Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, Berita Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2018 Nomor 595
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2018
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Permendagri No. 113 Tahun 2014 maka perlu mengatur pedoman pengelolaan keuangan desa di kabupaten Kaur, maka dibentuklah Perbup tentang pedoman pengelolaan keuangan desa tahun 2018 ini.
UU No. 9 Tahun 1967, UU No. 3 Tahun 2003, UU No. 6 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 43 Tahun 2014, PP No. 60 Tahun 2014, Perpres No. 107 Tahun 2017, Permendagri No. 113 Tahun 2014, PMK No. 50/PMK.07/2016, PMK No. 50/PMK.07/2016, PMK No. 199/PMK.07/2017, PMK No. 225/PMK.07/2017, Perda Kaur No. 13 tahun 2016, Perda Kaur No. 4 tahun 2017, Perbup No. 96 Tahun 2017, Perbup No. 15 Tahun 2018.
Perbup ini mengatur tentang pedoman pengelolaan keuangan desa tahun 2018. Dimuat tentang ketentuan umum, asas pengelolaan keuangan desa, kekuasaan pengelolaan keuangan desa, APBDesa, perencanaan, Siskeudes, penyaluran dan pencairan dana transfer ke desa, pengelolaan, pembinaan dan pengawasan, kerugian keuangan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Maret 2018.
Dengan berlakunya Perbup ini maka Perbup No. 8 Tahun 2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Seluruh pelaksanaan belanja desa dan penatausahaan keuangan desa yang belum diatur pada peraturan ini berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan yang belaku.
Peraturan ini terdiri atas 17 hlm, Lampiran : 4Lamp.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kaur Nomor 29 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, Berita Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2018 Nomor 366
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa yang Bersumber Dari APBN
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa untuk melaksanakan ketentuan peraturan yang mengatur ketentuan mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian DD setiap desa, ditetapkan dengan peraturan Bupati/Walikota, perlu menetapkan peraturan bupati tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian DD yang bersumber dari APBN.
Materi Pokok: Dana Desa yang bersumber dari APBN untuk Kabupaten Kaur TA 2015 adalah sebesar Rp51.138.239.000,00. DD dibagi dengan komposisi 90% dibagi secara merata dan 10% dibagi berdasarkan indikator/variabel jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan dan kesulitan geografis.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Mei 2018.
12 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kaur Nomor 28 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, Berita Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2018 Nomor 593
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Kabupaten kaur Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan (5) PP 43 Tahun 2014 yang mengatur bahwa ketentuan mengenai ADD dan tata cara pengalokasian ADD diatur peraturan bupati/walikota.
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, Berita Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2018 Nomor 592
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2018
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa pasal 89, perlu mengatur perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa di kabupaten kaur.
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN KAUR TAHUN ANGGARAN 2018
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, Berita Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2018 Nomor 580
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) PP No. 60 Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir dengan PP No. 8 Tahun 2014 Bupati/ Walikota menetapkan rincian dana desa untuk setiap desa, oleh karena itu dibentuklah Perbup tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa di Kab. Kaur TA 2018.
UU No. 9 Tahun 1967, UU No. 3 Tahun 2003, UU No. 6 tahun 2014, UU NO. 23 Tahun 2014, PP No. 43 Tahun 2014, PP No. 60 Tahun 2014, PMK No. 50/PMK.07/2017, Perpres No. 107 Tahun 2017, PMK No. 225/PMK.07/2017, PMK No. 199/PMK.07/2017, PMK No. 226/PMK.07/2017, Permendagri No. 113 Tahun 2014, PermendesPDTT No. 19 Tahun 2017, Perda Kaur No. 13 Tahun 2016, Perda Kaur No. 13 Tahun 2016, Perbup Kaur No. 96 Tahun 2017.
Perbup ini mengatur tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa di Kab. Kaur TA 2018. Dimuat tentang ketentuan umum, penetapan rincian dana desa, penyaluran dana desa, penggunaan dana desa, pelaporan dana desa, sanksi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Februari 2018.
-
Peraturan Bupati ini berlaku saat diundangkan.
Peraturan ini terdiri atas 11 hlm, Lampiran : 1 Lamp.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kaur Nomor 84 Tahun 2017
Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan SPI Pemerintah
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 84, Berita Daerah Kabupaten Kaur Nomor 553 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
a. Dalam rangka mewujudksn efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan petunjuk pelaksanaanya;
1. UU No. 9 Tahun 1967
2. UU No. 28 Tahun 1999
3. UU No. 3 Tahun 2003
4. UU No. 17 Tahun 2003
5. UU No. 1 tahun 2004
6. UU No. 33 Tahun 2004
7. UU No. 15 Tahun 2004
8. UU No. 33 Tahun 2004
9. UU No. 23 Tahun 2014
10. PP No. 20 Tahun 2001
11. PP No. 55 Tahun 2005
12. PP No. 56 Tahun 2005
13. PP No. 58 Tahun 2005
14. PP Np. 65 Tahun 2005
15. PP No. 8 Tahun 2006
16. PP No. 60 Tahun 2008
17. Perpres No. 81 Tahun 2010
18. Permendagri No. 59 Tahun 2007
19. Perda No. 14 Tahun 2016
20. Perbub No. 78 Tahun 2017
Maksud disusunnya petunjuk pelaksanaan ini adalah sebagai pedoman bagi penyelenggaraan SPIP di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur, dan tujuannya adalah untuk meningkatkan kelancaran penyelenggaraan SPIP di lingkungan Perda Kabupaten Kaur
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 November 2017.
8
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kaur Nomor 78 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 78, Berita Daerah Kabupaten Kaur Nomor. 547 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penilaian Resiko Pada Perangkat Daerah
ABSTRAK:
a. Untuk mencapai tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, Pemerintah Kabupaten Kaur melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
b. Dalam rangka pelaksanaan sistem pengendalian intern yang efektif dan efisien di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kaur perlu menerapkan kabijakan penilaian risiko;
c. Berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, pimpinan instansi Pemerintahan wajib melakukan penilaian risiko;
1. UU No. 9 Tahun 1967
2. UU No. 3 Tahun 2003
3. UU No. 28 Tahun 1999
4. UU No. 17 Tahun 2003
5. UU No. 33 Tahun 2004
6. UU No. 1 tahun 2004
7. UU No. 15 Tahun 2004
8. UU No. 23 Tahun 2014
9. PP No. 60 Tahun 2008
10. Perda No. 14 Tahun 2016
11. Perda No. 16 Tahun 2016
12. Perda No. 72 Tahun 2016
Maksud disusunnya Perbup ini adalah sebagai acuan bagi pejabat atau pegawai Pemerintah daerah dalam melakukan Penilaian Risiko di setiap Perangkat Desa dan tujuannya adalah untuk mengantisipasi dan menangani segala bentuk risiko secara efektif dan efisien serta mengidentifikasi, menganalisis dan mengendalikan risiko secara memantau aktivitas pengendalian risiko;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Oktober 2017.
23
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kaur Nomor 73 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 73, Berita Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2018 542
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Lima Hari Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kaur
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 dan 5 Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 3 Tahun 2006 tentang pelaksanaan 5 hari kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi, kabupaten dan Kota se-Provinsi Bengkulu, maka perlu dilakukan pelaksanaan 5 hari kerja dalam seminggu
1. UU No. 9 Tahun 1967
2. UU No. 3 Tahun 2003
3. UU No. 5 Tahun 2014
4. UU No. 23 Tahun 2014
5. PP No. 18 Tahun 2016
6. PP No. 11 Tahun 2017
7. Permendagri No. 80 Tahun 2015
8. Perda No. 14 Tahun 2016
9. Perbup No. 69 Tahun 2016
Peraturan Bupati Tentang Pelaksanaan 5 Hari Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kaur ditetapkan mulai hari Senin sampai dengan hari Jum'at;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 September 2017.
4
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kaur Nomor 71 Tahun 2017
Pelaksanaan Perda Nomor 04 Tahun 2016 Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 71, Berita Daerah Kab. Kaur Nomor. 540 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7, Pasal 8 ayat (1) dan ayat (5), Pasal 17 dan Pasal 19 Perda Kabupaten Kaur Nomor -4 Tahun 2016 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, perlu menetapkan Perbup Kaur tentang petunjuk pelaksanaan Perda Kabupaten Kaur Nomor 04 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
1. UU No. 9 Tahun 1967
2. UU No. 3 Tahun 2003
3. UU No. 25 Tahun 2007
4. UU No. 40 Tahun 2007
5. UU No. 23 Tahun 2014
6. PP No. 47 Tahun 2012
7. Peraturan Menteri BUMN No. Per-05/MBU/2007
8. Perda No. 04 Tahun 2016
Peraturan Bupati ini bertujuab untuk:
1. mewujudkan harmonisasi dan sinergi antar pelaksanaan program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dengan program pembangunan Pemerintahan Kabupaten Kaur;
2. mewujudkan bentuk dan tata cara mekanisme kerja tim TJSL/CSR Daerah serta pemberian penghargaan bagi perusahaan
3. mewujudkan penyelenggaraan program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan secara keseluruhan;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2017.
7
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kaur Nomor 69 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 69, Berita Daerah Kab. Kaur Nomor. 538 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bibit Kelapa Sawit Di Kabupaten Kaur Tahun 2017
ABSTRAK:
untuk tertib dan lancarnya penyaluran bibit kelapa sawit pengadaan kegiatan Pengembangan Bibit Unggul Pertanian Dinas Pertanian Kabupaten kaur Tahun Anggaran 2016, maka perlu diatur sistem dan prosedur penyaluran;
1. UU No. 9 Tahun 1967
2. UU No. 12 TAHUN 1992
3. UU No. 3 Tahun 2003
4. UU No. 17 Tahun 2003
5. UU No. 26 Tahun 2007
6. UU No. 32 Tahun 2009
7. UU No. 18 tahun 2013
8. UU No. 23 Tahun 2014
9. PP No. 44 Tahun 1995
10. PP No. 58 Tahun 2005
11. PP No. 18 Tahun 2016
12. Perpres No. 54 Tahun 2010
13. Keputusan Presiden No. 42 Tahun 2002
14. Permendagri No. 80 Tahun 2015
15. Perda No. 14 Tahun 2016
Petunjuk Teknis Penyaluran Bibit Kepala Sawit di Kabupaten Kaur Tahun 2017 sebagaimana yang tertera merupakan pedoman semua pihak yang berkepentingan dalam penyaluran Bibit Kelapa Sawit.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Agustus 2017.
20
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
