupaten Balangan perlu
menyusun rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Kabupaten Balangan Tahun 2021, dan untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 12 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2021.
Dasar Hukum: UU Nomor 2 Tahun 2003; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 17 Tahun 2007; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; PP Nomor 6 Tahun 2008; PP Nomor 8 Tahun 2008' PP Nomor 18 Tahun 2016; PP Nomor 12 Tahun 2019; Perpres Nomor 18 Tahun 2020; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006; Permendagri Nomor 86 Tahun 2017; Permendagri Nomor 90 Tahun 2019; Permendagri Nomor 40 Tahun 2020; Perda Prov. Kalsel Nomor 17 Tahun 2009; Perda Kab. Balangan Nomor 24 Tahun 2013; Perda Kab. Balangan Nomor 12 Tahun 2016; Perda Kab. Balangan Nomor 14
Tahun 2016; Perda Kab. Balangan Nomor 2 Tahun 2018.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang memuat: Ketentuan Umum; Rencana Kerja Pembangunan Daerah dengan sistematika BAB I Pendahuluan, BAB II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah, BAB III Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah, BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah, BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah, BAB VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,BAB VII Penutup; Kaidah Pelaksanaan RKPD; Pengendalian dan Evaluasi Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juni 2020.
8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan Nomor 51 Tahun 2020
PERBUP Kab. Balangan No. 31 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Balangan Nomor 68 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020
Peraturan Bupati Balangan Nomor 68 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Balangan Nomor 68 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020
ABSTRAK:
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang, penggunaan Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di Desa. Peraturan Bupati Balangan Nomor 68 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Balangan Nomor 31 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Peraturan Bupati Balangan Nomor 68 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 belum terdapat tambahan besaran bantuan langsung tunai Desa sehingga perlu diubahperlu ditetapkan Peraturan Bupati Balangan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Balangan Nomor 68 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
Dasar Hukum: UU Nomor 2 Tahun 2003; UU Nomor 6 Tahun 2014; UU Nomor 2 Tahun 2020; PP Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP Nomor 11 Tahun 2019; PP Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP Nomor 8 Tahun 2016; Permendagri Nomor 20 Tahun 2018; Permedes PDTT Nomor 11 Tahun 2019; Permenkeu Nomor 205/PMK.07/2019; Permenkeu Nomor 35/PMK.07/2020.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Balangan Nomor 68 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Balangan Nomor 31 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Balangan Nomor 68 Tahun 2019 tentang
Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, diubah yaitu menambah ketentuan ayat 3a dan 3b Pasal 8A yang menyatakan bahwa dalam hal ditemukan keluarga miskin tidak masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial, tetap menerima BLT Dana Desa; dan Data penerima BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud di atas dicatat dalam pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Serta Ketentuan dalam Lampiran II diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juli 2020.
Mengubah Peraturan Bupati Balangan Nomor 68 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Balangan Nomor 31 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Balangan Nomor 68 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020
31 halaman; Lampiran 27 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan Nomor 50 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Evaluasi Budaya Kerja
ABSTRAK:
Dalam rangka menilai perkembangan implementasi budaya kerja sebagai bagian dari reformasi birokrasi, perlu adanya pedoman evaluasi budaya kerja bagi aparatur di lingkungan pemerintah
daerah. Dalam rangka melaksanakan amanah Pasal 10
peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2019 maka perlu
adanya mekanisme evaluasi budaya kerja, sehingga perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Evaluasi Budaya Kerja.
Dasar Hukum: UU Nomor 2 Tahun 2003; UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; PP Nomor 53 Tahun 2010; Perpres Nomor 81 Tahun 2010; PermenPAN RB Nomor 39 Tahun 2012; PermenPAN RB Nomor 11
Tahun 2015; Perda Kab. Balangan Nomor 14 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Evaluasi Budaya Kerja yang memuat: Ketentuan Umum; Evaluasi Budaya Kerja; Tim Evaluasi Budaya Kerja; Mekanisme Penilaian; Perumusan Nilai Evaluasi; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juli 2020.
13 halaman; Lampiran 8 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
