PERBUP Kab. Hulu Sungai Utara No. 40 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 38 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupatenhulu Sungai Utara
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara
ABSTRAK:
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar
Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual, Pasal 4
ayat (5) menyatakan bahwa Kepala Daerah
menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dengan
berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan. Penerapan standar akuntansi pemerintahan
berbasis akrual sebagaimana diatur dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 harus segera
diterapkan namun memerlukan masa transisi.
Dasar Hukum: UU Nomor 27 Tahun 1959; UU Nomor 28 Tahun 1999 ; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 54 Tahun 2005; PP Nomor 55 tahun 2005; PP Nomor 57 Tahun 2005; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 8 Tahun 2006; PP Nomor 71 Tahun 2010; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006; Permendagri Nomor 32 Tahun 2011; Permendagri Nomor 64 Tahun
2013; Permendagri Nomor 73 Tahun 2015; Permendagri Nomor 80 Tahun
2015; Kepmenkeu Nomor: 59/KMK.6/
2013; Perda HSU Nomor 8 Tahun 2012.
Peraturan ini mengatur tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah
Kabupaten Hulu Sungai Utara, dengan sistematika: Ketentuan Umum; Kebijakan Akuntansi; Pelaporan Keuangan; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Oktober 2017.
Peraturan ini mencabut Peraturan Bupati Nomor 74
Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai
Utara.
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 37 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan
Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2017
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2017, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2017.
Dasar Hukum: UU Nomor 27 Tahun 1959; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 109 Tahun 2000; PP Nomor 23 Tahun 2005; PP Nomor 55 Tahun 2005; PP Nomor 56 Tahun 2005; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 65 Tahun 2005; PP Nomor 8 Tahun 2006; PP Nomor 3 Tahun 2007; PP Nomor 71 Tahun 2010; PP Nomor 30 Tahun 2011; PP Nomor 2 Tahun 2012; PP Nomor 12 Tahun 2017; PP Nomor 18 Tahun 2017; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006; Permendagri Nomor 32 Tahun 2011; Permendagri Nomor 31 Tahun 2016; Perda HSU Nomor 8 Tahun 2012; Perda HSU Nomor 15 Tahun 2016; Perbup HSU Nomor 77 Tahun 2016.
Peraturan Bupati
tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2017, yaitu Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 semula
berjumlah Rp. 992.742.189.156,00 bertambah sebesar Rp. 320.279.312.044,00
sehingga menjadi Rp. 1.313.021.501.200,00.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 September 2017.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 36 Tahun 2017
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, BD.2017/No.37
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Insentif/Tunjangan Pengelolaan Barang Milik Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara
ABSTRAK:
Pengurus Barang Pengguna, Pembantu
Pengurus Barang Pengguna serta Pengurus Barang
Pembantu mempunyai kewenangan dan tanggung
jawab yang sangat besar dalam pengelolaan barang
milik daerah, perlu untuk diberikan insentif/
tunjangan sesuai dengan kewenangan dan tanggung
jawab yang diembannya.
Berdasarkan Pasal 100 ayat (4) Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah,
menyebutkan; “Pemberian insentif dan/atau
tunjangan kepada Pejabat atau pegawai yang
melaksanakan pengelolaan Barang Milik Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
diatur dengan Peraturan Kepala Daerah sesuai
dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam
Negeri”.
Dasar Hukum: UU Nomor 27 Tahun 1959; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 27 Tahun 2014; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006; Permendagri Nomor 19 Tahun
2016; Perda HSU Nomor 12 Tahun 2016.
Peraturan ini memuat tentang Standar Insentif/Tunjangan Pengelolaan BMD di Lingkungan Pemkab HSU, yang mengacu kepada saldo akhir audit tahun sebelumnya atau
saldo awal tahun berkenaan yang tercantum pada neraca SKPD, dan besarannya sebagaimana tercantum dalam
lampiran Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2017.
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 35 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Permohonan, Penyusunan dan Pengarsipan Naskah Pidato Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Utara
ABSTRAK:
Untuk membentuk/menyusun naskah
pidato Bupati dan Wakil Bupati yang baik dan
berkualitas, serta demi terwujudnya efektivitas
dan efisiensi dalam penyusunannya, perlu
didukung dengan kelancaran dan tertibnya proses
permohonan, penyusunan dan pengarsipan.
Agar proses tersebut berjalan lancar, perlu
membentuk Standar Operasional Prosedur
Permohonan, Penyusunan dan Pengarsipan
Naskah Pidato Bupati dan Wakil Bupati Hulu
Sungai Utara pada Bagian Tata Usaha Pimpinan
dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu
Sungai Utara.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun
2009; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun
2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun
2011; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 35 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara
Nomor 12 Tahun 2016; Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara
Nomor 35 Tahun 2016.
Peraturan ini memuat tentang SOP Penyusunan dan Pengarsipan Naskah Pidato Bupati dan Wabup HSU. Latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, ruang lingkup serta
kerangka prosedur Standar Operasional Prosedur tercantum dalam lampiran I dan Diagram alur SOP dalam Lampiran II Peraturan ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 September 2017.
8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 34 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Parkir
ABSTRAK:
Guna menindaklanjuti ketentuan Pasal 26 ayat (1)
Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor
48 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir, maka perlu
mengatur tentang tata cara pemungutan pajak parkir.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 136 tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor
48 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor
12 Tahun 2016; Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 59 Tahun
2016.
Peraturan ini memuat tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak
Parkir, dengan sistematika: Ketentuan Umum; Pendaftaran, Pendataan Wajib Pajak dan Masa Pajak; Penetapan, Pembayaran, Pelaporan dan Ketetapan Pajak; Penagihan Pajak; Pembukuan dan Pemeriksaan; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Agustus 2017.
10 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 33 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hiburan
ABSTRAK:
Guna menindaklanjuti ketentuan Pasal 26 ayat (1)
Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 27
Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan, maka perlu mengatur
tentang tata cara pemungutan pajak hiburan.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 136 tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 27
Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12
Tahun 2016; Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 59 Tahun 2016.
Peraturan ini memuat tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hiburan, dengan sistematika: Ketentuan Umum; Pendaftaran, Pendataan Wajib Pajak dan Masa Pajak; Penetapan, Pembayaran, Pembayaran, Pelaporan dan Ketetapan Pajak; Penagihan Piutang Pajak; Pembukuan dan Pemeriksaan; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Agustus 2017.
11 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 31 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran
ABSTRAK:
Guna menindaklanjuti ketentuan Pasal 26 ayat (1)
Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 15
Tahun 2011 tentang Pajak Restoran, maka perlu mengatur
tentang tata cara pemungutan pajak Restoran.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 136 tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 15
Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016; Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 59 Tahun 2016.
Peraturan ini memuat tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran, dengan sistematika: Ketentuan Umum; Pendaftaran, Pendataan Wajib Pajak dan Masa Pajak; Penetapan, Pembayaran, Pelaporan dan Ketetapan Pajak; Penagihan Pajak; Pembukuan dan Pemeriksaan; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Agustus 2017.
10 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 30 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016
ABSTRAK:
Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 11
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, diperlukan
pengaturan lebih lanjut mengenai Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun
anggaran 2016
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 8
Tahun 2012 ; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 14
Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 14
Tahun 2015.
Peraturan ini memuat Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2016, dengan Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Agustus 2017.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 29 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara
ABSTRAK:
Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance)
yang bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan serta wewenang, pemerintah telah mewajibkan kepada para pejabat penyelenggara Negara termasuk di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu
Sungai Utara untuk melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 31
Tahun 1999; Undang-Undang Nomor
30 Tahun
2002; Undang-Undang
Nomor 5 Tahun
2014; Undang-Undang Nomor
23 Tahun
2014; Peraturan
Pemerintah
Nomor 53
Tahun 2010; Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Komisi
Pemberantasan Korupsi Nomor
07 Tahun 2016; Peraturan Kepala
Badan
Kepegawaian Negara
Nomor 21
Tahun 2010; Peraturan
Menteri Dalam
Negeri Nomor
80 Tahun 2015; Peraturan
Bupati
Hulu Sungai Utara
Nomor 60 Tahun
2015.
Peraturan ini mengatur tentang LHKPN di Lingkungan Pemkab HSU, dengan sistematika: Ketentuan Umum; Penyampaian LHKPN; Tim Koordinator Pelaksana Pendaftaran dan Pengisian LHKPN; Pengawasan; Sanksi; Tata Cara Penjatuhan Sanksi; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Agustus 2017.
Peraturan ini mencabut Peraturan
Bupati Hulu
Sungai
Utara
Nomor 10
Tahun 2016
tentang
Kewajiban
Penyampaian Laporan
Harta
Kekayaan
Bagi
Penyelenggara
Negara di
lingkungan
Pemerintah
Kabupaten Hulu
Sungai Utara.
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 28 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemberian dan Pembagian Insentif Atas Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan motivasi kerja dalam pencapaian target penerimaan Daerah melalui
pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
maka kepada para pihak yang terlibat dalam
pemungutan perlu diberikan insentif pemungutan.
Menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 6
ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 69
Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan
Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah, perlu diatur kembali besaran yang
akan diterima pihak-pihak yang berperan dalam
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara
Nomor 12 Tahun 2016; Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 59 Tahun 2016.
Peraturan ini mengatur tentang Tata Cara Pemberian dan Pembagian Insentif
atas Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah, dengan sistematika: Ketentuan Umum; Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah; Pengangguran, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2017.
Peraturan ini mencabut Peraturan Bupati Hulu
Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian dan
Pembagian Insentif atas Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
8 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
