Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 1.166 peraturan dalam 0,009 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 8 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Perubahan atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 13.1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemberian Hadiah Percepatan Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Purworejo

Abstrak

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Pajak dan Retribusi Daerah Perpajakan Desa Standar/Pedoman

Status Peraturan

Diubah dengan

PERBUP Kab. Purworejo No. 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 13.1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemberian Hadiah Percepatan Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Purworejo

Mengubah

Peraturan Bupati Purworejo Nomor 13.1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemberian Hadiah Percepatan Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Purworejo

Download file:

PERBUP 8 TAHUN 2016.pdf

PEDOMAN PEMBERIAN HADIAH PERCEPATAN PELUNASAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, BD.2016/No. 8 Seri E Nomor 7

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 13.1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemberian Hadiah Percepatan Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Purworejo

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka membcrikan motivasi percepatan pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Purworejo, telah diterbitkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 13.1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemberian Hadiah Pajak Bwni dan Bangunan Kabupaten Purworejo; bahwa sejalan dengan perkembangan keadaan dan tingkat kebutuhan serta perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Purworejo sebagaimana dimaksud padea huruf a, suclah tidak sesual Jagi, sehingga perlu diubah; bBhwa berdasarkan pertimbengan aebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu men eta pk.an Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purworejo Normor 13.1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemberian Hadiah Percepatan Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Purworejo;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara RepubUk Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purworejo Normor 13.1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemberian Hadiah Percepatan Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Purworejo.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Februari 2016.
Peraturan Bupati Purworejo Normor 13.1 Tahun 2013.
3 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 7 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Tjitrowardojo Purworejo

Abstrak

Kesehatan Pengadaan Barang/Jasa Standar/Pedoman

Download file:

PERBUP 7 TAHUN 2016.pdf

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, BD.2016/No. 7 Seri E Nomor 6

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Tjitrowardojo Purworejo

ABSTRAK:

bahwa untuk memberikan acuan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pacla Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Tjitrowardojo Purwotejo yang dibiayai dari dana yang bersumber dari pendapatan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sa.kit Umum Daerah Dr. Tjitrowardojo Purworejo, telah diterbitkan Peraturan Bupati Purworcjo Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa pada Badan Layanan Umum Dacrah RSUD Dr. 'Tjitrowardojo Purworejo, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelakaanaan Pengadaan Barangj Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah RSUD Dr. Tjitrowardojo Purworejo; bahwa dalam rangka menyesuaikeo perkembangan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengadaan barang/ jasa pemerintah khususnya ketentuan pengadaan secara elektronik, make beberapa ketentuan dala.m. Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai lagi, sehingga. perlu menyusun kembali Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Tjitrowardojo Pwworejo dengan menerbitkan Peraturan Bupati yang baru; bahwa benl.asarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umun Daerah Dr. Tjitrowardojo Purworejo;
Pasa1 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umun.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Februari 2016.
27 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Perubahan atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial Masyarakat pada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Purworejo

Abstrak

Badan Layanan Umum Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana Standar/Pedoman Keluarga Berencana

Status Peraturan

Mengubah

Peraturan Bupati Purworejo Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial Masyarakat pada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Purworejo

Download file:

PERBUP 6 TAHUN 2016.pdf

BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT - PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN TEKNIS POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMBERDAYAAN POTENSI KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, BD.2016/No. 6 Seri E Nomor 6

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial Masyarakat pada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Purworejo

ABSTRAK:

bahwa agar penerapan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial Masyarakat dapat berdaya guna dan berhasil guna, telah diterbitkan Pemtumn Bupati Purworejo Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial Masyarakat pada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Purworejo; bahwa da1am pelaksanaan pemberian pinjaman dana bergulir melahai Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial Masyarakat, perlu dilakukan penyesuaian terhadap mekanisme pencairan dana pinjaman serta pengenaan biaya jasa layanan pembuatan surat kuasa untuk. menjual jaminan pinjaman yang dibuat oleh Notaris yang dibebankan kepada peminjam dalam jasa layanan pinjaman; bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Pola Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial Masyarakat pada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Purworejo;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Pola Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial Masyarakat pada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Purworejo.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2016.
Peraturan Bupati Purworejo Nomor 2 Tahun 2014.
4 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 5 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 47 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2016

Abstrak

APBD

Status Peraturan

Diubah dengan

PERBUP Kab. Purworejo No. 37 Tahun 2016 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 47 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2016

Mengubah

Peraturan Bupati Purworejo Nomor 47 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2016

Download file:

PERBUP 5 TAHUN 2016.pdf

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH - ERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 47 TAHUN 2015

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5, BD.2016/No. 5 Seri A Nomor 1

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 47 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2016

ABSTRAK:

bahwa daJarn rangka memberikan landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2016 maka telah ditetapkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 4 7 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendspatan dan Bclanja Dacrah Kabupaten Purwwejo Ta.bun Anggaran 2016t aebaga; mana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan At.as Pera.turan Bupati Purworejo Nomor 47 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2016; bahwa dalam pelaksanaannya., Pemerintah Kabupaten Purworejo m.enerima tambahan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk m.embiayai program/ ke&iatan yang jelas penmtukannra namun belum cukup tereedia dan/ a.tau belum dianggarkan d,uitam Angpran Pendapatan dan Belanja Daerah, terdapat kegiatan mendcsak lainnya yang harus segera dilabanakan serta diperlukan pergeseran angaran antar objek belanja dan/atau antar rincian objek belanja, sehingga. sesuai ketentuan Paul 160 ayat (4) Peratursn Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 serta Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2015 tenrang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2016, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dilakukan perubahan kembali; bahwa berdaaarkan pertimbangan sebapiroaN. dimaksud pada huruf a dan buruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupeti tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 47 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2016;
Pa88I 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Uodang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri DaJam Negerl Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupat1m Purworejo Nomor 11 Tahun 2015;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 47 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2016.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Februari 2016.
Peraturan Bupati Purworejo Nomor 47 Tahun 2015.
4 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan pada Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Purworejo

Abstrak

Penanaman Modal dan Investasi Perizinan, Pelayanan Publik Standar/Pedoman

Download file:

PERBUP 4 TAHUN 2016.pdf

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN PADA KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 4, BD.2016/No. 4 Seri E Nomor 4

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan pada Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Purworejo

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan perizinan yang eesuat dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, maka penyelenggaraannya harus didasarkan pada prinsip-prinsip penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu dan standar pelayanan publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; bahwa untuk memberikan pedoman bagi Pemerinta.h Daerah daJam penyclenggaraan pelayanan perizinan pada Kantor Penamanan Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Purworejo, periu disusun ditetapkan dan diterapkan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan; bahwa sesuai keten tuan Pasal 5 ayat ( 11 Pera tu ran Bupati Purworejo Nomor 16 Tahun 2014 tente.ng Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pernerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo, standar operasional prosedur administrasi pemerintahan disusun oleh aparatur pada masing-masing unit kerja pada Perangkat Daerah dan ditetapkan oleh maaing-masing Kepala Perangkat Daerah; bahwa sesuai keten tuan Pasal 5 ayat ( 11 Pera tu ran Bupati Purworejo Nomor 16 Tahun 2014 tente.ng Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pernerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo, standar operasional prosedur administrasi pemerintahan disusun oleh aparatur pada maaing-maeing unit kerja pada Perangkat Da.erah dan ditetapkan oleh maaing-masing Kepala Perangkat Daerah; bahwa sesuai keten tuan Pasal 5 ayat ( 11 Pera tu ran Bupati Purworejo Nomor 16 Tahun 2014 tente.ng Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pernerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo, standar operasional prosedur administrasi pemerintahan disusun oleh aparatur pada maaing-maeing unit kerja pada Perangkat Da.erah dan ditetapkan oleh maaing-masing Kepala Perangkat Daerah; bahwa sesuai keten tuan Pasal 5 ayat ( 11 Pera tu ran Bupati Purworejo Nomor 16 Tahun 2014 tente.ng Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pernerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo, standar operasional prosedur administrasi pemerintahan disusun oleh aparatur pada maaing-maeing unit kerja pada Perangkat Da.erah dan ditetapkan oleh maaing-masing Kepala Perangkat Daerah; bahwa untuk melaksanakan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 356/3772/SJ tanggal 13 Juli 2015 tentang Perubahan Atae Surat Edaran Menteri DaJam Negeri Nomor: 356/7498/SJ tent.ang Panduan Penyusunan, Pelaksana.an dan Pelaporan Alesi Pencep.han dan Pem beran tasan Korupsi (AKSI PPK) Pemerintah Daerah Tahun 2015. salah satu ukuran keberhasilan dalam aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi di lingkungan Pemerintah Daerah adalah di terbitkannya Peraturan Kepala Daerah tentang Standar Operasional Prosedur Perizinan pada Lembaga Pelayanan Terpadu Satu Pintu; bahwa berdasarkan pertimbangan sebaga.imana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan pada Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Purworejo;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang·Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan pada Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Purworejo.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Februari 2016.
17 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Tarif Sewa Rumah Susun Sederhana Sewa Kelurahan Bayem Kecamatan Kutoarjo

Abstrak

Perumahan, Permukiman

Download file:

PERBUP 3 TAHUN 2016.pdf

TARIF SEWA RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3, BD.2016/No. 3 Seri E Nomor 3

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif Sewa Rumah Susun Sederhana Sewa Kelurahan Bayem Kecamatan Kutoarjo

ABSTRAK:

bahwa d.alam upaya menyediakan kebutuhan rumah tinggal yang bermartabat, nyaman, aman dan sehat bagi masyarakat perkotaan di Kabupaten Purworejo, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah Barang Milik Negara berupa. Rumah Susun Sederhana Sewa yang berada di wilayah Kelurahan Bayem Kecamatan Kutoarjo Pemerintah Kabupaten Pwworejo akan mengelola rumah susun sederhana sewa tersebut untuk dimanfaatkan oleh masyarakat dengan cara sewa; bahwa dalam rangka pemanfaatan Rumah Susun Sederhana Sewa oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditet.apkan tarif sewa; bahwa sesuai k.etentuan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Bupa.ti Purworcjo Nomor 2 Tahun 2016 tentang PengeloJsan Rumsh Susun Sederhana Sewa, besaran tarif aewa satuan Rumah Suaun Sederhana Sewa ditetapkan dengan Peraturan Bupati; bahwa bertlaaarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada hurut a, huruf b dan huruf c, perlu menctapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Sewa Rumah Susun Sederhana Sewa Kelurahan Bayem Kecamatan Kutoarjo;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dwsar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang·Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Mentcri Negara Perumahan Rakyat Nomor 14/PERMEN/M/2007; Peraturan Bupati Purworejo Nomor 2 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Tarif Sewa Rumah Susun Sederhana Sewa Kelurahan Bayem Kecamatan Kutoarjo.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Februari 2016.
4 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 2 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa

Abstrak

Standar/Pedoman Perumahan, Permukiman

Download file:

PERBUP 2 TAHUN 2016.pdf

PENGELOLAAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2, BD.2016/No.2 Seri E Nomor 2

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa

ABSTRAK:

bahwa dalam upaya pemenuhan kebutuhan rumah tinggal yang bermartabat, nyanum, aman dan sehat bagi masyarakat pe:rkotaan di Kabupaten Purworejo, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah, Pemerintah Kabupaten Purworejo akan mengelola dan memanfaatkan barang milik negara berupa bangunan Rumah Susun Sederhana sewa yang berada di wilayah Kabupaten Purworejo; behwa bangunan Rumah Susun Sederhana Sewa sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dikelola agar keberadaan rumah susun sederhana sewa. tersebut dapet berdayaguna dan berhasil guna serta mencapai tujuan, target dan sasaran yang diharapkan; bahwa untuk. memberikan pedoman dalam pengelolaan rumah susun sederhana $eWB. sebapimana dhnaktmd pada huruf b, perlu disusun peraturan tentang pengelolaan rumah suaun sederhana sewa yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati; bahwa berdaaarkan perti.mbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara. Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan .Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988; Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 14/PERMEN/M/2007;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Februari 2016.
18 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 1 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purworejo

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Pertahanan dan Keamanan, Militer Standar/Pedoman

Download file:

PERBUP 1 TAHUN 2016.pdf

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BD.2016/No. 1 Seri E Nomor 1

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purworejo

ABSTRAK:

bahwa untuk melakaanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tuhun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purworejo;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Norn.or 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tehun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 1 Tahun 2015;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purworejo.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Januari 2016.
25 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 58 Tahun 2015

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo Tahun 2016

Abstrak

Sistem Pengendalian Intern Kebijakan Pemerintah

Download file:

PERBUP 58 TAHUN 2015.pdf

KEBIJAKAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 58, BD.2015/No. 59 Seri E Nomor 50

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo Tahun 2016

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Purworejo berjalan secara efektif dan efesien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang- undangan, perlu dilakukan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah; bahwa untuk memberikan acuan, sasaran dan prioritas dalam pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menyusun, menetapkan dan menerapkan kebijakan pengawasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo yang diatur dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo Tahun 2016;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; UU Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri 71 Tahun 2015;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo Tahun 2016.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2015.
4 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 55 Tahun 2015

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Perubahan atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan Beberapa Jenis Izin Kepada Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Purworejo

Abstrak

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN Penanaman Modal dan Investasi Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan

Mengubah

PERBUP Kab. Purworejo No. 44 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan Beberapa Jenis Izin kepada Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Purworejo

Download file:

PERBUP 55 TAHUN 2015.pdf

PENDELEGASIAN WEWENANG PENERBITAN BEBERAPA JENIS IZIN KEPADA KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 55, BD.2015/No. 56 Seri E Nomor 47

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan Beberapa Jenis Izin Kepada Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Purworejo

ABSTRAK:

bahwa peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang perizinan serta mendukung terciptanya iklim investasi yang baik di Kabupaten Purworejo, maka dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan Beberapa Jenis lain Kepada Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Purworejo, telah dialihkan penerbitan beberapa perizinan kepada Kantor kewenangan pengelolaan dan pemberian Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Purworejo; bahwa untuk penyederhanaan penyelenggaraan pelayanan izin penggunaan sarana umum di Kabupaten Purworejo, penerbitannya perlu didelegasikan kepada Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Purworejo; bahwa untuk memberikan dasar hukum dalam pendelegasian penerbitan izin penggunaan sarana umum sebagaimana dimaksud pada huruf b. perlu mengubah Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf & dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pendelegusian Wewenang Penerbitan Beberapa Jenis Izin Kepada Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Purworejo;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014; Peraturan Bupati Purworejo Nomor 101 Tahun 2013;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pendelegusian Wewenang Penerbitan Beberapa Jenis Izin Kepada Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Purworejo.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2015.
Peraturan Bupati Purworejo Nomor 44 Tahun 2014
5 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT