Peraturan Bupati (Perbup) NO. 9, BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2023 NOMOR 9
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023;
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72
Tahun 2021, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun
2014, Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Republik
Indonesia Nomor 21 tahun 2020, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Tahun 2022, Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor Tahun 2018
Pedoman penyusunan APB Nagari Tahun Anggaran
2023, meliputi: a. Sinkronisasi kebijakan pemerintah Daerah dengan
kewenangan nagari, RKP Nagari dan kebijakan
prioritas penggunaan DD; Prioritas penggunaan DD dan ADN; Prinsip penyusunan APB Nagari; Kebijakan penyusunan APB Nagari; Teknis penyusunan APB Nagari; Klasifikasi bidang, sub bidang dan kegiatan
Pengembangan kegiatan yang diprioritaskan untuk dibiayai dana nagari. h. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Baru Hasil Pemekaran
i. Kode rekening bidang, sub bidang dan kegiatan Uraian pedoman penyusunan APB Nagari Tahun
Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 17 April 2023.
75 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Barat Nomor 8 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 8, BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2023 NOMOR 8
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
bahwa untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab di Kabupaten Pasaman Barat, telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2023 dan Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomotr Tahun 2023 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2023
bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud hurufa, perlu dilakukan pergeseran anggaran antar obyek belanja dan atau antar rincian obyek belanja berdasarkan rencana kerja dan
anggaran satuan kerja perangkat daerah;
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud huruf b, dilakukan melalui perubahan peraturan bupati tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah,
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022, Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2022
Uraian tentang perubahan penjabaran APBDkabupaten Pasaman Barat, tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Pasaman Barat
ini terdiri dari:
1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan
Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastuktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub
Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 17 April 2023.
463 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2023
PERBUP Kab. Pasaman Barat No. 24 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian dan penyaluran alokasi tentang Dana Nagari
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 55, BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2022 NOMOR 55
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan basil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 terdapat perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi proses pembangunan daerah, kerangka ekonomi dan keadaan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan serta saldo anggaran sisa tahun 2021 yang harus digunakan untuk tahun 2022
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021, Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 25 Tahun 2022, Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2021, Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21
Tahun 2016
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 September 2022.
Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 25 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Gubemur Nomor 20 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Barat Nomor 53 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 53, BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2022 NOMOR 53
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Situs Website di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pemanfaatan situs sebagai media resmi pemerintahan; bahwa situs resmi Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat berfungsi mendukung penyelenggaraan pemerintahan, peningkatan kualitas pelayanan publik dan penyampaian informasi kepada masyarakat
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015, Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 24 Tahun 2021
KETENTUAN UMUM, SITUS PEMERINTAH DAERAH, ISI SITUS, PENGELOLA SITUS, PEMBUATAN DAN PENGEMBANGAN, PENGENDALIAN, PELAPORAN, PEMBIAYAAN, SANKSI ADMINISTRATIF KETENTUAN PERALIHAN, KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2022.
15 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Barat Nomor 49 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 49, BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2022 NOMOR 49
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang di Kabupaten Pasaman Barat
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 53 Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali, peninjauan tarif retribusi dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50/M-DAG/PER/ 10/2009, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-
DAG/PER/3/2010, Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016
KETENTUAN UMUM, STRUKTUR BESARNY A TARIF RETRIBUSI, KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Agustus 2022.
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Barat Nomor 48 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 48, BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2022 NOMOR
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Dan Rencana Kerja Pemerintah Nagari
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 89 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 ten tang Pedoman Pembangunan Desa serta Pasal 22 ayat (b) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan
Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020, Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2018
KETENTUAN UMUM, PERENCANAAN PEMBANGUNAN NAGARI, KETENTUAN PERALIHAN, KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Agustus 2022.
31 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Barat Nomor 47 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 47, BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2022 NOMOR
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penataan Wilayah Kejorongan
ABSTRAK:
bahwa untuk mewujudkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan di nagari dalam rangka merealisasikan kehidupan masyarakat nagari yang sejahtera, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola di wilayah kejorongan dan meningkatkan daya saing kejorongan perlu dilakukan melalui penataan wilayah kejorongan;
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2018
KETENTUAN UMUM, PENATAAN WILAYAH KEJORONGAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN WILAYAH KEJORONGAN, NAMA,BATAS DAN PEMBAGIAN WILAYAH JORONG, KETENTUAN PERALIHAN, KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Agustus 2022.
17 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
