PERWALI Kota Bontang No. 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 13 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 45 Tahun 2019
Diubah dengan
PERWALI Kota Bontang No. 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas.
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Perjalanan Dinas
ABSTRAK:
- bahwa pembiayaan untuk perjalanan dinas jabatan dalam negeri dan luar negeri bagi Pejabat Negara/Pegawai Negeri Sipil/Tenaga Non Pegawai Negeri Sipil harus sesuai dengan kebutuhan nyata, dan memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah
- bahwa ketentuan mengenai perjalanan dinas di lingkungan Pemerintah Kota Bontang, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan Peraturan Perundang-undangan dan kebutuhan nyata saat ini, sehingga perlu ditinjau kembali
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.47 Tahun 1999; Sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015
Dalam peraturan daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Perjalanan Dinas Jabatan, Biaya Perjalanan Dinas, Pertanggung Jawaban, Biaya Perjalanan Dinas, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juli 2016.
Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 16 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 28 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 16 Tahun 2013. dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
40 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bontang No. 12 Tahun 2016
PERUBAHAN - KEDUA - TENTANG - PENJABARAN - APBD - TAHUN - ANGGARAN - 2016
2016
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 12, BD2016/NO.12
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016
ABSTRAK:
adanya kegiatan yang belum cukup tersedia anggarannya dan bersifat mendesak, perlu melakukan pergeseran antar kegiatan dan antar jenis belanja dengan melakukan penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam APBD Tahun Anggaran 2016
Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No.28 Tahun 1999; UU No. 47 Tahun 1999; sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.28 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.79 Tahun 2005; PP No.23 Tahun 2005; PP No.24 Tahun 2005; PP No.54 Tahun 2005; PP No.55 Tahun 2005; PP No.56 Tahun 2005; PP No.57 Tahun 2005; PP No.58 Tahun 2005; PP No.8 Tahun 2006; Permendagri No.13 Tahun 2006; sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagr No.21 Tahun 2011; Permendagr No.52 Tahun 2015; PD Kota Bontang No.7 Tahun 2007; sebagaimana telah diubah dengan PD Kota Bontang No.4 Tahun 2013; PD Kota Bontang No.11 Tahun 2015
Ringkasan Penjabaran APBD
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juni 2016.
8 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bontang No. 11 Tahun 2016
SISTEM - DAN - TATA - CARA - PENERIMAAN - CALON - PESERTA - DIDIK - PADA - SATUAN - PENDIDIKAN
2016
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 11, BD2016/NO.11
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Sistem Dan Tata Cara Penerimaan Calon Peserta Didik Pada Satuan Pendidikan Di Kota Bontang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memberikan kesempatan kepada calon peserta didik tingkat SLTP dan SLTA yang berdomisili berdekatan dengan sekolah, perlu merubah indikator seleksi penerimaan calon peserta didik
Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No.47 Tahun 1999; Sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.20 Tahun 2003; UU No.23 Tahun 2014; Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.9 Tahun 2005; PP RI No.47 Tahun 2008
Tambahan Penilaian, Rumus Perhitungan Nilai Akhir Seleksi
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juni 2016.
9 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bontang No. 10 Tahun 2016
PEDOMAN - KENDALI - MUTU - PENGAWASAN - APARAT - PENGAWASAN - INTERN - PEMERINTAH - DAERAH
2016
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 10, BD2016/NO.10
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Kendali Mutu Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik, berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab diperlukan adanya pengawasan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
Dasar Hukum Peraturan Daerah Ini Adalah : UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6); Uu No.47 Tahun 1999; Sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015.
Pendahuluan, Pedoman Penyusunan Rencana Strategis, Pedoman Pengendalian Mutu Perencanaan Pengawasan Apip, Pedoman Pengendalian Mutu Penyusunan Rencana Dan Program Kerja Pengawasan, Pedoman Pengendalian Mutu Supervisi Pengawasan, Pedoman Pengendalian Mutu Pelaksanaan Pengawasan, Pedoman Pengendalian Mutu Pelaporan Pengawasan, Pedoman Pengendalian Mutu Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan, Pedoman Pengendalian Mutu Tata Usaha Dan Sumber Daya Manusia.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juni 2016.
55 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bontang No. 9 Tahun 2016
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan
ABSTRAK:
Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah, Menyatakan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Pada Pemerintah Daerah Melakukan Reviu Atas Laporan Keuangan Dan Kinerja Dalam Rangka Meyakinkan Keandalan Informasi Yang Disajikan Sebelum Disampaikan Wali Kota Kepada Badan Pemeriksa Keuangan. DAN Untuk Menjamin Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dilaksanakan Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.47 Tahun 1999; sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015
Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juni 2016.
13 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bontang No. 8 Tahun 2016
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pakaian Dinas Tenaga Non Pns Di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
bahwa Pakaian Dinas Non Pegawai di Lingkungan Pemerintah. namum perkembangannya sudah tidak sesuai dengan kondisi yang ada dimana dalam sarana pengawasan tingkat disiplin kerja serta terwujudnya kerapian, perlu menyeragamkan pakaian dinas tenaga non PNS di Lingkungan Pemerintah
Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU NO.47 Tahun 1999; Sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015;
Ketentuan Umum, Pakaian Dinas, Atribut Pakaian, Penggunaan Pakaian Dinas, Pengadaan Pakaian Dinas, Sanksi, Pembinaan Dan Pengawasan, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juni 2016.
Pada saat Peraturan Wali Kota Bontang ini mulai berlaku, maka Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 65 Tahun 2012 tentang Pakaian Dinas Pegawai Non PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang sebagaimana berkali-kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 67 Tahun 2015 tentang 9 Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 47 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Tenaga Non PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
19 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bontang No. 7 Tahun 2016
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang
ABSTRAK:
rangka meningkatkan disiplin, wibawa dan motivasi kerja pegawai serta terwujudnya keseragaman dalam berpakaian dinas pegawai negeri sipil di Lingkungan Pemerintah.
Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No.47 Tahun 1999; Sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP RI No.42 Tahun 2004; PP RI No.53 Tahun 2010; Permendagri No.60 Tahun 2007; sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri No.83 Tahun 2015; Permendagri No.19 Tahun 2013; Permenhub Nomor.72 Tahun 2014; Perka BNPB No.15 Tahun 2014
Ketentuan Umum,Pakaian Dinas, Atribut Pakaian Dinas, Pemakaian Atribut, Pengadaan Pakaian Dinas, Pembinaan Dan Pengawasan, Ketentuan Lain-Lain Serta Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juni 2016.
Pada saat berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Bontang Nomor 31 Tahun 2011 (Lembaran Berita Daerah Kota Bontang Tahun 2012 Nomor 31) tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bontang Nomor 61 Tahun 2015 (Lembaran Berita Daerah Kota Bontang Tahun 2015 Nomor 61) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bontang Nomor 31 Tahun 2012 (Lembaran Berita Daerah Kota Bontang Tahun 2012 Nomor 31) tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
71 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bontang No. 6 Tahun 2016
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah
ABSTRAK:
Dalam rangka mengembangkan sumber daya manusia Pegawai Negeri Sipil Daerah, pemerintah perlu mendorong setiap Pegawai Negeri Sipil Daerah untuk mengembangkan diri dan meningkatkan kemampuan serta profesionalisme melalui pendidikan lanjutan dalam bentuk pemberian tugas belajar
Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.47 Tahun 1999; Sebagaimana telah diubah dengan
UU No.7 Tahun 2000; UU No.23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015
Ketentuan Umum, Tujuan Dan Sasaran, Jenis Tugas Belajar, Perencanaan Dan Penetapan, Persyaratan, Prosedur Dan Proses, Batas Waktu, Pembiayaan, Hak, Kewajiban Dan Larangan, Sanksi, Pengakuan Gelar Dalam Administrasi Kepegawaian, Penempatan, Ketentuan Lain-Lain Serta Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juni 2016.
Pada Saat Peraturan Ini Mulai Berlaku, Maka Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 27 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Bontang (Berita Daerah Kota Bontang Tahun 2010 Nomor 27)Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 27 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Bontang (Berita Daerah Kota Bontang Nomor 33 Tahun 2012) Dicabut Dan Dinyatakan Tidak Berlaku
37 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bontang Nomor 5 Tahun 2016
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pelaksanaan Dan Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara
ABSTRAK:
Sesuai Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Dalam Upaya Pencegahan Serta Pemberantasan Korupsi Melalui Penyampaian Laporan Harta Kekayaan, Diperlukan Komitmen Seluruh Pegawai Aparatur Sipil Negara Untuk Melaporkan Harta Kekayaannya
UUD Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.47 Tahun 1999; Sebagaimana telah diubah dengan
UU No.7 Tahun 2000; UU No.23 Tahun 2014; sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Kewajiban Penyampaian Lhkasn, Waktu Penyampaian Lhkasn, Tugas Dan Kewajiban, Sanksi Serta Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juni 2016.
7 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bontang No. 4 Tahun 2016
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bontang Tahun 2017
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Bontang tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bontang Tahun 2017
UU No.47 Tahun 1999; Sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.25 Tahun 2004; UU No.17 Tahun 2007; UU No.23 Tahun 2014; sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.8 Tahun 2008; Permendagri No.54 Tahun 2010; Perda Kota Bontang No.5 Tahun 2011;
Definisi, Fungsi, Dan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bontang Tahun 2017
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2016.
5 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
