Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sambas Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
Bahwa untuk menindaklanjuti evaluasi atas beberapa aspek yang diatur di dalam Peraturan bupati nomor 58 tahun 2016, perlu dilakukan perubahan atas ketentuan yang diatur didalamnya;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959; UU No.6 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.43 Tahun 2014, PP No.60 Tahun 2014, Perpres No.97 Tahun 2016, Permendagri No.113 Tahun 2014, PMK No.50/PMK.07/2017, Perda no.1 Tahun 2009, perbup No.58 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang perubahan pasal 8, pasal 11, pasal 12, Pasal 13 Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2016;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Oktober 2017.
Peraturan Bupati ini memiliki 7 halaman;
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sambas Nomor 36 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pinjam Pakai Barang Milik Daerah
ABSTRAK:
Bahwa barang milik daerah yang tidak dipergunakan dalam menunjang penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah perlu dioptimalkan melalui pemanfaatan yang dilakukan secara transparan, kompetisi dan akuntabel sehingga memeberikan manfaat bagi pemerintah daerah dan masyarakat;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959; UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, Uu No.33 Tahun 2004, UU No.23 Tahun 2014, PP no.27 Tahun 2014, Permendagri No.19 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Subjek Pinjam Pakai; Objek Pinjam pakai; Syarat pinjam Pakai; Jangka Waktu Pinjam Pakai; Perubahan bentuk Barang Milik Daerah; Perjanjian pinjam Pakai; Tata cara Pelaksanaan Pinjam Pakai Barang Milik Daerah pada Pengelola Barang; Tata Cara Pelaksanaan pinjam pakai Barang Milik Daerah Pada pengguna Barang; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Oktober 2017.
Peraturan Bupati ini memiliki 14 halaman dan 12 halaman lampiran;
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sambas Nomor 35 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap, Serta Sopir Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
Bahwa pembiayaan perjalanan dinas harus sesuai dengan kebutuhan nyata dan memenuhi kaidah pengelolaan keuangan daerah;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959; UU No.5 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, permendagri No.13 Tahun 2005, keputusan menteri keuangan Nomor 49/PMK.02/2017, Perda No.4 Tahun 2008;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Ketentuan Perjalanan Dinas; Biaya Perjalanan Dinas; Pelaksanaan Dalam Penandatangan SPT dan SPPD; Pertangungjawaban pelaksanaan Perjalanan Dinas; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2018.
Pencabutan Perbup No.56 Tahun 2016 dan Perbup No.14 Tahun 2017
Peraturan Bupati ini memiliki 16 halaman dan 6 halaman lampiran;
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sambas Nomor 34 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Public Safety Center 119 Sambas Emergency Services
ABSTRAK:
Bahwa untuk menindaklanjuti pasal 28 huruf b Peraturan bupati Sambas Nomor 33 Tahun 2017 tentang Sistem Penanggulangan gawat Darurat terpadu kabupaten Sambas perlu menetapkan Peraturan bupati Sambas tentang Pembentukan Public safety center 119 Sambas Emergency Services;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959; UU No.29 Tahun 2004, UU No.24 Tahun 2007, UU No.36 Tahun 2009, UU No.44 Tahun 2009, Perda No.4 Tahun 2016, Perbup No.37 Tahun 2016, Perbup No.33 Tahun 2017;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Pelaksanaan; Pembiayaan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Oktober 2017.
Peraturan Bupati ini memiliki 4 halaman dan 1 halaman lampiran;
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sambas Nomor 33 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu Kabupaten Sambas
ABSTRAK:
Bahwa peningkatan jumlah korban/pasien yang meninggal dan mengalami kecacatan pada kejadian gawat darurat merupakan dampak dari penanganan korban/pasien gawat darurat yang kurang optimal;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959; UU No.29 Tahun 2004, UU No.24 Tahun 2007, UU No.36 Tahun 2009, UU No.44 Tahun 2009, Perda No.4 Tahun 2016, Perbup No.37 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Penyelenggaraan; Tugas dan Tanggung Jawab; Pembiayaan; Pelaporan; Pembinaan dan pengawasan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Oktober 2017.
Peraturan Bupati ini memiliki 9 halaman dan 1 halaman lampiran;
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sambas Nomor 32 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penurunan Stunting
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan nasional Percepatan Perbaikan gizi;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959; UU No.36 Tahun 2009, UU No.18 Tahun 2012, UU No.23 Tahun 2014, Permenkes No.33 Tahun 2012, Permenkes No.26 Tahun 2013, Permenkes No.75 Tahun 2013;
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Azas, Tujuan dan Maksud; Pilar Penurunan Stunting; Ruang Lingkup; Pendekatan; Edukasi, pelatihan dan Penyuluhan gizi; Penelitian dan Pengembangan; Pelimpahan Wewenang dan Tanggung Jawab; Penajaman Sasaran Wilayah Penurunan Stunting; Peran Serta Masyarakat; pencatatan Dan Pelaporan; Penghargaan; Pendanaan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Oktober 2017.
Peraturan Bupati ini memiliki 12 halaman;
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sambas Nomor 30 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sambas Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sambas Tahun 2017
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) telah ditetapkan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah kabupaten Sambas Tahun 2017 berdasarkan Peraturan Bupati Sambas Nomor 14 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sambas Nomor 28 Tahun 2016;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959; UU No.17 Tahun 2003, UU No.25 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.17 Tahun 2007, UU No.26 Tahun 2007, UU No.23 Tahun 2014, PP No.39 Tahun 2007, Permendagri No.54 Tahun 2010, Perda No.8 Tahun 2016, Perbup no.14 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Perubahan Pasal 1, Pasal 2, pasal 3 Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2016;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2017.
Peraturan Bupati ini memiliki 6 halaman;
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sambas Nomor 29 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tunjangan Transportasi Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas, perlu diberikan Tunjangan Transportasi kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959; UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, permendagri No.13 Tahun 2006, Permendagri No.62 Tahun 2017, Perda No.4 Tahun 2008, Perda No.4 Tahun 2017;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang ketentuan Umum; Pemberian Tunjangan Transportasi; Besaran Tunjangan Transportasi; Ketentuan penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2017.
Peraturan Bupati ini memiliki 5 halaman;
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sambas Nomor 28 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan menteri dalam negeri nomor 62 tahun 2017 tentang pengelompokan kemampuan keuangan daerah serta pelaksanaan dan pertanggungjawaban dana operasional, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959; UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, permendagri No.13 Tahun 2006, Permendagri No.62 Tahun 2017, Perda No.4 Tahun 2008, Perda No.4 Tahun 2017;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang ketentuan Umum; Pemberian Dana Operasional Pimpinan DPRD; Besaran Dana Operasional Pimpinan DPRD; Pelaksanaan dan pertanggungjawaban Dana Operasional Pimpinan DPRD; ketentuan lain-lain ; Ketentuan penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2017.
Peraturan Bupati ini memiliki 7 halaman;
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sambas Nomor 27 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tunjangan Komunikasi Intensif Bagi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas, perlu memeberikan tunjangan komunikasi intensif kepada pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan rakyat Daerah kabupaten Sambas;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959; UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, permendagri No.13 Tahun 2006, Permendagri No.62 Tahun 2017, Perda No.4 Tahun 2008, Perda No.4 Tahun 2017;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang ketentuan Umum; Pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif; Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif; Ketentuan penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2017.
Peraturan Bupati ini memiliki 5 halaman;
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
