Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 A ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun
2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2011 tentang
Bangunan gedung, ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan persyaratan pemberian Sertifikat Laik
Fungsi diatur dalam Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan Pasal 75 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Bupati menyesuaian tata cara penerbitan Sertifikat Laik Fungsi melalui Online Single Submission;
Dasar Hukum Peraturan: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan Bupati Sleman Nomor 49 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 7.2 Tahun 2018;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Sertifikat Laik Fungsi; Prosedur dan Persyaratan Penerbitan SLF; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Mei 2019.
Peraturan Bupati ini mencabut Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi.
Jumlah Halaman: 20 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman Nomor 5.2 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kabupaten Sleman Tahun 2019-2021
ABSTRAK:
bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum
Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011, Pemerintah
Daerah diamanatkan untuk melaksanakan strategi
pembangunan dengan mengintegrasikan gender
menjadi satu kesatuan dimensi integral dari
perencanaan, penyusunan pelaksanaan, pemantauan,
dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan
pembangunan di daerah; bahwa untuk pelaksanaan strategi pembangunan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disusun
Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender yang
memuat arah kebijakan dan strategi yang bersifat
operasional dan implementatif serta terukur;
Dasar Hukum Peraturan: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; . Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2017;
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memberikan arah dan petunjuk
penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa bagi
Pemerintah Desa perlu menetapkan pedoman penyusunan
anggaran pendapatan dan belanja desa; bahwa berdasarkan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan
Keuangan Desa, penyusunan rancangan anggaran
pendapatan dan belanja desa berdasarkan rencana kerja
pemerintah desa tahun berkenaan dan pedoman
penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa yang
diatur dengan peraturan bupati;
Dasar Hukum Peraturan: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; ndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 ebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Bupati Sleman Nomor 31 Tahun 2018;
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 23 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2020, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sleman tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
Dasar Hukum Peraturan: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; ndang-Undang Nomor 13 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 23 Tahun 2019;
Materi Pokok: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk tahun 2020 terdiri atas Pendapatan Daerah; Belanja Daerah; Pembiayaan Daerah;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Desember 2019.
Jumlah Halaman: 5 hlm. Lampiran: 981 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman Nomor 29.2 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
ABSTRAK:
bahwa untuk Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan
Tinggi Pratama dalam rangka pengelolaan Sumber
Daya Manusia berdasarkan kepatuhan Laporan
Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan
Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara dilakukan
secara terbuka dan kompetetif bagi kalangan Pegawai
Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan;
Dasar Hukum Peraturan: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; ndang-Undang Nomor l 5 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014; Peraturan Bupati Sleman Nomor 20 Tahun 2018;
Materi Pokok: Mengubah ketentuan Pasal 17; Pasal 18;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Agustus 2019.
Peraturan Bupati ini mengubah Peraturan Bupati Sleman Nomor 20 Tahun 2018 tentang Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
Jumlah Halaman: 5 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman Nomor 29.5 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD serta Dana Operasional ketua DPRD ditetapkan dengan peraturan kepala daerah;
Dasar Hukum Peraturan: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 10 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman
Nomor 7 Tahun 2019;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Kemampuan Keuangan Kabupaten Sleman; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Agustus 2019.
Jumlah Halaman: 6 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman Nomor 29.3 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Informasi Desa
ABSTRAK:
bahwa data dan informasi mengenai desa yang akurat
dan terbarukan merupakan aspek yang sangat penting
dalam perencanaan, perumusan kebijakan dan
program, pengukuran capaian kinerja pembangunan
desa, kawasan perdesaan dan pemberdayaan
masyarakat desa; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 86 ayat (1) dan
ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa, desa berhak mendapatkan akses informasi
melalui sistem informasi desa yang dikembangkan oleh
pemerintah daerah dan pemerintah daerah wajib
mengembangkan sistem informasi desa dan kawasan
perdesaan;
Dasar Hukum Peraturan: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Ruang Lingkup; Kebijakan dan Startegi Pengelolaan Data; Kedudukan, Fungsi dan Manfaat; Perangkat SIDESI MANIS; Pembangunan dan Pengembangan; Pengelola dan Pengelolaan; Muatan Data dan informasi; Akses Data dan Informasi; Pemanfaatan Data dan Informasi; Hak dan Kewajiban Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah; Tahapan Pelaksanaan; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Lain-Lain; Pembiayaan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Agustus 2019.
Jumlah Halaman: 33 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman Nomor 33.1 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kode Etik Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang efektif, efisien, terbuka dan bersaing, perlu didukung kualitas sumber daya aparatur pelaksana pengadaan barang/jasa dengan menjunjung tinggi kode etik pengadaan barang/ jasa;
Dasar Hukum Peraturan: Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Repubiik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Prinsip-Prinsip Pengadaan Barang/Jasa; Kode Etik Pengadaan Barang/Jasa; Komite Etik; Honorarium; Pemeriksaan dan Keputusan; Pembiayaan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Agustus 2019.
Jumlah Halaman: 14 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman Nomor 22.4 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Bantuan Keuangan Khusus Pemilihan Kepala Desa
ABSTRAK:
bahwa dalam
rangka menunjang kelancaran
penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa di Kabupaten
Sleman, perlu diberikan bantuan keuangan khusus
pemilihan Kepala Desa bagi desa yang melaksanakan
Pemilihan Kepala Desa; bahwa agar pemberian bantuan keuangan khusus
pemilihan kepala desa dapat berjalan dengan optimal perlu
diatur pedoman pelaksanaannya dalam peraturan bupati; bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (4) Peraturan Daerah
Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara
Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8
Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor
5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan
Pemberhentian Kepala Desa, ketentuan lebih lanjut mengenai
biaya pemilihan Kepala Desa yang dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah diatur dalam Peraturan
Bupati;
Dasar Hukum Peraturan: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2017;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Pemberian Bantuan Keuangan Khusus; Sistem dan Prosedur; Pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus; Penggunaan Bantuan Keuangan Khusus; Pelaporan dan Pertanggungjawaban; Pembinaan dan Pengawasan; Monitoring dan Evaluasi;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juli 2019.
Jumlah Halaman: 12 hlm. Lampiran: 1 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman Nomor 29.4 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman
ABSTRAK:
bahwa salah satu penyebab terjadinya korupsi karena adanya benturan kepentingan yang dilakukan oleh penyelenggara pemerintah daerah; bahwa dalam rangka menuju tata kelola pemerintahan daerah yang bebas korupsi diperlukan suatu kondisi yang bebas dari benturan kepentingan;
Dasar Hukum Peraturan: asal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1974; Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1974; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi dan Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012;
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Agustus 2019.
Jumlah Halaman: 9 hlm. Lampiran 6 hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
