PENUGASAN - KEPADA - PERSEROAN - TERBATAS - SAYAGA - WISATA - DALAM - PENGELOLAAN - TEMPAT - ISTIRAHAT - DAN - PELAYANAN - GUNUNG - MAS - PUNCAK - KABUPATEN - BOGOR
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 37, BD Kab. Bogor Tahun 2023 No 37
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penugasan kepada Perseroan Terbatas Sayaga Wisata dalam Pengelolaan Tempat Istirahat dan Pelayanan Gunung Mas Puncak Kabupaten Bogor
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL atau Usaha Mikro di kawasan Puncak secara terpadu, dilakukan dengan penyediaan sarana dan prasarana tempat singgah melalui pembangunan tempat istirahat dan pelayanan Gunung Mas Puncak Kab. Bogor Dan untuk optimalisasi dan efektivitas pengelolaan tempat istirahat dan pelayanan Gunung Mas Puncak Kab. Bogor Dan berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (5) dan Pasal 108 PP No. 54 Tahun 2017 maka perlu menetapkan Perbup.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 10 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020; PP No. 54 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 19 Tahun 2016; Perda Kab. Bogor No. 3 Tahun 2013; Perda Kab. Bogor No. 3 Tahun 2014; Perda Kab. Bogor No. 12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Bogor No. 2 Tahun 2020; Perda Kab. Bogor No. 1 Tahun 2018.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Penugasan, Kerja Sama, Kepemilikan Aset, Dukungan Pemerintah Daerah, Keadaan Kahar, Pelaporan, Pengawasan Dan Pengendalian, Pendanaan, Ketentuan Lain-lain, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Agustus 2023.
10 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 36 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, BD Kab. Bogor Tahun 2023 No 36
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka menata sistem pengelolaan keuangan daerah yang dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemda yang efisien, efektif, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, Pemda telah membentuk Perbup Bogor No. 44 tahun 2014 Dan dalam rangka optimalisasi penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah pada Pemkab Bogor maka perlu menetapkan Perbup tentang Sistem Akuntansi Pemda.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU RI No. 9 Tahun 2015; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda Kab. Bogor No. 12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Bogor No. 2 Tahun 2020; Perda Kab. Bogor No. 5 Tahun 2022.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Sistematika Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Agustus 2023.
4 Hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bogor Nomor 35 Tahun 2023
PEDOMAN - PENERAPAN - SISTEM - INFORMASI - KEARSIPAN - DINAMIS - TERINTEGRASI - DI - LINGKUNGAN - PEMERINTAH - DAERAH - KABUPATEN - BOGOR
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 34, BD Kab. Bogor Tahun 2023 No 34
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor
ABSTRAK:
Bahwa sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi memegang peranan yang cukup penting dalam mendukung terselenggaranya sistem pemerintahan berbasis elektronik dan sebagai upaya memberi kemudahan, ketertiban, kepastian, dan efektifitas atas penyelenggaraan sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif Dan dalam rangka optimalisasi penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi di lingkungan Pemda Kab. Bogor maka perlu menetapkan Perbup.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016; UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 28 Tahun 2012; Perpres No. 95 Tahun 2018; Permendagri No. 83 Tahun 2022; Permendagri No. 1 Tahun 2023; Peraturan Arsip Nasional RI No. 4 Tahun 2021; Peraturan Arsip Nasional RI No. 6 Tahun 2021; Perda Kab. Bogor No. 5 Tahun 2016; Perda Kab. Bogor No. 12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Bogor No. 2 Tahun 2020.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juli 2023.
5 Hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bogor Nomor 32 Tahun 2023
RENCANA - KERJA - PEMERINTAH - DAERAH - KABUPATEN - BOGOR - TAHUN - 2024
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, BD Kabupaten Bogor Tahun 2023 No 31
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas dan bersinergi dengan perencanaan pembangunan nasional dan Jawa Barat, Pemkab Bogor berkewajiban menyusun RKPD Tahun 2024 Dan berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2014 maka perlu menetapkan Perbup tentang RKPD Kab. Bogor Tahun 2024.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 17 Tahun 2007; UU No. 26 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU 1 Tahun 2022; PP No. 26 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 13 Tahun 2017; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019; PP No. 45 Tahun 2017; PP No. 2 Tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 21 Tahun 2021; PP No. 72 Tahun 2021; Perpres No. 59 Tahun 2017; Perpres No. 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 12 Tahun 2021; Perpres No. 39 Tahun 2019; Perpres No. 18 Tahun 2020; Perpres No. 60 Tahun 2020; Perpres No. 111 Tahun 2022; Permendagri No. 86 Tahun 2017; Permendagri No. 10 Tahun 2018; Permendagri No. 70 Tahun 2019; Permendagri No. 90 Tahun 2019; Permendagri No. 59 Tahun 2021; Permen PPN/KBPPN No. 4 Tahun 2024; Perda Prov Jabar No. 9 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perda Prov Jabar No. 7 Tahun 2019; Perda Prov Jabar No. 9 Tahun 2022; Perda Kab. Bogor No. 11 Tahun 2016; Perda Kab. Bogor No. 12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Bogor No. 2 Tahun 2020; Perda Kab. Bogor No. 3 Tahun 2019; Perbup Bogor No. 12 Tahun 2023; Pergub Jabar No. 25 Tahun 2023; Pergub Jabar No. 35 Tahun 2023.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Kedudukan Dan Muatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, Sinkronisasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Dengan Rencana Pembangunan Daerah Dan Rencana Kerja Perangkat Daerah, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pengendalian Dan Evaluasi, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juli 2023.
13 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 30 Tahun 2023
PENGALOKASIAN - DAN - TATA - CARA - PENYALURAN - BAGIAN - DESA - DARI - HASIL - PAJAK - DAERAH - DAN - RETRIBUSI - DAERAH
2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 30, BD Kabupaten Bogor Tahun 2023 No 30
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pengalokasian dan Tata Cara Penyaluran Bagian Desa Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (3) dan ayat (4) PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019 maka perlu membentuk Perbup tentang Pengalokasian dan Tata Cara Penyaluran Bagian Desa dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2021; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019; PP No. 17 Tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 1 Tahun 2016; Permendagri No. 20 Tahun 2018; Permendagri No. 73 Tahun 2020; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda Kab. Bogor No. 30 Tahun 2011; Perda Kab. Bogor No. 6 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Bogor No. 6 Tahun 2018; Perda Kab. Bogor No. 2 Tahun 2016; Perda Kab. Bogor No. 12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 2 Tahun 2020; Perda Kab. Bogor No. 1 Tahun 2021; Perda Kab. Bogor No. 5 Tahun 2022; Perbup Bogor No. 69 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perbup Bogor No. 24 Tahun 2022; Perbup Bogor No. 72 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Bogor No. 98 Tahun 2020; Perbup Bogor No. 97 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Bogor No. 26 Tahun 2022; Perbup Bogor No. 123 Tahun 2021.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Tata Cara Penghitungan, Pengalokasian, Penggunaan, Penyaluran, Pembinaan Dan Pengawasan, Pelaksanaan Penatausahaan Pertanggungjawaban Dan Pelaporan, Dokumen Administrasi, Ketentuan Lain-lain, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2023.
18 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 29 Tahun 2023
KODE - KLASIFIKASI - ARSIP - DI - LINGKUNGAN - PEMERINTAH - DAERAH - KABUPATEN - BOGOR
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, BD Kabupaten Bogor Tahun 2023 No 29
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka menciptakan keseragamaan penggunaan kode klasifikasi arsip guna mendukung implementasi sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi maka perlu menetapkan Perbup tentang Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemda Kab. Bogor.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 28 Tahun 2012; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; Permendagri No. 78 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 135 Tahun 2017; Permendagri No. 83 Tahun 2022; Perda Kab. Bogor No. 5 Tahun 2016; Perda Kab. Bogor No. 12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Bogor No. 2 Tahun 2020.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Klasifikasi Arsip, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juni 2023.
5 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 26 Tahun 2023
SANKSI - BAGI - MITRA - KERJA - SAMA - PENYEDIAAN - INFRASTRUKTUR - YANG - TIDAK - MENINDAKLANJUTI - HASIL - AUDIT
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, BD Kabupaten Bogor Tahun 2023 No 26
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sanksi Bagi Mitra Kerjasama Penyediaan Infrastruktur Yang Tidak Menindaklanjuti Hasil Audit
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 275 Perda Kab. Bogor No. 1 Tahun 2018 Mitra Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur yang tidak memenuhi kewajiban untuk menindaklanjuti hasil audit setelah dilakukan serah terima BMD yang menjadi objek Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur dan/atau infrastruktur hasil Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur kepada Pemkab Bogor dikenakan sanksi yang diatur lebih lanjut dalam Perbup maka perlu menetapkan Perbup tentang Sanksi bagi Mitra Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur yang Tidak Menindaklanjuti Hasil Audit.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PP Pengganti UU No. 2 Tahun 2022; UU No. 1 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PP Pengganti UU No. 2 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 28 Tahun 2022; Permendagri No. 19 Tahun 2016; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda Kab. Bogor No. 12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Bogor No. 2 Tahun 2020; Perda Kab. Bogor No. 1 Tahun 2018; Perda Kab. Bogor No. 5 Tahun 2022; Perbup Bogor No. 69 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Bogor No. 96 Tahun 2020.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Pelaksanaan Audit, Sanksi, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2023.
9 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 25 Tahun 2023
PEDOMAN - PEMERIKSAAN - KINERJA - DI - lINGKUNGAN - PEMERINTAH - KABUPATEN - BOGOR
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, BD Kabupaten Bogor Tahun 2023 No 25
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemeriksaan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor
ABSTRAK:
Bahwa untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan otonomi daerah serta untuk menjamin pelaksanaan program dan kegiatan pada perangkat daerah berjalan secara ekonomis, efisien, dan efektif sesuai dengan tugas dan fungsinya serta ketentuan perpu Dan agar pemeriksaan kinerja oleh APIP dapat dilaksanakan secara transparan, akuntabel, tertib, efektif, dan efisien, perlu diatur Pedoman Pemeriksaan Kinerja maka perlu menetapkan Perbup tentang Pedoman Pemeriksaan Kinerja di Lingkungan Pemkab Bogor.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 86 Tahun 2017; Permendagri No. 99 Tahun 2018; Permen PAN & RB No. 25 Tahun 2020; Perda Kab. Bogor No. 12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Bogor No. 2 Tahun 2020; Perbup Bogor No. 57 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Bogor No. 28 Tahun 2022.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Pemeriksaan Kinerja, Tahapan Pemeriksaan Kinerja, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Mei 2023.
10 Hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
