Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 1.166 peraturan dalam 0,015 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 25 Tahun 2012

• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu

Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo

Abstrak

Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan Perizinan, Pelayanan Publik Standar/Pedoman

Status Peraturan

Diubah dengan

PERBUP Kab. Purworejo No. 40 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 25 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo

Mencabut

Peraturan Bupati Purworejo Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pedoman dan Tata Kerja Pejabat Pengelola lnformasi dan Dokumentasi Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 Nomor 4), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Download file:

PERBUP 25 TAHUN 2012.pdf

PEDOMAN-PENGELOLAAN-PELAYANAN-INFORMASI-DAN-DOKUMENTASI-DI-LINGKUNGAN-PEMERINTAH-KABUPATEN-PURWOREJO

2012

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, BD.2012/No.25 Seri E Nomor 23

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan Perbup ini adalah: bahwa keterbukaan informasi publik yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan merupakan sarana dalam mengoptimalkan partisipasi dan pengawasan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terbuka dan akuntabel; bahwa pelaksanaan keterbukaan informasi publik sebagalmana dimaksud pada huruf a, perlu didukung dengan pedoman pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi yang lengkap, akurat dan akuntabel; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Purworejo tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan lnformasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo;
Dasar Hukum Perbup ini adalah: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten DaJam lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 'Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4843); 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan lnformasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); Pcraturan Pcmerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Keterbukaan lnformasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan lnformasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4);
Materi Pokok Perbup ini adalah: Ruang Lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi : a. pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi; b. PPID; c. Tim Pertimbangan Pelayanan lnformasi; d. hak dan kewajiban; e. akses informasi dan dokumentasi; r. informasi yang dikecualikan; g. pertimbangan tertulis kebijakan badan publik; h. pengklasifikasian informasi dan jangka waktu pengecualian terhadap informasi yang dikecualikan i. pemohon informasi dan dokumentasi; j. pendanaan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juni 2012.
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Purworejo Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pedoman dan Tata Kerja Pejabat Pengelola lnformasi dan Dokumentasi Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 Nomor 4), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
30 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 24 Tahun 2012

• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu

Penggunaan Jasa Produksi atas Laba Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Perwitasari Kabupaten Purworejo

Abstrak

Air, Sistem Penyediaan Air Minum Standar/Pedoman

Download file:

PERBUP 24 TAHUN 2012.pdf

PENGGUNAAN-JASA-PRODUKSI-ATAS-LABA-PERUSAHAAN-DAERAH-AIR-MINUM-TIRTA-PERWITASARI-KABUPATEN-PURWOREJO

2012

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, BD.2012/No.24 Seri E Nomor 22

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penggunaan Jasa Produksi atas Laba Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Perwitasari Kabupaten Purworejo

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan Perbup ini adalah: a. bahwa agar pelaksanaan penggunaan Jasa Produksi atas laba bersih Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Perwitasari dapat be.rjalan secara transparan, cfektif dan cfisicn serta dapat memberikan motivasi kinerja karyawan, perlu diatur penggunaan jasa produksi tersebut; b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 56 ayat (6) Pcraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Perwitasari, pembagian Jasa Produksi diatur dengan Peraturan Bupati; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Jasa Produksi atas Laba Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Perwitasari Kabupaten Purworejo;
Dasar Hukum Perbup ini adalah: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua At.as Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4844); 4. Peraturan Pcmerintah Nomor 58 Tahun 2005 tent.ang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah; 6. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerab Air Minum; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kegegawaian Perusahaan Daerab Air Minum; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4); 9. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pcrwitasari (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 Nomor 15);
Materi Pokok Perbup ini adalah: Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, Direksi, Dewan Pengawas dan Pegawai memperoleh bagian dari jasa produksi. Jasa produksi sebagaimana dimaksud adalah sebesar 15 % (Lima belas persen) dari laba bersih PDAM yang telah disahkan oleh Bupati.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juni 2012.
4 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 23 Tahun 2012

• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu

Pedoman Pemberian Kompensasi bagi Sekretaris Desa yang Telah Diberhentikan dengan Hormat dari Jabatan sebagai Sekretaris Desa Karena Tidak Memenuhi Persyaratan untuk Diangkat Menjadi Pegawai Negeri Sipil

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Desa Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi Standar/Pedoman

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Bupati Purworejo Nomor 52 Tahun 2009

Download file:

PERBUP 23 TAHUN 2012.pdf

SEKRETARIS DESA - PEDOMAN PEMBERIAN KOMPENSASI

2012

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BD.2012/No.23 Seri E Nomor 21

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Kompensasi bagi Sekretaris Desa yang Telah Diberhentikan dengan Hormat dari Jabatan sebagai Sekretaris Desa Karena Tidak Memenuhi Persyaratan untuk Diangkat Menjadi Pegawai Negeri Sipil

ABSTRAK:

bahwa sebagai pedoman dalarn pemberian kompensasi bagi Sekretaris Desa yang tidak memenuhi persyaratan untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil, telah diterbitkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pemberian Kompensasi bagi Sekretaris Desa yang tidak memenuhi persyaratan untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil, yang diberhentikan dengan hormat karena habis masa jabatannya, meninggal dunia atau mengundurkan diri; bahwa dalam pelaksanaannya, beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan perubahan peraturan perundang undangan, sehingga Peraturan tersebut perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan menerbitkan Peraturan yang baru; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Kompensasi bagi Sekretaris Desa Yang Telah Diberhentikan Dengan Hormat Dari Jabatan Sebagai Sekretaris Desa Karena Tidak Memenuhi Persyaratan Untuk Diangkat Menjadi Pegawai Negeri Sipil;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Pernerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007; Peraturan Menteri Oalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 50 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Bupati Purworejo Nomor 19 Tahun 2008; Peraturan Bupati Purworejo Nomor 46 Tahun 2011;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, penerima dan besaran kompensasi sekdes, tata cara pengajuan, pencairan dan pertanggungjawaban, ketentuan lain-lain.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juni 2012.
Peraturan Bupati Purworejo Nomor 52 Tahun 2009 dicabut.
10 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 22 Tahun 2012

• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu

Penggunaan Jasa Produksi Atas Laba Perusahaan Daerah Farmasi dan Sarana Kesehatan Graha Husada Medika Kabupaten Purworejo

Abstrak

BUMD/Badan Usaha Milik Daerah Kesehatan

Download file:

PERBUP 22 TAHUN 2012.pdf

PENGGUNAAN-JASA-PRODUKSI-ATAS-LABA-PERUSAHAAN-DAERAH-FARMASI-DAN-SARANA-KESEHATAN-GRAHA-HUSADA-MEDIKA-KABUPATEN-PURWOREJO

2012

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, BD.2012/No.22 Seri E Nomor 20

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penggunaan Jasa Produksi Atas Laba Perusahaan Daerah Farmasi dan Sarana Kesehatan Graha Husada Medika Kabupaten Purworejo

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan Perbup ini adalah: a. bahwa agar pelaksanaan penggunaan Jasa Produksl atas laba bersih Perusahaan Daerah Fannasi dan Sarana Kesehatan Graha Husada Medi.ka dapat berjalan secara transparan, efektif dan efisien serta dapat memberikan motivasi kinerja karyawan, perlu diatur penggunaan jasa produksi terse but; b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Farmasi dan Sarana Kesehatan Oraha Husada Medi.ka diatur dengan Peraturan Bupati; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Jasa Produ.ksi atas Laba Perusahaan Daerah Fannasi clan Sarans Kesehatan Oraha Husada Medi.ka Kabupaten Purworejo;
Dasar Hukum Perbup ini adalah: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 5. Peratumn Daerah Kabupaten Derah Tingkat II Purworcjo Nomor 15 Tahun 1977 tentang Pendirian Apotik Daerah Kabupaten Daerah Tingkat n Purworejo; 6. Peraturan Dacrah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupatcn Purworejo (Lembaran Daerah Kabupatcn Purworcjo Tahun 2008 Nomor 4); 7. Peraturan Dacrah Kabupaten Purworejo Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Farmasi dan Sarana Kcsehatan Graha Husada Medika (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 Nomor 16);
Materi Pokok Perbup ini adalah: Dalam hal PD. Graha Husada Medika memperoleh keuntungan, Direksi, Dewan Pengawas dan Pegawai memperoleh bagian dari jasa produksi. Besamya jasa produksi sebagaimana dimaksud sebesar 15 % (Lima belas perscn) dari laba bersih PD. Graha Husada Medika yang telah disahkan oleh Bupati,

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juni 2012.
3 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 21 Tahun 2012

• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu

Tata Cara Penerbitan Izin Air Tanah

Abstrak

Perizinan, Pelayanan Publik Air, Sistem Penyediaan Air Minum Standar/Pedoman

Download file:

PERBUP 21 TAHUN 2012.pdf

TATA-CARA-PENERBITAN-IZIN-AIR-TANAH

2012

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BD.2012/No.21 Seri E Nomor 19

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penerbitan Izin Air Tanah

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan Perbup ini adalah: a. bahwa dalam rangka menjamin pemenuhan kebutuhan air tanah bagi masyarakat di Kabupaten Purworejo yang berkecukupan dan berkelanjutan, perlu upaya pengendalian pengambilan, pemanfaatan dan pengelolaan air tanah, mclalui pemberian izin pengambilan dan/ atau pemanfaatan air tanah secara selektif dengan memperhatikan daya dukung lingkungan; b. bahwa da1am rangka pemberian izin air tanah sebegaimana dimakaud pada huruf a. perlu mengatur tata cara penerbitan izin air tanah yang ditctapkan deogan Peraturan Bupati; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimaoa dirnaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menerbitkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penerbitan lzin Air Tanah;
Dasar Hukum Perbup ini adalah: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 t.entang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 2015); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Ha.yati dan Ekoaiatemoya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 3419); 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumbcr Daya Air (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 4377); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah bcbcrapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 9. Pcraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3721); 10. Peraturan Pcmerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pcngelolaan Sumbcr Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858); 11. Pcraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang lzin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lernbaran Republik Indonesia Negara Republik Indonesia Nomor 5285); 13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28); 14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Air Tanah di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 34); 15. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Air Tanah Di Provinsi Jawa Tengah; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2005 tentang Rencana Umum Tata Ruang W!layah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2005 Nomor 6); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2010 Nomor 17);
Materi Pokok Perbup ini adalah: Setiap kegiatan pemakaian air tanah atau pengusabaan air tanah untuk berbagai keperluan hanya dapat dilaksanakan setelab mendapatkan hale guna pakai air dari pemanfaatan air ta.nab atau hale guna usaha air dari pemanfaatan air tanab. Pengusahaan air tanah wajib memperhatikan: a. rencana pengelolaan air tanah; b. kelayakan teknis dan ekonomi; c. fungsi sosial air tanah; d. kelestarian kondisi dan lingkungan air tanah; dan e. ketentuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2012.
17 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 20 Tahun 2012

• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Purworejo

Abstrak

Telekomunikasi, Informatika, dan Internet Struktur Organisasi

Download file:

PERBUP 20 TAHUN 2012.pdf

STRUKTUR-ORGANISASI-DAN-TATA-KERJA-LEMBAGA-PENYIARAN-PUBLIK-LOKAL-RADIO-PUBLIK-KABUPATEN-PURWOREJO

2012

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, BD.2012/No.20 Seri E Nomor 18

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Purworejo

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan Perbup ini adalah: a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publi.k Kabupaten Purworejo, perlu diatur struktur organisasi dan tata kerja Lembaga Penyiaran Publi.k Lokal Radio Publi.k Kabupaten Purworejo; b, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembega Penyiaran Publik Lokal Radio Publi.k Kabupaten Purworejo.
Dasar Hukum Perbup ini adalah: l. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tent.ang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Ungkungan Propinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republi.k Indonesia Nomor 4252); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tent.ang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republi.k Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republi.k Indonesia Nomor 4437) sebagairoana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republi.k Indonesia Nomor 4844); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tent.ang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pcmerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 6. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4); 7. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2009 Nomor 3).
Materi Pokok Perbup ini adalah: (1) LPPL Radio Publik bcrkcdudukan indcpenden, netral, tidak komersial dalam membcrikan layanan penyiaran radio untuk kepentingan masyarakat dan dalam menyelenggarakan penyiaran bcrjaringan dengan Radio Republik Indonesia (RRI). (2) LPPL Radio Publik mempunyai tugas pokok penyebaran infonnasi timbal balik antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat serta antar masyarakat. (3) LPPL Radio Publik berfungsi sebagai media infonnasi, pendidikan, ekonomi, hiburan yang sehat, kontrol sosial dan perekat sosial, melestarikan budaya, yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat yaitu dengan melibatkan partisipasi publik berupa keikutsertaan di dalam siaran, evaluasi, iuran penyiaran dan sumbangan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2012.
10 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 19 Tahun 2012

• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu

Pembentukan Alat Kelengkapan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Purworejo

Abstrak

Telekomunikasi, Informatika, dan Internet Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Download file:

PERBUP 19 TAHUN 2012.pdf

PEMBENTUKAN-ALAT-KELENGKAPAN-LEMBAGA-PENYIARAN-PUBLIK-LOKAL-RADIO-PUBLIK-KABUPATEN-PURWOREJO

2012

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, BD.2012/No.19 Seri E Nomor 17

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Alat Kelengkapan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Purworejo

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan Perbup ini adalah: a. bahwa untuk meJaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat ayat (1) Pcraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Purworejo, perJu dibentuk Alat Kelengkapan Lembaga Penyiaran Publik Loka.l Radio Publik Kabupaten Purworejo; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebaga.imana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Alat Kelengkapan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Purworejo.
Dasar Hukum Perbup ini adalah: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negiira Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 7. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Oaerah Kabupaten Purworejo Tahun 2007 Nomor 3); 8. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Oaerah Kabupaten Purworcjo Tahun 2008 Nomor 4}; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik l.okal Radio Publik Kabupatcn Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworcjo Tahun 2009 Nomor 3).
Materi Pokok Perbup ini adalah: Alat Kelengkapan LPPL Radio Publik dibentuk berdasarkan Peraturan Oaerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2009 Nomor 3).

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2012.
10 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 17 Tahun 2012

• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu

Penyelenggaraan Pendidikan Khusus Program Percepatan Belajar/ Akselerasi

Abstrak

Pendidikan Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download file:

PERBUP 17 TAHUN 2012.pdf

PENYELENGGARAAN-PENDIDIKAN-KHUSUS-PROGRAM-PERCEPATAN-BELAJAR-AKSELERASI

2012

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, BD.2012/No.17 Seri E Nomor 15

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Pendidikan Khusus Program Percepatan Belajar/ Akselerasi

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan Perbup ini adalah: bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 32 Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, perlu disusun pedoman dalam Penyelenggaraan Pendidikan Khusus Program Pereepatan Belajar/ Akselerasi yang ditetapkan dengan Pcraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Pcraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pendidikan Khusus Program Percepatan Belajar/ Akselerasi.
Dasar Hukum Perbup ini adalah: l. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pcmbentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235}; 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 94 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3460); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah; 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah; 11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat lstimewa; 12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0487 /U / 1992 tentang Sekolah Dasar; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Oaerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4); 14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053 Tahun 2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2009 Nomor 9).
Materi Pokok Perbup ini adalah: Tujuan penyelenggaraan Program Akselerasi adalah: a. memberikan kesempatan kcpada Peserta Didik cerdas dan/ atau berbakat istimewa untuk mengikuti program pendidikan sesuai dengan potensi dan/atau kecerdasan yang dimilikinya; b. memenuhi hak asasi Peserta Didik cerdas istimewa sesuai kebutuhan pendidikan bagi dirinya; c. mcmberikan penghargaan kepada Peserta Didik untuk dapat menyelesaikan pendidikan secara lebih cepat sesuai dengan potensi yang dimiliki; d. memenuhi kebutuhan Peserta Didik yang memiliki karakteristik spesitik dari segi perkembangan kognitif dan afektifnya; e. memenuhi minat intclektual dan perspektif masa dcpan Peserta Didik; f. memenuhi kcbutuhan aktualisasi diri Peserta Didik; g. meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses pembelajaran bagi Pesert.a Didik cerdas istimewa; h. membentuk Peserta Didik menjadi manusia yang berkualitas dcngan keoerdasan spiritual, emosional, sosial, dan intclcktual yang berimbang; i. membentuk manusia berlrualitB.s yang kompeten da!am pengetahuan dan seni, berkeahlian dan berketerampilan, menjadi anggota masyara.k.at yang bcrtanggung jawab, serta mempersiapkan Peserta Didik mengikuti pendidikan lebih lanjut dalam rangka mewujudkan tujuan Pendidikan Nasional.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Mei 2012.
10 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 16 Tahun 2012

• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu

Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Purworejo Tahun 2011-2015

Abstrak

Lingkungan Hidup Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Air, Sistem Penyediaan Air Minum

Download file:

PERBUP 16 TAHUN 2012.pdf

RENCANA-AKSI-DAERAH-PENYEDIAAN-AIR-MINUM-DAN-PENYEHATAN-LINGKUNGAN-KABUPATEN-PURWOREJO-TAHUN-2011-2015

2012

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, BD.2012/No.16 Seri E Nomor 14

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Purworejo Tahun 2011-2015

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan Perbup ini adalah: b. bahwa dalam rangka mendukung keberlanjutan perluasan dan pengarusutamaan program sebagaimana dimaksud pada huruf a, serta guna terwujudnya peningkatan akses masyarakat miskin terhadap air minum dan sanltasi, perlu pemuatan kebijakan air minum dan penyehatan linglrungan, khususnya yang berbasis masyarakat dalam bentuk rencana aksi daerah bidang air minum dan penyehatan linglrungan ke dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimak:sud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Purworejo Tahun 2011- 2015;
Dasar Hukum Perbup ini adalah: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Llnglrungan Propinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah bcbcrapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistern Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4490); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815); 8. lnstruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan; 9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 18/Pfrr/M/2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 14/Prrr/M/2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; 12. Peraturan Gubcmur Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Alesi Daerah Percepatan Pencapaian Target Millenium Development Goal's Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 - 2015; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Pwworejo Tahun 2008 Nomor 4); 14. Peraturan Oacrah Kabupatcn Purworcjo Nomor 14 Tahun 2008 tcntang Organisasi dan Tata Kcrja Perangkat Daerah Kabupatcn Purworcjo (Lcmbaran Daerah Kabupaten Purworcjo Tahun 2008 Nomor 14); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Purworcjo Nomor 2 Tahun 2011 tcntang Rencana Pembangunan Jangka Mcncngah Dacrah Kabupaten Purworejo Tahun 2011-2015 (Lcmbaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 Nomor 2);
Materi Pokok Perbup ini adalah: RAD AMPL Kabupaten Purworejo Tahun 2011-2015 berperan sebagai rencana pengembangan kapasitas Daerah untuk perluasan program pelayanan air minum clan penyehatan lingkungan serta pengadopsian pendekatan AMPL berbasis masyarakat selama Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015 dalam rangka mendukung percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium. RAD AMPL Kabupaten Purworejo Tahun 2011-2015 berfungsi sebagai: a. instrumen kebijakan pengcmbangan pelayanan air minum dan sanitasi daerah jangka menengah; b. rencana peningkatan kinerja pelayanan air minum dan sanitasi yang menerapkan pendekatan PAMSIMAS dan pendekatan kelembagaan; c. media intemalisasi program/kegiatan dengan pendekatan PAMSIMAS ke dalam program/kegiatan SKPD yang menangani bidang AMPL; d. acuan pengalokasian anggaran dalam APBD Kabupaten Purworejo bagi program-program peningkatan kinerja pelayanan AMPL; e, acuan jumlah desa repli.ka.si program PAMSIMAS minimal untuk Tahun 2012 clan 2013.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Mei 2012.
8 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 15 Tahun 2012

• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu

Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu di Kabupaten Purworejo

Abstrak

Kesehatan Keluarga, Perlindungan Anak, Perempuan/Wanita

Download file:

PERBUP 15 TAHUN 2012.pdf

PENINGKATAN-PEMBERIAN-AIR-SUSU-IBU-DI-KABUPATEN-PURWOREJO

2012

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, BD.2012/No.15 Seri E Nomor 13

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu di Kabupaten Purworejo

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan Perbup ini adalah: b. bahwa sebagai wujud dukungan terhadap tercapainya tujuan pembangunan melalui pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka di Kabupaten Purworejo perlu dilakukan upaya perccpatan dalarn pelaksanaan program tersebut; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menerbitkan Peraturan Bupati tentang Peningkatan Pemberian Air Susu lbu Di Kabupaten Purworejo.
Dasar Hukum Perbup ini adalah: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143); 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4234); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) scbagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 2 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495); 7. Undang-undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan den Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusa.n Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Privinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 10. Peraturan Bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 48/Men.PP/XJl/2008 tentang Peningkatan Pemberian Air Susu lbu Selama Waktu Kerja di Tempat Kerja. 11. Keputusa.n Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 450/Menkes/SK/IV/2004 tentang Pemberian Air Susu Ibu (ASI) Secara Eksklusif Pada Bayi di Indonesia. 12. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 23 Tahun 2000 tentang Visi dan Misi Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2000 Nomor 23); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pcmerintahan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Puiworejo Tahun 2008 Nomor 4).
Materi Pokok Perbup ini adalah: Tujuan ditetapkannya Peraturan ini adalah upaya percepatan pelaksanaan PP AS! di Kabupaten Purworejo dengan melibatkan peran aktif dari rnasyarakat, pemerintah, swasta dan Lembaga Swadaya Masyarakat.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Mei 2012.
8 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT