Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2018.
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) Permendagri No.18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017, dijelaskan RKPD Tahun 2017 ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota.
dasar hukum: UU No.25 Tahun 2004; UU No.26 Tahun 2004l; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.74 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007; PP No.8 Tahun 2008; Permendagri No.54 Tahun 2010; Permendagri No.18 Tahun 2016; Permendagri No.32 Tahun 2017; Perda No.4 Tahun 2012; Perda No.1 Tahun 2014; Perda No.12 Tahun 2016; Keputusan Gubernur Sulawesi Barat No.15 Tahun 2017.
dalam Peraturan Gubernur ini diatur mengenai RKPD Tahun 2018.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Mei 2017.
4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Polewali Mandar No. 14 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK HASIL PEMILIHAN UMUM TINGKAT KABUPATEN POLEWALI MANDAR.
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan PP No.83 Tahun 2012 tentang Perubahan atas PP No.5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, dan Permendagri No.77 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.6 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan tertib administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai politik dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
dasar hukum: UU No.17 Tahun 2003; UU No.15 Tahun 2004; UU No.26 Tahun 2004; UU No.2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UUU No.2 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No.2 Tahun 2015; PP No.58 Tahun 2005; PP No.74 Tahun 2005; PP No.5 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan PP No.83 Tahun 2012; Permendagri No.13 Tahun 2006; Permendagri No.77 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.6 Tahun 2017; Perda No.1 Tahun 2008; Perda No.2 Tahun 2010; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar No.29/KPTS/KPU-Kab.033.4334/V/2015.
dalam Peraturan Bupati ini diatur mengenai jumlah bantuan keuangan, tata cara pengajuan dan penyaluran bantuan keuangan, dan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 April 2017.
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Polewali Mandar Nomor 13 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar
ABSTRAK:
menindaklanjuti ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu membentuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
UU No 14 Tahun 2008; UU No 25 Tahun 2009; UU No 26 Tahun 2004; UU No 23 Tahun 2014; PP No 61 Tahun 2010
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 April 2017.
Perbup No 19 Tahun 2015
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Polewali Mandar No. 12 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penilaian Resiko Pada Perangkat Daerah
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) PP No.60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penilaian Resiko Pada Perangkat Daerah.
dasar hukum: Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No.28 Tahun 1999; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.60 Tahun 2008; PP No.74 Tahun 2005.
dalam Peraturan Bupati ini diatur mengenai penilaian resiko, dokumen penilaian resiko, Pengawasan dan pembinaan pelaksanaan pengendalian risiko.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 April 2017.
8 halaman, Lampiran 1 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Polewali Mandar No. 11 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
untuk memenuhi ketentuan Pergub Sulawesi Barat No.7 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus dari Provinsi Kepada Kabupaten Tahun Anggaran 2017, maka dipandang perlu untuk merubah Perbup Polewali Mandar No.63 Tahun 2016 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2017 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017.
dasar hukum: UU No.12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No.12 Tahun 1994; UU No.21 Tahun 1997 sebagaimana diubah dengan UU No.20 Tahun 2000; UU No.28 Tahun 1999; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2004; UU No.26 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UUNo.28 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.20 Tahun 2001; PP No.23 Tahun 2005; PP No.24 Tahun 2005; PP No.37 Tahun 2005; PP No.54 Tahun 2005; PP No.55 Tahun 2005; PP No.56 Tahun 2005; PP No.58 Tahun 2005; PP No.65 Tahun 2005; PP No.74 Tahun 2005; PP No.8 Tahun 2006; PP No.38 Tahun 2007; PP No.41 Tahun 2007; PP No.2 Tahun 2012; Perpres No.60 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No.21 Tahun 2011; Permendagri No.32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.39 Tahun 2012; Permendagri No.31 Tahun 2016; Perda No.1 Tahun 2008; Perda No.12 Tahun 2016; Perda No.13 Tahun 2016.
dalam Peraturan Bupati ini diatur mengenai rincian APBD Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2017 .
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Maret 2017.
9 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Polewali Mandar No. 10 Tahun 2017
PERBUP Kab. Polewali Mandar No. 31 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Mengubah Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Polewali Mandar
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemberian dan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
ABSTRAK:
sehubungan dengan terjadinya perubahan bentuk dan nomenklatur terhadap beberapa Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar, maka perlu dilakukan penganturan kembali tentang tata cara pemberian dan pembayaran insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
dasar hukum: UU No.29 Tahun 1959; UU No.26 Tahun 2004; UU No.28 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.74 tahun 2005; PP No.69 Tahun 2010; Perda No.12 Tahun 2016
dalam Peraturan Bupati ini diatur mengenai pemberian dan penerima insentif, besaran insentif, serta penganggaran pelaksanaan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaannya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Februari 2017.
8 halaman, Penjelasan 3 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Polewali Mandar No. 9 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Teknis Perhitungan dan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur Pasal 10 ayat (4) Perda No.2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Perda No.18 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Perhitungan dan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
dasar hukum: UU No.26 Tahun 2004; UU No.28 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.30 Tahun 2014; PP No.52 Tahun 2000; PP No.74 Tahun 2005; Perda No.2 Tahun 2016.
dalam Peraturan Bupati ini diatur mengenai teknis perhitungan dan tarif retribusi dan besaran tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Februari 2017.
mencabut berlakunya Peraturan Bupati No.38 Tahun 2015.
5 halaman, Lampiran 3 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Polewali Mandar No. 8 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2017
ABSTRAK:
sehubungan telah dibentuknya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar dengan Perda No.12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar, maka diperlukan pelimpahan kewenangan penandatanganan perizinan dan non perizinan dari Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar.
dasar hukum: UU No.26 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2007; UU No.14 Tahun 2008; UU No.25 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.30 Tahun 2014; PP No.74 Tahun 2005; Perpres No.97 Tahun 2014; Perda No.12 Tahun 2016; Perbup No.43 Tahun 2016.
dalam Peraturan Bupati diatur mengenai Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan, tim teknis dan pertimbangan teknis, serta pengawasan dan pengendalian terhadap izin yang telah diterbitkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Februari 2017.
mencabut berlakunya Peraturan Bupati No.8 Tahun 2016.
6 halaman, Lampiran 3 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Polewali Mandar No. 7 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar
ABSTRAK:
dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran reformasi birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, perlu dilaksanakan evaluasi terhadap 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi pada tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah.
dasar hukum: UU No.26 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.30 Tahun 2014; PP No.74 Tahun 2005; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.7 Tahun 2010; Perpres No.81 Tahun 2010; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.35 Tahun 2012; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.15 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.66 Tahun 2012; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.14 Tahun 2014; Perbup No.26 Tahun 2013; Perda No.13 Tahun 2016.
dalam Peraturan Bupati ini diatur mengenai pelaksanaan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Februari 2017.
5 halaman, Lampiran 5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Polewali Mandar No. 6 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2017;
ABSTRAK:
dalam rangka meningkatkan disiplin, kinerja dan kesejahteraan PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, perlu diberikan Tambahan Penghasilan PNS.
dasar hukum: UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.26 Tahun 2004; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.58 Tahun 2005; PP No.74 Tahun 2005; PP No.53 Tahun 2010; PP No.46 Tahun 2011; PP No.18 Tahun 2016; Permendagri No.13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No.21 Tahun 2011; Permendagri No.31 Tahun 2015; Peraturan Menteri Keuangan No.33/PMK.02/2016; Perda No.1 Tahun 2008; Perda No.12 Tahun 2016.
dalam Peraturan Gubernur ini diatur mengenai pemberian tambahan penghasilan PNS yang terdiri dari TPP Beban Kerja; TPP Kondisi Kerja; TPP Tempat Tugas; TPP Kelangkaan Profesi; TPP Prestasi Kerja; dan Uang Makan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Januari 2017.
mencabut berlakunya Peraturan Bupati No.45 Tahun 2015.
11 halaman, Lampiran 6 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
