Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
bahw auntuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Perda Kab Batang No ... Tahun 2019 tentang Anggarn Pendapatan dan Belanja Daerah Kab Batang Tahun Anggaran 2020, perlu ditetapkan Perbup tentang Penjabaran APBD Kab Batang TA 2020 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Kab Batang TA 2020;
Pasal 18 UUD 1945; UU No 9 Tahun 1965; UU No 28 Tahun 1999; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 28 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; PP No 21 Tahun 1988; PP No 109 Tahun 2000; PP No 23 Tahun 2005; PP No 55 Tahun 2005; PP No 56 Tahun 2005; PP No 8 Tahun 2006; PP No 3 Tahun 2007; PP No 39 Tahun 2007; PP No 71 Tahun 2010; PP No 2 Tahun 2012; PP No 60 Tahun 2014; PP No 18 Tahun 2017; PP No 12 Tahun 2019; Permendagri No 13 Tahun 2006; Permendagri No 32 Tahun 2011; Permendagri No 62 Tahun 2017; Permendagri No 33 Tahun 2019; Perda Kab Batang No 9 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ringkasan penjabaran dan penjabaran APBD yang dirinci dalam Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2019.
10 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Nomor 66 Tahun 2019
ALOKASI dana desa - penyaluran - pengalokasian - penggunaan
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 66, BD.2019/NO.66
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Batang Nomor 66 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa
ABSTRAK:
bahwa dengan ditetapkannya PP No 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas PP No 43 Tahun 2014 tentang Perpu No 43 Tahun 2014 tentang Perpu No 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Perbup Batang No 66 Tahun 2017 tentang tata Cara Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa perlu disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perbup tentang Perubahan atas Perbup Batang No 66 Tahun 2017 tentang tata Cara Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa;
UU No 9 Tahun 1965; UU No 6 Tahun 2014; Uu No 23 Tahun 2014; PP No 21 Tahun 1988; PP No 43 Tahun 2014; PP No 60 Tahun 2014; Permendagri No 20 Tahun 2018; Perda Kab Batang No 8 Tahun 2015; Perbup Batang No 66 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang penghapusan ayat (1) huruf e, ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) huruf c dan ayat (7) serta perubahan pada ayat (8) Pasal 4; penghapusan ayat (1) huruf a angka 19 dan ayat (2) Pasal 5; perubahan ayat (3) huruf a dan huruf b Pasal 7; perubahan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 9 dan penambahan 1 ayat yaitu ayat (3).
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Desember 2019.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Nomor 65 Tahun 2019
kepala desa - perangkat desa - penghasilan tetap - tunjangan dan penerimaan lainnya
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 65, BD.2019/NO.65
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Batang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lainnya Kepala Desa dan Perangkat Desa
ABSTRAK:
bahwa dengan ditetapkannya PP No 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua tas PP No 43 Tahun 2014 tentang Perpu No 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Perbup Batang No 4 tahun 2016 tentang Penghasilan tetap, Tunjangan dan Penerimaany Lainnya Kepala Desa dan perangkat Desa perlu diubah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perbup tentang Perubahan atas Perbup Batang No 4 Tahun 2016 tentang Penghasilan tetap, Tunjangan dan Penerimaany Lainnya Kepala Desa dan perangkat Desa;
UU no 9 Tahun 1965; UU No 6 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP no 21 Tahun 1988; PP No 43 Tahun 2014; PP No 60 Tahun 2014; Permendagri No 20 Tahun 2018; Perda Kab Batang No 8 Tahun 2015; Perbup Batang No 4 Tahun2 016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pengahpusan ayat (3) Pasal 4 dan mengubah ayat ($) mengenai besaran penghasilan tetap bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Desember 2019.
3 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Nomor 64 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Batang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Belanja Operasi Satuan Pendidikan di Kabupaten Batang
ABSTRAK:
bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun2 018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, terdapat perubahan terhadap pengelolaan belanja operasi satuan pendidikan yang dimaksudkan untuk memenuhi standar pelayanan minimal pendidikan dan/atau standar nasional pendidikan, maka Peraturan Bupati Batang Nomor 2 Tahun2 019 tentang pedoman Teknis Pengelolaan Belanja Operasi Satuan Pendidikan di Kabupaten Batang perlu disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang perubahan atas Peraturan Bupati Batang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Belanja Operasi Satuan Pendidikan di Kabupaten Batang;
UU No 9 Tahun 1965; UU No 28 Tahun 1999; UU No 17 Tahun 2003; UU No 20 Tahun 2003; UU No 14 Tahun 2005; UU No 23 Tahun 2014; UU No 20 Tahun 2003; UU No 14 Tahun 2005; UU No 23 Tahun 2014; PP No 21 Tahun 1988; PP No 19 Tahun 2005; PP No 47 Tahun 2008; PP No 48 Tahun 2008; PP No 17 Tahun 2010; Permendiknas No 16 Tahun 2007; Permendikbud No 137 Tahun 2014; Permendikbud No 15 Tahun 2018; Permendikbud No 32 Thaun 2018; Perda Kab Batang No 3 Tahun 2013; Perbup Batang No 16 Tahun 2014; Perbup Batang No 2 Tahun 2019;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubaha pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c Pasal 16 tentang alokasi BOSDA, perubahan pada ayat (2) Pasal 18 tentang Personalia BOSDA, perubahan pada Pasal 23 tentang Alokasi BOSDA, perubahan pada Pasal 25 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d tentang Biaya Operasi Personalia pendidik non pegawai negeri sipil, perubahan pada PAsal 31 yang ditambahkan 1 ayat yaitu ayat (6) tentang penyusunan alokasi oleh Dinas, penyisipan 1 ayat yaitu ayat (1a) pada Pasal 33 tentang penyaluran dana BOSDA, perubahan pada ayat (2) Pasal 41 tentang BOSDA Personalia SMP, perubahan pada PAsal 43 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d tentang BOSDA Personalia TK dan PAUD, penambahan 1 ayat yaitu ayat (6) Pasal 47 tentang Verifikasi dan Validasi oleh Dinas.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Desember 2019.
19 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Nomor 63 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Bupati Batang Nomor 58 Tahun 2016; Peraturan Bupati Batang Nomor 16 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang kelembagaan, prosedur kerja, pengelompokan fungsi, pengelolaan sumber daya manusia.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Desember 2019.
13 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Nomor 62 Tahun 2019
pasar rakyat - toko swalayan - perlindungan - pembinaan
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 62, BD.2019/NO.62
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perlindungan, Pembinaan Pasar Rakyat dan Penataan Toko Swalayan di Kabupaten Batang
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (3), Pasal 18 ayat (3), dan Pasal 26 Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perlindungan, Pembinaan Pasar Rakyat dan Penataan Toko Swalayan di Kabupaten Batang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perlindungan, Pembinaan Pasar Rakyat dan Penataan Toko Swalayan di Kabupaten Batang;
UU No 9 tahun 1965; UU No 3 Tahun 1982; UU No 5 Tahun 1999; UU No 8 Tahun 1999; UU No 25 Tahun 2007; UU No 26 Tahun 2007; UU No 20 Tahun 2008; UU No 32 Tahun 2009; UU No 1 Tahun 2011; UU No 7 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 21 Tahun 1988; PP No 17 Tahun 2013; PP No 24 Tahun 2018; Perpres No 112 Tahun 2007; Permendag No 70/M-DAG/PER/12/2013; Permendag No 77 Tahun 2018; Perda Kab Batang No 7 Tahun 2011; Perda Kab Batang No 5 Tahun 2014;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pendirian, kewajiban penyediaan ruang tempat usaha, batasan luas lantai penjualan, penyelenggaraan toko swalayan, perizinan, kewajiban dan larangan, pembinaan dan pengawasan, tanggung jawab.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Desember 2019.
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka : a. Peraturan Bupati Batang Nomor 15 Tahun2 014 tentang Penataan Toko Modern di Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2014 Nomor 15); dan b. Peraturan Bupati Batang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Batang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Penataan Toko Modern di Kabupaten Batang (Berita daerah Kabupaten Batang Tahun 2014 Nomor 37) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
18 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Nomor 60 Tahun 2019
kendaraan dinas - pengadaan, penggunaan - pemeliharaan
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 60, BD.2019/NO.60
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengadaan, Penggunaan dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang
ABSTRAK:
bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi, transparansi, akuntabilitas dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah khususnya pengadaan, penggunaan dan pemeliharaan kendaraan dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengadaan,Penggunaan dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas di Lignkungan Pemerintah Kabupaten Batang;
UU No 9 Tahun 1965; UU No 23 Tahun 2014; PP No 21 Tahun 1988; PP No 27 Tahun 2014; PP No 38 Tahun 2016; Permendagri No 7 Tahun 2006; Permendagri No 19 Tahun 2016; Perda Kab Batang No 9 Tahun 2017; Perda Kab Batang No 10 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang kendaraan dinas, jenis kendaraan dinas, pengadaan kendaraan dinas, penggunaan kendaraan dinas, pemeliharaan kendaraan dinas.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 November 2019.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, ketentuan Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16 dalam Peraturan Bupati Batang Nomor 34 Tahun 2010 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2010 Nomor 34) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
10 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Nomor 59 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak dan Penelitian terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak dan Penelitian terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak Daerah di Kabupaten Batang;
UU No 9 Tahun 1965; UU no 28 Tahun 1999; UU No 31 Tahun 1999; UU No 28 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; PP No 21 Tahun 1988; PP No 24 Tahun 2018; Permendagri No 112 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang jenis layanan publik tertentu yang dilakukan KSWP, tata cara pelaksanaan KSWP, dokumen terkait dengan pemberian layanan publik tertentu.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 November 2019.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Nomor 58 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan dan Non Perizinan di Bidang Penanaman Modal kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang
ABSTRAK:
bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik dan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kab Batang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kab Batang No 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka Peraturan Bupati Batang No 82 Tahun 2012 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan dan Non Perizinan di Bidang Penanaman Modal kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kab Batang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Batang No 22 Tahun 2017 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Batang No 82 Tahun 2012 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Prizinan dan Non Perizinan di Bidang Penanaman Modal kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Batang perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan dan Non Perizinan di Bidang Penanaman Modal kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab Batang;
UU No 9 Tahun 1965; UU No 28 Tahun 1999; UU No 25 Tahun 2007; UU No 25 tahun 2009; UU No 28 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; PP No 21 Tahun 1988; PP No 15 Tahun 2010; PP No 24 Tahun 2018; Perpres No 97 Tahun 2014; Permendagri No 138 Tahun 2017; Perda Kab Batang No 8 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pendelegasian Wewenang serta Jenis Perizinan dan Non Perizinan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 November 2019.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlak: a. Perbup Batang No 82 Tahun 2012 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan dan Non Perizinan di Bidang Penanaman Modal kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kab Batang; b. Perbup Batang No 43 Tahun 2014 tentang Perubahan Pertama atas Perbup Batang No 82 Tahun 2012 tentang endelegasian Wewenang Pemberian Perizinan dan Non Perizinan di Bidang Penanaman Modal kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kab Batang; c. Perbup Batang No 50 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Perbup Batang No 82 Tahun 2012 tentang endelegasian Wewenang Pemberian Perizinan dan Non Perizinan di Bidang Penanaman Modal kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kab Batang; d. Perbup Batang No 66 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Perbup Batang No 82 Tahun 2012 tentang endelegasian Wewenang Pemberian Perizinan dan Non Perizinan di Bidang Penanaman Modal kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kab Batang; e. Perbup Batang No 17 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Perbup Batang No 82 Tahun 2012 tentang endelegasian Wewenang Pemberian Perizinan dan Non Perizinan di Bidang Penanaman Modal kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kab Batang; f. Perbup Batang No 22 Tahun 2017 tentang Perubahan Kelima atas Perbup Batang No 82 Tahun 2012 tentang endelegasian Wewenang Pemberian Perizinan dan Non Perizinan di Bidang Penanaman Modal kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kab Batang; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
11 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Nomor 57 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kode Etik Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Batang
ABSTRAK:
bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah perlu
diwujudkan dengan mengedepankan etika pengadaan
yang profesional, penuh integritas dan menjaga citra,
martabat dan keharmonisan institusi; bahwa untuk mencapai hasil pengadaan barang/jasa
pemerintah yang efektif, efisien, transparan, terbuka,
bersaing, adil dan akuntabel, perlu menyusun kode etik
pengelola pengadaan barang/jasa Pemerintah; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Kode Etik Pengelola
Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Kabupaten
Batang;
Undang-Undang nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018; Peraturan Bupati Batang Nomor 28 Tahun 2015;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, pengelola pengadaan barang/jasa, ruang lingkup, kewajiban, larangan, komite etik, kedudukan, tugas, kewenangan dan tanggung jawab, prosedur penegakan kode etik, tata cara pemanggilan dan pemeriksaan terlapor, pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 November 2019.
17 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
