Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023-2026
ABSTRAK:
bahwa perencanaan pembangunan daerah merupakan
satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan
nasional yang disusun dalam jangka panjang, jangka
menengah dan jangka pendek sebagai arah dan prioritas
pembangunan secara menyeluruh yang akan dilakukan
secara bertahap untuk mewujudkan masyarakat adil dan
makmur sebagaimana diamanatkan oleh UndangUndang Dasar NegaraRepublikIndonesia Tahun 1945; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal260 ayat 1 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, bahwa daerah sesuai dengan kewenangannya
menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu
kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan
nasional; bahwa Kabupaten Hulu Sungai Utara memerlukan
adanya dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD)
Tahun 2023-2026 yang akan digunakan oleh Penjabat
(Pj) Kepala Daerah sebagai pedoman untuk
Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan
Daerah Tahun 2023-2026; bahwa penyusunan Rencana Pembangunan Daerah
didasarkan pada Instruksi Menteri Dalam NegeriNomor
70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen
Perencanaan Pembangunan Daerah bagi daerah dengan
masa Jabatan KepalaDaerah berakhir pada Tahun 2022; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d,
perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Rencana
Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-UndangNomor26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-UndangNomor1Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021; Keputusan MenteriDalam NegeriNomor050-5889 Tahun
2021; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17
Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor
21 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor
1 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor
12 Tahun 2012; Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016.
Peraturan Daerah ini Mengatur Tentang Rencana
Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 dengan sistematika; Ketentuan Umum; Rencana Pembangunan Daerah ; Pengendalian Dan Evaluasi ; Ketentuan Peralihan; Ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juni 2022.
8
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 16 Tahun 2022
APBD Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, BD.2022/NO.16
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Teknis pemberian tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 17
ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022
tentang Pemberian Tunjungan Hari Raya dan Gaji Ketiga
Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima
Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2022, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian
Tunjungan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2022;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara
Nomor 12 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara
Nomor 13 Tahun 2021; Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 30 Tahun
2021.
Peraturan Daerah ini Mengatur Tentang Teknis Pemberian
Tunjungan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2022 dengan sistematika; Ketentuan Umum; Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas; Pembayaran; Pendanaan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 April 2022.
7
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 15 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa dan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah serta Retribusi Daerah setiap Desa di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 dan
Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor6
Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetetapkan Peraturan
Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan
Rincian Alokasi Dana Desa dan Dana Bagi Hasil Pajak
dan Retribusi Daerah Setiap Desa di Kabupaten Hulu
Sungai Utara Tahun Anggaran2022;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintab Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara
Nomor 5 Tahun 2017; Peraturan Daerab Kabupaten Hulu Sungai Utara
Nomor 13 Tahun 2021; Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 4 Tahun
2019; Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 30 Tabun
2021
Peraturan Daerah ini Mengatur Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan
Rincian Alokasi Dana Desa dan Dana Bagi Hasil Pajak
dan Retribusi Daerah Setiap Desa di Kabupaten Hulu
Sungai Utara Tahun Anggaran 2022 dengan sistematika; Ketentuan Umum; Pengalokasian ADD, Dana BHPD dan Dana BHRD; Asas Pengelolaan ADD, Dana BHPD dan Dana BHRD; Penyaluran Pencairan ADD, Dana BHPD Dan BHRD; Penggunaan ADD, Dna BHPD DAn Dana BHRD ; Pelaporan ADD, Dana BHOD Dan Dana BHRD; Sanksi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Maret 2022.
23
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 14 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mengakomodasi pendapatan
transfer yakni Dana Alokasi Khusus (DAK)Fisik dan DAK
Non Fisik dari Pemerintah Pusat, serta mengakomodasi
pendapatan dari BLUD, maka perlu melakukan
perubahan atas Peraturan Bupati tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2022; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Hulu
Sungai Utara Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2022;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; . Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor8
Tahun 2012 ; Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor
13 Tahun 202; Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 30 Tahun
2021.
Peraturan Daerah ini Mengatur Tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2022 dengan sistematika; Pasal I Dan Pasal II.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Maret 2022.
19
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 13 Tahun 2022
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, BD.2022/NO.13
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Kemampuan Keuangan Daerah, Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD, Serta Dana Operasional Pimpinan DPRD Tahun Anggran 2022
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (4)
dan Pasal22 ayat (3), Peraturan Daerah Kabupaten Hulu
Sungai Utara Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu
Sungai Utara; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah
serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana
Operasional; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara tentang Penetapan
Kemampuan Keuangan Daerah, Tunjangan Komunikasi
Intensif, Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, serta Dana Operasional
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun
Anggaran 2022;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor
8 Tahun 2017.
Peraturan Daerah ini Mengatur Tentang Penetapan
Kemampuan Keuangan Daerah, Tunjangan Komunikasi
Intensif, Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, serta Dana Operasional
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun
Anggaran 2022 dengan sistematika; Ketentuan Umum; Kemampuan Keuangan Daerah, Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses Pimpinan Dan Anggota DPRD, Serta Dana Operasional Pimpinan DPRD; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Maret 2022.
5
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengadaan, Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pemenuhan efektivitas
penyelenggaraan dan kualitas pelayanan kepada
masyarakat, Badan Layanan Umum Daerah Rumah
Sakit Umum Daerah perlu didukung sumberdaya
manusia yang berorientasi pada pemenuhan secara
kualitatif dan kuantitatif; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah menyebutkan
bahwa pengadaan, persyaratan, pengangkatan,
penempatan, batas usia, masa kerja, hak, kewajiban
dan pemberhentian pejabat pengeloladan pegawaiyang
berasal dari tenaga profesional lainnya diatur dengan
Peraturan Kepala Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Pengadaan, Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai
dengan Perjanjian Kerja di LingkunganBadan Layanan
Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten
Hulu Sungai Utara;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1
Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara
Nomor 12 Tahun 2016; Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara
Nomor 4 Tahun 2021.
Peraturan Daerah ini Mengatur Tentang Pedoman
Pengadaan, Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai
dengan Perjanjian Kerja di LingkunganBadan Layanan
Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten
Hulu Sungai Utara dengan sistematika; Ketentuan Umum; Formasi Dan Pengadaan Pegawai Dengan Perjanjian Kerja Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah; Pengangkatana Pegawai Dengan Perjanjian Kerja BLUD RSUD; Kedudukan, Kewajiban, Hak Dan larangan Serta Penghargaan; Pengembangan ; Pembinaan Dan Pengawasan; Pembiayaan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan lain- Lain; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Februari 2022.
15
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 11 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Pambalah Batung Kabupaten Hulu Sungai Utara
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan
Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara tentang Pengadaan
Barang dan Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah
Sakit Umum Daerah Pambalah Batung Kabupaten Hulu
Sungai Utara;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 79 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; . Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan
Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun2018; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor
12 Tahun 2016; Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 4 Tahun 2021.
Peraturan Daerah ini Mengatur Tentang Pengadaan
Barang dan Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah
Sakit Umum Daerah Pambalah Batung Kabupaten Hulu
Sungai Utara dengan sistematika; Ketentuan Umum; Maksud Dan Tujuan; Ruang Lingkup; Prinsip Pengadaan Barang Dan Jasa; Etika Pengadaan; Pelaksanaan Atas Pengadaaan Barang Dan Jasa; Pengendalian, Pengawasan Dan Pembinaan; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Februari 2022.
15
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 10 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata cara kerja sama dengan pihak ketiga pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Pambalah Batung Kabupaten Hulu Sungai Utara
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka peningkatan mutu pelayanan dan
pendapatan serta penetapan Pola PengelolaanKeuangan
Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)Rumah Sakit
Umum Daerah yang efektif dan efisien, maka perlu
mengoptimalkan potensi daerah pada Badan Layanan
Umum Daerah (BLUD)Rumah Sakit Umum Daerah
melalui kerja sarna dengan pihak ketiga; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 91
ayat (6), Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 79
Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah
menyebutkan bahwa tata cara kerja sarna dengan pihak
lain diatur dengan Peraturan KepalaDaerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalarn huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Kerja
Sarna dengan Pihak KetigaPada Badan Layanan Umum
Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Parnbalah Batung
Kabupaten Hulu Sungai Utara;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintab Nomor 71 Tabun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018; Peraturan Pemerintab Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara
Nomor 4 Tahun 2021.
Peraturan Daerah ini Mengatur Tentang Tata Cara Kerja
Sarna dengan Pihak KetigaPada Badan Layanan Umum
Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Parnbalah Batung
Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan sistematika; Ketentuan Umum; Maksud Dan Tujuan; Pelaksanaan Kerja Sama; Tahapan Dan Dokumen Kerja Sama; Perubahan; Kerja Sama; Hasil Kerja Sama; Penyelesaian Perselisihan; Berakhirnya Kerja Sama; Pembinaan Dan Pengawasan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Februari 2022.
14
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah sakit Umum Daerah Pambalah Batung Kabupaten Hulu Sungai Utara
ABSTRAK:
bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 96
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79
Tahun 2018. tentang Badan Layanan Umum
Daerah yaitu: "Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan
Anggaran BLUD" diatur dengan Peraturan Kepala
Daerah, maka untuk terlaksananya penggunaan
sisa lebih perhitungan anggaran yang akuntabel
perlu menetapkan pedoman penggunaannya pada
Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit
Umum Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pedoman Penggunaan Sisa Lebih
Perhitungan Anggaran Pada Badan Layanan Umum
Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Pambalah Batung
KabupatenHulu Sungai Utara;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129 jPMK.05/
Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara
Nomor 12 Tahun 2016; Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 4 Tahun
2021.
Peraturan Daerah ini Mengatur Tentang Pedoman Penggunaan Sisa Lebih
Perhitungan Anggaran Pada Badan Layanan Umum
Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Pambalah Batung
KabupatenHulu Sungai Utara dengan sistematika; Ketentuan Umum; Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah; Prosedur Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah; Defisit Anggaran; Pemantauan Dan Evaluasi; Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Februari 2022.
8
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 8 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Piutang Pada Badan Layanan Umum Daerah Pambalah Batung Kabupaten Hulu Sungai Utara
ABSTRAK:
bahwa Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit
Umum Daerah Pambalah Batung Kabupaten Hulu Sungai
Utara dapat memberikan piutang sehubungan dengan
penyerahan barang, jasa dan/ atau transaksi yang
berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan
kegiatan peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat,
maka perlu dikelola secara tertib, efisien, efektif,
ekononomis, transparan dan bertanggungjawab serta
dapat memberikan nilai tambah sesuai dengan prinsip
bisnis yang sehat; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Pedoman Pengelolaan Piutang Pada Badan
Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah
Pambalah Batung Kabupaten Hulu Sungai Utara;
Undang-Undang Nomor27 Tahun 1959; Undang-Undang. Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.05/2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163 /PMK.06/ Tahun
2020; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor
12 tahun 2016; Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 4 Tahun 2021
Peraturan Daerah ini Mengatur Tentang Pedoman Pengelolaan Piutang Pada Badan
Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah
Pambalah Batung Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan sistematika; Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Maksud Dan Tujuan; Pengelolaan Piutang; Penghapusan Piutang; Akuntansi dan Pelaporan; Ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Februari 2022.
18
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat