Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Dicabut dengan
PERBUP Kab. Sleman No. 1 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Berbasis Kinerja Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman
Mencabut
Peraturan Bupati SlemanNomor 55.1Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Berbasis Kinerjadi Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Berbasis Kinerja Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman
ABSTRAK:
a. bahwa pemberian tambahan penghasilan merupakan
salah satu bentuk penghargaan kepada Aparatur Sipil
Negara sehingga dapat meningkatkan disiplin, motivasi,
kinerja, dan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara
di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman;
b. bahwa berdasarkan Pasal 58 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan
tambahan penghasilan kepada Aparatur Sipil Negara
dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah
dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KESATU Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara
Persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap Tambahan
Penghasilan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan
Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah menetapkan
pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil
Negara di lingkungan Pemerintah Daerah dengan Peraturan Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan
tertulis Menteri;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan
Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Berbasis
Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman;
Dasar hukum peraturan ini adalah:
Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700
Tahun 2020; Peraturan Bupati Sleman Nomor 45.1 Tahun 2019.
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Tambahan Penghasilan Pegawai; Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai; Penghitungan Tambahan Penghasilan Pegawai; Pegawai yang Tidak Diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai; Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai; Pembinaan dan Pengendalian; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2021.
Jumlah halaman: 22 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman Nomor 1.7 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemakaman Jenazah Korban Wabah Penyakit Menular Pada Tempat Pemakaman Umum Pemerintah Kabupaten Sleman
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1)
huruf e Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang
Wabah Penyakit Menular, penanganan jenazah akibat
wabah merupakan salah satu upaya penanggulangan
wabah;
b. bahwa sebagai salah satu upaya penanggulangan wabah
penyakit menular di wilayah Kabupaten Sleman, perlu
melaksanakan penanganan jenazah melalui
penyelenggaraan pemakaman bagi jenazah pasien wabah
penyakit menular pada Tempat Pemakaman Umum
Kabupaten Sleman;
c. bahwa ketentuan mengenai penyelenggaraan pemakaman
bagi jenazah pasien wabah penyakit menular sebagaimana
dimaksud dalam huruf b belum termuat dalam Peraturan
Daerah Kabupaten Sleman Nomor 17 Tahun 2019 tentang
Penyelenggaraan Pemakaman;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemakaman bagi Jenazah Korban Wabah Penyakit Menular
pada Tempat Pemakaman Umum Pemerintah Kabupaten
Sleman;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 17
Tahun 2019; Peraturan Bupati Sleman Nomor 9 Tahun 2009.
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Pemakaman Jenazah Korban Bencana Wabah Penyakit Menular; Persyaratan Jenazah Korban Wabah Penyakit Menular; Pembebasan Retribusi; Pembiayaan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2021.
Jumlah halaman: 8 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman Nomor 1.6 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Persyaratan Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 58 Peraturan
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14
Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa
Konstruksi melalui Penyedia, dalam hal diperlukan,
persyaratan kualifikasi penyedia dan persyaratan teknis
penawaran dapat dilakukan penambahan persyaratan;
b. bahwa dalam pengadaan jasa konstruksi melalui penyedia
yang diselenggarakan di wilayah Kabupaten Sleman
memerlukan persyaratan pendukung untuk menunjang
penyelenggaraan pembangunan dan ketersediaan
infrastruktur yang berkualitas dan tepat waktu;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Persyaratan Pendukung Penyelenggaraan
Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia;
Dasar hukum peraturan ini adalah:
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor 14 Tahun 2020.
PERBUP Kab. Sleman No. 37 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peninjauan Kembali Tarif Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga
ABSTRAK:
a. bahwa besaran tarif retribusi pemakaian tempat
rekreasi dan olahraga berdasarkan Peraturan Bupati
Sleman Nomor 20 Tahun 2015 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2015
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sleman
Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tarif Retribusi Tempat
Rekreasi dan Olahraga sudah tidak sesuai dengan
kondisi saat ini sehingga perlu dilakukan peninjauan
kembali;
b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 12
Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12
Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan
Olahraga, Peninjauan Kembali Tarif Retribusi
ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Peninjauan
Kembali Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12
Tahun 2010;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Peninjauan Kembali Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2021.
Jumlah halaman: 14 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman Nomor 1.4 Tahun 2021
Peraturan Bupati Sleman Nomor 41.1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan
Daerah
Peraturan Bupati Sleman Nomor 27.2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Bupati Sleman Nomor 41.1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk efektivitas dan kelancaran pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dan untuk mewujudkan tertib administrasi penatausahaan keuangan daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah
Dasar hukum peraturan ini adalah:
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2008;
PERBUP Kab. Sleman No. 8 Tahun 2018 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan Hidup
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Persetujuan Lingkungan
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah
Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, izin
lingkungan diubah menjadi persetujuan lingkungan;
Dasar Hukum: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021;
Materi Pokok: Ketentuan Umum, Tata Cara Pemberian Persetujuan Lingkungan, DELH Dan DPLH, Perubahan Dan Duplikat Persetujuan Lingkungan, Ketentuan Peralihan, ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2021.
Peraturan yang dicabut: Peraturan Bupati Sleman Nomor 8 Tahun 2018 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2018 Nomor 8)
Halaman: 18 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman Nomor 11.2 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Pemkab Sleman, Pejabat/pegawai Pemkab Sleman dilarang menerima hadiah atau suatu pemberian dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan / atau pekerjaannya; bahwa Perbup Sleman No 7.3 Tahun 2018 sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini
Dasar Hukum: UU No 15 Tahun 1950; UU No 28 Tahun 1999; UU No 31 Tahun 1999; UU No 30 Tahun 2002; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 60 Tahun 2008; PP No 12 Tahun 2017; PP No 94 Tahun 2021; PP No 54 Tahun 2018 ; PermenPAN dan RB No 52 Tahun 2014; Per KPK No 2 Tahun 2019
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Pelaporan Gratifikasi; Penetapan Status Gratifikasi; Unit Pengendalian Gratifikasi; susunan Organisasi ; Wewenang dan Kewajiban UPG; Pengawasan; Hak dan Perlindungan; Sangsi; Pembiayaan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Maret 2021.
Peraturan yang dicabut adalah: Perbup Sleman No 7.3 Tahun 2018
Halaman: 18 hlm, Lampiran: 2 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman Nomor 45.4 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kode Etik Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan Pasal 49 Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Daerah, dalam Penyelenggaraan PTSP
wajib diterapkan etika pelayanan yang
merupakan sikap aparatur penyelenggara
dalam pelaksanaan pelayanan Perizinan dan
Nonperizinan;
b. bahwa agar penerapan etika pelayanan
sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat
terlaksana, perlu menyusun kode etik
penyelenggara PTSP;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud pada huruf a dan
huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Kode Etik Penyelenggara Pelayanan
Terpadu Satu Pintu;
Dasar hukum peraturan ini adalah:
Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138
Tahun 2017; Peraturan Bupati Sleman Nomor 12
Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Percepatan Penanggulangan Stunting Terintegrasi
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan adalah bahwa sasaran RPJMN 2020-2024 mewujudkan masyarakat Indonesia yang Mandiri, maju, Adil dan Makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan pada terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing; terwujud apabila anak-anak tumbuh dan berkembang dengan sehat tanpa kekurangan gizi maupun stunting; Pemkab Sleman berkomitmen mendukung upaya penanggulangan stunting yang merupakan program prioritas nasional dengan menyusun inovasi program sesuai nilai kearifan lokal yang pelaksanaannya melibatkan perangkat daerah, pemerintah kalurahan, dan masyarakat;
Dasar hukum adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Negara RI Tahun 1945; UU No 15 Tahun 1950; UU Nomor 36 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; PP Nomor 32 Tahun 1950; PP No 33 tahun 2012; PP No 86 Tahun 2019; PP No 42 Tahun 2013; Permenkes No 4 Tahun 2019; Permenkeu No 61/PMK.07/2019
Materi Pokok adalah: Ketentuan Umum; Pilar Percepatan Penanggulangan Stunting; Komitmen Daerah; Penanggulangan Stunting; Inovasi Program; Pengorganisasian; Indikator Kinerja; peran Serta; Penelitian dan Pengembangan; Pencatatan dan Pelaporan; Pendanaan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Mei 2021.
Peraturan ini mencabut: Perbup Sleman Nomor 27 Tahun 2019 tentang Program Percepatan Penanggulangan Balita Stunting
Halaman: 15 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman Nomor 11.1 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 22.1 Tahun 2019 Tentang Biaya Operasional dan Besaran Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Permusyawaratan Kalurahan perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 22.1 Tahun 2019 tentang Biaya Operasional dan Besaran Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa; bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Kalurahan, sebutan Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta adalah Kalurahan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 22.1 Tahun 2019 tentang Biaya Operasional dan Besaran Tunjangan Badan
Permusyawaratan Desa;
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2020; Peraturan Bupati Sleman Nomor 31 Tahun 2018; Peraturan Bupati Sleman Nomor 22.1 Tahun 2019; Peraturan Bupati Sleman Nomor 2.9 Tahun 2020;
Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 22.1 Tahun 2019 tentang Biaya Operasional dan Besaran Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa pada Pasal 1, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 9, Pasal 11, menyisipkan Pasal 18 B;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Maret 2021.
Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 22.1 Tahun 2019 tentang Biaya Operasional dan Besaran Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa
Jumlah Halaman : 10 HLM; Lampiran : 25 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
