tarif tenaga listrik yang disediakan oleh pt united power di kawasan industri kendal
2018
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 9, BD. 2018/No. 9
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Tarif Tenaga Listrik yang disediakan oleh PT. United Power di Kawasan Industri Kendal
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penyediaan tenaga listrik untuk konsumen di Kawasan Industri Kendal oleh PT United Power dan sesuai ketentuan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Pasal 53 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Ketenagalistrikan di Provinsi Jawa Tengah, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Tarif Tenaga Listrik yang disediakan oleh PT United Power di Kawasan Industri Kendal;
UU No 10 Tahun 1950; UU No 30 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; PP No 14 Tahun 2012; Perda Provinsi Jawa Tengah No 8 Tahun 2012; Pergub Jawa Tengah No 18 Tahun 2016; Pergub Jawa Tengah No 37 Tahun 2016;
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Tarif Tenaga Listrik, Mutu Pelayanan, Pembinaan dan Pengawasan, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2018.
9 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2018
PERGUB Prov. Jawa Tengah No. 90 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengajuan, Penetapan dan Perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah
pedoman penyusunan, pengajuan, penetapan dan perubahan rencana bisnis dan anggaran blu rsud dan rsj
2018
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 8, BD. 2018/No. 8
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 90 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengajuan, Penetapan dan Perubahan Rencana Bisnsi dan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah
ABSTRAK:
bahwa dengan ditetapkannya RSUD dan RSJD Provinsi Jawa Tengah sebagai Badan Layanan Umum Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu disusun pedoman perencanaan dan penganggaran tahunan yang dituangkan dalam Rencana Bisnis dan Anggaran Rumas Sakit Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam mekanisme penyusunan, pengesahan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBD Provinsi Jawa Tengah dan dengan adanya perkembangan keadaan utamanya hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 72B/LHP/BPK/XVIII.SMG/05/2017, serta sesuai Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLU, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 90 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengajuan, Penetapan dan Perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran BLU RSUD dan RSJD Provinsi Jawa Tengah;
UU No 10 Tahun 1950; UU No 15 tahun 2004; UU No 36 Tahun 2009; UU No 44 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; PP No 23 Tahun 2005; PP no 71 Tahun 2010; Perda Provinsi Jawa Tengah No 8 Tahun 2008; Permendagri No 61 Tahun 2007; Permendagri No 64 Tahun 2013; Pergub Jawa Tengah No 68 Tahun 2012;
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang perubahan Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24;
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2018.
4 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2018
alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau bagian pemerintah provinsi jawa tengah dan pemerintah kabupaten/kota
2018
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 7, BD. 2018/No. 7
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil tembakau Bagian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
bahwa sesuai ketentuan Pasal 66 A ayat (3) UU No 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas UU No 11 Tahun 1995 tentang Cukai, menyatakan bahwa Gubernur mengelola dan menggunakan dana bagi hasil cukai hasil tembakau dan mengatur pembagian dana bagi hasil cukai hasil tembakau kepada Bupati/Walikota di daerahnya masing-masing berdasarkan besaran konstribusi penerimaan cukai hasil tembakaunya dan sesuai dengan SUrat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemnetrian Keuangan Nomor S-801/PK/2017 tanggal 8 Desember 2017 perihal Penyampaian Status Daerah Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Permintaan Peraturan Gubernur terkait Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2018, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah TA 2018;
UU No 10 Tahun 1950; UU No 10 Tahun 1995; UU No 11 Tahun 1995; UU No 33 Tahun 2004; UU No 23 Tahun 2014; UU No 15 Tahun 2017; PP No 6 Tahun 1988; PP No 55 Tahun 2005; PP No 58 Tahun 2005; Perda Provinsi Jawa Tengah No 1 Tahun 2008; Permendagri No 13 Tahun 2006; Permenkeu No 165/PMK.07/2012; Permenkeu No 28/PMK.07/2016;
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang penetapan alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau bagian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota TA 2018 dan digunakan untuk mendanai kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Diatur juga mengenai pembentukan Sekretariat/Koordinator di Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Januari 2018.
6 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2018
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Rencana Kontingen Erupsi Gunung Merapi Provinsi Jawa Tengah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kontingensi Erupsi Gunung Merapi Provinsi Jawa Tengah;
UU No 10 Tahun 1950; UU No 24 Tahun 2007; PP No 21 Tahun 2008; PP No 22 Tahun 2008; Perda Provinsi Jawa Tengah No 11 Tahun 2009;
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan Rencana Kontingensi, Ruang Lingkup, Sifat Rencana Kontingensi, Penyelenggaraan Rencana Kontingensi Gunung Merapi, Rencana Kontingensi Gunung Merapi, Evaluasi Rencana Kontingensi Erupsi Gunung Merapi, Kerja Sama, Pembiayaan dan Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Januari 2018.
44 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2018
PERGUB Prov. Jawa Tengah No. 9 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah menengah Kejuruan Negeri di Provinsi Jawa Tengah
penerimaan peserta didik baru pada sekolah menengah atas negeri dan sekolah menengah kejuruan negeri
2018
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 5, BD. 2018/No. 5
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Provinsi Jawa Tengah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri di Provinsi Jawa Tengah telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri di Provinsi Jawa Tengah, sehubungan dengan adanya perkembangan keadaan khususnya terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan atau Bentuk Lain yang Sederajat, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Provinsi Jawa Tengah;
UU No 10 Tahun 1950; UU No 14 Tahun 2005; UU No 23 Tahun 2014; PP No 61 Tahun 2010; Perda Provinsi Jawa Tengah No 4 Tahun 2012; Perda Provinsi Jawa Tengah No 9 Tahun 2016; Permendikbud No 17 Tahun 2017; Pergub Jawa Tengah No 9 Tahun 2017;
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang perubahan pada Pasal 1, Pasal 3, Pasal 9A, Pasal 9B, Pasal 10, Pasal 13A, Pasal 13B.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Januari 2018.
17 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2018
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Provinsi Jawa Tengah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Provinsi Jawa Tengah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Provinsi Jawa Tengah;
UU No 10 tahun 1950; UU No 20 Tahun 2003; UU no 3 Tahun 2005; UU No 10 tahun 2009; UU No 36 Tahun 2009; UU No 25 Tahun 2009; UU No 6 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; UU No 8 Tahun 2016; PP No 16 Tahun 2007; PP No 17 Tahun 2007; PP No 18 tahun 2007; PP No 17 Tahun 2010; Perpres No 44 Tahun 2014; Perpres No 95 Tahun 2017; Perda Provinsi Jawa Tengah No 3 Tahun 2008; Perda Provinsi Jawa Tengah No 9 Tahun 2014; Perda Provinsi Jawa Tengah No 11 Tahun 2014; Perda Provinsi Jawa Tengah No 4 Tahun 2015; Perda Provinsi Jawa Tengah No 2 Tahun 2017; Permenpora No 0616 Tahun 2014; permenpora No 10 Tahun 2015; Permenpora No 94 Tahun 2015; Permenpora No 1398 Tahun 2015; Permenpora No 1684 Tahun 2015;
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Pembinaan dan Pengembangan Olahraga, Olahraga Unggulan Strategis dan Olahraga Unggulan Utama, Pemberian Penghargaan, Penetapan Tugas Perangkat Daerah dan Koordinasi Lintas Sektor, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Keolahragaan Tingkat Daerah, Pembiayaan dan Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Januari 2018.
29 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2018
PERGUB Prov. Jawa Tengah No. 67 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 49 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah
tata cara pemberian dan pertanggungjawaban belanja bantuan keuangan kepada kabupaten/kota yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah
2018
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 3, BD. 2018/No. 3
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan kegiatan belanja bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanaj Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah, namun sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan pencapaian sasaran dan pelaksanaan pembangunan Provinsi Jawa Tengah serta adanya beberapa perubahan mekanisme pelaksanaan kegiatan bantuan keuangan kepada kabupaten/kota, Peraturan Gubernur tersebut perlu dilakukan perubahan dengan menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 49 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
UU No 10 Tahun 1950; UU No 1 Tahun 2004; UU No 6 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 2 Tahun 2012; Perda Provinsi Jawa Tengah No 1 Tahun 2008; Perda Provinsi Jawa Tengah No 9 Tahun 2016; Permendagri No 13 Tahun 2006; Permenkeu No 37/PMK.07/2016; Pergub No 49 Tahun 2015;
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang perubahan Pasal 1, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13;
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Januari 2018.
35 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2018
honorarium bagi guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap pada sekolah menengah atas negeri, sekolah menengah kejuruan negeri dan sekolah luar biasa negeri
2018
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 2, BD. 2018/No. 2
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Honorarium Bagi Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap Pada Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dan Sekolah Luar Biasa Negeri Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan guru dan tenaga pendidikan pada sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dan Sekolah Luar Biasa Negeri serta guna meningkatkan kinerja layanan pendidikan di Sekolah Menengah atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dan Sekolah Luar Biasa Negeri, maka telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Honorarium Bagi Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap pada Sekolah Menengah atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dan Sekolah Luar Biasa Negeri Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan dengan mempertimbangkan kondisi yang berkembang karena adanya perubahan sumber pembiayaan dalam pemberian honorarium bagi Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap pada Sekolah Menengah atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dan Sekolah Luar Biasa Negeri Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Honorarium bagi Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap pada Sekolah Menengah atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dan Sekolah Luar Biasa Negeri Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
UU No 10 Tahun 1950; UU No 17 Tahun 2003; UU No 20 Tahun 2003; UU No 15 Tahun 2004; UU No 14 Tahun 2005; UU No 23 Tahun 2014; PP No 19 Tahun 2005; PP No 46 Tahun 2011; PP No 48 Tahun 2008; PP No 74 Tahun 2008; PP No 17 Tahun 2010; PP No 80 Tahun 2010; PP No 19 Tahun 2017; Perda Provinsi Jawa Tengah No 9 Tahun 2016; Permendagri No 13 Tahun 2006; Permendiknas No 16 Tahun 2007; Permendiknas No 32 Tahun 2008; Permendiknas No 24 Tahun 2008; Permendiknas No 25 tahun 2008; Permendiknas No 27 Tahun 2008; Permendiknas No 26 Tahun 2010; Permendiknas No 35 Tahun 2010; Pergub Jawa Tengah No 3 Tahun 2017;
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang perubahan Pasal 1, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 16;
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Januari 2018.
9 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2018
kebijakan pengawasan di lingkungan pemerintah provinsi jawa tengah dan pemerintah kabupaten/kota
2018
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 1, BD. 2018/No. 1
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2018
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah secara efektif, efisien dan terpadu serta mencegah terjadinya pengawasan yang tidak terencana, guna mewujudkan tata pemerintahan yang baik, perlu disusun kebijakan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan sesuai dengan Permendagri Nomor 110 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2018, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2018;
UU no 10 tahun 1950; UU No 1 Tahun 2004; UU No 23 Tahun 2014; PP No 8 Tahun 2006; PP no 7 Tahun 2008; PP No 60 Tahun 2008; PP no 19 tahun 2010; PP No 18 tahun 2016; PP No 12 Tahun 2017; Perda Provinsi Jawa Tengah No 9 Tahun 2016; Perda Provinsi Jawa Tengah No 5 Tahun 2014; Permendagri no 23 Tahun 2007; Permendagri No 25 tahun 2007; Pergub Jawa Tengah No 23 Tahun 2016; Pergub No 89 Tahun 2010; Pergub Jawa Tengah No 56 Tahun 2016;
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Tujuan Kebijakan Pengawasan, Pengawasan, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Januari 2018.
17 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 27A Tahun 2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pengaturan Lalu Lintas dan Kendaraan Angkutan Barang pada Masa Angkutan Lebaran Tahun 2017 di Jalan Provinsi Wilayah Jawa Tengah
ABSTRAK:
bahwa untuk menjarmn keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan serta mengoptimalkan penggunan dan gerakan lalu lintas pada masa angkutan lebaran, perlu dilakukan pengaturan lalu lintas melaui pembatasan
operasional kendaraan bermotor pada masa angkutan lebaran dan sesuai ketentuan Pasal 21 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas, rencana kebijakan lalu lintas yang berlaku pada setiap ruas jalan dan 'atau per simpangan di jalan provinsi ditetapkan oleh Gubernur sehingga perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Pengaturan Lalu Lintas dan Kendaraan Angkutan Barang pada Masa Angkutan Lebaran Tahun 2017 di Jalan Provinsi Wilayah Jawa Tengah;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012; Peraturan Pernerintah Nomor 74 Tahun 2014; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 96 Tahun 2015; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2017; . Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2013; 2. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.2717/AJ.201/DRJD/2017;
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang pengaturan Lalu Lintas pada masa Angkutan Lebaran Tahun 2017 dilakukan untuk mewujudkan kelancaran dan ketertiban serta mengatasi kemacetan lalu lintas dengan pengalihan lalu lintas secara ctinamis dan situasional terhadap kendaraan angkutan barang;
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juni 2017.
6 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
