Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penyelenggaraan Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan terhadap Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Provinsi Jawa Tengah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan keadilan bagi perempuan dan anak korban kekerasan berbasis gender di Provinsi Jawa Tengah, perlu diatur mekanisme koordinasi antar para pihak penyelenggara akses keadilan bagi perempuan dan anak korban kekerasan terhadap system peradilan pidana terpadu, agar hak perempuan dan anak korban kekerasan selama proses hukum terpenuhi maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Akses Keadilan Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Terhadap Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Provinsi Jawa Tengah;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2009; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016;
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Prosedur Standar Operasional, Sistem Data Penanganan Terpadu, Kerjasama, Pembiayaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2017.
16 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 77 Tahun 2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pengembangan Kampung Keluarga Berencana di Provinsi Jawa Tengah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, penanggulangan kemiskinan yang bersinergi lintas sektor dengan program kependudukan, keluarga berencana dan pernbangunan keluarga perlu dilakukan pengembangan kampung Keluarga Berencana di Provinsi Jawa Tengah sehingga perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengembangan Kampung Keluarga Berencana Di Provinsi Jawa Tengah;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun· 1994; Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2013;
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Pengembangan Kampung KB, Koordinasi, Tingkatan Kampung KB, Pembiayaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, dan Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2017.
10 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 76 Tahun 2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penyelenggaraan Kawasan Sains dan Teknologi di Jawa Tengah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penyelenggaraan Kawasan Sains dan Teknologi di daerah diperlukan pedoman pendirian, pengelolaan dan pengembangan Kawasan Sains dan Teknologi sehingga perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Kawasan Sains dan Teknologi di Jawa Tengah;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015; Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2013; Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2017; Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016;
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Tujuan, Sasaran dan Fungsi, Penyelenggaraan Technopark, Penerima Layanan Technopark, Pendaftaran, Pembinaan, Pelaporan, Pengawasan dan Evaluasi, Kerjasama, Pendanaan, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2017.
19 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 74 Tahun 2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perlindungan Sumber Daya Genetik dan Pengetahuan Tradisional di Jawa Tengah
ABSTRAK:
bahwa Provinsi Jawa Tengah memiliki potensi kekayaan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, perlu dilindungi untuk menjamin kelestarian keanekaragaman hayati dan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka kewenangan untuk melaksanakan pengelolaan keanekaragaman hayati, tanggung jawab untuk mendukung pelaksanaan Konvensi Keanekaragaman Hayati dan Protokol Nagoya yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia sekaligus dalam rangka melindungi sumber daya genetik dan keadilan bagi masyarakat lokal atas pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisionalnya, perlu diatur dengan Peraturan Gubernur maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perlindungan Sumber Daya Genetik Dan Pengetahuan Tradisional Di Provinsi Jawa Tengah;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2013; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2003; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tcngah Nomor 9 Tahun 2016; Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2017;
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Asas, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Kelembagaan, Perlindungan, Rencana Aksi, Hak, Kewajiban dan Peran Serta Masyarakat, Pembinaan, Kerjasama, Pembiayaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, dan Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2017.
13 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 72 Tahun 2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menjamm kelancaran, efisiensi dan efektivitas serta mewujudkan tertib adrninistrasi pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018, perlu menetapkan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018;
Undang-Uhdang Nomor 10 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pcmcrintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Presidcn Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Ncgeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 86 Tahun 2010; Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2012; Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016;
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang ketentuan umum, kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, pelaksanaan apbd, penatausahaan pelaksanaan apbd, pertanggungjawaban pelaksanaan apbd, badan layanan umum daerah, pengelolaan dana dan barang pada satdikmen negeri dan satdiksus negeri, pembinaan dan pengawasan dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2017.
82 hal
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
ABSTRAK:
bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan Dan Gizi, dalam mewujudkan kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan perlu pangan yang cukup, baik kuantitas maupun kualitasnya untuk menghadapi masalah kekurangan pangan, gangguan pasokan, harga dan keadaan darurat sehingga perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012; Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016;
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Jenis dan Jumlah Cadangan Pangan, Pengadaan Cadangan Pangan, Pengelolaan Cadangan Pangan, Penyaluran Cadangan Pangan, Pelaporan, Pembinaan dan Pengawasan, Pembiayaan, dan Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Desember 2017.
Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2014 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Gubernur 57 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi .Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2015 Nomor 60) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
6 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 69 Tahun 2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Rencana Induk Pelabuhan Rembang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penyelenggaraan dan pedoman perencanaan pembangunan serta pengembangan pelabuhan, penyelenggara pelabuhan Rembang wajib menyusun rencana induk pelabuhan pengumpan regional pada lokasi yang ditetapkan, sesuai ketentuan Pasal 28 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan, Gubernur menetapkan Rencana Induk Pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan regional maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Induk Pelabuhan Rembang;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 51 Tahun 2015;
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Penyelenggara Kegiatan, Pembangunan dan Pengembangan Fasilitas, Penggunaan dan Pemanfaatan Lahan, dan Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 24 November 2017.
7 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 68 Tahun 2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Kebijakan Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi di Provinsi Jawa Tengah
ABSTRAK:
bahwa untuk mengintegrasikan informasi Hidrologi, Hidrometeorologi Dan Hidrogeologi, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2014 tentang Kebijakan Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi Dan Hidrogeologi Di Provinsi Jawa Tengah yang mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, dengan dibatalkannya Undang Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air berserta peraturan pelaksanaannya, maka Peraturan Gubernur Jawa Tengah dimaksud sudah tidak sesuai lagi oleh karena itu perlu dirubah maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Kebijakan Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi Dan Hidrogeologi Di Provinsi Jawa Tengah;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pekerjan Umum dan Perumahan Rakyat No. 10/PRT/M/2015; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2014;
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Kebijakan SIH3, Kebijakan Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi, Monitoring dan Evaluasi, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 24 November 2017.
Dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Jawa
Tengah Nomor 19 Tahun 2014 tentang Kebijakan Pengelolaan Sistem Informasi
Hidrologi, Hidrometeorologi Dan Hidrogeologi Di Provinsi Jawa Tengah dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku;
10 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 67 Tahun 2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Sistem Informasi Aplikasi Perizinan Jawa Tengah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 17 Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan meningkatkan penyelenggaraan pelayanan perizinan serta investasi secara elektronik, perlu dilakukan pengaturan penggunaan Sistem Informasi Apliaski Perizinan Jawa Tengah maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Sitem Informasi Aplikasi Perizinan Jawa Tengah;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008;Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomro 97 Tahun 2014; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2015; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016; Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2014; Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 72 Tahun 2016; Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2017;
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Hak Akses, Subsistem Pelayanan Informasi Peluang Investasi, Subsistem Pelayanan Perizinan, Pemanfaatan Sistem Teknologi Informasi, PEngelolaan, Pemeliharaan dan Pengembangan, Sanksi, KEadaan Kahar, Pembiayaan dan Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 24 November 2017.
20 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 66 Tahun 2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pinjam Pakai Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Jawa Tengah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.50/Menlhk/Setjen/Kum.l/6/ 2016 tentang pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Di Wilayah Provinsi Jawa Tengah;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.50/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010;
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Izin untuk Pembangunan Fasilitas Umum yang bersifat non komersial dengan luas paling banyak 5 (lima) Hektar, Izin untuk Petambangan Rakyat, Pemanfaatan Kayu, Jangka Waktu Izin, Perpanjangan, Pengurangan dan Pengembalian Izin, Monitoring dan Evaluasi, Sanksi, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 17 November 2017.
Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2013 sebaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 75 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2013 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan Di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Tahun 2013 Nomor 75), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
26 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
