Peraturan Walikota (PERWALI) tentang IMPLEMENTASI ZONA PENDIDIKAN ANTI KORUPSI PADA JENJANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN DASAR DI KOTA SUKABUMI
ABSTRAK:
Implementasi pendidikan anti korupsi
di seluruh level jenjang pendidikan
merupakan hal yang sangat penting untuk
menciptakan siswa sebagai generasi muda
yang berintegritas dan bermoral anti korupsi
yang dilakukan melalui insersi di mata
pelajaran pendidikan pancasila dan
kewarganegaraan pada pendidikan dasar
serta nilai-nilai agama dan moral pada
jenjang pendidikan anak usia dini. Serta, dalam upaya menciptakan siswa yang
berintegritas dan bermoral anti korupsi
sebagaimana dimaksud dalam huruf a di
atas, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota
tentang Implementasi Zona Pendidikan Anti
Korupsi pada Jenjang Pendidikan Anak Usia
Dini dan Pendidikan Dasar di Kota
Sukabumi.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 13 Tahun 1954, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 8
Tahun 2018.
Ketentuan ini mengatur tentang Implementasi Zona Pendidikan Anti
Korupsi pada Jenjang Pendidikan Anak Usia
Dini dan Pendidikan Dasar di Kota
Sukabumi. Terdiri atas 9 Bab dan 12 Pasal.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Oktober 2019.
13 halaman.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sukabumi Nomor 94 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pengelolaan Sistem Pemanfaatan Data Kependudukan
ABSTRAK:
Dengan telah terbangunnya database kependudukan secara nasional dan untuk menjamin akurasi data kependudukan serta ketunggalan Nomor Induk Kependudukan yang pemanfaatannya untuk pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, dan penegakan hukum dan pencegahan kriminal, yang dapat dilakukan dengan pemberian hak akses kepeda lembaga pengguna, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Sukabumi tentang Pengelolaan Sistem Pemanfaatan Data Kependudukan
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019,Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009,Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018, Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 4 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2016
Peraturan wali kota mengatur tentang Pengelolaan Sistem Pemanfaatan Data Kependudukan Wali Kota Sukabumi. Muatannya berisi Ketentuan Umum, Cakupan Pelayanan, Pemberian Hak Akses, Pemanfaatan Data Kependudukan,Laporan,Evaluasi,Pembinaan dan Pengawasan,Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 27 September 2019.
14 Halaman.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sukabumi Nomor 93 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 93, BD Kota Sukabumi Tahun 2019 Nomor 93
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 41 Tahun 2018 Tentang Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Al-Mulk Pada Dinas Kesehatan
ABSTRAK:
bahwa untuk mengoptimalkan pelayanan kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Al-Mulk pada Dinas Kesehatan, maka Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Al-Mulk pada Dinas Kesehatan perlu diubah dan disesuaikan kembali yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Sukabumi.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999, Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2016, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016, Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 32 Tahun 2016, Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 41 Tahun 2018.
Beberapa Ketentuan Telah Diubah.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 27 September 2019.
Mengubah Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 41 Tahun 2018 Tentang Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Al-Mulk Pada Dinas Kesehatan
13 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sukabumi Nomor 92 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 92, BD Kota Sukabumi Tahun 2019 Nomor 92
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Pembayaran Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
ABSTRAK:
Untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 28
ayat (3) Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 15
Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan
Bermotor, maka perlu menetapkan dengan
Peraturan Wali Kota Tata Cara Pembayaran
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
Undang–Undang Nomor 17 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 13 Tahun 1954, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 11
Tahun 2011, Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9
Tahun 2016, Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 5
Tahun 2018.
Peraturan ini mengatur tentang Tata Cara Pembayaran
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor. Terdiri atas 5 Bab dan 6 Pasal.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 27 September 2019.
9 halaman.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sukabumi Nomor 91 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Analisis Standar Belanja Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
Dalam rangka mewujudkan sistem anggaran berbasis kinerja, perlu adanya penilaian kewajaran atas setiap usulan program dan kegiatan serta alokasi anggarannya. Untuk menganalisis kewajaran beban kerja sebagaimana dimaksud berikut, maka perlu ditetapkan Peraturan Wali Kota Sukabumi tentang Analisis Standar Belanja Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, . Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2016,
Peraturan wali kota ini mengatur tentang Analisis Standar Belanja Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 11 September 2019.
11 Halaman.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sukabumi Nomor 89 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA SUKABUMI
ABSTRAK:
Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat
(2) Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 5
Tahun 2015 tentang Kearsipan, maka
penciptaan arsip berupa kegiatan pembuatan
dan penerimaan arsip dilaksanakan
berdasarkan tata naskah dinas, klasifikasi
arsip, serta sistem klasifikasi keamanan dan
akses arsip sesuai dengan ketentuan yang
berlaku, dan untuk untuk tertib administrasi, kepastian
hukum, dan salah satu dasar dalam
penciptaan arsip sebagaimana dimaksud pada
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali
Kota Sukabumi tentang Klasifikasi Arsip.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 1954, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun
1995, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun
2012, Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 5
Tahun 2015, Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9
Tahun 2016.
Peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi. Terdiri dari 5 Bab dan 6 Pasal.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Agustus 2019.
154 halaman.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sukabumi Nomor 87 Tahun 2019
Pengelolaan Keuangan Negara/DaerahPiutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah
Status Peraturan
Mengubah
Perwali Kota Sukabumi No. 87 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan, Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan, Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Agustus 2019.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sukabumi Nomor 20 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PENYELENGGARAAN JAMINAN PEMBIAYAAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT KOTA SUKABUMI PADA UPT RSUD AL-MULK KOTA SUKABUMI
ABSTRAK:
UPT RSUD Al-Mulk Kota Sukabumi
merupakan fasilitas kesehatan tingkat
pertama yang mempunyai tugas memberikan
pelayanan kesehatan kepada masyarakat
khususnya masyarakat Kota Sukabumi dan untuk menunjang kelancaran
pemberian pelayanan kesehatan kepada
masyarakat sebagaimana dimaksud pada
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali
Kota Sukabumi tentang Penyelenggaraan
Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan
bagi Masyarakat Kota Sukabumi pada UPT
RSUD Al Mulk Kota Sukabumi.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 1954, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 4
Tahun 2017.
Peraturan ini mengatur tentang Penyelenggaraan
Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan
bagi Masyarakat Kota Sukabumi pada UPT
RSUD Al Mulk Kota Sukabumi. Terdiri dari 11 Pasal.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juli 2019.
12 halaman.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sukabumi Nomor 19 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PENGURANGAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK
ABSTRAK:
Penggunaan kantong plastik telah menjadi
permasalahan terhadap lingkungan, sehingga
perlu dilakukan upaya pengendalian terhadap
dampak kurang baik dari kantong plastik secara
komprehensif dan terpadu dari hulu agar
memberikan rasa aman, bersih, dan sehat bagi
lingkungan hidup dandalam rangka meningkatkan kesadaran
masyarakat untuk mewujudkan lingkungan yang
terjaga dengan baik dan berkesinambungan dan
sebagai salah satu upaya pengendalian
sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu
menetapkan Peraturan Wali Kota tentang
Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun
1954, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995, Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun
2012, Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun
2017, Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor
17 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9
Tahun 2016, Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor
13 Tahun 2016.
Peraturan ini mengatur tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik. Terdiri atas 8 Bab dan 17 Pasal.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juli 2019.
17 halaman.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sukabumi Nomor 15 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 15, BD Kota Sukabumi Tahun 2019 Nomor 15
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penerapan Manajemen Risiko Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi
ABSTRAK:
berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, maka
pimpinan instansi pemerintah wajib
melaksanakan penilaian risiko dan untuk melaksanakan penilaian risiko
sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu
menetapkan Peraturan Wali Kota Sukabumi
tentang Penerapan Manajemen Risiko di
Lingkungan Pemerintah Daerah Kota
Sukabumi.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 17 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun
2019, Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1
Tahun 2007, Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016.
Peraturan ini mengatur tentang Penerapan Manajemen Risiko di
Lingkungan Pemerintah Daerah Kota
Sukabumi. Terdiri atas 18 Pasal.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juni 2019.
26 halaman.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
