PENYULUHAN SOSIAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAUR
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40, Berita Daerah Kabupaten Kaur 2015 Nomor 437
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyuluhan Sosial Di LIngkungan Pemerintah Kabupaten Kaur
ABSTRAK:
a. Bahwa untuk mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan kesejahteraan social dan agar dapat tercipta kesepahaman, kesadaran dan tanggung jawab social masyarakat, perlu dilakukan penyuluhan sosial di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kaur;
b. Bahwa agar pelaksanaan penyuluhan sosial dapat berjalan secara tertib, terarah dan terpadu, perlu adanya aturan yang mengatur mengenai penyuluhan sosial dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kaur;
1. UU No. 9 Tahun 1967
2. UU No. 3 Tahun 2003
3. UU No. 11 Tahun 2009
4. UU No. 13 Tahun 2011
5. UU No. 23 Tahun 2014
6. PP No. 38 Tahun 2007
7. PP No. 40 Tahun 2010
8. PP No. 39 Tahun 2012
9. PP No. 63 Tahun 2013
10. Permensos No. 10 Tahun 2014
11. Perda Kab. Kaur No. 14 Tahun 2007
Pasal 6 :
(1) Metode penyuluhan sosial dapat dilakukan melalui
a. Individu;
b. Kelompok; dan
c. Masal.
Pasal 8 :
(1) Teknik penyuluhan sosial terdiri atas :
a. Komunikasi;
b. Informasi;
c. Motivasi; dan
d. Edukasi.
Pasal 9 :
(1) Tahapan Penyuluhan sosial meliputi :
a. Persiapan;
b. Pelaksanaan; dan
c. Pengendalian.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Mei 2016.
9 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kaur Nomor 37 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 37, Berita Daerah Kabupaten Kaur 2015 Nomor 434
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Kerja Sama Pemerintah Kabupaten Kaur
ABSTRAK:
Menimbang :
a. Bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintahh Kabupaten Kaur perlu menjalin kerja sama antar daerah maupun kerja sama dengan pihak ketiga serta pihak luar negeri.
1. UU No. 09 Tahun 1967
2. UU No. 03 Tahun 2003
3. UU No. 23 Tahun 2014
4. PP No. 58 Tahun 2005
5. PP No. 50 Tahun 2007
6. PP No. 54 Tahun 2010
7. Permendagri No. 13 Tahun 2006
8. Permendagri No. 17 Tahun 2007
9. Permendagri No. 22 Tahun 2009
10. Permendagri No. 23 Tahun 2009
1. Penjelasan mengenai Peraturan Bupati.
2. Ruang lingkup dan tata cara pelaksanaan kerja sama daerah.
3. Pembentukan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD).
4. Pelaksanaan tugas dan penunjukan tenaga ahli/pakar untuk TKKSD.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Mei 2016.
24 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kaur Nomor 35 Tahun 2016
PETUNJUK PELAKSANAAN PERDA KABUPATEN KAUR NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PAJAK AIR TANAH
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 35, Berita Daerah Kabupaten Kaur 2015 Nomor 432
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kabupaten Kaur Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pajak Air Tanah
ABSTRAK:
Melaksanakan ketentuan Pasal 6 (4), Pasal 11 (4), Pasal 13 (3), Pasal 15 (5), Pasal 17 (4), Pasal 23 (3), Pasal 24 (7), Pasal 26 (3), Pasal 27 (2), Pasal 28 (3) dan Pasal 31 Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pajak Air Tanah, bahwa Tata Cara Perhitungan Nilai Perolehan Air Tanah, Bentuk dan Isi dan Tata Cara Pelaporan, Tata Cara Penerbitan SKPD, Bentuk, Isi dan Tata Cara Pengisian dan Penyampaian SSPD, Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Tempat Pembayaran, Angsuran dan Penundaan, Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Saksi Administratif dan Pengurangan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak, Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak, Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Yang Sudah Kadaluwarsa, Tata Cara Pemeriksaan Pajak diatur dengan Peraturan Bupati;
UU no. 09 Tahun 1967;
UU no. 03 Tahun 2003;
UU no. 28 Tahun 2009;
UU no. 23 Tahun 2014;
Permendagri no. 13 Tahun 2006;
Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral no. 1451 K/10/MEM/2000;
Perda Kabupaten Kaur no. 01 Tahun 2013;
Memuat:
Objek, Subjek, Dasar Pengenaan dan Tata Cara Perhitungan;
Tata Cara Pemungutan Pajak;
Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak;
Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak;
Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak;
Pembukuan dan Pemeriksaan;
Insentif Pemungutan;
Pelaksanaan, Pemberdayaan, Pengawasan dan Pengendalian;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Mei 2016.
28 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kaur Nomor 30 Tahun 2016
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KAUR TAHUN 2016
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, Berita Daerah Kabupaten Kaur 2015 Nomor 427
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2016
ABSTRAK:
Berdasarkan Pasal 5 ayat (3) UU no. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, Prioritas Pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat;
Berdasarkan Pasal 26 ayat (2) UUD no. 25 Tahun 2004, RKPD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) memuat arah kebijakan pembangunan daerah 1 tahun, merupakan komitmen Pemerintah Daerah untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Kaur secara berkesinambungan;
UU no. 9 Tahun 1967;
UU no. 3 Tahun 2003;
UU no. 17 Tahun 2003;
UU no. 25 Tahun 2004;
UU no. 23 Tahun 2014;
UU no. 33 Tahun 2004;
UU no. 26 Tahun 2007;
UU no. 12 Tahun 2011;
PP no. 58 Tahun 2005;
PP no. 38 Tahun 2007;
PP. no. 41 Tahun 2007;
PP no. 6 Tahun 2008;
PP no. 8 Tahun 2008;
Peraturan Presiden Republik Indonesia no. 5 Tahun 2010;
Peraturan Presiden Republik Indonesia no. 43 Tahun 2016;
Permendagri no. 13 Tahun 2006;
Permendagri no. 54 Tahun 2010;
Permendagri no. 53 Tahun 2011;
Permendagri no. 27 Tahun 2016;
Permendagri no. 37 Tahun 2016;
Perda Kabupaten Kaur no. 13 Tahun 2007;
Perda Kabupaten Kaur no. 14 Tahun 2007;
Perda Kabupaten Kaur no. 6 Tahun 2011;
Memuat:
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kaur Tahun 2016;
RAPBD Kabupaten Kaur Tahun 2016;
Laporan Kinerja;
SKPD Pelaksana;
Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 April 2016.
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kaur Nomor 7 Tahun 2016
PENGHASILAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN RUKUN TETANGGA DALAM WILAYAH KABUPATEN KAUR
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, Berita Daerah Kabupaten Kaur 2015 Nomor 404
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Rukun Tetangga dalam Wilayah Kabupaten Kaur
ABSTRAK:
a. Bahwa kepala desa, perangkat desa, BPD dan pengurus Rukun Tetangga (RT) mempunyai tugas membantu menjalankan pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggungjawab pemerintah, sehingga perlu diberikan tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah;
b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 ayat (1). Pasal 81 ayat (5) dan Pasal 82 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 tahuun 2014 tentang Desa, perlu mengatur Penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, Tunjangan BPD dan penghasilan pengurus RT;
1. UU No. 9 Tahun 1967
2. UU No. 3 Tahun 2003
3. UU No. 6 Tahun 2014
4. UU No. 23 Tahun 2014
5. PP No. 43 Tahun 2014
6. PP No. 60 Tahun 2014
7. PP No. 22 Tahun 2015
8. Permendagri No. 113 Tahun 2014
9. Permendagri No. 84 Tahun 2015
Pasal 3 :
(1) Pengahsilan Kepala Desa dan Perangkat Desa terdiri dari :
a. Penghasilan Tetap;
b. Tunjangan;
c. Penerimaan lain yang sah.
(2) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima setiap bulan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kelengkapan administrasi yang diperlukan;
(3) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam APBDesa sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2016.
Mencabut :
1) Perbup Kaur No. 05 Tahun 2015
15 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kaur Nomor 6 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, Berita Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2016 Nomor 403
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa
ABSTRAK:
Mewujudkan Pengadaan Barang/ Jasa di Desa yang efisien, terbuka, transparan dan Kompetitif perlu pengaturan mengenai Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa yang sederhana, jelas dan komprehensif sesuai dengan tata kelola yang baik;
Berdasarkan ketentuan Pasal 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri no. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pengadaan Barang Jasa di Desa diatur dengan peraturan Bupati/ Walikota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
UU no. 9 Tahun 1967;
UU no. 3 Tahun 2003;
UU no. 33 Tahun 2004;
UU no. 6 Tahun 2014;
UU no. 23 Tahun 2014;
PP no. 38 Tahun 2007;
PP no. 43 Tahun 2014;
PP no. 60 Tahun 2014;
Permendagri no. 1 Tahun 2014;
Permendagri no. 113 Tahun 2014;
Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah no. 13 Tahun 2013;
Perda no. 14 Tahun 2007;
Perda Kabupaten Kaur no. 13 Tahun 2015;
Peraturan Bupati Kaur no. 60 Tahun 2015;
Memuat:
Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup;
Prinsip dan Etika Pengadaan Barang/ Jasa;
Pengelolaan Kegiatan;
Pengadaan Barang/ Jasa Melalui Swakelola;
Kegiatan Pengadaan Barang/ Jasa Melalui Penyedia Barang/ Jasa;
Pengawasan dan Sanksi;
Ketentuan Lain-Lain;
Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2016.
40 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kaur Nomor 5 Tahun 2016
PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN PELAKSANAAN DANA TRANSFER DESA TAHUN 2016
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5, Berita Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2015 Nomor 402
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan Pelaksanaan Dana Transfer Desa Tahun 2016
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan PP No. 43 Tahun 2014 Pasl 96 ayat (4) dan (5), Pasal 97 ayat (3) dan (4) dan PP No. 60 Tahun 2014 Pasal 12 ayat (8) perlu mengatur tata cara pengalokasian, tata cara pembagian dan penetapan besaran dana desa, ADD, dan bantuan keuangan kepada desa di Kab. Kaur, oleh karena itu perlu ditetapkan Perbup tentang pedoman pengelolaan keuangan desa dan pelaksanaan dana transfer desa Tahun 2016.
UU NO. 9 Tahun 1967, UU No. 3 Tahun 2003, UU No. 6 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 43 Tahun 2014, PP No. 60 Tahun 2014, PP No. 22 Tahun 2015, Permendagri No. 113 Tahun 2014, Permendagri No. 84 Tahun 2015.
Perbup ini mengatur tentang pedoman pengelolaan keuangan desa dan pelaksanaan dana transfer desa Tahun 2016. Dimuat mengenai ketentuan umum, asas pengelolaan keuangan desa, kekuasaan pengelolaan keuangan desa, APBDesa, Perencanaan, dana transfer ke desa, pengalokasian, penyaluran dan pencairan dana transfer ke desa, pengelolaan, prinsip penggunaan dana transfer ke desa, prioritas penggunaan dana desa, pembinaan dan pengawasan, kerugian keuangan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2016.
Dengan berlakunya Perbup ini maka Perbup Kaur No. 48 Tahun 2015 dan Perbup Kaur No. 3 Tahun 2015 dinyatakan tidak berlaku.
Seluruh pelaksanaan belanja desa dan penatausahaan keuangan desa yang belum diatur di dalam Perbup ini untuk berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pihak pelaksana desa bertanggung jawab terhadap pertanggungjawaban administrasi dan reaalisasi fisik seluruh kegiatan.
Peraturan ini terdiri atas 23 hlm, Lampiran : 1 Lamp.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kaur Nomor 4 Tahun 2016
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA DAN ALOKASI DANA DESA KABUPATEN KAUR
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 4, Berita Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2015 Nomor 401
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Kabupaten Kaur
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (6) PP No. 22 Tahun 2015 ketentuan mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa ditetapkan dengan Perbup/ Perwali. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan (5), ketentuan mengenai pengalokasian ADD dan tata cara pengalokasian ADD diatur dengan Perbup/ Perwali, oleh karena itu perlu ditetapkan Perbup tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa dan alokasi dana desa Kab. Kaur.
UU No. 9 tahun 1967, UU No. 3 Tahun 2003, UU No. 6 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 38 Tahun 2007, PP No. 60 Tahun 2014, PP No. 22 Tahun 2015, Permendagri No. 113 Tahun 2014, PermendesPDTT No. 21 Tahun 2015, Perda Kaur No. 13 Tahun 2015, Perbup Kaur No. 60 Tahun 2015.
Perbup ini mengatur tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa dan alokasi dana desa Kab. Kaur. Dimuat tentang ketentuan umum, dana desa, alokasi dana desa, dan ketentuan lain- lain mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa dan alokasi dana desa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2016.
Dengan berlakunya Perbup ini maka Perbup Kaur No. 4 Tahun 2015 dinyatakan tidak berlaku.
Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Peraturan ini terdiri atas 6 hlm, Lampiran : 1 Lamp.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kaur Nomor 3 Tahun 2016
KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI KABUPATEN KAUR
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3, Berita Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2015 Nomor 400
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kaur
ABSTRAK:
Sebagai upaya untuk mewujudkan pengembangan ekonomi desa dan peningkatan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat masyarakat, perlu memberikan kewenangan lokasl berskala desa. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayau (2) PP No. 43 Tahun 2014, PermendesPDTT No. 1 Tahun 2015, perlu disusun daftar kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa, oleh karena itu ditetapkan Perbup tentang kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokasl berskala desa di Kab. Kaur.
UU No. 9 Tahun 1967, UU No. 3 Tahun 2003, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 6 tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 30 Tahun 2014, PP No. 43 Tahun 2014, Permendagri No. 111 Tahun 2014, Permendagri No. 113 Tahun 2014, Permendagri No. 114 Tahun 2014, PermendesPDTT No. 1 Tahun 2015, Permendagri No. 80 Tahun 2015, Perda Kaur NO. 1 Tahun 2016.
Perbup ini mengatur tentang kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokasl berskala desa di Kab. Kaur. Dimuat tentang ketentuan umum, ruang lingkup, penetapan kewenangan desa, pungutan desa, penetapan kewenangan desa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2016.
Pelaksanaan kewenangan desa dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku dan pelaksanaan kewenangan untuk dikoordinasikan kepada Bupati Kaur.
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Peraturan ini terdiri atas 10 hlm, Lampiran : 1 Lamp.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kaur Nomor 2 Tahun 2016
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN KAUR
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2, Berita Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2016 Nomor 399
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di Kabupaten Kaur
ABSTRAK:
Struktur organisasi dan tata kerja pemerintahan desa adalah suatu sistem dalam kelembagaan dalam pengaturan tugas dan fungsi serta hubungan kerja pada pemerintahan desa;
Berdasarkan ketentuan Pasal 15 Permendagri no. 84 Tahun 2015 tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa, pengaturan lebih lanjut mengenai susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa dan perangkat desa ditetapkan dalam Peraturan Bupati/ Walikota selambat-lambatnya 1 (satu) tahun;
UU no. 9 Tahun 1967;
UU no. 3 Tahun 2003;
UU no. 12 Tahun 2011;
UU no. 6 Tahun 2014;
UU no. 23 Tahun 2014;
UU no. 30 Tahun 2014;
PP no. 43 Tahun 2014;
Permendagri no. 111 Tahun 2014;
Permendagri no. 113 Tahun 2014;
Permendagri no. 114 Tahun 2014;
Peraturan Meteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi no. 1 Tahun 2015;
Permendagri no. 80 Tahun 2015;
Permendagri no. 84 Tahun 2015;
Memuat:
Struktur Organisasi, Tugas, dan Fungsi;
Tata Kerja;
Pembinaan dan Pengawasan;
Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2016.
8 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
