perjalanan dinas di lingkungan pemerintah provinsi gorontalo ta 2015
2015
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 62, BD.2015/NO.02
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2015
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk keseragaman serta tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah.
Dasar hukum Peraturan Gubernur ini adalah UU No.38 Tahun 2000; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; PP No.24 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007; PP 58 Tahun 2005; PP 38 Tahun 2007; Permendagri 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Permendagri No.21 Tahun 2011; Peraturan Menteri keuangan No. 53/PMK.02/2014; Perda No.3 Tahun 2006; Perda No.15 Tahun 2014
Dalam Peraturan ini diatur tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi gorontalo Tahun Anggaran 2015 termasuk didalamnya mengatur tentang ruang lingkup, azas umum, kewenangan, perencanaan, hak-hak keuangan, pembebanan belanja, pelaksanaan perjalanan dinas, pertanggungjawaban, akuntabilitasdan transparansi.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2015.
Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 05 Tahun 2014 tentang perjalanan dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo (berita daerah provinsi gorontalo tahun 2014 nomor 05) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Terdiri dari 34 Halaman dengan lampiran
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Gorontalo No. 47 Tahun 2015
perubahan tarif retribusi pelayanan kesehatan pada unit pelaksana teknis Dinas Balai Laboratoriun Kesehatan Daerah Provinsi gorontalo.
2015
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 47, BD.2015/NO.47
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi Gorontalo
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah dan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo No.6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Labolatorium kesehatan, serta ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo No.6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Unit Pelaksana teknis Dinas Balai Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi Gorontalo belum didasarkan pada perhitungan biaya, bahan, biaya jasa.
Dasar hukum Peraturan Gubernur ini adalah UU No.38 Tahun 2000; UU No.33 Tahun 2004; UU No.28 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.23 Tahun 2014; PP No.38 Tahun 2007; Perda No.6 Tahun 2007; Perda No.6 Tahun 2012.
Dalam peraturan ini diatur tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi Gorontalo.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2015.
Terdiri dari 11 halaman tanpa lampiran.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Gorontalo No. 46 Tahun 2015
PERGUB Prov. Gorontalo No. 23 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2016
penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi gorontalo tahun anggaran 2016
2015
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 46, BD.2015/NO.46
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penjabaran APBD Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2016
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2016.
Dasar hukum Peraturan Gubernur ini adalah UU No.12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994; UU No.20 Tahun 2000; UU No.38 Tahun 2000; UU No.20 Tahun 2001; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.28 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; UU No.17 Tahun 2014; UU No.9 Tahun 2015; PP No.79 Tahun 2005; PP No.8 Tahun 2006; PP No.3 Tahun 2007; PP No.21 Tahun 2007; PP No.71 Tahun 2010; PP No.23 Tahun 2011; PP No.30 Tahun 2011; PP No.2 Tahun 2012; Perpres No.4 Tahun 2015; Permendagri No.38 Tahun 2012; Permendagri No.52 Tahun 2015; Perda No.13 Tahun 2015.
Dalam peraturan ini diatur tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2016.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2015.
Terdiri dari 21 halaman dengan lampiran.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Gorontalo No. 45 Tahun 2015
PELAKSANAAN DAERAH NOMOR 1TAHUN2013 TENTANG PELAYANAN PUBLIK
2015
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 45, BD.2015/NO.45
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Publik
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan pelayanan publik di Provinsi Gorontalo yang telah ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik.
Dasar hukum Peraturan Gubernur ini adalah UU No 5 Tahun 1962; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 14 Tahun 2008; UU No.37 Tahun 2008; UU No.25 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015; PP No. 65 Tahun 2005; PP No.41 Tahun 2007; PP No.53 Tahun 2010; PP No.21 Tahun 2011; PP No.96 Tahun 2012; Permendagri No.20 Tahun 2008; Permendagri No.33 Tahun 2011; Permenpan RB No.15 Tahun 2014; Permenpan RB No.16 Tahun 2014; Permendagri No.1 Tahun 2014; Perda No.11 Tahun 2013; Perda No.12 Tahun 2013; Perda No.13 Tahun 2013; Perda No.14 Tahun 2013
Dalam peraturan ini diatur tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah nomor 1 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik termasuk didalamnya mengatur tentang ruang lingkup pelayanan publik, penyelenggaraan pelayanan publik dan sanksi
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2015.
Terdiri dari 17 halaman tanpa lampiran
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Gorontalo No. 44 Tahun 2015
Pelaksanaan peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang kawasan tanpa merokok.
2015
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 44, BD.2015/NO.44
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (3), Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 10 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok.
Dasar hukum Peraturan Gubernur ini adalah UU No.38 Tahun 2000; UU No.36 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; PP No. 109 Tahun 2012; Perda No.7 Tahun 2013; Perda No.8 Tahun 2013; Perda No.11 Tahun 2013; Perda No.12 Tahun 2013; Perda No.13 Tahun 2013; Perda No.14 Tahun 2013; Perda No.10 Tahun 2014.
Dalam peraturan ini diatur tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok termasuk di dalamnya mengatur tentang kawasan tanpa rokok, penataan mengenai KTR, tata cara pembinaan dan pengawasan dan penandaan.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2015.
Terdiri dari 15 halaman dengan lampiran.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Gorontalo No. 43 Tahun 2015
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Negara/Daerah
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk mengatasi kerugian negara/daerah yang timbul akibat perbuatan melanggar hukum dan mempercepat hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dan BPK.
Dasar hukum Peraturan Gubernur ini adalah UU No.38 Tahun 2000; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011; UU No.17 Tahun 2012; UU No.5 Tahun 2014; UU No.30 Tahun 2014; UU No.9 Tahun 2015; PP No.58 Tahun 2005; PP No.79 Tahun 2005; PP No.60 Tahun 2008; PP No.53 Tahun 2010; Permendagri No.5 Tahun 1997; Permendagri No.22 Tahun 2009; Intruksi Presiden No.7 Tahun 2015; Intruksi Menteri Dalam Negeri No.21 Tahun 1997; Perda No.13 Tahun 2013; Pergub No.40 Tahun 2014.
Dalam peraturan ini diatur tentang penyelesaian tuntutan ganti rugi keuangan negara/daerah termasuk didalamnya mengatur tentang maksud dan tujuan, ruang lingkup, informasi dan pemeriksaan, penyelesaian tuntutan ganti rugi, percepatan penyelesain tuntutan ganti rugi.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 23 November 2015.
Terdiri dari 11 halaman tanpa lampiran.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Gorontalo No. 42 Tahun 2015
pendelegasian kewenangan untuk menandatangani perizinan dan non perizinan kepada badan penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu (bpm-ptsp) provinsi gorontalo
2015
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 42, BD.2015/NO.42
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pendelegasian Kewenangan Untuk Menandatangani Perizinan & Non Perizinan Kepada Badan Penanaman Modal & Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BPM-PTSP) Provinsi Gorontalo
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk bisa mengoptimalisasi penyelenggaraan pemerintah di bidang pelayanan perizinan di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo dan perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah.
Dasar hukum Peraturan Gubernur ini adalah UU No.38 Tahun 2000; UU No.20 Tahun 2001; UU No.23 Tahun 2014; PP No.58 Tahun 2005; PP No.65 Tahun 2005; Perpres No.97 Tahun 2014; Permendagri No.13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; Permendagri No.24 Tahun 2006; Permendagri No.20 Tahun 2008; Permendagri No.1 Tahun 2014; Perda No.13 Tahun 2013.
Dalam peraturan ini diatur tentang pendelegasian kewenangan untuk menandatangani perizinan dan non perizinan kepada badan penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu (BPM-PTSP) termasuk didalamnya mengatur tentang pendelegasian kewenangan, jenis perizinan dan non perizinan, pelaksanaan kewenangan.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 23 November 2015.
Pada saat Peraturan Gubernur Gorontalo ini mulai berlaku;
a.Keputusan Gubernur Gorontalo No.270/25/IX/2010 tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan dan/atau Pencabutan Rekomendasi dan Perizinan Kegiatan Usaha Terkait Penanaman Modal di Provinsi Gorontalo kepada Badan Investasi Daerah Provinsi Gorontalo;
b. Peraturan Gubernur Gorontalo No.80 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Kewenangan Untuk Menandatangani Perizinan dan Non Perizinan Kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BPM-PTSP) Provinsi Gorontalo (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2014 N.80) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Terdiri dari 11 halaman dengan lampiran.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Gorontalo No. 41 Tahun 2015
Penyelenggaraan pendidikan inklusif di provinsi gorontalo
2015
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 41, BD.2015/NO.41
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penyelenggaran Pendidikan Inklusif Di Provinsi Gorontalo
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk mengatasi khusus untuk peserta didik yang memiliki kelainan dan atau peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat lainnya adalah bagian dari hak dasar yang bersangkutan.
Dasar hukum Peraturan Gubernur ini adalah UU No.4 Tahun 1997; UU No.38 Tahun 2000; UU No.12 Tahun 2011; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.5 Tahun 2014; UU No.33 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014; PP No.19 Tahun 2005; PP No.48 Tahun 2008; PP No.66 Tahun 2010; PP No.32 Tahun 2013; Peraturam Menteri Pendidikan Nasional No.70 Tahun 2009; Perda No.12 Tahun 2013; Perda No.6 Tahun 2015.
Dalam peraturan ini diatur tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Provinsi Gorontalo didalamnya termasuk mengatur didalamnya Tujuan dan sasaran, Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif, Tugas dan Tanggung Jawab Penyelenggara Pendidikan Inklusif, Penghargaan, Pusat Sumber, Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi, Sanksi dan Pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 10 November 2015.
Terdiri dari 11 halaman Tanpa lampiran.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Gorontalo No. 40 Tahun 2015
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 48 TAHUN 2014 TENTANG TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI GORONTALO
2015
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 40, BD.2015/NO.40
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Tugas & Fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo dan perlu ditetapkannya Peraturan Gubernur yang mengatur tentang penjabaran tugas dan fungsi Biro Pengadaan Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo.
Dasar hukum Peraturan Gubernur ini adalah UU No. 38 Tahun 2000; UU 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 17 Tahun 2007; UU No. 12 Tahun 2011; UU 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 9 Tahun 2003; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; Perpres No. 4 Tahun 2015; Perda No. 11 Tahun 2013; Perda No. 2 Tahun 2015.
Dalam peraturan ini diatur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Gorontalo No. 48 Tahun 2014 tentang Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Oktober 2015.
Terdiri dari 13 halaman dengan lampiran
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Gorontalo No. 39 Tahun 2015
Roadmap sanitasi provinsi gorontalo tahun 2014-2018
2015
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 39, BD.2015/NO.39
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Roadmap Sanitasi Provinsi Gorontalo Tahun 2014-2018
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk mengoptimalisasi pengelolaan sanitasi di wilayah Provinsi Gorontalo perlu adanya dokumen Roadmap Sanitasi Provinsi sebagai pedoman dan acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan bidang sanitasi di daerah.
Dasar hukum Peraturan Gubernur ini adalah UU No.38 Tahun 2000; UU No.25 Tahun 2004; UU No.26 Tahun 2007; UU No.18 Tahun 2008; UU No.25 Tahun 2009; UU No.32 Tahun 2009; UU N.36 Tahun 2009; UU No.1 Tahun 2011; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014; UU No.30 Tahun 2014; PP No.16 Tahun 2005; PP No.23 Tahun 2011; Perpres No.185 Tahun 2014; Permendagri No.1 Tahun 2008; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PFZT/M/2008; Permendagri No.57 Tahun 2010;Permendagri No.1 Tahun 2014; Perda No.2 Tahun 2012.
Dalam peraturan ini diatur tentang Roadmap Sanitasi Provinsi Gorontalo Tahun 2014-2018 termasuk didalamnya mengatur tentang tujuan, sistimatika,isi dan uraian RSP dan pelaksanaan.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 28 September 2015.
Terdiri dari 56 halaman dengan lampiran.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
