PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 732 peraturan dalam 0,009 detik

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Gorontalo No. 93 Tahun 2014
Administrasi dan Tata Usaha Negara Kepegawaian, Aparatur Negara
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Gorontalo No. 92 Tahun 2014
Administrasi dan Tata Usaha Negara Kepegawaian, Aparatur Negara
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PERGUB Prov. Gorontalo No. 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Gorontalo No. 91 Tahun 2014
Administrasi dan Tata Usaha Negara Kepegawaian, Aparatur Negara
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PERGUB Prov. Gorontalo No. 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Gorontalo Nomor 90 Tahun 2014
• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Gorontalo No. 89 Tahun 2014
APBD
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. PERGUB Prov. Gorontalo No. 28 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 89 Tahun 2014 Tentang Penjabaran APBD Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2015
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Gorontalo No. 88 Tahun 2014
Administrasi dan Tata Usaha Negara Kepegawaian, Aparatur Negara
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Gorontalo No. 87 Tahun 2014
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Gorontalo No. 85 Tahun 2014
Administrasi dan Tata Usaha Negara

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan