Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 615 peraturan dalam 0,01 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka No. 45 Tahun 2014

Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP) Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka

Abstrak

Sistem Pengendalian Intern

Download file:

Perbup Kolaka No.45 Tahun 2014.pdf

standar-operasional

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 45, BD. 2014 /No. 45, LL 50 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP) Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka terwujudnya kinerja pemerintah daerah yang optimal, diperlukan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP) penyelenggaraan tugastugas pemerintah daerah; b. bahwa hingga saat ini masih terdapat unit kerja di lingkungan pemerintah daerah yang belum menyusun Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP) kegiatan ataupun yang sudah menyusun Standar Operasional Prosedur kegiatannya namun belum sesuai dengan yang telah ditetapkan; c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b diatas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Kolaka tentang Pedoman Penyusunan Standard Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kab. Kolaka.
1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah-daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822 ); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Daerah antara Pemerintah Pusat dan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 126, TLNRI Nomor 4438); 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (LNRI Tahun 2009 Nomor 112, TLNRI Nomor 5038); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (LNRI Tahun 2005 Nomor 150, TLNRI Nomor 4585); 7. Peraturan Pemerintah Nomor : 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah; 8. Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2020; 9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Tata Laksana (Business Process); 10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014; 11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) administrasi Pemerintahan; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor : 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor : 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Dearah (BPBD.) Kabupaten Kolaka; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor : 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Dearah (BPBD) Kabupaten Kolaka; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor : 14 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Kab. Kolaka; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor : 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Kesatu Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kolaka; 17. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor : 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kab. Kolaka; 18. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor : 5 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKD) Kabupaten Kolaka; 19. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 01 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Kolaka.
Pedoman penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
50 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka No. 44 Tahun 2014

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Rencana Aksi Daerah Percepatan Target Millenium Development Goals Kabupaten Kolaka Tahun 2011-2015

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download file:

Perbup Kolaka No.44 Tahun 2014.pdf

rencana-aksi

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 44, BD. 2014 /No. 44, LL 5 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Aksi Daerah Percepatan Target Millenium Development Goals Kabupaten Kolaka Tahun 2011-2015

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan, terkait program percepatan pencapaian Target Millenium Development Goals Kabupaten Kolaka, 2011 sampai dengan Tahun 2015 yang memuat arah kebijakan dan strategi pencapaiannya; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Target Millenium Development Goals Kabupaten Kolaka Tahun 2011-2015;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ; 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah , Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang N egara / D aerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 10. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 337; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2009-2014; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kolaka; 17. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah RPJPD) Kabupaten Kolaka Tahun 2005-2025; 18. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Keija Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka; 19. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2014-2019.
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II RAD MDGs BAB III PEMANTAUAN DAN EVALUASI BAB IV KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Desember 2014.
5 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka No. 43 Tahun 2014

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Tunjangan Perumahan Dan Standar Satuan Harga Pakaian Dinas Dan Pakaian Adat Daerah Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Kolaka Masa Jabatan 2014-2019 Tahun Anggaran 2015

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan

Diubah dengan

PERBUP Kab. Kolaka No. 32 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kolaka Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Tunjangan Perumahan, Standar Satuan Harga Pakaian Dinas Dan Pakaian Adat Daerah Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Kolaka Masa Jabatan 2014-2019 Tahun Anggaran 2015

Download file:

Perbup Kolaka No.43 Tahun 2014.pdf

tunjangan

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 43, BD. 2014 /No. 43, LL 6 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tunjangan Perumahan Dan Standar Satuan Harga Pakaian Dinas Dan Pakaian Adat Daerah Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Kolaka Masa Jabatan 2014-2019 Tahun Anggaran 2015

ABSTRAK:

a. bahwa Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Kolaka, perlu diatur lebih lanjut mengenai Tunjangan Perumahan dan Standar Satuan Harga Pakaian Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Kolaka Masa Jabatan 2014 - 2019 Tahun Anggaran 2015; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tunjangan Perumahan dan Standar Satuan Harga Pakaian Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kolaka Masa Jabatan 2014 - 2019 Tahun Anggaran 2015;
1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah - daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara' Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 3. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801); 4. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836); 5. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Reoublik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 6. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2014, tentang Majelis Permusyarawatan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Repoblik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 8. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 90, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4416); sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, ( Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540), terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah , Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelemggaran Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah,Laporan Keuangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelanggaran Pemerintah Daerah kepada Masyarakat ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693) ; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89); 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan j<euangan Daerah Sebagaimana telah diubag dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nompr 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah,Penganggaran dan Pertanggungjawaban Pengguna Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 18. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Kolaka; 19. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 01 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Kolaka; 20. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 09 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 02 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kolaka;
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II TUNJANGAN PERUMAHAN BAB III STANDAR SATUAN HARGA PAKAIAN DINAS BAB IV KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2014.
6 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka No. 42 Tahun 2014

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Perubahan Pertama Atas Peraturan Bupati Kolaka Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara

Download file:

Perbup Kolaka No.42 Tahun 2014.pdf

pedoman

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 42, BD. 2014 /No. 42, LL 6 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Bupati Kolaka Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka

ABSTRAK:

a. bahwa untuk menciptakan keseragaman, memelihara solidaritas, persatuan, kesatuan dan meningkatkan identitas, citra, wibawa, disiplin dan tanggung jawab pegawai negeri sipil perlu mengatur mengenai penggunaan pakaian dinas bagi pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah kabupaten kolaka; b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan untuk menunjukkan identitas pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka perlu dilengkapi dengan atribut dan tanda pangkat; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Kolaka tentang Pedoman Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka.
1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah-daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822 ); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dua kali dengan UndangUndang Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Nesara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten./Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009: 9. Keputusan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/23.2/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Penataan Pegawai; 10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Tatalaksana (Busines Process); 11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pedoman Perhitungan Jumlah Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Untuk Daerah; 19 Pprahiran Hciprah K'pHnrtptPTi K’nlnlrn TSJnmpr 1 TpVinn 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Keija Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPKD) Kabupaten Kolaka; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Keija Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Kabupaten Kolaka; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Kesatuan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kolaka; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kab. Kolaka; 17. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perubahan kesatu atas Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka; 18. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupeten Kolaka; 19. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Propinsi Sulawesi Tenggara; 20. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pedoman Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka;
Ketentuan Pasal 13 ayat (1) diubah

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Desember 2014.
6 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka Nomor 41 Tahun 2014

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka

Abstrak

Struktur Organisasi

Download file:

Perbup Kolaka No.41 Tahun 2014.pdf

tugas-dan-fungsi

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, BD.2014/No.41

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 01 Tahun 2013 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka; b. bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah dimaksud, di pandang perlu mengatur Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka; c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kolaka tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka.
1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah-daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor S Tahun 1974 tentang Pokokpokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia NRI Tahun 1974 Nomor 55, TLNRI Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dua kali dengan UndangUndang Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4791; 10. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2020; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007, tentang Petunjuk teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014; 13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 01 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Kolaka.
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI BAB III SUSUNAN ORGANISASI BAB IV KETENTUAN LAIN - LAIN BAB V KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Desember 2014.
20 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka No. 40 Tahun 2014

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Pengelolaan Pengadaan Tanah

Abstrak

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur

Download file:

Perbup Kolaka No.40 Tahun 2014.pdf

pengadaan-tanah

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40, BD. 2014 /No. 40, LL 3 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Pengadaan Tanah

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka memberikan kemanfaatan atas tanah yang berada di Wilayah Kabupaten Kolaka kepada seluruh Stake Holder didaerah, perlu ditata dan diatur lebih baik; b. bahwa berdasarkan Pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kolaka tentang Pengelolaan Pengadaan Tanah;
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan daerah TK II. Kolaka di Sulawesi ( Lembaran Negara RI Tahun 1959 ,Nomor 74,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822 ); 2. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok - Pokok Agraria; 3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umumu; 4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Undang - undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara . Repubik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 4737) ; 7. Peraturan Presiden RI Nomor 40 Tahuin 2014 tentang Perubahan tasa Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum; 8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Urusan Pemerintahan yang menjadikan kewenangan daerah Kabupaten Kolaka;
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PENGELOLAAN PENGADAAN TANAH BAB III KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 November 2014.
3 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka No. 39 Tahun 2014

Revisi Dan/Atau Pergeseran Anggaran Dalam Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2014

Abstrak

APBD

Download file:

Perbup Kolaka No.39 Tahun 2014.pdf

revisi - belanja

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, BD. 2014 /No. 39, LL 5 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Revisi Dan/Atau Pergeseran Anggaran Dalam Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2014

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 160 ayat (4) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 20111, yakni pergeseran Anggaran Dilingkungan Pemerintah Daerah ; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kolaka tentang Revisi dan/atau Pergeseran Anggaran Dalam Perubahan APBD Kabupaten Kolaka Tahun Anggraran 2014.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksanaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 126,, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kolaka; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 29 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2014; 16. Peraturan Bupati Kolaka Nomor 10 Tahun 2012 tentang Tata Cara Revisi Dan/Atau Pergeseran Anggaran Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka; 17. Peraturan Bupati Kolaka Nomor 30 Tahun 2014 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2014; 18. Peraturan Bupati Kolaka Nomor 21 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kolaka Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan APBD Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2014.
Revisi Dan/Atau Pergeseran Anggaran Dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2014

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
5 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka No. 38 Tahun 2014

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Revisi Dan/Atau Pergeseran Anggaran Dalam Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2014

Abstrak

APBD

Download file:

Perbup Kolaka No.38 Tahun 2014.pdf

revisi - apbd

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 38, BD. 2014 /No. 38, LL 5 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Revisi Dan/Atau Pergeseran Anggaran Dalam Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2014

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 160 ayat (4) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 20111, yakni pergeseran Anggaran Dilingkungan Pemerintah Daerah ; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kolaka tentang Revisi dan/atau Pergeseran Anggaran Dalam Perubahan APBD Kabupaten Kolaka Tahun Anggraran 2014.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksanaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesisj Nomor 4848); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Tahun Anggaran 2014; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kolaka; 15. Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2014; 16. Peraturan Bupati Kolaka Nomor 10 Tahun 2012 tentang Tata Cara Revisi dan/atau Pergeseran Anggaran Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka; 17. Peraturan Bupati Kolaka Nomor 30 tahun 2014 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2014; 18. Peraturan Bupati Kolaka Nomor 21 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kolaka Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan APBD Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2014;
Revisi Dan/Atau Pergeseran Anggaran Dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2014

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 November 2014.
5 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka No. 37 Tahun 2014

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Metrologi Legal Pada Dinas Koperasi, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Kolaka

Abstrak

Struktur Organisasi

Download file:

Perbup Kolaka No.37 Tahun 2014.pdf

uptd-metrologi

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 37, BD. 2014 /No. 27, LL 10 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Metrologi Legal Pada Dinas Koperasi, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Kolaka

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kolaka dibidang Metrologi Legal, perlu membentuk organisasi pengelolaan yang dimaksud; b. bahwa untuk optimalisasi pelaksanaan tugas dan meningkatkan akses serta mutu pelayanan kepada masyarakat dibidang Metrologi Legal, di pandang perlu memebentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Metrologi Legal Kabupaten Kolaka; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Metrolgi Legal Pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kolaka.
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik INdonesia Tahun 1974, Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 3. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193); 4. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821); 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelengaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 (Berita Negara Tahun 2010 Nomor 537); 12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48 /MDAG/PER/2/2009 tentang Sumber Daya Manusia Kemetrologian; 13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50/MDAG/PER/2/2009 tentang Unit Kerja dan Unit Pelaksanan Teknis Metrologi Legal; 14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/MDAG/PER/10/2009 tentang Penilaian terhadap Unit Pelaksana Teknis dan Unit Pelaksana Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 32); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 01 Tahun 2009 tentang Urusan Pemeritahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka; 17. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 03 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kolaka;
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PEMBENTUKAN BAB III KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN BAB IV SUSUNAN ORGANISASI, ESELONISASI DAN TATA KERJA BAB V PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN BAB VI PEMBIAYAAN BAB VII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Desember 2014.
10 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka No. 36 Tahun 2014

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Larangan Menjual Ikan Hasil Tangkapan Yang Menggunakan Bahan Peledak (Bom), Bahan Beracun Dan Bius Di Kabupaten Kolaka

Abstrak

Lingkungan Hidup

Download file:

Perbup Kolaka No.36 Tahun 2014.pdf

larangan

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, BD. 2014 /No. 36, LL 4 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Larangan Menjual Ikan Hasil Tangkapan Yang Menggunakan Bahan Peledak (Bom), Bahan Beracun Dan Bius Di Kabupaten Kolaka

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka melindungi dan memelihara ekosistem pesisir dan habitat laut serta pengelolaan pemanfaatan potensi sumberdaya pesisir dan hayati laut secara optimal dan berkelanjutan diperlukan dukungan perlindungan dan pemeliharaan ekosistem pesisir. b. bahwa dalam rangka perlindungan ekositem pesisir dan habitat biota laut yang sehat mempunyai peran penting dalam kesinambungan siklus kehidupan di dalam perairan. c. bahwa untuk mengatasi pengrusakan ekosistem pesisir dari praktek ilegal fishing serta aktifitas lainnya yang dianggap merusak kelangsungan kehidupan biota laut yang diakibatkan oleh penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan. d. bahwa berdasarkan maksud huruf a, b, c, dan d tersebut di atas maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kolaka.
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Daerah Tingkat II Se-Sulawesi (LNRI Tahun 1959 Nomor 74, TLNRI Nomorl822). 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 125, TLNRI Nomor 4737) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2008 Nomor 59, TLNRI Nomor 4844). 3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 126, TLNRI Nomor 4738). 4. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Tata Ruang Laut Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 5. Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan 6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Laut Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 660.2/4328/ST tanggal 7 Desember 2009 tentang Perlindungan dan Pemeliharaan Ekosistem Pesisir dan Terumbu Karang di Perairan Laut Teritorial Indonesia 8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER: 03/MEN/2010 Tentang Tata Cara Penetapan Status Perlindungan Jenis Ikan 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Keija Dinas Daerah Kabupaten Kolaka 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Kolaka.
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III LARANGAN MENJUAL IKAN HASIL TANGKAPAN YANG MENGGUNAKAN BAHAN PELEDAK (BOM),BAHAN BERACUN DAN BIUS DI KABUPATEN KOLAKA BAB IV TIM IDENTIFIKASI BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT BAB VI SANKSI ADMINISTRASI BAB VII KETENTUAN LAIN LAIN BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 November 2014.
4 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT