Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Satuan Pendidikan Dasar
ABSTRAK:
bahwa pemberantasan korupsi sangat penting untuk dilaksanakan melalui upaya pencegahan dengan mengimplementasikan pendidikan karakter sejak dini; bahwa pendidikan karakter harus dapat dilaksanakan secara terencana, terarah dan berkesinambungan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, sehat dan berilmu, cakap, kreatif, mandiri, beretos kerja tinggi, demokratis danbertanggungjawab serta menciptakan manusia yang berkarakter, beradab dan antikorupsi; bahwa dalam upaya menciptakan manusia yang berkarakter, beradab dan antikorupsi sebagaimana dimaksud huruf a, serta sebagai tindak lanjut dari implementasi penyelenggaraan program pendidikan antikorupsi pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf c UU No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tipikor, maka perlu menyusun Perbup tentang Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Satuan Pendidikan Dasar;
UU No 9 Tahun 1965; UU No 30 tahun 2002; UU No 20 Tahun 2003; UU No 23 Tahun 2014; PP No 21 Tahun 1988; PP No 17 Tahun 2010; Perpres No 87 Tahun 2017; Permendikbud No 20 Tahun 2018; Perda Kab Batang No 3 Tahun 2013; Perbup Batang No 52 Tahun 2015;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang implementasi pendidikan karakter antikorupsi, kerjasama dan peran serta masyarakat, pembiayaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 September 2019.
14 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Nomor 44 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Batang Tahun 2020
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Perbup tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Kab Batang Tahun 2020;
UU No 9 Tahun 1965; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU no 15 Tahun 2004; UU No 25 Tahun 2004; UU No 23 Tahun 2014; PP No 39 Tahun 2007; PP No 12 Tahun 2019; Perpres No 16 Tahun 2018; Perda Kab Batang No 9 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang analisis standar belanja baik mengenai kegiatannya, perumusan penghitungan total belanja kegiatan, serta batasan alokasi rincian objek belanja.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 September 2019.
52 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Nomor 43 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (2), Pasal 25 ayat (7), Pasal 27 ayat (5), Pasal 28 ayat (3), Pasal 29 ayat (2), Pasal 30 ayat (4), dan Pasal 31 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum;
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013; Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum, mekanisme pelaporan, tata cara penyaluran dana bantuan hukum, pelaporan sanksi administrasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 September 2019.
13 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Nomor 42 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Permendagri No 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pedoman penyusnan APBDes diatur dengan Perbup setiap tahun, maka perlu menetapkan Perbup tentang Pedoman Penyusunan APBDes TA 2020;
UU No 9 Tahun 1965; UU No 6 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 21 Tahun 1988; PP No 43 Tahun 2014; Permendagri No 111 Tahun 2014; Permendagri No 44 Tahun 2016; Permendagri No 20 Tahun 2018; Perda Kab Batang No 8 Tahun 2015;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pedoman penyusunan APBDes TA 2020 dan Perubahan APBDes TA 2020.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 September 2019.
Pada saat Perbup ini mulai berlaku, Perbup Batang No 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBDes (Berita Daerah Kab Batang Tahun2 017 No 20) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
10 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Nomor 41 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelayanan Publik
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6, Pasal 18 ayat (5), Pasal 24 ayat (3), Pasal 32 ayat (6), Pasal 35 ayat (4), Pasal 36 ayat (4), Pasal 39 ayat (3) Perda Kab Batang No 4 Tahun 2018 tentang Pelayanan Publik, perlu menetapkan Perbup tentang Peraturan Pelaksanaan Perda Kab Batang No 4 Tahun 2018 tentang Pelayanan Publik;
UU No 9 Tahun 1965; UU No 8 Tahun 1999; UU No 28 Tahun 1999; UU No 14 Tahun 2008; UU No 37 Tahun 2008; UU No 25 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; PP No 21 Tahun 1988; PP No 68 Tahun 1999; PP No 65 Tahun 2005; PP No 96 Tahun 2012; Perpres No 76 Tahun 2013; Perpres No 97 Tahun 2014; PermenAPNRB No 14 Tahun 2017; Perda Kab Batang No 4 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang penyelenggaraan Pelayanan Publik, Sistem Pelayanan Terpadu, Prosedur dan Mekanisme Penangan Pengaduan, Survei Kepuasan Masyarakat, Peran Serta Masyarakat, dan Penghargaan dan Sanksi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 September 2019.
14 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Nomor 40 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Samah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
UU No 9 Tahun 1965; UU No 18 Tahun 2008; UU No 23 Tahun 2014; PP No 21 Tahun 1988; PP No 81 Tahun 2012; Perpres No 97 Tahun 2017; PermenLHK No P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018; Perda Kab Batang No 3 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Arah Jakstrada, Penyelenggaraan Jakstrada, dan Pendanaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 September 2019.
