Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 1.166 peraturan dalam 0,012 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 1 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Purworejo

Abstrak

Pengadaan Barang/Jasa

Download file:

PERBUP 1 TAHUN 2018.pdf

Unit Layanan Pengadaan barang/jasa

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BD.2018/NO.1

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Purworejo

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka menjamin pelaksanaan terintegrasi dan bahwa dalam pengadaan barang/jasa lebih terpadu sesuai dengan tata nilai pengadaan guna dan meningkatkan efisiensi pelaksanaan cfektifitas dalam tugas dan fungsi pengadaan barang/jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo, maka telah diterbitkan Peraturan Bupati Tahun Purworejo Pembentukan Barang/Jasa Kabupaten Purworejo Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa; bahwa untuk menyesuaikan perkembangan keadaan penataan organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupeten Purworejo dan perubahan ketentuan peraturan perundang undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu ditinjau kembali dengan menerbitkan Peraturan yang baru; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huru a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Layanan tentang Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Purworejo;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 ; Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 ;
Peraturan Bupati ini mengatur mengenai Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Purworejo yang meliputi Pembentukan, Maksud dan Tujuan, Kedudukan ULP, Keanggotaan ULP, Ruang Lingkup Tugas dan Kewenangan ULP, Perangkat Organisasi ULP, Mekanisme Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa oleh ULP, Tata Kerja, dan Anggaran ULP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2018.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Purworejo Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2017 Nomor 1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
15 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 112 Tahun 2017

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di Kabupaten Purworejo

Abstrak

Kesehatan Lingkungan Hidup Standar/Pedoman

Download file:

PERBUP 112 TAHUN 2017.pdf

PEDOMAN-PEMBINAAN-PERILAKU-HIDUP-BERSIH-DAN-SEHAT-DI-KABUPATEN-PURWOREJO

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 112, bd.2017/No. 112 Seri E Nomor 90

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di Kabupaten Purworejo

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan Perbup ini adalah: a. bahwa dalam upaya meningkatkan indeks pembangunan manusia Indonesia, pemerintah telatr melaksanakan program pembinaan perilaku hidup bersih dan sehat yang ditujukan untuk meningkatkan dera.iat kesehatan masyarakat; b. bahwa untuk melaksanakan program pembinaan perilaku hidup bersih dan sehat di daerah diperlukan pedoman yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati; c. batrwa sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269 /Menkes/per lKll20ll tentang Pedoman Perilaku Hidup Bersih dan sehat, Pemerintah Kabupaten berwenang menetapkan kebirjakarr koordinatif dan pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di semua tatanan; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di Kabupaten Purworejo;
Dasar Hukum Perbup ini adalah: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 3.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237); 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269 /Menkes/ per /XI / 2011 tentang Pedoman Perilaku Hidup Bersih dan sehat;
Materi Pokok Perbup ini adalah: Maksud diterbitkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman bagi semua pemangku kepentingan dalam rangka Pembinaan PHBS di Tatanan Rumah Tangga, Tatanan institusi pendidikan, Tatanan tempat kerja, Tatanan Institusi dan Tatanan Fasilitas Kesehatan sehingga mampu menjaga, meningkatkan dan melindungi kesehatannya dari gangguan ancaman penyakit.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2017.
48 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 111 Tahun 2017

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Analisa Standar Belanja

Abstrak

APBD Pengadaan Barang/Jasa Standar/Pedoman

Download file:

PERBUP 111 TAHUN 2017.pdf

ANALISA-STANDAR-BELANJA

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 111, BD.2017/No. 111 Seri E Nomor 89

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Analisa Standar Belanja

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan Perbup ini adalah: a. bahwa untuk menjamin usulan kegiatan Perangkat Daerah merupakan kegiatan yang ekonomis, efisien dan efektif, perlu dilakukan Analisa Standar Belanja terhadap usulan kegiatan; b. bahwa untuk memberikan pedoman dan acuan pelaksanaan Analisa Standar Belanja sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mengatur Analisa Standar Belanja dengan Peraturan Bupati; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan. huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisa Standar Belanja;
Dasar Hukum Perbup ini adalah: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 3. Undang-Unclang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubt[ Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9. Tahun 20 15 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OI4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 20Os tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20OS Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
Materi Pokok Perbup ini adalah: Standar Belanja dimaksudkan sebagai pedoman bagi SKPD dalam menentukan besaran alokasi belanja tertinggi kegiatan berdasarkan aktivitas ASB, komponen aktivitas, rician komponen, volume dan unit kegiatan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Penerapan standar Belanja bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas anggaran belanja dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian dengan pembakuan aktivitas ASB, komponen aktivitas, rician komponen, volume dan unit kegiatan

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2017.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Purworejo Nomor 93 Tahun 2017 tentang Analisis Standar Belanja (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2017 Nomor 93 Seri E Nomo 73), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
4 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 109 Tahun 2017

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Tempat Khusus Parkir di Pasar Kutoarjo

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah Lalu Lintas, Jalan Standar/Pedoman

Download file:

PERBUP 109 TAHUN 2017.pdf

PEMUNGUTAN-RETRIBUSI-TEMPAT-KHUSUS-PARKIR-DI-PASAR-KUTOARJO

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 109, BD.2017/No. 109 Seri E Nomor 84

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Tempat Khusus Parkir di Pasar Kutoarjo

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan Perbup ini adalah: a. bahwa Retribusi Tempat Khrusus Parkir sebagaimana di atur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2011, merupakan salah satu bentuk Retribusi Daerah yang perlu dikelola guna peningkatan Pendapatan Asli Daerah; b. bahwa untuk tertib administrasi, transparansi dan akuntabilitas pemungutan Retribusi Tempat Khusus Parkir khususnya yang berlokasi di Pasar Kutoarjo perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Tempat Khusus Parkir di Pasar Kutoarjo;
Dasar Hukum Perbup ini adalah: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 200S tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 20055 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Keuangan Daerah; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempa.t Parkir Khusus (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 Nomor 10); 7. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 22);
Materi Pokok Perbup ini adalah: Setiap kendaraan yang parkir di Tempat Khusus Parkir Pasar Kutoarjo, dipungut Retribusi Daerah Kabupaten Tata cara sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Puvorejo Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2017.
9 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 108 Tahun 2017

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Tempat Khusus Parkir di Rumah Sakit Umum Daerah Dr Tjitro Wardojo Purworejo

Abstrak

Kesehatan Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

PERBUP 108 TAHUN 2017.pdf

PEMUNGUTAN-RETRIBUSI-TEMPAT-KHUSUS-PARKIR-DI-RUMAH-SAKIT-UMUM-DAERAH-DR-TJITRO-WARDOJO-PURWOREJO

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 108, BD.2017/No. 108 Seri E Nomor 84

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Tempat Khusus Parkir di Rumah Sakit Umum Daerah Dr Tjitro Wardojo Purworejo

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan Perbup ini adalah: a. bahwa Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana di atur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2011, merupakan salah satu bentuk Retribusi Daerah yang perlu dikelola guna peningkatan Pendapatan Asli Daerah; b. bahwa untuk tertib administrasi, transparansi dan akuntabilitas pemungutan Retribusi Tempat Khusus Parkir khususnya yang berlokasi di Rumah Sakit Umum Daerah Dr Tjitro wardojo Purworejo perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Tempat Khusus Parkir di Rumah Sakit Umum Daerah Dr Tjitrowardojo Purworejo;
Dasar Hukum Perbup ini adalah: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah, 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5584, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pembahan Kedua Atas Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Parkir Khusus (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 Nomor 10); 7. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (tambahan Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 22)
Materi Pokok Perbup ini adalah: Setiap kendaraan yang parkir RSUD di Tempa.t Khusus Parkir dipungut Retribusi sesuai ketentuan yang diatur daLam Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2017.
10 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 107 Tahun 2017

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah Lalu Lintas, Jalan

Status Peraturan

Dicabut dengan

Peraturan Bupati Purworejo Nomor 54 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 9 Tahun 2011

Download file:

PERBUP 107 TAHUN 2017.pdf

RETRIBUSI-PELAYANAN-PARKIR-DI-TEPI-JALAN-UMUM

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 107, BD.2017/No. 107 Seri E Nomor 84

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan Perbup ini adalah: a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kbupaten Purworejo Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum telah ditetapkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 54 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; b. bahwa sejalan dengan Perkembangan keadaan, khusus berubahnya area Parkir di tepi jalan umum, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai lag dengan keadaan sehingga perlu ditinjau kembali dengan menerbitkan Peraturan yang baru; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
Dasar Hukum Perbup ini adalah: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 Nomor 9); 6. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 22);
Materi Pokok Perbup ini adalah: Setiap kendaraan yang Parkir di Tepi Jalan Umum, dikenakan Retribusi sesuai dengan tarif yang dan dalam Peraturan Bupati Purworejo Nomor 41 Tahun 2016 tentang Peninjauan Kembali Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Desember 2017.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Purworejo Nomor 54 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 9 Tahun 2011, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
18 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 106 Tahun 2017

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Penyediaan Menara Telekomunikasi

Abstrak

Telekomunikasi, Informatika, dan Internet

Download file:

PERBUP 106 TAHUN 2017.pdf

PENYEDIAAN-MENARA-TELEKOMUNIKASI

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 106, BD.2017/No. 106 Seri E Nomor 84

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyediaan Menara Telekomunikasi

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan Perbup ini adalah: a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses informasi di Daerah, Pemerintah Kabupaten Purworejo membuka peluang kepada semua pihak yang berkompeten untuk Berperan aktif dalam penyediaan Menara Telekomunikasi b. bahwa penyediaan Menara Telekomunikasi di daerah harus diatur dan dikelola dengan baik sehingga dapat memenuhi aspek keamanan, estetika serta serasi dengan lingkungan dan selaras dengan kepentingan pembangunan serta rencana tata ruang wilayah daerah; c. bahwa untuk memberikan dasar hukum dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam mengatur dan mengelola penyediaan Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dengan Peraturan Bupati; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang penyediaan Menara Telekomunikasi;
Dasar Hukum Perbup ini adalah: 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2OO7 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103); 7. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 27 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2O31 Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 Nomor 27);
Materi Pokok Perbup ini adalah: Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk: a. pengendalian dan pengawasan penyediaan Menara Telekomunikasi b. melarang berdirinya Menara Telekomunikasi Macrocell di kawasan Urban dan Sub Urban; c. menstandarisasi bentuk Menara Telekomunikasi; d. membangun Pola persebaran tiang-tiang Menara Telekomunikasi Microcell di Wilayah Kabupaten Purwerejo e. membuat kebijakan Menara Telekomunikasi yang selaras dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2017.
20 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 105 Tahun 2017

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Perubahan atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 65 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah Lalu Lintas, Jalan Standar/Pedoman

Status Peraturan

Mengubah

Peraturan Bupati Purworejo Nomor 65 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 18 Tahun 2010 Tentang Pajak Penerangan Jalan

Download file:

PERBUP 105 TAHUN 2017.pdf

PAJAK-PENERANGAN-JALAN

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 105, BD.2017/No. 105 Seri E Nomor 83

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 65 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan Perbup ini adalah: a. bahwa sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan, telah diterbitkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 65 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan; b. bahwa dengan adanya Perubahan Penghitungan Tarif Pajak Penerangan Jalan maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu di ubah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 65 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan;
Dasar Hukum Perbup ini adalah: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daeratr-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; Undang-Undang Nomor 77 Tahun 2009 tentang Keterangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5679); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4578); 7. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perahrran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2017 Nomor 14);
Materi Pokok Perbup ini adalah: Mengubah ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Bupati Purworejo Nomor 65 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 Nomor 65)

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2017.
Peraturan Bupati Purworejo Nomor 65 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 Nomor 65)
3 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 104 Tahun 2017

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Reklame

Abstrak

Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan

Download file:

PERBUP 104 TAHUN 2017.pdf

PENYELENGGARAAN-REKLAME

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 104, BD.2017/No. 104 Seri E Nomor 82

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Reklame

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan Perbup ini adalah: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (4), Pasal 8 ayat (2), Pasal 13 ayat (2), Pasal 14 ayat (5), Pasal 15 ayat (2), Pasal 16 ayat (41, Pasal 18, Pasal 22 ayat (3), Pasal 23 ayat (4), Pasal 24 ayat (41, Pasal 26 ayat (4), dan Pasal 27 Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Reklame, perlu menetapkan Peraturan Bupati . tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Reklame;
Dasar Hukum Perbup ini adalah: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2017 Nomor 3);
Materi Pokok Perbup ini adalah: Bentuk reklame berdasarkan posisi terhadap jalan adalah: a. membujur/ searah jalan; b. sejajar jalan; c, menyerong; d. menjorok sampai batas badan jalan. Panjang dan Lebar Bidang Reklame harus disesuaikan dengan kondisi ruang dengan tetap mengutamakan estetika lingkungan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2017.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Purworejo Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelayanan dan Penertiban Izin Penyelenggaraan Reklame, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
24 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 102 Tahun 2017

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Tata Cara Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo

Abstrak

Badan Layanan Umum Kepegawaian, Aparatur Negara Kesehatan

Download file:

PERBUP 102 TAHUN 2017.pdf

TATA-CARA-PENGANGKATAN-PEMINDAHAN-DAN-PEMBERHENTIAN-PEGAWAI-NON-PEGAWAI-NEGERI-SIPIL-PADA-BADAN-LAYANAN-UMUM-DAERAH UNIT-PELAKSANA-TEKNIS-PUSAT-KESEHATAN-MASYARAKAT-PADA-DINAS-KESEHATAN-KABUPATEN-PURWOREJO

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 102, bd.2017

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan Perbup ini adalah: a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan pegawai untuk peningkatan mutu dan pemerataan pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo, dapat dilakukan pengadaan pegawai di luar Pegawai Negeri Sipil; b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 42 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai Badan Layanan Umum Daeratr yang berasal dari non pegawai negeri sipil, diatur dengan Peraturan Kepala Daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Badan layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo;
Dasar Hukum Perbup ini adalah: 1. Pasal18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang tentang Keuangan Badan Layanan Umum(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2074 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/02/M.PAN/1/2007 tentang Pedoman Organisasi Satuan Kerja di Lingkungan Instansi Pemerintah yang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah; 7. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 39 Tahun 2015 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 59 Tahun 2015;
Materi Pokok Perbup ini adalah: Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah: a. sebagai dasar hukum dan pedoman bagi BLUD Puskesmas dalam pengelolaan Pegawai Kontrak yang meliputi pengadaan' pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Kontrak; b. untuk mewujudkan Pengelolaan Pegawai Kontrak sesuai prinsip netral, objektif, akuntabel, bebas, terbuka, efisiensi, ekonomis dan produktif dalam upaya meningkatkan pelayanan BLUD Puskesmas

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2017.
16 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT