Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 64, Berita Daerah Kab. Kaur Nomor. 533 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Persiapan Dan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Kaur
ABSTRAK:
a. untuk kelancaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kaur dipandang perlu ditetapkan petunjuk teknis persiapan dan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kaur Tahun 2017;
b. Berdasarkan ketentuan Pasal 86 Perda Kabupaten Kaur Nomor 13 Tahun 2016 tentang Desa, ketentuan lebih lanjut mengenai Pemilihan Kepala Desa diatur dengan Peraturan Bupati;
1. UU No. 9 Tahun 1967
2. UU No. 28 TAHUN 1999
3. UU No. 3 Tahun 2003
4. UU No. 33 Tahun 2004
5. UU No. 6 Tahun 2014
6. UU No. 23 Tahun 2014
7. PP No. 38 Tahun 2007
8. PP No. 43 Tahun 2014
9. Permendagri No. 112 tahun 2014
10. Perda No. 13 Tahun 2016
11. Perda No. 14 Tahun 2016
12. Perda No. 16 Tahun 2016
13. Perbup No. 72 Tahun 2016
Kelengkapan Administrasi Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Kaur sebagaimana yang tertera merupakan pedoman semua pihak yang berkepentingan dalam Persiapan dan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juli 2017.
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kaur Nomor 60 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 60, Berita Daerah Kab. Kaur Nomor. 529 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2018
ABSTRAK:
a. Berdasarkan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, Prioritas Pembangunan Daerah, rencana Kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat;
b. berdasarkan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, RKPD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
c. Rencana Kerja Pemerintah daerah memuat arah kebijakan pembangunan daerah 1 (satu) tahun, merupakan komitmen Pemerintah Daerah untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Kaur secara berkesinambungan;
1. UU No. 9 Tahun 1967
2. UU No. 3 TAHUN 2003
3. UU No. 17 Tahun 2003
4. UU No. 25 Tahun 2004
5. UU No. 33 Tahun 2004
6. UU No. 26 Tahun 2007
7. UU No. 12 Tahun 2012
8. UU No. 23 Tahun 2014
9. PP No. 58 Tahun 2005
10. PP No. 38 Tahun 2007
11. PP No. 41 Tahun 2007
12. PP No. 6 Tahun 2008
13. PP No. 8 Tahun 2008
14. Perpres No. 5 Tahun 2010
15. Perpres No. 43 Tahun 2016
16. Permendagri No. 13 tahun 2006
17. Permendagri No. 54 Tahun 2010
18. Permendagri No. 53 tahun 2011
19. Permendagri No. 27 Tahun 2016
20. Permendagri no. 37 Tahun 2016
21. Perda No. 13 Tahun 2007
22. Perda No. 14 Tahun 2007
23. Perda no. 15 Tahun 2016
Dalam hal RKPD Kabupaten Kaur Tahun 2018 yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 berbeda dari hasil pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemerintah Kabupaten Kaur mempedomani RKPD Tahun 2018 hasil pembahasan dengan DPDR
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2017.
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kaur Nomor 48 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 48, Berita Daerah Kab. Kaur Nomor.517 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kaur
ABSTRAK:
Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah yang Baik, Bersih, dan Bebas dari korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kaur, Pejabat/Pegawai Pemerintah Kabupaten Kaur dilarang menerima hadiah atau suatu pemberian dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan pekerjaannya;
1. UU No. 3 TAHUN 2003
2. UU No. 28 Tahun 1999
3. UU No. 31 Tahun 1999
4. UU No. 30 Tahun 2002
5. UU No. 23 Tahun 2014
6. UU No. 5 Tahun 2014
7. PP No. 79 Tahun 2005
8. PP No. 60 Tahun 2008
9. PP No. 53 Tahun 2010
10. Perpres No. 55 Tahun 2012
11. Permendagri No. 52 Tahun 2014
12. Peraturan komisi Pemberantasan Korupsi No. 02 Tahun 2014
13. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No.061/7737/SJ Tahun 2013
Peraturan Bupati ini dimaksud kan untuk memberikan pedoman kepada Pejabat/Pegawai dalam memahami, mengendalikan dan mengelola gratifikasi di lingkungan Pemerintah Daerah, dan juga menciptakan lingkungan kerja dan budaya kerja yang transparan dan akuntabel di lingkungan Pemerintah Daerah;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Maret 2017.
13
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kaur Nomor 47 Tahun 2017
Perubahan Status Unit Pengelolaan Teknis Dinas Sanggar
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 47, Berita Daerah Kab. Kaur Nomor 516 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Status Unit Pengelola Teknis Dinas Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Kabupaten Kaur
ABSTRAK:
a. Berdarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal, Pemerintah Kabupaten/Kota dapat mengalihfungsikan SKB menjadi Satuan PNF berdasarkan usulan Kepala Dinas Pendidikan;
b. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar manjadi satuan Pendidikan Nonformal, Satuan PNF alih fungsi dari SKB ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
1. UU No. 9 TAHUN 1967
2. UU No. 3 Tahun 2003
3. UU No. 20 Tahun 2003
4. UU No. 33 Tahun 2004
5. UU No. 23 Tahun 2014
6. PP No. 19 Tahun 2005
7. PP No. 47 Tahun 2008
8. PP No. 48 Tahun 2008
9. PP No. 17 Tahun 2010
10. PP No. 18 Tahun 2016
11. Peraturan Menteri Pendidikan no. 4 Tahun 2016
12. Perda No. 69 Tahun 2016
Satuan Pendidikan Nonformal mempunyai tugas menyelenggarakan, membiayai, mendampingi, dan membuat percontohan pelaksanaan Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Maret 2017.
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan yang mengatur hal yang sama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
9
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kaur Nomor 42 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebijakan Pembinaan Dan Pengawasan Di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kaur
ABSTRAK:
a.untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 tahun 2016 tentang Kebijakan Pegawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2017, kebijakan pembinaan dan pegawasan merupakan uraian kegiatan yang menjadi arahan dalam melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilakukan oleh inspektorat Kabupaten Kaur;
1.UU No. 9 Tahun 1967
2.UU No. 28 Tahun 1999
3.UU No. 3 Tahuun 2003
4.UU No. 17 Tahun 2003
5.UU No. 1 Tahun 2004
6.UU No. 15 Tahun 2004
7.UU No. 33 Tahun 2004
8.UU No. 39 Tahun 2008
9.UU No. 23 Tahun 2014
10.PP No. 58 Tahun 2005
11.PP No. 79 Tahun 2005
12.PP No. 7 Tahun 2008
13.PP No. 18 Tahun 2016
14.PERPRES No. 7 Tahun 2015
15.PERPRES No. 11 Tahun 2015
16.PEMENDAGRI No. 08 Tahun 2009
17.PEMENDAGRI No. 76 Tahun 2016
(1) Kegiatan pengawasan yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Kaur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi pembinaan dan pegawasan terhadap perangkat daerah Kabupaten Kaur.
(2) Kegiatan pegawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara terpadu
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Februari 2017.
10
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kaur Nomor 41 Tahun 2017
kode etik aparat pegawasan intern pemerintah kabupaten kaur
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, Berita Daerah Kab. Kaur Nomor. 510 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kode Etik Pengawasan Intern Pemerintah Kabupaten Kaur
ABSTRAK:
a.untuk memperoleh kredibilitas yang memadai dari auditan terlebih lagi dari masyarakat, maka Inspektorat Daerah Kabupaten Kaur yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyenggarakan kewenagan bidang pengawasan umum terhadap pelaksanaan seluruh bidang kewenangan daerah oleh perangkat daerah, berkewajiban melakukan pembinaan secara berkelanjutan terhadap para Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP);
b.sesuai dengan profesionalitas tugasnya, APIP dituntut untuk jujur , berdedikasi , bertanggung jawab, dan senantiasa mau bekerja keras serta memiliki Etika dan moral yang tinggi, sehingga mampu mendorong adanya peningkatan kinerja pengawasan;
1.UU No. 9 Tahun 1967
2.UU No. 28 Tahun 1999
3.UU No. 43 Tahun 1999
4.UU No. 3 Tahun 2003
5.UU No. 12 Tahun 2011
6.UU No. 5 Tahun 2014
7.UU No. 23 Tahun 2014
8.PP No. 79 Tahun 2005
9.PP No. 53 Tahun 2010
10.PEMENDAGRI No. 23 Tahun 2007
11.PEMENPAN No. PER/04/M.PAN/03/2008
12.PERDA No. 14 Tahun 2016
Kode etik Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Derah dalam Peraturan Bupati ini diberlakukan bagi Auditorat, Pengawas Penyelenggaraan Urusan pemerintah di Daerah (P2PUPD) dan Pengawasan Negeri Sipil (PNS) tertentu di lingkungan Inspektorat.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Februari 2017.
8
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kaur Nomor 39 Tahun 2017
tugas, fungsi dan tata kerja kecamatan dan kelurahan
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, Berita Daerah Kab. Kaur Nomor. 508 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kaur
ABSTRAK:
a. untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah kabupaten Kaur Nomor 14 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kaur, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah perlu ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan Bupati;
1.UU No. 9 Tahun 1967
2.UU No. 3 Tahun 2003
3.UU No. 5 Tahun 2014
4.UU No.23 Tahun 2014
5.PP No. 18 Tahun 2016
6.PEMENDAGRI No. 80 Tahun 2015
7.PERDA No. 14 Tahun 2016
8.PERBUP No. 69 Tahun 2016
(1) dalam hal camat berhalangan , Camat diwakili oleh Sekretaris, apabila camat dan Sekretaris berhalangan dapat diwakili oleh Kepala Seksi dengan memperhatikan seneoritas kepangkatan dan atau bidang tugasnya.
(2) Dalam hal Lurah berhalangan, Lurah diwakili oleh sekretaris, apabila Lurah dan Sekretaris berhalangan dapat diwakili oleh kepala seksi dengan memperhatikan senioritas kepangkatan dan atau bidang tugasnya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Februari 2017.
Dengan berlakunya peraturan Bupati ini, maka Peraturan yang mengatur hal yang sama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
14
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kaur Nomor 38 Tahun 2017
pembagian jasa sarana dan jasapelayanan rumah sakit umum
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 38, Berita Daerah Kab. Kaur Nomor. 507 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kaur
ABSTRAK:
a.Salah satu Upaya untuk Mewujudkan Peningkatan Kinerja dan Kualitas Pelayanan Kesehatan di RSUD Tais Adalah Melaulu Pemberian Imbalan Jasa Pelayanan bagi Tenaga Medis dan Non Medis yang Bersumber dari Pendapatan Fungsional Rumah Sakit Terhadap Pelayanan Pasien Umum dan Pasien Jaminan Kesehatan Nasional(JKN)
1. UU NO.09 Tahun 1967
2. UU No.40 Tahun 2004
3. UU No.03 Tahun 2003
4. UU No.36 Tahun 2009
5. UU No.44 Tahun 2009
6. UU No.24 Tahun 2011
7. PP No.101 Tahun 2012
8. PERPRES No. 12 Tahun 2013
9. PERMENKES No.28 Thaun 2014
10.PERMENKES No.59 Thaun 2014
11.Keputusan Menteri Kesehatan No.436/Menkes/IV/1993
12.PERDA No.8 Tahun 2016
13. PERDA No.6 Tahun 2011
Distribusi Jasa Sarana Sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 dipergunakan untuk Penyedianan Bahan Medis Hbais Pakai,Bahan Obat-Obatan dan Bahan Kimia,Alat Kesehatan,Penyediaan Makan MinumPasien,Penyediaan Biaya Pemeliharaan Rutin Sarana dan Prasarana,Penyediaan Biaya Bimbingan Teknis,Penyediaan Biaya Operasional(Rapat Koordinasi,Atk/Cetak/Penggadaan dan Operasional Lainya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Februari 2017.
11
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kaur Nomor 37 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 37, Berita Daerah Kab. Kaur Nomor. 506 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kaur
ABSTRAK:
a. untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Pearturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kaur, SUsunan Organisasi , tugas dan fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah perlu ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati
1.UU No. 9 Tahun 1967
2.UU No. 3 Tahun 2003
3.UU No. 5 Tahun 2014
4.UU No.23 Tahun 2014
5.PP No. 18 Tahun 2016
6.PEMENDAGRI No. 80 Tahun 2015
7. PEMENDAGRI No. 5 Tahun 2017
8.PERDA No. 14 Tahun 2016
9.PERBUP No. 69 Tahun 2016
Dalam hal Kepala Badan berhalangan , Kepala Badan diwakili oleh Sekretaris Badan, apabila Kepala Badan dan Sekretaris Badan dapat diwakili oleh Kepala Bidang dengan memperhatikan senioritas kepangkatan dan atau bidang tugasnya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Februari 2017.
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka peraturan yang mengatur hal yang sama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
18
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kaur Nomor 36 Tahun 2017
tugas, fungsi dan tata kerja dinas pemberdayaan masyarakat dan desa
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, Beritav Daerah Kab. Kaur Nomor. 505 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Kaur
ABSTRAK:
a. untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kaur, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah serta Penjabatan TUgas Pokok dan Fungsi perlu diatur dan di tetapkan dengan peraturan Bupati.
1.UU No. 9 Tahun 1967
2.UU No. 3 Tahun 2003
3.UU No. 10 Tahun 2003
4.UU No.33 Tahun 2004
5.UU No.5 Tahun 2014
6.UU No. 23Tahun 2014
7. PPNo. 38 Tahun 2007
8.PP No. 18 Tahun 2016
9. PEMENDAGRI No. 80 Tahun 2015
10.PERDA No.. 14 Tahun 2017
11.PERBUP No. 69 Tahun 2016
Kepala Dinas berkewajiban dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pembinaan kepegawaian di lingkungan dinas.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Februari 2017.
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka peraturan yang mengatur hal yang sama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
16
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
