INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH - TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BD.2017/No. 23
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang
ABSTRAK:
bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Batang
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Batang Nomor 69 Tahun
2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi
Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset
Daerah, nomenklatur instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan
Retribusi diubah;bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (I) Pera tu ran
Pemetintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian
dan Pemanfaatan Insentif Pernungutan, Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah, menyebutkan bahwa instansi Pelaksana Pemungutan Pajak
dan Retribusi dapat diberi Insentif apabila mencapai kinerja
tertentu; ahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Tata Cara Pembetian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah di Lingkungan Kabupaten Batang;
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Bata.ng Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 11 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 14 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Ba tang Nomor 15 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 16 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 17 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 18 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 19 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 20 Tahun 2011; Peraturan Bupati Batang Nomor 69 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah, penerima insentif pemungutan pajak/retribusi, sumber dan besaran insentif, penganggaran, pelaksanaan dan peertanggungjawaban.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Mei 2017.
Peraturan Bupati Batang Nomor 9 Tahun 2014 dicabut.
7 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Nomor 22 Tahun 2017
PERBUP Kab. Batang No. 17 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Dan Non Perizinan Di Bidang Penanaman Modal Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Batang
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN - PENDELEGASIAN WEWENANG
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, BD.2017/No. 22
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Batang Nomor 82 Tahun 2012 tentang Pendelegasian Wewenang
Pemberian Perizinan dan Non Perizinan di Bidang Penanaman Modal Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Batang
ABSTRAK:
bahwa scsuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang
Pusat Kesehatan Masyarakat, rnaka Peraturan Bu pati Batang Nomor 82 Tahun 2012 tentang Pendelegasian
Wewenang Pemberian Perizinan Dan Non Perizinan di Bidang Penanaman Modal Kepada Kepala Badan
Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kebupaten Batang sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Bupati Batang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 82 Tahun 2012 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan
Dan Non Perizinan di Bidang Penanaman Modal Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kebupaten Batang perlu disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 82 Tahun 2012 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan dan Non Perizinan Di Bidang Penanaman Modal Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Batang;
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nornor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pernerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006; Peraturan Kepala BKPM Nomor 12 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nornor 8 Tahun 2016; Peraturan Bupati Batang Nomor 82 Tahun 2012;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 4 ayat ( 1).
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Mei 2017.
Peraturan Bupati Batang Nomor 82 Tahun 2012 diubah.
8 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Nomor 21 Tahun 2017
PERBUP Kab. Batang No. 32 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Batang Nomor 86 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2017 Peraturan Bupati Batang Nomor 86 Tahun 2016
PERBUP Kab. Batang No. 25 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Batang Nomor 86 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Batang Nomor 86 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
bahwa dengan adanya Alokasi Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah, Dana Alokasi Khusus, adanya pembentukan Unit Satuan Tugas Pemberantasan Pungutan Liar dan Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah Sekolah Dasar Sederajat pada Pemerintah Daerah Kabupaten Batang, maka Peraturan Bupati Batang Nomor 86 Tahun 2016 ten tang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2017 perlu disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 86 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2017;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 11 Tahun 2016; Peraturan Bupati Batang Nomor 86 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 1 mengenai perubahan jumlah APBD Kab Batang TA 2017.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 April 2017.
Peraturan Bupati Batang Nomor 86 Tahun 2016 diubah.
7 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Nomor 20 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan
desa dapat berjalan secara efektif, efisien, transparan
dan tepat sasaran, serta melaksanakan ketentuan Pasal
35 ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8
tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset
Desa disebutkan bahwa pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa diatur lebih lanjut dalam
Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa;
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 113; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 11 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2015;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman penyusunan APBDes dan uraiannya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Februari 2017.
38 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Nomor 19 Tahun 2017
KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA - PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAINNYA
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, BD. 2017/No. 19
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lainnya Kepala Desa dan Perangkat Desa
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 dan Pasal 82
Peraturan Pemeri.ntah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pcmcrintah Nomor 47 Tahun 2015 tcntang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa, maka perlu diatur Penghasilan Tetap,
Tunjangan, dan Penerimaan lainnya Kepala Desa dan Perangkat Desa; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tent.ang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan lainnya Kepala Dcsa dan Perangkat Desa;
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Unclang-Unclang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 4:3 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ruang lingkup, penghasilan kepala desa dan perangkat desa yang berstatus PNS, tata cara pengajuan penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Februari 2017.
9 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Nomor 18 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendelegasian Wewenang Operasional Penyelenggaraan Pelelangan Ikan di Tempat Pelelangan Ikan Kabupaten Batang kepada Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan
ABSTRAK:
bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten
Batang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Tempat
Pelelangan Ikan dan Peraturan Bupati Batang Nomor 77
Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengelolaan Tempat
Pelelangan Ikan, agar pelaksanaan penyelenggaraan
pelelangan ikan berlangsung efektif dan efisien,
dipandang perlu mendelegasikan wewenang operasional
penyelenggaraan pelelangan ikan di tempat pelelangan
ikan Kabupaten Batang kepada Kepala Dinas Kelautan
Perikanan dan Peternakan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pendelegasian Wewenang Operasional
Penyelenggaraan Pelelangan Ikan di Tempat Pelelangan
Ikan Kabupaten Batang kepada Kepala Dinas Kelautan
Perikanan dan Peternakan ;
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 5 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Bupati Batang Nomor 77 Tahun 2013; Peraturan Bupati Batang Nomor 65 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, pendelegasian wewenang.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Februari 2017.
4 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Nomor 17 Tahun 2017
PERBUP Kab. Batang No. 22 Tahun 2017 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Batang Nomor 82 Tahun 2012 tentang Pendelegasian Wewenang
Pemberian Perizinan dan Non Perizinan di Bidang Penanaman Modal Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Batang
Mengubah
PERBUP Kab. Batang No. 50 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Batang Nomor 82 Tahun 2012 tentang Pendelegasian Wewenang
Pemberian Perizinan dan Non Perizinan di Bidang Penanaman Modal kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Batang
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN - PENDELEGASIAN WEWENANG
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, BD.2017/No. 17
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Dan Non Perizinan Di Bidang Penanaman Modal Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Batang
ABSTRAK:
bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah
Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan
Peraturan Bupati Batang Nomor 56 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan
Fungsi Sera Tata Kerja Dinas Penanaman Modal,
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja maka
Peraturan Bupati Batang Nomor 82 Tahun 2012
tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan
Dan Non Perizinan di Bidang Penanaman Modal
Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan
Perizinan Terpadu Kebupaten Batang sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan
Bupati Ba tang Nomor 66 Tahun 2015 ten tang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Batang
Nomor 82 Tahun 2012 tentang Pendelegasian
Wewenang Pemberian Perizinan Dan Non Perizinan di Bidang Penanaman Modal Kepada Kepala Badan
Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kebupaten
Batang, perlu disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan
Bupati Batang Nomor 82 Tahun 2012 ten tang
Pendelegasian W ewenang Pem berian Perizinan dan
Non Perizinan Di Bidang Penanaman Modal Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu
Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Batang;
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006; Peraturan Kepala BKPM Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Bupati Batang Nomor 82 Tahun 2012;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan pada Pasal 4 ayat (1).
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Februari 2017.
Peraturan Bupati Batang Nomor 82 Tahun 2012 diubah.
8 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Nomor 16 Tahun 2017
ALOKASI DANA DESA - TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN DAN PENGGUNAAN PELAKSANAAN
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, BD. 2017/No. 16
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa
ABSTRAK:
bahwa sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Batang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan
Keuangan dan Aset Desa, ketentuan mengenai tata cara
pengalokasian dan penyaluran alokasi dana desa kepada setiap desa diatur dengan peraturan Bupati dan perlu disusun Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa ; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa;
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2015;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pengalokasian dan pembagian ADD, penganggaran, mekanisme penyaluran ADD, penatausahaan, persyaratan dan proses pencairan, penyaluran dan pelaksanaan ADD, pertanggungjawaban dan pelaporan, pembinaan, monitoring dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Februari 2017.
52 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Nomor 15 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (3)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah, Tarif Layanan Badan Layanan Umum
Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Layanan
Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat
Kesehatan Masyarakat;
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 14 Tahun 2010;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, ruang lingkup, obyek dan subyek tarif layanan BLUD puskesmas, prinsip dan sasaran penetapan tarif layanan BLUD puskesmas, layanan BLUD puskesmas, tarif layanan BLUD puskesmas.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Januari 2017.
8 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Nomor 14 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Unit Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat Non Pegawai Negeri Sipil
ABSTRAK:
bahwa pegawai di lingkungan Badan layanan Umum
Daerah terdiri atas Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Non
Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai hak dan kewajiban
berbeda; bahwa untuk meningkatkan kinerja dan profesionalisme
Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Unit Kerja Pusat
Kesehatan Masyarakat Non Pegawai Negeri Sipil agar
efektif, ekonomis, dan produktif, perlu mengatur
pedoman pengelolaan Pegawai Badan Layanan Umum
Daerah Unit Kerja Pusat Kesehat.an Masyarakat Non
Pegawai Negeri Sipil; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai
Badan Layanan Umum Daerah Unit Kerja Pusat
Kesehatan Masyarakat Non Pegawai Negeri Sipil;
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2010;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, ruang lingkup, pegawai BLUD Puskesmas Non PNS, pengambangan sumber daya manusia pegawai BLUD puskesmas non PNS, pembinaan dan pengawasan pegawai BLUD puskesmas non PNS.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Januari 2017.
13 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