50 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Nomor 39 Tahun 2019
PERBUP Kab. Batang No. 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 18 Tahun 2009
Tentang Pedoman Pemberian Izin Belajar, Kenaikan Pangkat
Penyesuaian Ijazah Dan Kenaikan Pangkat Reguler Ke Pembina
Golongan Ruang IV/A Ke Atas Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang
Mengubah
PERBUP Kab. Batang No. 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 18 Tahun 2009
Tentang Pedoman Pemberian Izin Belajar, Kenaikan Pangkat
Penyesuaian Ijazah Dan Kenaikan Pangkat Reguler Ke Pembina
Golongan Ruang IV/A Ke Atas Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Batang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Izin Belajar, Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Kenaikan Pangkat Reguler ke Pembina Golongan Ruang IV/A ke Atas bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang
ABSTRAK:
bahwa untuk menindaklanjuti Surat Menteri Pendayagunaan APAratur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/1364/M.PAN-RB/03/2016 tentang Batas Usia Maksimal Pemberian Bupati Batang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Izin Belajar, Kenaikan Pangat Penyesuaian Ijazah dan Kenaikan Pangkat Reguler ke Pembina Golongan Ruang IV/a ke atas bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Batang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Bupati Batang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Izin Belajar, Kenaikan Pangat Penyesuaian Ijazah dan Kenaikan Pangkat Reguler ke Pembina Golongan Ruang IV/a ke atas bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang perlu dubah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Buati Batang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Izin Belajar, Kenaikan Pangat Penyesuaian Ijazah dan Kenaikan Pangkat Reguler ke Pembina Golongan Ruang IV/a ke atas bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang;
UU No 9 Tahun 1965; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; UU No 36 Tahun 2014; PP No 21 Tahun 1988; PP No 11 Tahun 2017; Perbup Batang No 18 Tahun 2009;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan pada Pasal 7A ayat (1) huruf h serta penyisipan ayat (1a) dan ayat (1b) mengenai persyaratan tugas belajar bagi PNS.5
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Agustus 2019.
5 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Nomor 37 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Nomor ... Tahun 2019 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2018, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2018 sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2018;
UU No 9 Tahun 1965; UU No 28 Tahun 1999; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 28 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; PP No 21 Tahun 1988; PP No 23 Tahun 2005; PP No 55 Tahun 2005; PP No 56 Tahun 2005; PP No 79 Tahun 2005; PP No 8 Tahun 2006; PP No 71 Tahun 2010; PP No 91 Tahun 2010; PP No 30 Tahun 2011; PP No 2 Tahun 2012; PP No 27 Tahun 2014; PP No 2 Tahun 2018; PP No 12 Tahun 2019; Permendagri No 13 Tahun 2006; Permendagri No 64 Tahun 2013; Perda Kab Batang No 9 Tahun 2017; Perda Kab Batang No 13 Tahun 2017; Perda Kab Batang No 8 Tahun 2018; Perbup Batang No 65 Tahun 2017; Perbup Batang No 36 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang laporan realisasi anggaran TA 2018, ringkasan Laporan realisasi anggaranserta penjabaran LRA.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Agustus 2019.
6 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Nomor 36 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Batang Nomor 47 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun 2019
ABSTRAK:
bahwa dengan ditetapkannya Peraturan menteri keuangan nomor 193/PMK.07/2018 tentang pengelolaan dana desa, maka peraturan bupati batang nomor 47 tahun 2018tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa tahun 2019 perlu diubah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan peraturan bupati batang nomor 47 tahun 2018 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa tahun 2019;
UU Nomor 9 Tahun 1965; UU Nomor 6 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP No 21 Tahun 1988; PP no 43 Tahun 2014; PP No 60 Tahun 2014; Permenkeu No 193/PMK.07/2018; Permendes PDTT No 16 Tahun 2018; Permendagri No 20 Tahun 2018; Perda Kab Batang No 7 Tahun 2015; Perda Kab Batang No 8 Tahun 2015; Perbup Batang No 47 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang penyisipan diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 4 yaitu ayat (2a), ayat (2b), ayat (2c) dan ayat (2d); penyisipan diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 6 yaitu ayat (2a), ayat (2b), ayat (2c) dan ayat (2d); perubahan pada ayat (2) Pasal 12; dan perubahan Lampiran I.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Agustus 2019.
14 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Nomor 35 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Batang Tahun 2020
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Batang Tahun 2020;
UU No 19 Tahun 1965; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 25 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 23 Tahun 2014; PP No 21 Tahun 1988; PP No 79 Tahun 2005; PP No 39 Tahun 2007; PP No 12 Tahun 2019; Perpres No 2 Tahun 2015; Permendagri No 86 Tahun 2017; Permendagri No. 31 Tahun 2019; Perda Provnsi Jawa Tengah No 5 Tahun 2019; Perda Kab Batang No 1 Tahun 2018; Perda Kab Batang No 10 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pedoman Renja perangkat daerah dan sistematika penyusunan renja perangkat daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Agustus 2019.
8 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
