Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme menyebutkan
bahwa dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak Undang-Undang ini mulai berlaku
setiap Penyelenggaraan Negara harus melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya dan
bersedia dilakukan pemeriksaan terhadap kekayaannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; bahwa untuk mendukung tercapainya penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme diperlukan komitmen bagi Penyelenggara Negara pada Pemerintah Kabupaten Sleman untuk melaporkan harta kekayaannya; bahwa untuk memperkuat komitmen tersebut dalam pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme diperlukan kerjasama sinergi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal kepatuhan laporan harta kekayaan;
Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
PERBUP Kab. Sleman No. 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 63 Tahun 2015 tentang Penghentian Sementara Usaha Hotel, Apartemen, dan Kondotel di Wilayah Kabupaten Sleman
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penghentian Sementara Pendirian Hotel dan Kondotel di Wilayah Kabupaten Sleman
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menjaga daya dukung lahan, infrastruktur jalan, dan daya tampung lingkungan,
Pemerintah Kabupaten Sleman telah menetapkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 63 Tahun 2015
tentang Penghentian Sementara Pendirian Hotel, Apartemen, dan Kondotel di Wilayah Kabupaten
Sleman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 63 Tahun 2015 tentang Penghentian
Sementara Pendirian Hotel, Apartemen, dan Kondotel di Wilayah Kabupaten Sleman; bahwa dalam perkembangannya tingkat kebutuhan hunian di Kabupaten Sleman mengalami
peningkatan sehingga diperlukan suatu perubahan kebijakan investasi daerah agar pemenuhan
kebutuhan hunian bagi masyarakat tetap diimbangi dengan pembatasan alih fungsi lahan;
Dasar Hukum Peraturan: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; eraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Penghentian Sementara; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Peralihan;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2019.
Peraturan Bupati ini mencabut Peraturan Bupati Sleman Nomor 63 Tahun 2015 tentang Penghentian Sementara Pendirian Hotel, Apartemen, dan Kondotel di Wilayah Kabupaten Sleman sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 63 Tahun 2015 tentang Penghentian Sementara Pendirian Hotel, Apartemen, dan Kondotel di
Wilayah Kabupaten Sleman.
Jumlah Halaman: 8 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman Nomor 26.1 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 - 2021
ABSTRAK:
bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten
Sleman Nomor 6 Tahun 2019 ten tang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Tahun 2016-2021, maka perlu dilakukan Perubahan
Kedua Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten
Sleman Tahun 2016 - 2021; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 dan 359
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
ten tang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Renstra Perangkat
Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Dasar Hukum Peraturan: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2019;
Materi Pokok: Sistematika Perubahan Kedua Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun
2016-2021 disusun sebagai berikut: Pendahuluan; Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah; Permasalahan dan Isu-Isu Strategis; Tujuan dan Sasaran; Strategi dan Arah Kebijakan; Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan; Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juli 2019.
Jumlah Halaman: 5 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman Nomor 41.1 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk efektivitas dan kelancaran pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dan untuk mewujudkan tertib administrasi penatausahaan keuangan daerah perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah;
Dasar Hukum Peraturan: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; ndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2008;
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 16.2 Tahun 2018 Tentang Jabatan Fungsional
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan analisis kebutuhan pelayanan
kesehatan oleh pejabat fungsional perlu ditetapkan
jabatan fungsional penata anestesi, asisten penata
anestesi, fisikawan medis, dan refraksionis optisien;
Dasar Hukum Peraturan: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016; Peraturan Bupati Sleman Nomor 16.2 Tahun 2018;
Materi Pokok: Mengubah ketentuan dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 16.2 Tahun 2018 sebagai berikut: Ketentuan Pasal 2 setelah angka 58 ditambahn 4 (empat) angka baru yaitu angka 58a, angka 58b, angka 58c, dan angka 58d; Setelah Bagian Kelima Puluh Delapan Pasal 61 ditambahkan 4 (empat)
bagian dan 4 (empat) pasal baru, yaitu Bagian Kelima Puluh Sembilan Pasal 61a sampai dengan Bagian Keenam Puluh Dua Pasal 61d;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Februari 2019.
Peraturan Bupati ini merubah sebagian Peraturan Bupati Sleman Nomor 16.2 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional.
Jumlah Halaman: 6 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman Nomor 12.2 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Izin Mendirikan Bangunan Rumah Ibadat dan Tempat Ibadah
ABSTRAK:
bahwa setiap warga negara berhak beragama dan bebas memeluk agama dan beribadat menurut
agamanya; bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban melindungi setiap warga untuk melaksanakan ajaran agama dan ibadatnya agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta tidak mengganggu ketentraman dan ketertiban umum; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf e
Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan
Kerukunan Umat beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah
Ibadat yang menyebutkan salah satu tugas Bupati adalah menerbitkan izin mendirikan bangunan rumah
ibadat;
Dasar Hukum Peraturan: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005; Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan Bupati Sleman Nomor 49 Tahun 2012 Peraturan Bupati Sleman Nomor 49 Tahun 2012;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Izin Mendirikan Bangunan Rumah Ibadat dan Tempat Ibadat; Izin Sementara Pemanfaatan Bangunan Gedung Bukan Rumah Ibadat Sebagai Rumah Ibadat Sementara; Dispensasi Izin Mendirikan Rumah Ibadat dan Tempat Ibadah; Keberatan; Penyelesaian Permasalahan; Pembinaan, Pengawasan dan Pelaporan; Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Mei 2019.
Peraturan ini mencabut Peraturan Bupati Sleman Nomor 8.1 Tahun 2019 tentang Izin Mendirikan Bangunan Rumah Ibadat dan Tempat Ibadat.
Jumlah Halaman: 16 hlm. Lampiran: 4 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman Nomor 22.1 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Biaya Operasional dan Besaran Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa
ABSTRAK:
Bahwa dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya Badan Permusyawaratan Desa berhak mendapatkan biaya operasional dan tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
Dasar hukum peraturan ini: Undang-Undang Nomor 15 tahun 1950, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, Peraturan Daerah Kab. Sleman Nomor 3 Tahun 2019, dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 31 Tahun 2018.
Materi pokok: Biaya Operasional BPD, Tunjangan BPD, Tunjangan Staf Administrasi BPD, dan Pembinaan dan Pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juli 2019.
Jumlah Halaman: 15 HLM; Lampiran : 17 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman Nomor 29.1 Tahun 2019
PERBUP Kab. Sleman No. 54.3 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 29.1 Tahun 2019 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat
PERBUP Kab. Sleman No. 26.2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 29.1 Tahun 2019 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (4)
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, tarif
pelayanan di Badan Layanan Umum ditetapkan oleh
Bupati; bahwa besaran tarif yang berlaku saat ini sudah tidak
sesuai dengan kebutuhan sehingga perlu menetapkan
perubahan besaran tarif pelayanan kesehatan;
Dasar Hukum Peraturan: Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016;
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman
ABSTRAK:
bahwa dalam upaya peningkatan kinerja, efektivitas pelaksanaan tugas, dan peningkatan mutu pelayanan
kepada masyarakat, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, Pemerintah Kabupaten Sleman perlu melakukan upaya perubahan dan perbaikan guna meningkatkan kualitas Aparatur Sipil Negara secara terencana dan terarah; bahwa salah satu upaya perubahan dan perbaikan kualitas Aparatur Sipil Negara oleh Pemerintah Kabupaten Sleman sebagaimana dimaksud dalam huruf
a dilaksanakan melalui penerapan sistem penilaian kinerja Pegawai Negeri Sipil yang objektif, terukur,
akuntabel, partisipatif dan transparan dengan memperhatikan sasaran kerja dan capaian hasil kerja
Pegawai Negeri Sipil;
Dasar Hukum Peraturan: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Kepala BKN Nomor 1 Tahun 2013;
PERBUP Kab. Sleman No. 20.1 Tahun 2017 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Dan Sekolah Menengah Pertama
ABSTRAK:
bahwa salah satu upaya untuk memberi kesempatan seluas-luasnya kepada warga negara usia sekolah dalam memperoleh layanan pendidikan adalah dengan melaksanakan penerimaan peserta didik baru; bahwa pelaksanaan penerimaan peserta didik baru harus dilakukan secara transparan, obyektif, dapat
dipertanggungjawabkan, dan tidak diskriminatif; bahwa Peraturan Bupati Sleman Nomor 20.1
Tahun 2017 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama sudah tidak sesuai dengan pedoman penerimaan peserta didik baru yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan;
Dasar Hukum Peraturan: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016;
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Maret 2019.
Peraturan Bupati ini mencabut Peraturan Bupati Sleman Nomor 20.1 Tahun 2017 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama.
Jumlah Halaman: 14 hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
