Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa Yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Desa
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1
ayat ( 1) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13
Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengadaan
Barang/ Jasa di Desa dan untuk meningkatkan
tata kelola pengadaan barang/ jasa di desa, serta
meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa,
perlu pengaturan tata cara Pengadaan
Barang/ Jasa yang sederhana, jelas dan
komprehensif, dengan tetap memperhatikan tata
nilai pengadaan dan prinsip-prinsip pengadaan
barang/jasa; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengadaan
Barang/ Jasa di Desa yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang tata nilai pengadaan, pengelolaan kegiatan, pengadaan barang/jasa melalui swakelola, pengadaan barang/jasa melalui penyedia barang/jasa, pengawasan dan sanksi, pengembangan sumber daya manusia dalam organisasi pengadaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Desember 2017.
Peraturan Bupati Batang Nomor 63 Tahun 2014 dicabut.
18 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Nomor 59 Tahun 2017
PERBUP Kab. Batang No. 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
PERBUP Kab. Batang No. 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Batang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
PERANGKAT DESA - TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 59, BD. 2017/No. 59
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Batang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
ABSTRAK:
bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 67 Tahun 2017 ten tang Perubahan atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang
Pengngkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, maka
Peraturan Bupati Batang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Tata
Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa perlu
disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Batang Nomor 9
Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkatan dan
Pemberhentian Perangkat Desa;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015; Peraturan Daerah Ka bu paten Batang Nomor 7 Tahun 2015; Peraturan Bupati Batang Nomor 9 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 1, penghapusan Pasal 2 ayat (2) huruf c, perubahan Pasal 3 huruf a, Pasal 11 ayat (1) huruf c, Pasal 13 dan penambahan ayat (3), perubahan Pasal 27 ayat (3) huruf b dan penambahan ayat (5), perubahan Pasal 28 ayat (2) dan ayat (5).
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2017.
Peraturan Bupati Batang Nomor 9 Tahun 2016 diubah.
7 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Nomor 58 Tahun 2017
KEPALA DESA - TATA CARA PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 58, BD. 2017/No. 58
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Batang Nomor 75 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa
ABSTRAK:
bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 65 Tahun 201 7 ten tang Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala
Desa, maka Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2015 tentang
Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa perlu
disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Batang Nomor 75 Tahun 2015
tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2015; Peraturan Bupati Batang Nomor 75 Tahun 2015;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 3 ayat (1), penghapusan Pasal 21 huruf g, Pasal 82 huruf e angka 7, Pasal 83.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2017.
Peraturan Bupati Batang Nomor 75 Tahun 2015 diubah.
6 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Nomor 57 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jadwal Retensi Arsip Keuangan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pendayagunaan arsip keuangan secara
efisien dan efektif dalam pelaksanaan tugas urnurn
pemerintahan dan pembangunan serta terciptanya
ketertiban pelaksanaan penyusutan arsip dalam upaya
penyelamatan arsip sebagai bahan bukti akuntabilitas dan
pertanggungjawaban kinerja pemerintahan, maka sesuai
ketentuan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun
2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan, maka perlu mengatur Jadwal Retensi Arsip Keuangan Pemerintah Kabupaten Batang; bahwa dengan diterbitkanya Peraturan Kepala Arsip
Nasional Republik Indonesia Nomor Nomor 6 Tahun 2013
Tentang Pedoman Retensi Arsip Keuangan, maka Peraturan
Bupati Ba tang Nomor 14 Tahun 2011 Ten tang Jadwal
Retensi Arsip Keuangan sudah tidak sesuai sehingga perlu
dicabut; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Jadwal Retensi Arsip Keuangan;
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang JRA Keuangan, pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2017.
Peraturan Bupati Batang Nomor 14 tahun 2011 dicabut.
31 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Nomor 55 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Batang Nomor 62 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang
ABSTRAK:
bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Kepala Arsip
Nasional Nomor 2 Tahun 2014 ten tang Pedoman Tata
Naskah, perlu adanya sinkronisasi Peraturan Bupati
Nomor 62 Tahun 2014 ten tang Pedoman Tata Naskah
Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batang
Nomor 62 Tahun 2014 Tentang Pedoman Tata Naskah
Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang;
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang - Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 2 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 1 angka 3, angka 7, angka 8, angka 22, dan angka 24, penambahan huruf f Pasal 9, penyisipan Pasal 9A, penambahan huruf e Pasal 14, perubahan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 29 dan penambahan ayat (4), penghapusan Pasal 30, Pasal 35 ayat (1), perubahan ayat (2) Pasal 54, ayat (2) dan ayat (3) Pasal 59, penyisipan Pasal 59A, Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2017.
Peraturan Bupati Batang Nomor 62 Tahun 2014 diubah.
77 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Nomor 53 Tahun 2017
BARANG MILIK DAERAH - TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA KEBUTUHAN dan PEMELIHARAAN
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 53, BD.2017/No. 53
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batan
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan Peraturan Bupati ini adalah bahwa
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (8) Peraturan
Daerah Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang
Milik Daerah dan meningkatkan keterpaduan sistem
perencanaan kebutuhan barang milik daerah di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Batang, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Tata Cara Perencanaan Kebutuhan Barang
Milik Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang;
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 ; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 9 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 10 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perencanaan kebutuhan barang milik daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 November 2017.
11 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Nomor 52 Tahun 2017
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PEREKAMAN DATA TRANSAKSI USAHA - WAJIB PAJAK
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 52, BD.2017/No. 52
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Informasi Manajemen Perekaman Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Dan Pajak Parklr Secara Online
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka optimalisasi pendapatan khususnya
pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak ( Self
Assessment) dan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak
terhadap nilai pajak yang hams dibayar sesuai omset yang
diperolehnya dalam satu kurun waktu masa pajak, perlu
dilakukan perekaman data transaksi usaha yang menjadi
dasar pengenaan pajak melalui sistem online; b. bahwa perekaman data sebagaimana dimaksud pada
huruf a dilaksanakan melalui Sistem Informasi Manajemen
Perekaman Data Transaksi Usaha Wajib Pajak
secara online; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Sistem lnfomasi Manajemen Perekaman
Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Hotel, Pajak Restoran,
Pajak Hiburan, dan Pajak Parkir Secara Online;
Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 9 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 11 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 17 Tahun 2011;
Peratran Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, sistem informasi manajemen perekaman data transaksi usaha wajib pajak secara online, pengecualian pemasangan sistem perekaman data traksaksi usaha online, hak dan ekwajiban, larangan, sanksi, pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 November 2017.
13 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Nomor 50 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Kepala Sekolah, Guru Dan Penjaga Sekolah Dasar Negeri Berdasarkan Tempat Bertugas
ABSTRAK:
bahwa untuk memberikan peningkatan
kesejahteraan dalam rangka menunjang kegiatan
belajar mengajar bagi Kepala Sekolah, Guru,
Penjaga Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri Pranten
01, Sekolah Dasar Negeri Pranten 02, Sekolah
Dasar Negeri Pranten 03, Sekolah Dasar Negeri
Bintoro Mulyo Kecamatan Bawang, Sekolah Dasar
Negeri Mojotengah 01, Sekolah Dasar Negeri
Mojotengah 03 Kecamatan Reban, dan Sekolah
Dasar Negeri Gerlang Kecamatan Blado merupakan
daerah yang mengalami kesulitan · transportasi dan
jarak tempuh yang jauh, maka Peraturan Bupati
Batang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tambahan
Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Kepala Sekolah,
Guru Dan Penjaga Sekolah Dasar Negeri
Berdasarkan Tempat Bertugas perlu disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Batang Nomor 6 Tahun 2016
tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil
Kepala Sekolah, Guru, dan Penjaga Sekolah Dasar
Negeri Berdasarkan Tempat Bertugas;
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013; Peraturan Bupati Batang Nomor 6 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pasal 2 ayat (2) huruf a angka 3 dan huruf b angka 3, penyisipan Pasal 2a.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 November 2017.
Peraturan Bupati Batang Nomor 6 Tahun 2016 diubah.
4 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Nomor 47 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Single Data System untuk Pembangunan Daerah di Kabupaten Batang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mendukung pembangunan yang
berkualitas dan pengendalian pembangunan yang efektif,
diperlukan adanya pengelolaan data daerah yang akurat,
lengkap, mutakhir, akuntabel, terintegrasi, mudah
diakses dan berkelanjutan; bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan
pembangunan antara Pusat, Provinsi, Kabupaten,
Kecamatan dan Desa/ Kelurahan, perlu didukung
dengan data yang dikelola secara seksama dan
berkelanjutan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Batang tentang Single Data System untuk
Pembangunan Daerah di Kabupaten Batang;
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan GubernurJawa Tengah Nomor 52 Tahun 2016; Peraturan Bupati Ba tang Nomor 34 tahun 2013; Keputusan Bupati Batang Nomor 487.22/532/2015;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang asas, maksud dan tujuan, ruang lingkup, kedudukan, kewenangan, mekanisme, kebijakan dan strategi, pengelolaan, sumber daya manusia, kelembagaan dan koordinasi, kerjasama dan kemitraan, peran masyarakat dan dunia usaha, larangan, insentif dan disinsentif, sanksi, pembinaan dan pengendalian, pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Oktober 2017.
12 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Nomor 46 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kartu Batang Sehat
ABSTRAK:
bahwa setiap orang berhak atas jaminan pelayanan kesehatan untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup
yang layak dan untuk meningkatkan martabatnya menuju
masyarakat yang sehat, sejahtera, adil dan makmur; bahwa berdasarkan Pasal 6A Peraturan Presiden Nomor
111 Tahun 2013 ten tang Perubahan Atas Peraturan
Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan
Kesehatan, penduduk yang belum tennasuk sebagai
peserta Jaminan Kesehatan dapat diikutsertakan dalam
program Jaminan Kesehatan pada Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial Kesehatan, maka untuk mendukung
pelaksanaan program jaminan kesehatan bagi masyarakat
miskin khususnya masyarakat rniskin di Kabupaten
Batang, perlu diselenggarakan program jaminan kesehatan
melalui Kartu Batang Sehat; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Kartu Bat.ang Sehat;
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 4 tahun 1984; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 60/Menkes/Per/VI/2011; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 14 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang tujuan penyelenggaraan, penyelengga KBS, kepesertaan, pendanaan, pelayanan dan penempatan pasien, pemberi pelayanan kesehatan, biaya pelayanan, persyaratan, masa berlaku surat jaminan perawatan, prosedur pengajuan klaim pembayaran, monitoring evaluasi dan pelaporan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2018.
Peraturan Bupati Batang Nomor 28 Tahun 2016 dicabut.
14 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
