dana desa - tata cara pembagian - penetapan rincian
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 56, BD.2019/NO.56
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Batang Nomor 47 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun 2019
ABSTRAK:
bahwa dengan ditetapkannya Permenkeu No 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa, maka Peraturan Bupati Batang No 47 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Batang No 36 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati No 47 Tahun 2018 tentang tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun 2019 perlu diubah;
UU No 9 Tahun 1965; UU No 6 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 21 Tahun 1988; PP No 43 Tahun 2014; PP No 60 Tahun 2014; Permenkeu No 193/PMK.07/2018; Permendes PDTT No 16 Tahun 2018; Permendagri No 20 Tahun 2018; Perda Kab Batang No 7 Tahun 2015; Perda Kab batang No 8 Tahun 2015; Perbup Batang No 47 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan pada Pasal 4 dengan menambahkan 2 ayat yaitu ayat (9) dan ayat (10).
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 November 2019.
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Nomor 55 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakanketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kab Batang No 9 Tahun 2019 tentang Perubahan APBD Kab Batang TA 2019, perlu menetapkan Perbup tentang Penjabaran Perubahan APBD Kab Batang TA 2019;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 9 Tahun 1965; UU No 28 Tahun 1999; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 28 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; PP No 21 Tahun 1988; PP No 109 Tahun 2000; PP No 24 Tahun 2004; PP No 23 Tahun 2005; PP No 55 Tahun 2005; PP No 56 Tahun 2005; PP No 58 Tahun 2005; PP No 65 Tahun 2005; PP No 8 Tahun 2006; PP No 3 Tahun 2007; PP No 38 Tahun 2007; PP No 39 Tahun 2007; PP No 16 Tahun 2010; PP No 71 Tahun 2010; PP No 2 Tahun 2012; Pp No 8 Tahun 2016; PP No 18 Tahun 2017; Permendagri No 13 Tahun 2006; Permendagri No 32 Tahun 2011; Permendagri No 62 Tahun 2017; Permendagri No 38 Tahun 2018; Perda Kab Batang No 1 Tahun 2008; Perda Kab Batang No 9 Tahun 2017; Perda Kab Batang No 9 Tahun 2019;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan APBD TA 2019 yang semula Rp1.826.466.358.456,00 bertambah sejumlah Rp78.863.676.343,58 sehingga menjadi Rp1.905.330.034.799,58. Penjabaran perubahan APBD TA 2019 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 November 2019.
44 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Nomor 54 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial di Kabupaten Batang
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 3 UU no 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, bahwa Sistem Jaminan Sosial Nasional bertujuan untuk memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya; bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur; bahwa untuk memberikan kepastian perlindungan kesehatan dan kesejahteraan sosial, perlu menerbitkan peraturan tentang penyelenggaraan jaminan sosial di Kab batang; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, maka perlu menetapkan Perbup tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial di Kab Batang;
UU No 9 Tahun 1965; UU No 1 Tahun 1970; UU No 7 Tahun 1981; UU No 13 Tahun 2003; UU No 40 Tahun 2004; UU No 24 Tahun 2011; UU no 23 Tahun 2014; UU No 2 Tahun 2017; UU no 18 Tahun 2017; PP No 21 Tahun 1988; PP No 14 Tahun 1993; PP No 86 Tahun 2013; PP No 44 Tahun 2015; PP No 45 Tahun 2015; PP No 46 Tahun 2015; PP No 24 Tahun 2018; Perpres No 12 Tahun 2013; Perpres No 109 Tahun 2013; Permenaker No 44 Tahun 2015; Permenaker No 1 tahun 2016; Permenaker No 23 Tahun 2016; Permenaker No 35 Tahun 2016; Permenaker No 18 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan termasuk juga penahapan kepesertaan, kewajiban kepesertaan program jaminan sosial dalam pemberian pelayanan perijinan, sanksi administrasi, pencabutan sanksi, pengawasan dan pembinaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 November 2019.
58 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Nomor 52 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik melalui Media Lapor Bupati
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menghadapi perkembangan teknologi informasi, dan untuk mengoptimalkan penanganan pengaduan masyarakat sebagai bentuk akuntabilitas pelayanan publik, maka perlu pengelolaan pengaduan pelayanan publik secara komprehensif danteringrasi melalui aplikasi Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) kepada Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perbup tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik melalui Media Lapor Bupati;
UU no 9 Tahun 1965; UU No 11 Tahun 2008; UU No 14 Tahun 2008; UU No 25 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; PP No 21 Tahun 1988; PP No 96 Tahun 2012; Perpres No 76 Tahun 2013; PermenPANRB No PER/05/M.PAN/04/2006; PermenPANRB No 15 Tahun 2014; PermenPANRB No 3 Tahun 2015; Perda Kab Batang No 4 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang asas dan prinsip penanganan pengaduan masyarakat, pengelolaan pengaduan, kelembagaan, tugas dan tanggung jawab, pelaporan, pemantauan dan evaluasi; serta pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Oktober 2019.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Batang Nomor 90 tahun 2012 tentang peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kab Batang sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Perbup Batang No 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Perbup Batang No 90 Tahun 2012 tentang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kab Batang (Berita Daerah Kab Batang Tahun 2017 No 3), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
11 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Nomor 51 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Mekanisme Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Electronic Budgeting
ABSTRAK:
bahwa ketentuan Pasal 391 ayat (1) UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi Pemerintahan Daerah diantaranya terkait informasi keuangan Daerah; bahwa sebagai tindak lanjut dari Pelaksanaan Pasal 214 ayat (2) PP No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa informasi keuangan daerah paling sedikit memuat informasi penganggaran,pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan; bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas danterpercaya diperlukan sistem pemerintahan berbasis elektronik berdasarkan PP No 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Perbup tentang Mekanisme Penyusunan APBD melalui Elektronik Budgeting;
UU No 9 Tahun 1965; UU No 17 Tahun; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU no 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; PP No 56 tahun 2005; PP No 12 Tahun 2019; Perpres No 95 Tahun 2018; Perda Kab Batang No 9 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang implementasi aplikasi e-budgeting; tahapan penganggaran e-budgeting; penyesuaian APBD; supervisi usulan kode rekening APBD; monitoring dan evaluasi;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Oktober 2019.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Nomor 50 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya sebagaimana diamanatkan dalam peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu adanya sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang;
UU No 9 Tahun 1965; UU No 11 Tahun 2008; UU No 14 Tahun 2008; UU No 25 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; PP No 21 Tahun 1988; PP No 61 Tahun 2010; PP No 96 Tahun 2012; PP No 71 Tahun 2019; Perpres No 95 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang prinsip, ruang lingkup yang terdiri dari penyelenggaraan SPBE, penyelenggaraan Sistem Pengamanan Informasi, penyelenggaraan Pelayanan Publik berbasis elektronik. Selain itu juga diatur mengenai Pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Oktober 2019.
Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Batang Nomor 53 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemanfaatan Teknologi Komunikasi dan Informasi dalam Proses Pemerintahan (e-Goverment) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
20 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Nomor 49 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju WIlayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PANRB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju WIlayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu melakasanakan sistem penanganan pengaduan (whistleblowing system) Tindak Pidana Korupsi; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Penanganan Pengaduan (whistleblowing system) Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Batang;
UU No 9 Tahun 1965; UU No 28 Tahun 1999; UU No 31 Tahun 1999; UU No 23 Tahun 2014; PP No 21 Tahun 1988; PP No 12 Tahun 2017; Perpres No 55 Tahun 2012; PermenPANRB No 52 Tahun 2014; Perda Kab Batang No 8 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang mekanisme pelaksanaan sistem penanganan pengaduan (whistleblowing system), perlindungan dan sanksi bagi pelapor, tim penanganan pengaduan, tindak lanjut penanganan pengaduan, monitoring evaluasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Oktober 2019.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku PeraturanBupati Batang Nomor 37 tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Penanganan Pengaduan (whistleblowing system) Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Kabupaten Batang (Berita Daerah Kab Batang Tahun 2013 No 37) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Nomor 48 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Mekanisme Pengajuan Utang Jangka Pendek pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Batang
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 87 ayat (5) Permendagri No 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Perbup tentang Mekanisme Pengajuan Utang Jangka Pendek pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Batang;
UU No 9 Tahun 1965; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 44 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; PP No 21 Tahun 1988; PP No 23 Tahun 2005; PP No 12 Tahun 2019; Permendagri No 13 Tahun 2006; Permenkeu No 213/PMK.05/2013; Permendagri 79 Tahun 2018; Perda Kab Batang No 9 Tahun 2017; Perbup Batang No 3 Tahun 2018; Perbup Batang No 21 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang kebijakan utang jangka pendek, sumber utang jangka pendek, kewenangan perjanjian utang jangka pendek, mekanisme utang jangka pendek, pengelolaan utang jangka pendek.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Oktober 2019.
Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini maka ketentuan utang jangka pendek pada Badan Layanan Daerah rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Batang Nomor 45 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Batang yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2011 Nomor 45) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Nomor 47 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah;
UU No 9 Tahun 1965; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 23 Tahun 2014; UU No 2 Tahun 2017; PP No 21 Tahun 1988; PP No 23 Tahun 2005; PP No 12 Tahun 2019; Perpres No 16 tahun 2018; Permendagri No 13 Tahun 2006; Per Kepala LKPP No 12 Tahun 2018; Permendagri No 79 Tahun 2018; Perda Kab Batang No 8 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang prinsip pengadaan barang/jasa dan etika, etika pengadaan, pelaku pengadaan, pelaksanaan pengadaan barang/jasa, bentuk kontrak, bentuk pertanggungjawaban, pengendalian, pembinaan dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Oktober 2019.
Dengan dikeluarkannya Perbup ini maka ketentuan Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah sakit Umum Daerah Batang sebagaimana diatur dalam Perbup Batang No 45 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan bagi satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Batang yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kab Batang Tahun 2011 Nomor 45) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
15 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Nomor 46 Tahun 2019
PERBUP Kab. Batang No. 57 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang
Peraturan Bupati Batang Nomor 2 Tahun 2018
organisasi - tugas dan fungsi - tata kerja - uptD perangkat daerah
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 46, BD.2019/NO.46
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Batang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang
ABSTRAK:
bahwa dengan telah ditetapkannya Perda Kab Batang No 3 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Perda Kab Batang No 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah, ada pemisahan antara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan Dinas Ketenagakerjaan, maka kedudukan UPTD Balai Latihan Kerja yang semula berada di bawah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja menjadi berkedudukan di bawah Dinas Ketenagakerjaan; bahwa dengan adanya perubahan tersebut maka Peraturan Bupati Batang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja UPTD pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kab Batang perlu disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perbup tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Batang No 2 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja UPTD pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kab Batang;
UU No 9 Tahun 1965; UU No 23 Tahun 2014; PP No 21 Tahun 1988; PP No 18 Tahun 2016; Permendagri No 12 Tahun 2017; Perda Kab Batang No 8 Tahun 2016; Perbup Batang No 50 Tahun 2016; Perbup Batang No 53 Tahun 2016; Perbup Batang No 54 Tahun 2016; Perbup Batang No 58 Tahun 2016; Perbup Batang No 59 Tahun 2016; Perbup Batang No 65 Tahun 2016; Perbup Batang No 31 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan pada huruf b ayat (2) Pasal 2, perubahan pada ayat (2) Pasal 17, perubahan pada Pasal 19, perubahan pada ayat (3) Pasal 22.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Oktober 2019.
6 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
