Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023-2028
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3)
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang
Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Pasal
5 ayat (9) Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2022
tentang Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu
Lintas Dan Angkutan Jalan dan Pasal 61 ayat (3)
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun
2020 tentang Penyelenggaraan Perhubungan, perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi
Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Provinsi
Jawa Tengah Tahun 2023-2028;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2022; Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2013; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2020;
Di dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Ketnetuan Umum, RKA LLAJ Daerah, Evaluasi dan Pelaporan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Agustus 2023.
47 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 26 Tahun 2023
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredara Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
ABSTRAK:
bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4),
Pasal 7 ayat (5), Pasal 9 ayat (5), Pasal 26 ayat (3) dan
Pasal 28 ayat (5) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah
Nomor 1 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pencegahan Dan
Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap
Narkotika Dan Prekursor Narkotika, perlu menetapkan
Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2021
tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan
Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan
Prekursor Narkotika;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2021;
Di dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Maksud dan Tujuan, Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, Pelaksanaan Tes Urine di Lingkungan Satuan Pendidikan, Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah, Penanganan, Penghargaan, Sanksi Administratif, Ketentuan Lain-Lain dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juli 2023.
14 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2023
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan
pemerintahan yang aman di lingkungan Pemerintah
Daerah, diperlukan Manajemen Keamanan Informasi
untuk memastikan kerahasiaan, keutuhan, dan
ketersediaan terhadap aset informasi dari berbagai
ancaman Keamanan Informasi; bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 ayat (1) Peraturan
Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Pasal 17 ayat (1)
Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor
4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan
Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dan
Standar Teknis Dan Prosedur Keamanan Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik, Setiap Instansi
Pusat dan Pemerintah Daerah harus menerapkan
Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta agar
pelaksanaan Manajemen Keamanan Informasi dapat
berdayaguna dan berhasilguna, perlu menetapkan
Peraturan Gubernur tentang Sistem Manajemen
Keamanan Informasi Pemerintah Daerah;
Undang–Undang Nomor 10 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2022; Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2018; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2021;
Di dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Penetapan Cakupan, Penetapan Penanggung Jawab, Perencanaan, Dukungan Pengoperasian, Prosedur Pengendalian, Evaluasi Kinerja, Monitoring dan Perbaikan Berkelanjutan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juli 2023.
10 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 24 Tahun 2023
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan,
ketertiban dan kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan, rencana pembangunan suatu pusat kegiatan wajib
dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas sesuai dengan
kategori Skala Dampak Bangkitan Lalu Lintas yang
ditimbulkan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan sesuai ketentuan Pasal 47 Peraturan
Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2020
tentang Penyelenggaraan Perhubungan serta agar
penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas dapat
berdayaguna dan berhasilguna, perlu menetapkan
Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Analisis
Dampak Lalu Lintas;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2020; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2021;
Di dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Ketentuan Umum, Andalalin, Pengawasan Andalalin, Standar Operasional Prosedur, Sanksi Administratif, dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juli 2023.
17 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2023
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026
ABSTRAK:
bahwa dengan akan berakhirnya masa jabatan
Gubernur Jawa Tengah, dan guna menjaga
kesinambungan perencanaan pembangunan daerah di
masa transisi pada masa Pemilihan Umum Kepala
Daerah secara serentak dan nasional, perlu menyusun
Rencana Strategis Perangkat Daerah; bahwa sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52
Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa
Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan
Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023
tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2024 – 2026, perlu disusun Rencana
Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun
2024-2026; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis
Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 –
2026;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019; Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023;
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 – 2026 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024 - 2026, selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah dimaksud menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juli 2023.
900 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2023
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketengakerjaan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memberikan jaminan
perlindungan dasar dan kesejahteraan bagi tenaga
kerja beserta keluarganya di Provinsi Jawa Tengah,
telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah
Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Program
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Melalui Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Di
Provinsi Jawa Tengah; bahwa dengan adanya perkembangan keadaan,
terutama ditetapkannya Instruksi Presiden Nomor
2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan
Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, maka
Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 97 Tahun
2018 sudah tidak sesuai, oleh karena itu perlu
ditinjau kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang
Pelaksanaan Program Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan Melalui Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
Undang–Undang Nomor 10 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013; Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013; Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021; Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2018; Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2021; Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2021;
Di dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Ketentuan Umum, Jenis Program dan Kepesertaan, Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan dan Pengendalian, Pembiayaan, Sanksi Administratif, Ketentuan Lain-Lain dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juli 2023.
Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 97 Tahun 2018 dicabut.
12 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2023
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan fungsi
penunjang bidang Keuangan Sub Fungsi
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Provinsi
Jawa Tengah, telah ditetapkan Peraturan
Gubernur Jawa Tengah Nomor 66 Tahun 2021
tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan
Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi
Jawa Tengah; bahwa dalam rangka pengelolaan aset milik
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah agar lebih
berdayaguna dan berhasilguna, serta untuk
peningkatan Pendapatan Asli Daerah, telah
dibentuk Unit Pelaksana Teknis melalui Peraturan
Gubernur Jawa Tengah Nomor 32 Tahun 2018
tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana
Teknis Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset
Daerah; bahwa sehubungan dengan perkembangan
dinamika pelaksanaan pemerintahan dan guna
penguatan kelembagaan serta guna meningkatkan
Pendapatan Asli Daerah melalui optimalisasi
pemanfaatan aset, maka Peraturan Gubernur
Jawa Tengah sebagaimana dimaksud pada huruf a
dan huruf b, tidak sesuai dengan perkembangan
hukum sehingga perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c,
perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang
Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengelola
Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021;
Di dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Ketentuan Umum, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, UPTD, Kelompok Jabatan Fungsional, Susunan Organisasi, Tata Kerja, Kepegawaian, Ketentuan Lain-Lain, ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juni 2023.
Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2021 dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 32 Tahun 2018 dicabut.
39 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2023
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat
ABSTRAK:
bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan
Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah, masyarakat dapat menyampaikan laporan atau
pengaduan atas dugaan penyimpangan yang dilakukan
oleh kepala daerah, wakil kepala daerah, anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan/atau aparatur
sipil negara di instansi daerah dan perangkat desa
kepada Aparat Pengawas Internal Pemerintah dan/atau
aparat penegak hukum; bahwa untuk memberikan kesamaan persepsi dan
langkah kerja dalam mengoordinasikan dan
melaksanakan penanganan pengaduan masyarakat,
perlu disusun suatu pedoman penanganan pengaduan
masyarakat; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman
Penanganan Pengaduan Masyarakat;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/4/2009; Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2018;
Di dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Ketentuan Umum, Kriteria, Jenis dan Sumber Pengaduan Masyarakat, Tata Cara dan Tahapan Pengaduan Masyarakat, Pembiayaan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juni 2023.
9 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2023
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan Pegawai Aparatur
Sipil Negara yang handal, profesional, berintegritas
tinggi dan bermoral sebagai penyelenggara
pemerintahan yang menerapkan prinsip-prinsip
pemerintahan yang baik, diperlukan adanya peraturan
disiplin bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang dapat
dijadikan pedoman dalam menegakkan disiplin,
sehingga dapat menjamin terpeliharanya tata tertib
dan kelancaran pelaksanaan tugas bagi Pegawai
Aparatur Sipil Negara; ahwa sesuai ketentuan Pasal 86 ayat (2) UndangUndang
Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara dan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Pemerintah
Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai
Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, Instansi
Pemerintah wajib melaksanakan penegakan disiplin
terhadap Pegawai Aparatur Sipil Negara; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Disiplin
Pegawai Aparatur Sipil Negara;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang–Undang Nomor 10 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020; Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015;
Di dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Kewajiban dan Larangan, Hukuman Disiplin, Pemberhentian Sementara, Tim Pembinaan Disiplin Pegawai ASN dan Sekretariat Tim Pembinaan Disiplin Pegawai ASN, Upaya Administratif, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juni 2023.
42 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2023
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas di
bidang Pendidikan Menengah dan Pendidikan
Khusus pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Jawa Tengah, telah ditetapkan Peraturan
Gubernur Jawa Tengah Nomor 49 Tahun 2018
tentang Organisasi Dan Tata Kerja Cabang Dinas
Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi
Jawa Tengah; bahwa dalam rangka memberikan penguatan fungsi
Cabang Dinas serta upaya perluasan akses
memperoleh layanan pendidikan bagi masyarakat di
Provinsi Jawa Tengah agar memiliki kesempatan
lebih luas dalam memperoleh layanan pendidikan di
Satuan Pendidikan Negeri, telah dilakukan upaya
pemerataan akses melalui pendirian Satuan
Pendidikan Formal Sekolah Menengah Atas Negeri,
Sekolah Menengah Kejuruan Negeri, dan Sekolah
Luar Biasa Negeri; bahwa guna efektivitas pengelolaan dan
penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal Sekolah
Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan
Sekolah Luar Biasa pada Cabang Dinas, maka
Peraturan Gubernur Jawa Tengah sebagaimana
dimaksud pada huruf a perlu ditinjau kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan
Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor
49 Tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja
Cabang Dinas Pada Dinas Pendidikan Dan
Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 49 Tahun 2018; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 42 Tahun 2021; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 78 Tahun 2021;
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang perubahan Pasal 1, perubahan Pasal 4, perubahan Pasal 5, perubahan Pasal 15, penyisipan Pasal 15A.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juni 2023.
Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 49 Tahun 2018 diubah.
5 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
