Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa pendapatan dan belanja desa harus dikelola secara berdayaguna
dan berhasilguna untuk membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan,
dan kemasyarakatan;
b. bahwa agar dalam pengelolaan keuangan desa dapat lebih terarah,
terkendali, efisien, dan efektif dipandang perlu diberikan pedoman
pengelolaannya;
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 jo
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 16 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 22 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008;
Materi Pokok: Azas Pengelolaan Keuangan Desa; Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa; Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; Tata Cara Penyusunan Rancangan APBDesa; Pelaksanaan APBDesa; Perubahan APBDesa; Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa; Dalam Hal Bendahara Desa Berhalangan; Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa; Pengelolaan Alokasi Dana Desa; Pengendalian, Pengawasan, dan Pembinaan;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 10 November 2008.
Mencabut Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 06 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Gunungkikdul
Jumlah Halaman : 20 HLM; Lampiran: 49 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunungkidul No. 23 Tahun 2008
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa Kekayaan Desa perlu dilindungi, dilestarikan, dan dimanfaatkan
untuk kepentingan penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan, dan
pelayanan masyarakat desa;
b. bahwa agar pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan desa sebagaimana
dimaksud huruf a dapat berjalan tertib, berdayaguna, dan berhasilguna
dipandang perlu diberikan pedoman dalam pelaksanaannya;
Dasar Hukum Perraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007; Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun
1985 jo. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2001; Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 16 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 22 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008;
Materi Pokok: Jenis Kekayaan Desa; Pengelolaan dan Pemanfaatan Kekayaan Desa; Pelaporan; Pembinaan dan Pengawasan;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 10 November 2008.
Mencabut Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa
Jumlah Halaman : 17 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunungkidul No. 22 Tahun 2008
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 22, BD.2008/NO.15 SERI E
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Penyusunan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa pedoman pembentukan Badan Usaha Milik Desa telah diatur
dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2008;
b. bahwa agar pembentukan Badan Usaha Milik Desa sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dapat berjalan tertib, berdayaguna, dan
berhasilguna perlu memberikan Pedoman pelaksanaannya;
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 22 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2008;
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 21, BD.2008/NO.03 SERI C
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Jasa Pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan pada masyarakat
di Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari perlu didukung dengan peningkatan
kinerja sumber daya manusia;
b. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan kinerja sumber daya manusia
sebagaimana dimaksud huruf a adalah dengan memberikan jasa pelayanan;
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun
2000; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 dan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 582/Menkes/Sie/VI/97; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008;
Materi Pokok: Jasa Pelayanan Kesehatan;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 10 November 2008.
Jumlah Halaman: 4 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunungkidul No. 20 Tahun 2008
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pendelegasian Penandatanganan Dokumen Lelang Izin Pengusahaan Kepada Sekretaris Daerah
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa pedoman tata naskah dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Gunungkidul telah diatur dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 45
Tahun 2006;
b. bahwa demi kelancaran pelaksanaan Lelang Izin Pengusahaan perlu
mendelegasikan penandatanganan dokumen Lelang Izin Pengusahaan kepada
Sekretaris Daerah;
Dasar Hukum Peraturan ini: Undang – Undang Nomor 15 Tahun 1950 a jo.
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang
Nomor 12 Tahun 2008; Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 45 Tahun 2006;
Materi Pokok: Pendelegasian Penandatanganan;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Oktober 2008.
Jumlah Halaman : 2 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunungkidul No. 17 Tahun 2008
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 17, BD.2008/NO.11 SERI E
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa dalam rangka tertib penyusunan produk hukum daerah di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul perlu dilakukan
penyeragaman prosedur pembuatannya;
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005
dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008;
Materi Pokok: Produk Hukum Daerah; Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah; Penomoran, Autentifikasi, dan Pendokumentasian Produk Hukum Daerah; Pembiayaan;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Oktober 2008.
Jumlah Halaman : 4 HLM; Lampiran : 12 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunungkidul No. 7 Tahun 2008
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 7, BD.2008/NO.05 SERI E
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Rencana Aksi Daerah Hak Asasi Manusia Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 – 2013
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa guna menjamin peningkatan penghormatan, pemajuan, pemenuhan,
dan perlindungan Hak Asasi Manusia dipandang perlu disusun Rencana Aksi
Daerah Hak Asasi Manusia;
Dasar Hukum Peraturan ini: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 dan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004; Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008;
Materi Pokok: Rencana Aksi Daerah Hak Asasi Manusia Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 – 2013
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 07 April 2008.
Jumlah Halaman : 2 HLM; Lampiran : 13 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunungkidul No. 4 Tahun 2008
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 4, BD.2008/NO.03 SERI E
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan Serta Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kepada Desa
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa untuk meningkatkan kemampuan keuangan pemerintahan desa perlu
dukungan dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, Pajak Bumi dan
Bangunan serta Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi kepada Desa;
b. bahwa agar dalam pengelolaan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi tersebut
huruf a dapat terarah dan terukur perlu disusun pedoman pelaksanaan;
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 21 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 16 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 22 Tahun 2006;
Materi Pokok: Maksud dan Tujuan; Prinsip-Prinsip Pengelolaan; Jenis Bagi Hasil dan Penentuan Besarnya Bagi Hasil Pajak dan Retribusi daerah, Pajak Bumi dan Bangunan serta Pajak dan Retribusi daerah Provinsi Kepada Desa; Tata Cara Penyaluran dan Pencairan; Pertanggungjawaban; Pembinaan dan Pengawasan;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Maret 2008.
Jumlah Halaman: 9 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunungkidul No. 1 Tahun 2008
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Badan Narkotika Kabupaten Gunungkidul
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa penyalahgunaan narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan
adiktif lainnya semakin meningkat sehingga membutuhkan penanganan
yang lebih komprehensif dan organisasi secara proporsional;
b. bahwa Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 122/KPTS/2004 tentang
Badan Narkotika Kabupaten Gunungkidul dipandang sudah tidak sesuai
sehingga perlu disempurnakan;
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 a jo.
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1996; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2005; Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 21 Tahun 2000;
Materi Pokok: Pembentukan; Kedudukan, Tugas, dan Fungsi; Organisasi dan Tata Kerja; Tata Kerja;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Januari 2008.
Jumlah Halaman : 7 HLM; Lampiran: 1 halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2007
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 18, BD 2007/13 SERI E
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pelaksanaan Administrasi Desa
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan ketertiban dan keseragaman dalam pencatatan
data dan informasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa perlu diberikan
pedoman pelaksanaannya;
b. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Administrasi
Desa ;
Dasar Hukum:1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 16 Tahun 2006;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2006 ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2006;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 19 Tahun 2006 ;
Materi Pokok: Ketentuan Umum, Pelaksanaan Administrasi Desa, Jenis Dan Bentuk Administrasi Desa, Pembinaan Dan Pengawasan, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Agustus 2007.
Peraturan Yang Dicabut: Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor
256/KPTS/2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa di Kabupaten
Gunungkidul
Jumlah Halaman: 5 HLM, Lampiran: 54 HLM
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
