Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 615 peraturan dalam 0,016 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka No. 40 Tahun 2015

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Kecamatan Iwoimenda, Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Kolaka

Abstrak

Struktur Organisasi

Download file:

Perbup Kolaka No.40 Tahun 2015.pdf

pembentukan

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40, BD. 2015 /No. 43, LL 10 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Kecamatan Iwoimenda, Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Kolaka

ABSTRAK:

a. bahwa untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan pengendalian penduduk dan keluarga berencana, dan Surat Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Kolaka Nomor 800/369/1/2015 tentang Usulan Pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kecamatan Iwoimendaa, maka dipandang perlu untuk membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Kecamatan Iwoimendaa, Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Kolaka; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kolaka
1. Undang-undang Nomor 29 tahun 1959 tentang pembentukan Daerah-Daerah TK.II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822; 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia; 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 5. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu.i 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080); 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4539); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007, tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007, tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kolaka.
BAB I KETENTUAN UMUM, BAB II PEMBENTUKAN, BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI, BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL, BAB V TATA KERJA, BAB VI ESELON, BAB VII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Oktober 2015.
10 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka No. 39 Tahun 2015

Besaran Pagu Alokasi Dana Desa Desa (ADD) Setiap Desa Di Kabupaten Kolak Tahun 2016

Abstrak

Desa

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERBUP Kab. Kolaka No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) Untuk Setiap Desa Di Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2016

Download file:

Perbup Kolaka No.39 Tahun 2015.pdf

BESARAN

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, BD. 2015 /No. 39, LL 8 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Besaran Pagu Alokasi Dana Desa Desa (ADD) Setiap Desa Di Kabupaten Kolak Tahun 2016

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 72 ayat 4 UU no 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan PP No 47 Tahun 2015 pasal 96 ayat 2 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemeintah nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 tentang desa. alokasi Dana Desa paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi dana Alokasi Khusus; b. bahwa Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kepada Desa perlu dilaksanakan secara transparan dan akuntabel; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Besaran Pagu Alokasi Dana Desa ( ADD ) Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2016.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1822); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Propenas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 6. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemeintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7); 8. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 9. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 672, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4800); 11. Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Keija Lembaga Teknis daerah Kabupaten Kolaka, Sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan peraturan Daerah kabupaten Kolaka Nomor 3 Tahun 2013 Perubahan ketiga atas Peraturan daerah Kabupaten Kolaka Nomor 38 Tahun 2007. 15. Peraturan daerah Kabupaten Kolaka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Kolaka; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 7 Tahun 2014 tentang rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah kabupaten Kolaka tahun 2014-2019
BAB I KETENTUAN UMUM, BAB II MAKSUD DAN TUJUAN, BAB III SUMBER ALOKASI DANA DESA, BAB IV PENGALOKASIAN DANA DESA TIAP DESA. BAB V KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
8 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka No. 38 Tahun 2015

Pedoman Umum Dan Petunjuk Teknis Tenaga Pendamping Desa Program Gerakan Masyarakat Mandiri (Gemari) Kabupaten Kolaka

Abstrak

Desa

Download file:

Perbup Kolaka No.38 Tahun 2015.pdf

PEDOMAN

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 38, BD. 2015 /No. 41, LL 6 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Umum Dan Petunjuk Teknis Tenaga Pendamping Desa Program Gerakan Masyarakat Mandiri (Gemari) Kabupaten Kolaka

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unit pemeintahan terdepan yang berhubungan langsung dengan masyarakat, perlu adanya sumber daya manusia untuk mendukung pelaksanaan tugas dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang pedoman umum dan petunjuk teknis pendamping desa program Gerakan Masyarakat Mandiri (Gemari) Kabupaten Kolaka;
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); 7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13); 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2014-2019; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Kolaka
BAB I KETENTUAN UMUM, BAB II TUGAS TENAGA PENDAMPING DESA, BAB III MANAJEMEN TENAGA PENDAMPING DESA, BAB IV PENDANAAN, BAB V KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
6 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka No. 36 Tahun 2015

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa

Abstrak

Pengadaan Barang/Jasa

Download file:

Perbup Kolaka No.36 Tahun 2015.pdf

TATA-CARA

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, BD. 2015 /No. 39, LL 27 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka meningkatkan tata kelola pengadaan barang/jasa yang baÿk di Desa, serta meningkatkan pemberdayaan masyarakat Desa, perlu pengaturan mengenai tata cara Pengadaan Barang/Jasa yang sederhana, jelas dan komprehensif, dengan tetap memperhatikan tata nilai pengadaan dan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa; b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa perlu Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kolaka tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679; 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usui dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 158); 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 159); 13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 160); 14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 297); 15. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Kolaka; 17. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2014-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2014 Nomor Noreg Peraturan Daerah kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 10 Tahun 2014; 18. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 16 Tahun 2014 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015; 19. Peraturan Bupati Kolaka Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa;
BAB I KETENTUAN UMUM, BAB II TATA NILAI PENGADAAN, BAB III PENGELOLAAN KEGIATAN, BAB IV KEGIATAN SWAKELOLA, BAB V KEGIATAN PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDIA BARANG/JASA, BAB VI PENGAWASAN, PEMBAYARAN, PELAPORAN DAN SERAH TERIMA, BAB VII KEADAAN KAHAR, BAB VIII PEMUTUSAN PERJANJIAN DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN, BAB IX PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DALAM ORGANISASI PENGADAAN, BAB X KETENTUAN PENUTUP,

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2015.
27 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka No. 35 Tahun 2015

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Pedoman Tata Cara Pengelolaan, Penyaluran, Pemantauan Dan Evaluasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015

Abstrak

Desa

Download file:

Perbup Kolaka No.35 Tahun 2015.pdf

PEDOMAN

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 35, BD. 2015 /No. 38, LL 18 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Tata Cara Pengelolaan, Penyaluran, Pemantauan Dan Evaluasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015

ABSTRAK:

a. bahwa guna tertib administrasi dalam perencanaan,pengelolaan pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan Desa dan untuk melaksanakan ketentuan pasal 43 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Tata Cara Pengelolaan, Penyaluran, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa Tahun anggaran 2015
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukkan Daerah - Daerah Tingkat II di Selawesi (Lembaran Negara Republik Indonesian Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RepubliK Indonesia Nomor 1822; 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ) sebagaimana telah diubah beberappa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 ); 4. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administarsi Pemerintahan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601 ) 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539; 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5717 ); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara ( Lembaran Negara Republilk Indonesia Tahun 2014 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558 ); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2Q15 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( APBN ), ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694 ); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32 ); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093 ); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094 ); 12. Peraturan Menteri Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 297 ); 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengelolaan, Penyaluran, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 684 ); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kolaka, sebagai mana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 3 Tahun 2013 perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 38 Tahun 2007 ); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 01 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Kolaka; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 16 Tahun 2014 tentang Angggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD ) Tahun Anggaran 2015 ( Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2014 Nomor 16 );
BAB I KETENTUAN UMUM, BAB II ASAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA, BAB III KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA, BAB IV APBDesa, BAB V Pembiayaan, BAB VI PENGELOLAAN, BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN, BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Mei 2015.
18 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka No. 33 Tahun 2015

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016

Abstrak

APBD

Download file:

Perbup Kolaka No.33 Tahun 2015.pdf

penjabaran

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, BD. 2015 /No. 36, LL 8 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016

ABSTRAK:

a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 7 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2016, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati Kolaka tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2016 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
BAB I KETENTUAN UMUM, BAB II PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH, BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN, BAB IV KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Desember 2015.
8 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka No. 32 Tahun 2015

Perubahan Atas Peraturan Bupati Kolaka Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Tunjangan Perumahan, Standar Satuan Harga Pakaian Dinas Dan Pakaian Adat Daerah Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Kolaka Masa Jabatan 2014-2019 Tahun Anggaran 2015

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERBUP Kab. Kolaka No. 11 Tahun 2017 tentang Tunjangan Perumahan Dan Standar Satuan Harga Pakaian Dinas Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2017
PERBUP Kab. Kolaka No. 10 Tahun 2016 tentang Tunjangan Perumahan Dan Standar Satuan Harga Pakaian Dinas Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2016

Mengubah

PERBUP Kab. Kolaka No. 43 Tahun 2014 tentang Tunjangan Perumahan Dan Standar Satuan Harga Pakaian Dinas Dan Pakaian Adat Daerah Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Kolaka Masa Jabatan 2014-2019 Tahun Anggaran 2015

Download file:

Perbup Kolaka No.32 Tahun 2015.pdf

PERUBAHAN

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, BD. 2015 /No. 34, LL 4 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kolaka Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Tunjangan Perumahan, Standar Satuan Harga Pakaian Dinas Dan Pakaian Adat Daerah Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Kolaka Masa Jabatan 2014-2019 Tahun Anggaran 2015

ABSTRAK:

. bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah nomor 9 tahun 2012 dan Peraturan Daerah Nomor DPPA 002/DPPA/1.20.1.20.04/ 2015 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Kolaka TA. 2015 perlu diatur lebih lanjut dengan menyusuaikan keuangan daerah. b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu di tetapkan Tunjangan Perumahan, Standar Satuan Harga Pakaian Dinas Pimpinan dan Pakaian Adat Daerah Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kolaka Masa Jabatan 2014 - 2019 Tahun Anggaran 2015 dengan Peraturan Bupati Kolaka;
1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah - daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 3. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801); 4. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836); 5. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Reoublik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 6. Undang - Undang Nomor 17 Tahurt 2014, tentang Majelis Permusyarawatan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Repoblik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568); 7. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 8. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 90, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4416); sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, ( Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540), terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47);, 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelemggaran Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah,Laporan Keuangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelanggaran Pemerintah Daerah kepada Masyarakat ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693) ; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89); 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubag dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuanj Keuangan Daerah,Penganggaran dan Pertanggungjawaban Pengguna Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 17. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Kolaka; 18. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 01 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Kolaka; 19. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 09 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 02 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dam Anggota DPRD Kabupaten Kolaka; 20. Peraturan Daerah Kabupaten kolaka Nomor DPPA 002/DPPA/1.20.1.20.04/2015 Tahun 2014 tentang perubahan APBD Kabupaten Kolaka TA.2015
Ketentuan Pasal 2 ayat (1) diubah

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Bupati Kolaka Nomor 43 Tahun 2014 tentang Tunjangan Perumahan dan Standar satuan harga Pakaianan Dinas dan Pakaian Adat Daerah Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kolaka Masa Jabatan 2014 - 2019 Tahun Anggaran 2015
4 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka No. 31 Tahun 2015

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga (RT) Dan Rukun Warga (RW) Di Kabupaten Kolaka

Abstrak

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Download file:

Perbup Kolaka No.31 Tahun 2015.pdf

PEDOMAN

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, BD. 2015 /No. 33, LL 12 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga (RT) Dan Rukun Warga (RW) Di Kabupaten Kolaka

ABSTRAK:

a. bahwa di Desa dan Kehirahan dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 2 Peraturan Mentei Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan; b. bahwa di Desa dan Kelurahan dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan sebagaiman tertuang dalam Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa / Kelurahan; c. bahwa Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kabupaten Kolaka telah tunbull dan berkembang atas prakarsa dan inisiatif masyarakat dan telah berperan dalam upaya mewujudkan kerukunan tetangga dan warga masyarakat maka dalam rangka penyelenggaraannya di pandang perlu dibuatkan Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga ; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kabupaten Kolaka
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sulawesi Tenggara (Berita Negara Tahun 1950); 2. Undang-Undang Nomor 2 3 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234 ); 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495 ); 5. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undangundang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5679 ); 6. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Nomor 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2008 Nomor 2); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2008 Nomor 3); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Urusan Pemerintahan Kabupaten Kolaka (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2008 Nomor 6); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2008 Nomor 7); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Kolaka
BAB I KETENTUAN UMUM, BAB II PEMBENTUKAN, BAB III MAKSUD DAN TUJUAN, BAB IV TUGAS DAN FUNGSI, BAB V RUKUN TETANGGA, BAB VI RUKUN WARGA, BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN, BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN, BAB IX KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 November 2015.
12 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka No. 30 Tahun 2015

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Bupati Kolaka Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Penentuan Nilai Perolehan Air Dan Perhitungan Pajak Atas Pemanfaatan Air Tanah

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

Perbup Kolaka No.30 Tahun 2015.pdf

petunjuk-teknis

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, BD. 2015 /No. 32, LL 4 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kolaka Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Penentuan Nilai Perolehan Air Dan Perhitungan Pajak Atas Pemanfaatan Air Tanah

ABSTRAK:

a. bahwa ketentuan tentang Petunjuk Teknis Penentuan Nilai Perolehan Air dan Perhitungan Pajak Atas Pemanfaatan Air Tanah dengan Pcraturan Bupati Kolaka Nomor 25 Tahun 2012, namun guna meningkatkan kelancaran pemungutan Pajak Air Tanah sesuai Surat Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor : 545/2223 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah, maka Peraturan Bupati Kolaka Nomor 25 Tahun 2012 perlu diubah; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kolaka tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kolaka Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penentuan Nilai Perolehan Air dan Perhitungan Atas Pemanfaatan Air Tanah;
1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II di Sulawesi Lembaran Negara RI. Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822) ; 2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI. Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI. Nomor 5587) sebagaimana telah diubeJi beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembai-an Negara RI. Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI. Nomor 5679); 3. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI. Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI. Nomor 5049); 4. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan daerah Kabupaten Kolaka; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Kolaka; 6. Peraturan Bupati Kolaka Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penentuan Nilai Perolehan Air dan Perhitungan Atas Pemanfaatan Air Tanah;
Ketentuan Pasal 8 diubah Ketentuan Pasal 10 diubah

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2015.
Peraturan Bupati Kolaka Nomor 25 Tahun 2012
4 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka No. 29 Tahun 2015

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum Dan Penyehatan Lingkungan (RAD AMPL) Kabupaten Kolaka Tahun 2015-2019

Abstrak

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur

Download file:

Perbup Kolaka No.29 Tahun 2015.pdf

rencana

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, BD. 2015 /NO. 31, LL 9 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum Dan Penyehatan Lingkungan (RAD AMPL) Kabupaten Kolaka Tahun 2015-2019

ABSTRAK:

a. bahwa air minum dan sanitasi merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi untuk meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat; b. bahwa penyediaan air minum dan sanitasi masih mengalami berbagai kendala sehingga diperlukan percepatan penyediaannya untuk mencapai universal access pada akhir tahun 2019; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RADAMPL)Kabupaten Kolaka Tahun 2015-201
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa ksdi terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490); 8. Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2007 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3747); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 10.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019; 11.Peraturan Menteri Pekeijaan Umum No 18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum ; 12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 13.Peraturan Menteri Pekeijaan Umum No l/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekeijaan Umum dan Penataan Ruang; 14.Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 38 tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Keija Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kolaka ; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 01 Tahun 2009 tentang Urutan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Kolaka; 16.Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 7 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kolaka ;
BAB I KETENTUAN UMUM, BAB II PERAN, FUNGSI, DAN KEDUDUKAN RAD AMPL KABUPATEN KOLAKA, BAB III PELAKSANAAN RAD AMPL KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2015-2019, BAB IV PEMANTAUAN DAN EVALUASI RAD AMPL KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2015-2019, BAB V KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 November 2015.
9 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT