layanan - informasi - dan - dokumentasi - publik - di - pemerintah - daerah
2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 56, BD 2013/74
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Layanan Informasi Dan Dokumentasi Publik Di Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka pengelolaan informasi publik dan untuk membangunan serta mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi informasi publik serta baik dan efisien sehingga dapat di akses dengan mudah maka perlu membentuk Perbup tentang Layanan Informasi DanDokumentasi Publik Di Pemerintah Daerah.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 17 Tahun 2013; PP No. 41 Tahun 2007; PP No. 61 Tahun 2010; Permendagri No. 35 Tahun 2010; Peraturan Mahkama Agung No. 2 Tahun 2011; Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010; Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013; Perda kab Bogor No. III/DPRD/PS.012/III/1981 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab Bogor No. 5 Tahun 1991; Perda kab Bogor No. 3 Tahun 2003; Perda kab bogor No. 4 Tahun 2005; Perda kab Bogor No. 7 tahun 208; Perda kab Bogor No. 9 tahun 2008; Perda kab Bogor No. 11 Tahun 008; Perda kab bogor No. 12 Tahun 2008; Perda No. 13 Tahun 2008; Perda No. 14 tahun 2008; Perda kab Bogor No. 23 Tahun 2008; Perda kab Bogor No. 24 Tahun 2008; Perda kab Bogor No. 2 Tahun 2010; Perda Kab Bogor No. 3 Tahun 2010; Perda kab Boor No. 9 Tahun 2010; Perda Kab Bogor No. 10 Tahun 2010; Perda No. 2 Tahun 2011; Perda Kab Bogor No. 3 Tahun 2011; Perda Kab Bogor No. 7 Tahun 2011; Perda kab Bogor No. 8 Tahun 2011; Perda kab Bogor No. 20 Tahun 2011; Perda Kab bogor No. 21 Tahun 2011; Perda kab Bogor No. 22 Tahun 2011; Perda No. 2 Tahun 2012; Perda No. 12 Tahun 2012; Perda No. 13 Tahun 2012; Perda No. 14 Tahun 2012.
Peraturan Bupati Ini Mengatur tentang Ketentuan Umum, Tujuan, Hak Dan Kewajiban Badan Publik, Hak Dan Kewajiban Pemohon Informasi Publik, Pejabat Pengelolaan Informasi Da Dokumentasi, Informasi Yang Wajib Disdiakan Dan Diumumkan, Informasi yang Dikecualikan, Standar Layanan Informasi Publik, Tata Cara Pengelolaan Keberatan, Laporan Dan Evaluasi, Ketentuan Peralihan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 November 2013.
36 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 54 Tahun 2013
uraian - tugas - jabatan - struktural - pada - dinas - pendapatan - daerah
2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 54, BD 2013/72
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Dinas Pendapatan Daerah
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 Perda No. 8 Tahun 2011 maka perlu membentuk Perbup tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Dinas Pendapatan Daerah.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; PP No. 38 Tahun 007; PP No. 41 Tahun 2007; Permen Pendayagunaan Aparatur Negara No. Kep/61/M.PAN/6/2004; Permendagri No. 4 Tahun 2005; Permendagri No. 57 Tahun 2007; Perda Kab Bogor No. 7 Tahun 2007; Perda kab Bogor No. 9 tahun 2008; Perda kab Bogor No. 11 Tahun 2008; Perda kab Bogor No. 8 Tahun 2011.
Peraturan Bupati Ini Mengatur tentang Ketentuan Umum, Uraian Tugas Jabatan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Oktober 2013.
5 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 53 Tahun 2013
urayan - tugas - jabatan - struktural - pada - kantor - layanan - pengadaan - barang - jasa
2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 53, BD Kab. Bogor Tahun 2013 No.71
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan Pasal 19 Perda No. 13 Tahun 2012 maka perlu membentuk Perbup tentang Urayan Tugas Jabatan Struktural pada Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa.
Dasar Hukum Peraturan BUpati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 6 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 38 Tahun 2008; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; Perpres No. 54 Tahun 2010; Permen Pendayagunaan Aparatur Negara No. Kep/61/M.PAN/6/2004; Permendagri No. 4 Tahun 2005; Permendagri No. 57 Tahun 2007; Perda kab Bogor No. 7 Tahun 2008; Perda kab Bogor No. 9 Tahun 2008; Perda kab Bogor No. 11 Tahun 2008; Perda kab Bogr No. 13 Tahun 2012.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Uraian Tugas Jabtan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Oktober 2013.
14 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 52 Tahun 2013
pembentukan - jabatan - fungsional - pada - organisasi - perangkat - daerah - kabupaten - bogor
2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 52, BD Kab. Bogor Tahun 2013 No.70
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Jabatan Fungsional pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor
ABSTRAK:
Bahwa pemerintah Kab Bogor telah membentuk 79( tujuh puluh sembilan ) Jabtan Fungsional pada Organisasi Perangkat Daerah Kab Bogor dalam rangka pengembangan karir dan profesional pegawai Negara Sipil serta untuk mendukung tugas maka perlu membentuk Perbup tentang Pembentukan Jabatan Fungsional pada Organisasi Perangkat Daerah Kab Bogor.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; PP No. 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan PP RI No. 40 Tahun 2010; PP No. 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diuabh dengan PP No. 63 Tahun 2009; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; PP No. 99 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 12 Tahun 2002; Perpres No. 87 Tahun 1999; Perda Kab Bogor No. 7 tahun 2008; Perda Kab Bogor No. 9 Tahun 2008.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Pembentukan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Oktober 2013.
8 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 51 Tahun 2013
pendelegsian - kewenangan - penandatanganan - dokumen - administrasi - pelayanan - perizinan - dan - non - perizinan - kepada - camat
2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 51, BD 2013/69
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Camat
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Permendagri No. 4 Tahun 2010 maka perlu membentuk Perbup tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi pelayanan perizinan dan Non Perizinan Kepada Camat.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana teah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; PP No. 38 tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; PP No. 19 Tahun 2008; Permendagri No. 4 Tahun 2010; Perda kab Bogor No. 3 Tahun 2003; Perda kab bogor No. 7 Tahun 2008; Perda kab bogor No. 9 tahun 2008; Perda Kab Bogor No. 24 Tahun 2008; Perbup Bogor No. 45 Tahun 2013.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Wewenang, Standar Operasional Prosedur, Tata Naskah, Pembinaan Dan Pengawasan, Pelaporan, Pembiayaan, Ketentuan Peralihan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Oktober 2013.
8 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 50 Tahun 2013
PERBUP Kab. Bogor No. 11 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Kewenangan penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah
pendelegasian - kewenangan - peandatanganan - dokumen - administrasi - pelayanan - perizinan - dan - non - perizinan - kepada - kepala - satuan - kerja - perangkat - daerah
2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 50, BD 2013/68
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka percepatan pelayanan prizinan dan non perizinan kepada masyarakat untuk optimalisasi pelayanan perizinan dan non perizinan serta dengan adnya peruahan pengaturan terhadap beberapa jenis perizinan dan non perizinan maka perlu membentuk Perbup tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrai pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No.14 tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 tahun 1968; UU No.8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2007; PP No. 38 tahun 2007; PP No. 41 tahun 2007; Perpres No. 27 Tahun 2009; Permendagri No. 57 Tahun 2007; Perda Kab Bogor No. 7 Tahun 2008; Perda Kab Bogor No. 9 Tahun 2008; Perda Kab Bogor No. 11 Tahun 2008; Perda kab bogor No. 12 Tahun 2008; Perda kab Bogor No. 23 Tahun 2008; Perda kab bogor No. 6 Tahun 2012.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan umum, Wewenang, Stadar Operasional Prosedur, Tata Naskah, Ketentuan Peralihan,Pembiayaan, Dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Oktober 2013.
16 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 49 Tahun 2013
pengunaan - guru - sebagai - kepala - sekolah - di - lingkungan - pemerintah - kabupaten - bogor
2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 49, BD 2013/67
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor
ABSTRAK:
Bahwa dalan upaya mewujudkan penyelenggaraan manajemen sekolah yang berkualitas Perbup No. 39 Tahun 2008 maka perlu membentuk Perbup tentang Penugasan Guru sebagai kepla sekolah di Lingkungan pemerintah Kab Bogor.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1950; UU No. 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2005; PP No. 9 Tahun 2003; PP No. 19 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 32 Tahun 2013; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 47 Tahun 2008; PP No. 74 Tahun 2008; PP No. 17 Tahun 2010 sebagaimna telah diubah dengan PP N. 66 Tahun 2010; PP No. 53 Tahun 2010; PP No. 46 Tahun 2011; Permen Pendidikan Nasional No. 13 Tahun 2007; Permen Pendidikan Nasional No. 16 Tahun 2007; Permen negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Biroakrasi No. 16 Tahun 2009; Permendagri No. 54 Tahun 2009; Permen Pendidikan Nasional No. 35 Tahun 2011; Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 19 Tahun 2007; Perda Kab. Bogor No. 7 Tahu 2008; Perda Kab. Bogor No. 9 Tahun 2008; Perda Kab. Bogor No. 11 Tahun 2008; Perda Kab. Bogor No. 6 Tahun 2011.
Peraturan Bupti Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah, Syarat-Syarat Guru Yang Diberi Tugas Tambahan Sebagai Kepala Sekolah, Penyiapan Seleksi Dan Pendidikan Dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah, Pengangkatan Guru Sebagai Kepala Sekolah, Masa Tugas Kepala Sekolah, Pengebangan Keprofesian Berkelanjutan, Penilaian Kinerja Kepala Sekolah, Mutasi Dan Pemberhentian Tugas Guru Sebagai Kepala Sekolah, Larangan Ketentuan Pealihan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Oktober 2013.
15 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 48 Tahun 2013
tata - cara - pelaksanaan - referendum - perubahan - status - desa- menjadi - kelurahan
2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 48, BD 2013/66
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pelaksanaan Referendum Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan Pasal 9 ayat (4) Perda Kab Bogor No. 9 Tahun 2006 maka perlu membentuk Perbup tentang Tata Cara Pelaksanaan Referdum Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan.
Dasar Hukum Peraturan BUpati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; PP No. 72 Tahun 2005; UU No. 73 Tahun 2005; PP No. 6 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 38 Tahun 2008; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; PP No. 19 Tahun 2008; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaiman atelah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 28 Tahun 2006 ; Permendagri No. 5Tahun 2007; Permendagri No. 17 Tahun 2007; Perda Kab Bogor No. 3 Tahun 2003; Perda Kab Bogor No. 9 Tahun 2006; Perda Kab Bogor No. 7 Tahun 2008; Perda Kab Bogor No. 9 Tahun 2008; Perda Kab Bogor No. 24 Tahun 2008; Perda Kab Bogor No. 25 Tahun 2008; Perda Kab Bogor No. 9 Tahun 2009; Perda Kab Bogor No. 10 Tahun 2009; Perda Kab Bogor No. 11 Tahun 2009; Perda kab Bogor No. 9 Tahun 2010; Perda kab Bogor No. 9 Tahun 2011.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Persyaratan Perubahan Status Desa Menjadi kelurahan, Tata Cara Perubhan Status Desa Menjadi Kelurahan, Tata Cara Pelaksanaan referendum, Pengalihan Administrasi Pemerintahan, Pengalihan Kekayaan Desa, Pembinaan Dan Pengawasan, Pembiayaan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Oktober 2013.
28 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 45 Tahun 2013
pedoman - pembinaan - penyelenggaraan - kinerja - kecamatan
2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 45, BD 2013/56
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pembinaan Penyelenggaraan Kinerja Kecamatan
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Perda Kab Bogor No. 24 Tahun 2008 maka perlu membentuk Perbup tentang Pedoman Pembinaan Penyelenggaraan Kinerja Kecamatan.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No.14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; PP No. 8 Tahun 2008; PP No. 19 Tahun 2008; Perda Kab Bogor No. 3 Tahun 2003; Perda Kab Bogor No. 7 Tahun 2008; Perda kab Bogor No. 9 Tahun 2008; Perda Kab Bogor No. 24 Tahun 2008; Perda Kab Bogor No. 9 Tahun 2010; Perbup Bogor No. 66 Tahun 2010; Perbup Bogor No. 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Bogor No. 50 Tahun 2012.
Peraturan Bupati Ini mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Ruang Lingkup, Pelaksanaan pembinaan, Penilaian Penyelenggaraan Kinerja Kecamatan, Evaluasi Dan Pelaporan, Pembiayaan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 September 2013.
9 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 44 Tahun 2013
pola - karir - pegawai - negeri - sipil - di - lingkungan - pemerintahan - kabupaten - bogor
2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 44, BD 2013/55
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pola Karir Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor
ABSTRAK:
Bahwa dalam upaya menciptakan keselarasan kopetensi pegawai dengan kebutuhan organisasi dalam sistem pengembangan karier Negeri sipil berdasarkan Perbup No. 43 Tahun 2006 dengan adanya penataan organisasi perangkat Daerah di Lingkungan Permerintah Kab Bogor maka perlu membentuk Perbup Tentang Pola Karir Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kab Bogor.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 8 Tahun 1975 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; PP No. 32 Tahun 1979 sebagaiman atelah diubah dengan PP No. 1 Tahun 1994; PP No. 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 40 Tahun 2010; PP No. 97 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 54 Tahun 2003; PP No. 98 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 11 Tahun 2002; PP No. 99 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 12 Tahun 2002; PP No. 100 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 13 Tahun 2002; PP No. 101 Tahun 2000 ; PP No. 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan PP RI No. 63 Tahun 2009; PP RI No. 73 Tahun 2005; PP No. 48 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 tahun 2007; PP RI No. 19 Tahun 2008; PP RI No. 53 Tahun 2010; PP RI No. 46 Tahun 2011; Permendagri RI No. 5 Tahun 2005; Perda Kab Bogor No. 7 Tahun 2008; Perda Kab Bogor No. 9 Tahun 2008; Perda Kab Bogor No. 11 Tahun 2008; Perda kab Bogor No. 12 Tahun 2008; Perda kab Bogor No. 13 Tahun 2008; Perda kab Bogor No. 14 Tahun 2008; Perda Kab Bogor No. 23 Tahun 2008; Perda Kab Bogor No. 24 Tahun 2008; Perda Kab Bogor No. 25 Tahun 2008; Perda kab Bogor No. 2 Tahun 2010; Perda Kab Bogor No. 3 Tahun 2010; Perda Kab Bogor No. 9 Tahun 2010; Perda Kab Bogor No. 10 Tahun 2010; Perda Kab Bogor No. 2 Tahun 2011; Perda Kab Bogor No. 7 Tahun 2011; Perda Kab Bogor No. 8 Tahun 2011; Perda Kab Bogor No. 21 Tahun 2011; Perda kab Bogor No. 22 Tahun 2011; Perda Kab Bogor No. 2 Tahun 2012; Perda Kab Bogor No. 13 Tahun 2012; Perda Kab Bogor No. 14 Tahun 2012; Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 12 Tahun 2002; Perbup Bogor No. 31 Tahun 2010.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup Dan Fungsi, Baperjakat,Sistematika Isi Dan Uraian Pedoman Pola Karir, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 September 2013.
12 Hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
