Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 1.166 peraturan dalam 0,009 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 59 Tahun 2017

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Kepegawaian, Aparatur Negara Standar/Pedoman

Download file:

PERBUP 59 TAHUN 2017.pdf

PEDOMAN-PEMBERIAN-TAMBAHAN-PENGHASILAN-KEPADA-PEGAWAI-NEGERI SIPIL-DAERAH-DAN-CALON-PEGAWAI-NEGERI-SIPIL

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 59, BD.2014/No. 59 Seri E Nomor 49

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan Perbup ini adalah: a. bahwa dalam upaya meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo, maka telah diterbitkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 106 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo; b. bahwa dengan adanya perubahan cara penghitungan dalam pemberian tambahan penghasilan berbasis kinerja, maka Peraturan Bupati Purworejo sebagaimana dimaksud pada huruf a, sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu ditinjau kembali dengan menerbitkan Peraturan yang baru; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo;
Dasar Hukum Perbup ini adalah: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
Materi Pokok Perbup ini adalah: Tujuan pemberian Tambahan Penghasilan adalah untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat serta kesejahteraan PNSD dan CPNSD. Tambahan Penghasilan diberikan berdasarkan kriteria beban kerja, kondisi kerja atau pertimbangan objektif lainnya. Pengajuan pemberian Tambahan Penghasilan bagi PNSD dan CPNSD yang menduduki jabatan Kepala Desa disampaikan dengan disertai data dukung, meliputi: a. Penilaian Kinerja Perangkat Daerah yang dibuat oleh instansi induk PNSD dan CPNSD yang bersangkutan; b. Penilaian Kinerja PNSD dan CPNSD yang dibuat oleh Camat; c. Rekapitulasi ketidakhadiran dan kedisiplinan pegawai yang dibuat oleh Camat; dan d. SKP yang telah dibuat pada awal tahun dan telah disahkan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Mei 2022.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Purworejo Nomor 106 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 106), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
17 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 58 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Tarif Sewa Rumah Susun Sederhana Sewa Kelurahan Bayem Kecamatan Kutoarjo

Abstrak

Perumahan, Permukiman

Download file:

PERBUP 58 TAHUN 2017.pdf

TARIF-SEWA-RUMAH-SUSUN-SEDERHANA-SEWA-KELURAHAN-BAYEM

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 58, BD.2017/No. 58 Seri E Nomor 48

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif Sewa Rumah Susun Sederhana Sewa Kelurahan Bayem Kecamatan Kutoarjo

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan Perbup ini adalah: a. bahwa dalam rangka pemanfaatan Rumah Susun Sederhana Sewa Kelurahan Bayem Kecamatan Kutoarjo oleh masyarakat dengan cara sewa, telah diterbitkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tarif Sewa Rumah Susun Sederhana Sewa Kelurahan Bayem Kecamatan Kutoarjo; b. bahwa sejalan dengan perkembangan keadaan dan fungsi penggunaan satuan rumah susun di Rumah Susun Sederhana Sewa Kelurahan Bayem Kecamatan Kutoarjo, maka penetapan tarif sewa berdasarkan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan menerbitkan Peraturan Bupati yang baru; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan · Bupati tentang Tarif Sewa Rumah Susun Sederhana Sewa Kelurahan Bayem Kecamatan Kutoarjo;
Dasar Hukum Perbup ini adalah: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tenta.ng Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3372); 5. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 14 /PERMEN / M / 2007 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa; 6. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa;
Materi Pokok Perbup ini adalah: Sarusunawa pada Rusunawa Bayem yang disewakan adalah mulai dari lantai I sampai dengan lantai V. (2) Sarusunawa pada Rusunawa Bayem yang berada di lantai I penggunaannya diprioritaskan bagi masyarakat · penyandang difabilitas. Objek sewa pada Rusunawa Bayem adalah penyediaan Sarusunawa dan ruang bukan hunian Rusunawa. Subjek sewa pada Rusunawa Bayem adalah orang perseorangan atau badan yang memanfaatkan Sarusunawa dan/ atau ruang bukan hunian Rusunawa.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Agustus 2017.
6 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 57 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 47.1 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Saras Husada Kabupaten Purworejo

Abstrak

Badan Layanan Umum Kesehatan Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Standar/Pedoman

Status Peraturan

Mengubah

PERBUP Kab. Purworejo No. 26 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 47.1 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Saras Husada Kabupaten Purworejo

Download file:

PERBUP 57 TAHUN 2017.pdf

PEDOMAN-TEKNIS-PENGELOLAAN-KEUANGAN-BADAN-LAYANAN-UMUM-DAERAH-RUMAH-SAKIT-UMUM-DAERAH-SARAS-HUSADA

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 57, BD.2017/No. 57 Seri E Nomor 47

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 47.1 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Saras Husada Kabupaten Purworejo

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan Perbup ini adalah: a. bahwa pengelolaan barang pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Purworejo telah diatur dalam Peraturan Bupati Purworejo Nomor 47.1 Tahun 2011 Tentang Pedoman Teknis PengeloJaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Saras Husada Kabupaten Purworejo, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 47.l Tahun 2011; b. bahwa sejalan dengan tuntutan kebutuhan perlunya Fleksibilitas dalam pengelolaan barang pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Purworejo, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diubah dengan mengacu pada ketentuan pengelolaan Barang Milik Daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 47 .1 Tahun 2011 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Saras Husada Kabupaten Purworejo;
Dasar Hukum Perbup ini adalah: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 15 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2015 Nomor 15); 7. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 47.1 Tahun 2011 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Saras Husada Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 Nomor 46.1 ), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 47.1 Tahun 2011 Tentang Pedornan Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Saras Husada Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2015 Nomor 23);
Materi Pokok Perbup ini adalah: Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Purworejo Nomor 47.1 Tahun 2011 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Saras Husada Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 Nomor 46.1), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Ketiga Ata.s Peraturan Bupati Purworejo Nomor 47 .1 Tahun 2011 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Saras Husada Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2015 Nomor 23),

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2017.
Peraturan Bupati Purworejo Nomor 47.1 Tahun 2011 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Saras Husada Kabupaten Purworejo [Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 Nomor 46.1)
4 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 56 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Gaji Dewan Pengawas dan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Purworejo

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Telekomunikasi, Informatika, dan Internet

Download file:

PERBUP 56 TAHUN 2017.pdf

GAJI-DEWAN-PENGAWAS-DAN-DEWAN-DIREKSI-LEMBAGA-PENYIARAN-PUBLIK-LOKAL-RADIO-PUBLIK

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 56, BD.2017/No. 56 Seri E Nomor 46

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Gaji Dewan Pengawas dan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Purworejo

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan Perbup ini adalah: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2009 t.entang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Purworcjo, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Gaji Dewan Pengawas dan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Purworejo;
Dasar Hukum Perbup ini adalah: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua. Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485); 5. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2009 Nomor 3);
Materi Pokok Perbup ini adalah: (1) Gaji Dewan Pengawas clianggarkan daJam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo. (2) Besaran Gaji Dewan Pengawas setiap tahun anggaran ditetapkan dengan Keputusan Bupati. (3) Gaji Dewan Pengawas diberikan setiap bulan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 2017.
4 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 54 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Pedoman Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakt dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2017

Abstrak

APBD Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana Desa

Download file:

PERBUP 54 TAHUN 2017.pdf

BANTUAN KEUANGAN - PEDOMAN TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 54, BD.2017/No.54

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakt dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2017

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka mendukung pencapaian target Pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, yaitu tercapainya cakupan akses air minum layak dan akses sanitasi layak sebesar 100% (universal access) pada akhir tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Purworejo akan memberikan bantuan keuangan bersifat khusus kepada Pemerintah Desa untuk pelaksaan program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) di Kabupaten Purworejo Tahun 2017; bahwa sesuai ketentuan Pasal 98 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun .2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ten tang Desa, peruntukan dan pengelolaan bantuan keuangan yang bersifat khusus ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan; bahwa agar pengelolaan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a berjalan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel, perlu menerbitkan pedoman dalam pengelolaan bantuan keuangan tersebut yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat di Kabupaten Purworejo dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2017;
Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 22 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang penyaluran, penggunaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban, pengadaan, pemanfaatan dan pemeliharaan, tim verifikasi permohonan pencairan bantuan keuangan, tim verifikasi laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan, pembinaan, monitoring dan evaluasi serta pengawasan, sanksi, ketentuan lain-lain.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Agustus 2017.
29 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 52 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Penyelenggaraan Kepemerintahan Berbasis Elektronik (E-Government) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo

Abstrak

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Download file:

PERBUP 52 TAHUN 2017.pdf

PENYELENGGARAAN-KEPEMERINTAHAN-BERBASIS-ELEKTRONIK-EGOVERNMENT

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 52, BD.2017/No. 52 Seri E Nomor 43

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Kepemerintahan Berbasis Elektronik (E-Government) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan Perbup ini adalah: a. bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-govemment, Pemerintah Kabupaten Purworejo perlu menerapkan penyelenggaraan kepemerintahan berbasis elektronik (e-government) melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi; b. bahwa agar penyelenggaraan kepemerintahan berbasis elektronik ( e-government, sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat terlaksana secara efisien, efektif, transparan, dan akuntabel perlu diatur dengan Peraturan Bupati; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Kepemerintahan Berbasis Elektronik (e-government) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo;
Dasar Hukum Perbup ini adalah: 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesian Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi clan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
Materi Pokok Perbup ini adalah: Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai dasar hukum dan pedoman dalam pelaksanaan dan pengembangan e-government di Daerah. Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah: a. meningkatkan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan; dan b. memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik. Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah pelaksanaan dan pengembangan e-government di lingkungan Pemerintah Daerah yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan, kerjasama dan pelaporan. Perencanaan e-qouemmeni di lingkungan Pemerintah Daerah mengacu pada: a. dokumen perencanaan Pemerintah Daerah; b. dokumen rencana teknis e-government. Perencanaan e-qouemmeni disusun berdasarkan basil pengkajian dan evaluasi atas pelaksanaan e-government. Pelaksanaan e-government, meliputi: a. infrastruktur jaringan dan komputer; b. penyediaan dan pengembangan aplikasi; c. pengaturan data dan informasi; d. pengembangan SDM; e. kelembagaan; f. keamanan informasi; dan g. pembiayaan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juli 2017.
14 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 50 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Perubahan atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 60 Tahun 2015 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo

Abstrak

Badan Layanan Umum Kesehatan

Status Peraturan

Diubah dengan

PERBUP Kab. Purworejo No. 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 60 Tahun 2015 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo

Download file:

PERBUP 50 TAHUN 2017.pdf

TARIF-LAYANAN-BADAN-LAYANAN-UMUM-DAERAH-UNIT-PELAKSANA-TEKNIS-PUSAT-KESEHATAN-MASYARAKAT-PADA-DINAS-KESEHATAN

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 50, BD.2017/No. 50 Seri E Nomor 42

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 60 Tahun 2015 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan Perbup ini adalah: a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan non pelayanan kesehatan pada Badan Le.yanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo, telah ditetapkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 60 Tahun 2015 tentang Tarif La.ya.nan Badan Le.yanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo; b. bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan kesehatan dan non pelayanan kesehatan serta memperhatikan perkembangan perekonomian dan indek harga dalam penyelenggaraan pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo, maka ketentuan mengenai besarnya tarif layanan dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu disesuaikan; bahwa sesuai ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, tarif layanan Badan Layanan Umum Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati, sehingga penyesuaian terhadap besarnya tarif layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf b ditetapkan dengan Peraturan Bupati; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 60 Tahun 2015 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo;
Dasar Hukum Perbup ini adalah: 1. Pasal 18 ayat (6J Undang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemcrintahan Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587}, sebage.imana telah diubah bebcrapa kali, terakhir dengan Undang-UndangNomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum [Lembaran Negarit Republik Indonesia Tahur; 2005 Nomor 48, Tumbahan Lcmbaran Negara Republik. Indonesia Nomor 4502); 5. Peraturan Menteri DalaJn Ncgeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengeolaan Keuangan Badan Layanan Umum Dacrah; 6. Peraturan Bupati PurworcjoNomor 39 Tahun 2015 tentang Pola Tata Ketola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kcsehatan Kabupatcn Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 205 Nomor 40);
Materi Pokok Perbup ini adalah: Mengubah Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Purworejo Nomor 60 Tahun 2015 tentang Tarif Layanan Badan LayananUmum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo [Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2015 Nomor 60)

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juli 2017.
Peraturan yang Dicabut/Diubah adalah: Peraturan Bupati Purworejo Nomor 60 Tahun 2015 tentang Tarif Layanan Badan LayananUmum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo [Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2015 Nomor 60)
8 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 49 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Pendelegasian Wewenang Penerbitan Beberapa Jenis Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo

Abstrak

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN Penanaman Modal dan Investasi Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

PERBUP 49 TAHUN 2017.pdf

PENDELEGASIAN-WEWENANG-PENERBITAN-BEBERAPA-JENIS-PERIZINAN-DAN-NONPERIZINAN-KEPADA-DINAS-PENANAMAN-MODAL-DAN-PELAYANAN-TERPADU-SATU-PINTU-KABUPATEN-PURWOREJO

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 49, BD.2017/No. 49 Seri E Nomor 41

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan Beberapa Jenis Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan Perbup ini adalah: a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang perizinan serta mendukung terciptanya iklim investasi yang baik di Kabupaten Purworejo, telah diterbitkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan Beberapa Jenis Izin Kepada Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Purworejo, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 55 Tahun 2015; b. bahwa dengan terjadinya perubahan nomenklatur Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang perizinan sebagai akibat penataan organisasi Perangkat · Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo serta adanya perubahan jenis perizinan dan non perizinan yang kewenangan penerbitannya didelegasikan, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian dengan menerbitkan Peraturan Bupati yang baru; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Pera.tu.ran Bupati tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan Beberapa Jenis Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo;
Dasar Hukum Perbup ini adalah: 1. Pasal 18 ayat {6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221); 5. Peraturan Menteri Dal.am Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Satu Pintu; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Pwworejo Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 ); 7. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 81);
Materi Pokok Perbup ini adalah: Dengan Peraturan Bupati ini, Bu pa.ti mendelegasikan kewenangan untuk menerbitkan beberapa jenis perizinan dan non perizinan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo kepada DINPMPTSP. Dalam rangka pemeriksaan teknis terhadap perizinan dan non perizinan yang diterbitkan, dibentuk Tim Teknis Perizinan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juli 2017.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Purworejo Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pendelegasian wewenang Penerbitan Beberapa Jenis Izin Kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2014 Nomor 44 Seri E Nomor 36), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 55 Tahun 2015 tentang Perubahan At.as Peraturan Bupati Purworejo Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pendelegasian wewenang Penerbitan Beberapa Jenis Izin Kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2015 Nomor 56 Seri E Nomor 47), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
11 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 48 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Desa untuk Program Percepatan Pengembangan dan Pengelolaan Obyek Wisata Kabupaten Purworejo

Abstrak

Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana Standar/Pedoman

Download file:

PERBUP 48 TAHUN 2017.pdf

PEDOMAN-PENGELOLAAN-BANTUAN-KEUANGAN-BERSIFAT-KHUSUS-KEPADA-PEMERINTAH-DESA-UNTUK-PROGRAM-PERCEPATAN-PENGEMBANGAN-DAN-PENGELOLAAN-OBYEK-WISATA-KABUPATEN-PURWOREJO

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 48, BD.2017/No. 48 Seri E Nomor 67

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Desa untuk Program Percepatan Pengembangan dan Pengelolaan Obyek Wisata Kabupaten Purworejo

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan Perbup ini adalah: a. bahwa dalam upaya percepatan pengembangan dan pengelolaan obyek wisata di Kabupaten Purworejo, Pemerintah Kabupaten Purworejo akan memberikan bantuan keuangan bersifat khusus kepada Pemerintah Desa untuk Program Percepatan Pengembangan dan Pengelolaan Obyek Wisata dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo; b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 98 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ten tang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ten tang Desa, peruntukan dan pengelolaan bantuan keuangan yang bersifat khusus ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan; c. bahwa agar pengelolaan bantuan keuangan bersifat khusus kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a berjalan efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, perlu menerbitkan pedoman dalam pengelolaan bantuan keuangan tersebut yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa untuk Program Percepatan Pengembangan dan Pengelolaan Obyek Wisata dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo;
Dasar Hukum Perbup ini adalah: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2104 ten tang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 7. Peraturan Daerah Ka bu paten Purworejo Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 22);
Materi Pokok Perbup ini adalah: Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk: a. memberikan pedoman kepada Pemerintah Daerah dalam menyalurkan Bantuan Keuangan Khusus; b. memberikan dasar hukum dan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan Bantuan Keuangan Khusus. Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk: a. mewujudkan kepastian hukum dalam penyaluran pengelolaan dan pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Keuangan Khusus; b. mewujudkan pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi: a. asas dan prinsip; b. penyaluran, penggunaan dan pertanggungjawaban; c. pemanfaatan; d. pembinaan, monitoring dan evaluasi serta pengawasan; e. verifikasi dan fasilitasi

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juli 2017.
12 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 46 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo

Abstrak

Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

PERBUP 46 TAHUN 2017.pdf

pelayanan publik

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 46, BD.2017/No. 46 Seri E Nomor 38

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka pemenuhan hak dan kebutuhan dasar setiap penduduk di Kabupaten Purworejo, Pemerintah Kabupaten Purworejo mempunyai kewajiban dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas, teritegrasi dan berkesinambungan sesuai dengan kewenangannya; bahwa dalam rangka mewujudkan kepastian hukum dan pelindungan hak masyarakat serta memberikan acuan mengenai standar dan kriteria pelayanan publik bagi setiap penyelenggara pelayanan publik dan masyarakat, perlu mengatur penyelenggaraan pelayanan publik yang ditetapkan dengan peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; Keputusan Menteri Negara PendayagunaanAparatur Negara Nomor: 63/KEP/M.PAN/7/2003.
Peraturan ini mengatur tentang ruang lingkup, prinsip, tata kelola beserta hal-hal teknis lainnya mengenai pelayan publik.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juli 2017.
16 hal

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT