PERBUP Kab. Bogor No. 66 Tahun 2013 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan Dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri, Pegawai Tidak Tetap Dan Pihak Lain Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor
tata - cara - pelaksanaan - penatausahaan - dan - pertanggungjawaban - perjalanan - pimpinan - dan - anggota - dewan - perwakilan - rakyat - daerah
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 50, BD Kab. Bogor Tahun 2023 No 50
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Pejalanan Dinas Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3A ayat (2) sebagai pedoman serta tertib administrasi pelaksanaan dan penatausahaan maka perlu menetapkan Perbup tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penatausahaan, dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 1 tahun 2023; Pp No. 33 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 53 Tahun 2023; Permenke No. 113/PMK.05/2012; Perda Kab. Bogor No. 5 Tahun 2022.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup Dan Prinsip Perjalanan Dinas, Perjalanan Dinas, Biaya Perjalanan Dinas, Pelaksanaan Dan Prosedur Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas; Pertanggungjawaban Biaya Perjalanan Dinas; Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 November 2023.
12 Hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bogor Nomor 48 Tahun 2023
Penghargaan - Daerah - bagi - Aparatur - Sipil - Negara - di - Lingkungan - Pemerintah - Daerah - Kabupaten - Bogor
2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 47, BD Kab Bogor Tahun 2023 No 47
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penghargaan Daerah bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka memberikan apresiasi, motivasi, dan semangat kerja guna meningkatkan integritas, kinerja dan produktifitas serta menanamkan nilai-nilai keteladanan bagi Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Bogor, diberikan penghargaan daerah berdasarkan pertimbangan perlu menetapkan Peraturan Bupati.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 28 Tahun 1999 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 19 Tahun 2019; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 20 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali, terakhir dengan UU NO. 6 Tahun 2023; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 42 Tahun 2004; PP No. 35 Tahun 2010; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahu 2020; PP No. 49 Tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 30 Tahun 2019; PP No. 94 Tahun 2021; Permendagri No. 99 Tahun 2018; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Permen PAN dan RB No. 6 Tahun 2022; Perda Prov. Jabar No. 7 Tahun 2016; Perda Kab. Bogor No. 12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Bogor No. 2 Tahun 2020; Perda Kab. Bogor No. 5 Tahun 2022; Perbup Bogor No. 37 Tahun 2017
Peraturan ini mengatur tentang Penghargaan Daerah bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor, yang meliputi: Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Jenis Penghargaan; Tim Seleksi Penghargaan Daerah; Penghargaan Aparatur Sipil Negara Berprestasi; Penghargaan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya; Penghargaan Pegawai Negeri Sipil Purnabakti; Penghargaan Pegawai Terbaik Produk; Penghargaan Lainnya; Penganugrahan Penghargaan; Monitoring dan Evaluasi; Pembiayaan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Oktober 2023.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 28 Tahun 1999 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 19 Tahun 2019; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali, terakhir dengan UU NO. 6 Tahun 2023; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahu 2020; Perda Kab. Bogor No. 12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Bogor No. 2 Tahun 2020
15 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bogor Nomor 45 Tahun 2023
Badan Layanan UmumPengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Status Peraturan
Mencabut
PERBUP Kab. Bogor No. 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kerjasama Untuk Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Di Kabupaten Bogor Sebagai Penyelenggara Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Secara Penuh
PERBUP Kab. Bogor No. 47 Tahun 2015 tentang Pedoman Kerjasama untuk Peningkatan Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Bogor sebagai Penyelenggara Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layan Umum Daerah Secara Penuh
TATA - CARA - PELAPORAN - DATA - POTENSI - PAJAK - DAERAH - DAN - RETRIBUSI - DAERAH - DI - WILAYAH - DESA - DAN - KELURAHAN
2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 42, BD Kab Bogor Tahun 2023 No 42
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Pelaporan Data Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Wilayah Desa dan Kelurahan
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka optimalisasi penggalian potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta optimalisasi penerimaan bagian desa dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu diatur kewajiban pelaporan dan tata cara pelaporan data potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di wilayah desa dan kelurahan berdasarkan pertimbangan perlu menetapkan Peraturan Bupati.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 17 Tahun 2003 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2021; UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali, terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 35 Tahun 2023; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda Kab. Bogor No. 6 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Bogor No. 6 Tahun 2018; Perda Kab. Bogor No. 12 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perda Kab. Bogor No. 2 Tahun 2023; Perda Kab. Bogor No. 5 Tahun 2023; Perbup Bogor No. 97 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Bogor No. 26 Tahun 2022; Perbup Bogor No. 32 Tahun 2023
Peraturan ini mengatur tentang Tata Cara Pelaporan Data Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Wilayah Desa dan Kelurahan, yang meliputi: Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Pelaporan Data Potensi; Tata Cara Pelaporan Data Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Tindak Lanjut Pelaporan Data Potensi; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 21 September 2023.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 17 Tahun 2003 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2021; UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali, terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019; Perda Kab. Bogor No. 6 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Bogor No. 6 Tahun 2018; Perda Kab. Bogor No. 12 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perda Kab. Bogor No. 2 Tahun 2023; Perbup Bogor No. 97 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Bogor No. 26 Tahun 2022; Perbup Bogor No. 32 Tahun 2023
10 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bogor Nomor 41 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 41, BD Kab Bogor Tahun 2023 No 41
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2023 tentang Target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Per Triwulan Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 18 September 2023.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bogor Nomor 40 Tahun 2023
PEMBENTUKAN - KEDUDUKAN - SUSUNAN - ORGANISASI - TUGAS - DAN - FUNGSI - KLINIK - UTAMA - PARUNG
2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 40, BD Kab Bogor Tahun 2023 No 40
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Klinik Utama Parung
ABSTRAK:
Bahwa untuk menyelenggarakan pelayanan medik spesialistik atau pelayanan medis dasar dan spesialistik di Kabupaten Bogor khususnya di wilayah Parung, perlu dibentuk Klinik Utama Parung berdasarkan pertimbangan perlu menetapkan Peraturan Bupati Bogor.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 36 Tahun 2014; UU No. 17 Tahun 2023; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020; PP No. 49 Tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 67 Tahun 2019; Permen Kesehatan No. 9 Tahun 2014; Permen Kesehatan No. 34 Tahun 2021; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda Kab. Bogor No. 12 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perda Kab. Bogor No. 2 Tahun 2023; Perda Kab. Bogor No. 5 Tahun 2022; Perbup Bogor No. 9 Tahun 2022
Peraturan ini mengatur tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Klinik Utama Parung, yang meliputi: Ketentuan Umum; Pembentukan; Kedudukan, Tugas dan Fungsi; Organisasi; Tata Kerja; Kepegawaian; Pembiayaan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 18 September 2023.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020; Perda Kab. Bogor No. 12 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perda Kab. Bogor No. 2 Tahun 2023
11 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bogor Nomor 39 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 39, BD Kab Bogor Tahun 2023 No 39
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 18 September 2023.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bogor Nomor 38 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 38, BD Kab Bogor Tahun 2023 No 38
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus 2023.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
