Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Kelima atas Perubahan Wali Kota Nomor 52 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
terdapat beberapa kegiatan yang belum
tersedia/belum cukup tersedia anggarannya dan bersifat
mendesak, maka perlu dilakukan pergeseran antar kegiatan
dan antar jenis belanja.
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; Permendagri No.13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri No.21 Tahun 2011; Perda Kota Bontang No.8 Tahun 2018; Perwali No.52 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Perwali Kota Bontang No.17 Tahun 2019.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang perubahan pada, Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 Peraturan Wali Kota Nomor 52 Tahun 2018.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juni 2019.
Mengubah Peraturan Wali Kota Nomor 52 Tahun 2018
5 hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bontang Nomor 27 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pola Hubungan Kerja dan Jalur Koordinasi Perangkat Daerah
ABSTRAK:
Sehubungan adanya penataan kelembagaan
perangkat daerah yang dimuat dalam Peraturan Daerah
Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah, perlu mengubah Peraturan
Wali Kota yang telah ditetapkan.
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; Perda Kota Bontang No.2 Tahun 2016 sebagimana telah diubah dengan Perda Kota Bontang No.5 Tahun 2018; Perwali Kota Bontang No.12 Tahun 2017.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Perubahan Atas
Peraturan Wali Kota Nomor 12 Tahun 2017 Tentang
Pola Hubungan Kerja Dan Jalur Koordinasi
Perangkat Daerah.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juni 2019.
Mengubah Peraturan Wali Kota Nomor 12 Tahun 2017 Tentang
Pola Hubungan Kerja Dan Jalur Koordinasi
Perangkat Daerah.
4 hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bontang Nomor 26 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Satu Pintu
ABSTRAK:
seluruh pelayanan perizinan berusaha yang menjadi
kewenangan Pemerintah Daerah diintegrasikan dalam
sistem elektronik sehingga pendelegasian kewenangan
kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi
perizinan dilakukan penyesuaian dan adanya izin yang
belum terakomodir dalam pendelegasian kewenangan
perizinan dan nonperizinan kepada Kepala Perangkat
Daerah yang membidangi perizinan, perlu mengubah
Peraturan Wali Kota yang telah ditetapkan
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; Permendagri No.138 Tahun 2017; Perwali Kota Bontang No.33 Tahun 2018.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Perubahan pada Ketentuan Lampiran I Peraturan Wali Kota Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juni 2019.
Peraturan ini mengubah Peraturan Wali Kota Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
6 hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bontang Nomor 25 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penyelenggaraan Closed Circuit Television
ABSTRAK:
untuk mewujudkan keamanan dan perlindungan
bagi masyarakat di Kota Bontang, perlu dilakukan
pemantauan pada bangunan gedung dan lingkungannya
serta kawasan ruang publik secara berkelanjutan melalui
sistem informasi elektronik berupa Closed Circuit
Television.
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Ketentuan Umum, penyelenggaraan CCTV, tempat penyelenggaraan CCTV, hak dan kewajiban penyelenggara, pengawasan dan evaluasi, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Mei 2019.
Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis penyediaan CCTV,
teknis pemasangan CCTV, teknis pengoperasian CCTV dan
teknis perawatan CCTV diatur dengan Peraturan Wali Kota.
13 hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bontang Nomor 24 Tahun 2019
PERWALI Kota Bontang No. 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Fasilitasi Penguatan Modal Melalui Pola Dana Bergulir
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pelaksanaan Program Fasilitasi Penguatan Modal Melalui Pola Dana Bergulir
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat Kota Bontang, pemda memberikan fasilitasi berupa penguatan modal usaha
dengan pola dana bergulir sebagai penguatan modal bagi
usaha koperasi dan usaha mikro, untuk itu perlu pedoman dalam
pelaksanaannya.
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Ketentuan Umum, Program Fasilitasi Penguatan Modal, Dana Bergulir, Persyaratan dan Tata Cara Pengajuan, Kerja Sama, Laporan, Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Mei 2019.
16 hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bontang Nomor 23 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pejabat Negara, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pegawai Negeri Sipil Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2)
PP Nomor 35 Tahun 2019 tentang
Perubahan Ketiga Atas PP Nomor 19 Tahun 2016 dan ketentuan Pasal 10 ayat (2) PP Nomor 36 Tahun 2019, maka perlu menetapkan Perwali tentang Pemberian THR dan Tunjangan
Ketiga Belas kepada Pejabat Negara, Anggota DPRD dan PNS yang
Bersumber dari APBD.
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.19 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No.35 Tahun 2019; PP No.36 Tahun 2019.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Ketentuan Umum, penerima Tunjangan Hari Raya dan Tunjangan Ketiga Belas, pemberian Tunjangan Hari Raya dan Tunjangan Ketiga Belas, pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Tunjangan Ketiga Belas, pengendalian internal, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Mei 2019.
11 hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bontang Nomor 22 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pemberian Uang Makan bagi Pegawai Negeri Sipil
ABSTRAK:
ketentuan dalam pengertian mengenai pegawai
negeri sipil belum mengakomodir calon pegawai negeri sipil,
perlu mengubah Perwali Nomor 10 Tahun
2018 tentang Pemberian Uang Makan Bagi Pegawai Negeri
Sipil.
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; Perwali Kota Bontang No.10 tahun 2018.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Ketentuan angka 2 Pasal 1 dalam Peraturan Wali Kata Nomor 10
Tahun 2018.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 22 April 2019.
Mengubah Peraturan Wali Kata Nomor 10 Tahun 2018.
4 hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bontang Nomor 21 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Penyelenggaraan Statistik Sektoral
ABSTRAK:
Untuk memenuhi kebutuhan statistik daerah sebagai penunjang perencanaan dan pengendalian
pembangunan daerah, perlu penyelenggaraan data statistik sektoral, dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 PPerka BPS Nomor 9 Tahun 2009, dimana statistik sektoral diselenggarakan oleh
Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya, secara mandiri atau melalui kerja sama daerah.
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Ketentuan Umum, Tahapan Penyelenggaraan Statistik Sektoral, Penerapan Interoperabilitas Data, Penyelenggaraan, Insentif, Koordinasi, Kerja Sama dan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Dunia Usaha, Pembinaan, Pembiayaan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 22 April 2019.
24 hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bontang Nomor 20 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penyelenggaraan Perparkiran
ABSTRAK:
Dalam rangka melakukan penertiban terhadap para
pengguna lalu lintas dan angkutan jalan serta untuk
mewujudkan kawasan lalu lintas yang aman, tertib,
lancar, dan terpadu, perlu adanya pengaturan
penyelenggaraan perparkiran di Kota Bontang.
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Ketentuan Umum, Penyelenggaraan Parkir, Perizinan Tempat Parkir di Tempat Khusus Parkir, Petugas Parkir, Pengguna Tempat Parkir, Larangan, Pembinaan dan Pengawasan, Pembiayaan, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 22 April 2019.
Peraturan
Wali Kota Nomor 21 Tahun 2010 tentang Lokasi Parkir
Dalam Wilayah Kota Bontang (Berita Daerah Kota Bontang
Tahun 2010 Nomor 21), dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.
18 hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bontang Nomor 19 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
ASN di lingkungan pemerintah
daerah yang beragama Islam wajib menunaikan zakat mal
berupa pendapatan dan jasa dari penghasilan yang
diperoleh, untuk mengoptimalkan pengumpulan, perlu memberikan pedoman dalam
pelaksanaannya.
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Ketentuan Umum, Zakat, Infak, dan Sedekah, tata cara pengumpulan, UPZ, pendistribusian, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan,
pembinaan dan pengawasan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 22 April 2019.
12 hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
