Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2023

Menemukan 3 peraturan dalam 0,002 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Toraja utara Nomor 3 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DITERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN ANGGARAN 2024

Abstrak

APBD

Download file:

PERDA NOMOR 3 TAHUN 2023.pdf

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DITERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN ANGGARAN 2024

2023

Peraturan Daerah (Perda) NO. 3, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TORA.IA UTARA TAHU,N 2023 NOMOR 3 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTAJRA, PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR B. HK.O3. 1 7 1.23

Peraturan Daerah (Perda) tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DITERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN ANGGARAN 2024

ABSTRAK:

a. bahwa Anggaran Pendapatan dan. Belanja Daerah merupakan wujud Pengelolaan Keua.ngan Daerah yang ditetapkan setiap tahun dan dilil<sanakan secara transparan, akuntabel dan pastisipasrif; b. bahwa Peraturan Daerah tentang Anl3garan Pendapatan dan Belanja Daerah yang diaj ukan merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Be.Lanja Daerah, serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati bersama antara Pemerinterh Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; c. bahwa untuk melaksanakan kete:atuan pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Al4 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 104 ayat (1) peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019tentang pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah un.tuk memperoleh persetujuan bersama; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Dar:rah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2O24.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 28 Tahu:n 2008 tentang 2. Pembentukan Kabupaten Toraja tltara di Provinsi Sulawesi Selatan (l,embaran Negara Flepublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 1O1, Tambahan Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang 3. Pemerintahan Daerah (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneriia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Talrun 2O23 tenlang Penetapan Peraturan Pemerinbah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2O'.22 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lr:mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia l,lomor 6856); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 4. Pengelolaan Keuangan Daerah (k:mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia l{omor 6322); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2O2O 5. tentang Pedoman Teknis Pengelolaan l(euangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 1781);
Pasal 1 : Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: Pasal 2 : APBD Tahun 2O24 beqwmlah Rp 1.149.941.176.759,00 (satu triliun seratus empat puluh sembilan mil.iar sembilan ratus empat puluh satu juta seratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah) Pasal 3 : Pendapatan Daerah sebagaimana ctimaksud dalam Pasal 2 huruf a Pasal 4 : Belanja Daerah sebagaimana dimaksuLd dalam Pasal 2 huruf b Pasal 5 : Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c Pasal 6 : Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran melebihi yang belum tersedia ang€iaranya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang rlitetapkan dalam peraturan daerah ini. Pasal 7 : Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 PAsal 8 : Ketentuan mengenai penjabaran Anggaran Pendapatal dan Belanja Daerah diatur dengan Peraturan Bupati. Pasal 9 : Peraturan Daerah ini mulai berlak.u pada tanggal diundangkan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2023.
8

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Toraja utara Nomor 2 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN ANGGARAN 2023

Abstrak

APBD

Download file:

PERDA NOMOR 2 TAHUN 2023 PERUBAHAN APBD 2023.pdf

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN ANGGARAN 2023

2023

Peraturan Daerah (Perda) NO. 2, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2023 NOMOR 2 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA PROVINS! SULAWESI SELATAN NOMOR B.HK.02.092.23

Peraturan Daerah (Perda) tentang PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN ANGGARAN 2023

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 317 ayat ( 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama; b. bahwa dalam rangka penyesuaian perkembangan Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai keadaan yang menyebabkan adanya pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, sehingga menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya digunakan untuk pembiayaan dalam Tahun Anggaran berjalan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2023.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 41, Indonesia Nomor 1781); 6. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 121); 7. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 8 Tahun 2022 ten tang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Torja Utara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2022 Nomor 8).
PASAL 1 : Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara. 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tu gas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal I : Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2022 Nomor 8) Pasal 2 : PerubahanTahun APBD Kabupaten Toraja UtaraAnggaran 2023 berjumlah Pasal 3 : Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rpl.112.587.651.704,00 (satu triliun seratus dua belas miliar lima ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus empat ribu rupiah) Pasal 4 : Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rpl.112.587.651.704,00 (satu triliun seratus dua belas miliar lima ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus empat ribu rupiah) Pasal 5 : Anggaran Perubahan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp26.906.787.079,00 (dua puluh enam miliar sembilan ratus enam juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh puluh sembilan rupiah) Pasal 5A : Anggaran Perubahan Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a direncanakan sebesar Rp26.906.787.079,00 (dua puluh enam miliar sembilan ratus enam juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh puluh sembilan rupiah) Pasal 5B : Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023. Pasal 6 : Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Pasal 7 : Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD. Pasal II : Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Oktober 2023.
13

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Toraja utara Nomor 1 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN ANGGARAN 2022

Abstrak

APBD

Download file:

PERDA NOMOR 1 TAHUN 2023.pdf

PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN ANGGARAN 2022

2023

Peraturan Daerah (Perda) NO. 1, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2023 NOMOR 1 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA B.HK.01.055.23

Peraturan Daerah (Perda) tentang PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN ANGGARAN 2022

ABSTRAK:

a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pengelolaan dan penggunaan Anggaran Pendapatan pemerintahan yang baik ( Good Governance) melalui pengelolaan dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Belanja Daerah (APBD), perlu dibuat pertanggungiawaban keuangan alas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara ?ahun Anrggaran 2022; b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32O ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ot4 pertanggungjawaban keuangan atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2022; b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah, Bupati tentang Pemerintahan Deterah, Bupati menyampaikan Peraturan traerah tentang menyampaikan Peraturan Daerah ten tang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerahr (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Sadan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir; (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir; c bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah harus dipertanggungjawabkan pelaksanaannya dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuan;gan daerah yang memberikan informasi yang jelas, terukur dan akuntabel terhadap tata kelola kerrangan daerah; bahwa berdasarkan pertimbang;an sebagaimana d dimaksud dalam huruf a, huru1. b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksan.aan Anggaran c. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah harus dipertanggungjawabkan pelaksanaannya dalam rangka mewujudkan transparansi dan akurrtabilrtas perrgelolaan keuangan daera:h 'yang memberikan informasi yang jelas, terukur dan akuntabel terhadap tata kelola keuangan daerah; d. bahwa berdasarkan _pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Daerah Toraja Utara Tahun Anggaran 2022. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indor:Lesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beber:apa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor Z Tatrun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan perpajakan (Lembaran Negara Republik Indo:nesia Tah:un 2O2l Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736); 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Ha:rmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736); 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 66, Tambahan Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 200g tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di provinsi 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabu_paten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4g74); Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir derrgan Undang-$nd6ng Nomor I Tahtn 2O22 tentang Hubungan Keuangan A:ntara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2:"022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia dengan Urrdang-Undarrg Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); Nomor 6757); 6. Undang-Undang Nomor I Tahun 2022 tenlang Hubungan Keuangan Arrtara Fem,erintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Arrtara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonr:sia Nomor 6757); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintatr (Lembaran Negara Republik Indonesia Talrun 2OO6 Nomor 25, Tamibahan Lemtaran 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahtrn 2006 Nornor 25, Tarrrbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 4614); Negara Republik Indonesia Nomor 46 14) ; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 ten tang tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Pembinaan dan Pengawasan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor'6041); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 1O. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2O19 tentang Laporan dan Evaluasi Ferryelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor-&04t); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323); Indonesia Tahun 2OL9 Nomor' 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indon,esia Nomor 6323); 11. Peraturan Menteri . Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik lndonesia Tahun 2013 Nomor 1425) sebagaiman.a telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasilikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Serbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Serita Negara Republik lndonesia Tahun 2013 Nornor 1425) sebagaiman.a 1:elah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 ten tang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Keuangan Daerah (Berita Negara Republik (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); Indonesia Tahun 2019 Nomor 144'7); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1l Tahun 2Ol7 i.errtarlg Fedoman Evertuasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 20 l 71:en1:ang Pedornan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah ten tang tentang Penjabaran pertanggungiawaban Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Serita Negara Republik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2017 'Nornor 450); Tahun 2017 Nomor 45O); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Z7 Tahun 2O2O tentang Pedoman Tr:knis pengelolaan 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Keuangan Daerah (Berita lrlegara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178 1); (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4 Tahrun 2O2l tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021 Nomor 4); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor g Tahun 2O2I tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 14. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021 Nomor 4); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2022 Anggaran 2022 (Lembaral Daerah Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021 Nomor g), sebagaimana telah diubah dengan peraturan t)aerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran Toraja Utara Tahun 2021 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2A2l Nomor 3); 16. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 78 Tahun 2A2L tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Torraja Utara Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2O2l Nomor 78) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupa.ti Toraja Utara Nomor 2L Tahun 2022 tent;ang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatern dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran Tahun 2021 Nomor 3); 16. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 78 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021 Nomor 78) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupa.ti Toraja Utara Nomor 21 Tahun 2022 tent:ang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021 Nomor 21).
Pasal I : Dalam Peraturan Daerah ini yang d.imaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara. Pasal 2 : Pertanggungiawaban pelaksanaan AI'BD Tahun Anggaran 2022 Pasal 7 : Laporan operasional sebagaimana dimaksr.rd dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2022 Pasal 8 : aporan saldo akhir sebagaimana dimaksu.d r{alam pasal 2 Laporan saldo akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2022 Pasal 9 : Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2022 Pasal 10 : atatan atas laporan keuangan sebagaimrena dimalsud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2022 memuat informasi baik secara kualitatif maupun secara kuantitatifatas pos pos laporan keuangan. Pasal 11 : pertanggung jawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tercant.um dalam Lampiran dan merupakan bagain yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini PAsal 12: ampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Pasal 2 ayat (2) Pasal 13 : Ketentuan lebih lanjut mengprnai penjabaran Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran pertanggungiawaban APBD Tahun Angaran 2022 sebagai rincian pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 diatur dengan Peraturan Bupati PAsal 14 : Peraturan Daerah ini mulai berlalu pada tanggal diundangkan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2023.
12

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2023

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT