Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 102, Berita Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2019 Nomor 788
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Kaur
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Tim Penerapan SPM Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota
1. UU No. 9 Tahun 1967
2. UU No. 3 Tahun 2003
3. UU No. 5 Tahun 2014
4. UU No. 23 Tahun 2014
5. PP No. 12 Tahun 2017
6. PP No. 2 Tahun 2018
7. Permendagri No. 100 Tahun 2018
Tim Penerapan SPM berkedudukan di Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Desember 2019.
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kaur Nomor 97 Tahun 2019
SUBJEK DAN OBJEK REDISTRIBUSI TANAH YANG BERASAL DARI PELEPASAN KAWASAN HUTAN NEGARA DAN/ATAU HASIL PERUBAHAN BATAS KAWASAN HUTAN
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 97, Berita Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2019 Nomor 783
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Subjek dan Objek Redistribusi Tanah yang Berasal dari Pelepasan Kawasan Hutan Negara dan/atau Hasil Perubahan Batas Kawasan Hutan di Kabupaten Kaur
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf a Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria, reforma agraria bertujuan untuk mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah dalam rangka menciptakan keadilan. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indoensia Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria, Penyelenggaraan reforma agraria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Subjek dan objek retribusi tanah yang berasal dari pelepasan kawasan hutan Negara dan/atau hasil perubahan batas kawasan hutan di Kabupaten Kaur dibuat kriteria subjek/penerima retribusi tanah dan luasan objek retribusi tanah
1. UU No. 9 Tahun 1967
2. UU No. 3 Tahun 2003
3. UU No. 23 Tahun 2014
4. Perpres No. 86 Tahun 2018
5. Permendagri No. 80 Tahun 2015
6. Peraturan Menteri LHK No. P.17/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2018
Penetapan Peraturan Bupati tentang subjek dan objek retribusi tanah yang berasal dari pelepasan kawasan hutan negara dan/atau hasil perubahan batas kawasan hutan di Kabupaten Kaur
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 November 2019.
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kaur Nomor 86 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 86, Berita Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2019 Nomor 771
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kaur
ABSTRAK:
Bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kaur No. 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susuna Perangkat Daerah Kabupaten Kaur (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2016 No. 237, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kaur No. 09) maka perlu dilakukan penyesuaian Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kaur terhadap Nomenklatur Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Untuk melaksanankan ketentuan Pasal 166 ayat (1) Peraturan Daerah No. 05 Tahun 2015 tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kaur, Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengatur tata cara peyusunan, pelaksanaan, penatausahaan dan akuntansi, pelaporan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Terakhir, untuk mengoptimalkan penerapan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah maka perlu disesuaikan dengan perkembangan saat ini
1. UU No. 12 Tahun 1985
2. UU No. 28 Tahun 1999
3. UU No. 3 Tahun 2003
4. UU No. 17 Tahun 2003
5. UU No. 1 Tahun 2004
6. UU No. 15 Tahun 2004
7. UU No. 25 Tahun 2004
8. UU No. 33 Tahun 2004
9. UU No. 23 Tahun 2014
10. UU No. 17 Tahun 2007
11. UU No. 28 Tahun 2009
12. UU No. 12 Tahun 2011
13. PP No. 108 Tahun 2000
14. PP No. 109 Tahun 2000
15. PP No. 24 Tahun 2004
16. PP No. 23 Tahun 2005
17. PP No. 55 Tahun 2005
18. PP No. 56 Tahun 2005
19. PP No. 57 Tahun 2005
20. PP No. 58 Tahun 2005
21. PP No. 65 Tahun 2005
22. PP No. 79 Tahun 2005
23. PP No. 6 Tahun 2006
24. PP No. 8 Tahun 2006
25. PP No. 60 Tahun 2008
26. PP No. 71 Tahun 2010
27. PP No. 30 Tahun 2011
28. Perpres No 54 Tahun 2010
29. Perpres No. 16 Tahun 2018
30. Permendagri No. 13 Tahun 2006
31. Permendagri No. 17 Tahun 2007
32. Permendagri No. 61 Tahun 2007
33. Permendagri No. 32 Tahun 2011
34. Permendagri No. 64 Tahun 2013
35. Permendagri No. 80 Tahun 2015
36. Perda Kab. Kaur No. 20 Tahun 2009
37. Perda Kab. Kaur No. 14 Tahun 2016
38. Perda Kab. Kaur No. 5 Tahun 2015
Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas Keadilan, Kepatutam, dan Manfaat untuk masyarakat
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 September 2019.
Peraturan Bupati Kaur Nomor 12 Tahun 2015
95
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kaur Nomor 85 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 85, Berita Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2019 Nomor 770
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Kabupaten Kaur
ABSTRAK:
Bahwa agar Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dapat dimanfaatkan secara optimal, terukur, terarah, dan memenuhi prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, maka pemanfaatan dan pengembangan TIK dilakukan berdasarkan suatu sistem tata kelola TIK yang dilaksanakan secara sinergi antar stakeholder di Kabupaten Kaur. Untul mewujudkan tata kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi yang berdaya guna dan berhasil guna maka diperlukan pengaturan sebagai pedoman dalam pelaksanaan
1. UU No. 9 Tahun 1967
2. UU No. 3 Tahun 2003
3. UU No. 11 Tahun 2008
4. UU No. 14 Tahun 2008
5. UU No. 25 Tahun 2009
6. UU No. 23 Tahun 2014
7. PP No. 82 Tahun 2012
8. PP No. 96 Tahun 2012
9. PP No. 12 Tahun 2017
10. Permenkominfo No. 41/PER/MEN.KOMINFO/VIII/2004
11. Permenkominfo No. 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007
12. Perda Kab. Kaur No. 14 Tahun 2016
13. Perbup Kaur No. 69 Tahun 2016
Tata Kelola TIK merupakan pedoman bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten dalam setiap kegiatan pengelolaan TIK
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 September 2019.
10
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kaur Nomor 84 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 84, Berita Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2019 Nomor 769
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Kearsipan Pemerintahan Kabupaten Kaur
ABSTRAK:
Bahwa dengan berlakunya UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, maka dipandang perlu untuk membuat peraturan penataan sistem kearsipan di Kabupaten Kaur sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi saat ini
1. UU No. 9 Tahun 1967
2. UU No. 3 Tahun 2003
3. UU No. 15 Tahun 2004
4. UU No. 43 Tahun 2009
5. UU No. 23 Tahun 2014
6. PP No. 28 Tahun 2012
7. PP No. 18 Tahun 2016
8. Kepres No. 105 Tahun 2004
9. Permendagri No. 78 Tahun 2012
10. Permendagri No. 80 Tahun 2015
11. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia No. 2 Tahun 2014
12. Perda Kab. Kaur No. 14 Tahun 2016
Ruang lingkup Pentyelenggaraan Kearsipan meliputi segala bentuk kegiatan dari instansi dan lembaga lainnya yang berhubungan dengan kearsipan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 September 2019.
9
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kaur Nomor 83 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 82, Berita Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2019 Nomor 767
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Peraturan Bupati Kaur No. 99 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Sistem Layanan Rujukan Terpadu "Se'ase Seijean"
ABSTRAK:
Bahwa Peraturan Bupati Kaur No. 99 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Layanan Rujukan Terpadu “Se’ase Seijean” perlu adanya penambahan keterlibatan OPD dalam pengentasan kemiskinan sehingga perlu penyesuaian dan penyempurnaan
1. UU No. 9 Tahun 1967
2. UU No. 3 Tahun 2003
3. UU No. 11 Tahun 2009
4. UU No. 25 Tahun 2009
5. UU No. 13 Tahun 2011
6. UU No. 6 Tahun 2014
7. UU No. 23 Tahun 2014
8. PP No. 2 Tahun 2018
9. Perpres No. 166 Tahun 2014
10. Perpres No. 15 Tahun 2010
11. Permendagri No. 120 Tahun 2018
12. Permensos No. 01 Tahun 2012
13. Permensos No. 8 Tahun 2012
14. Permensos No. 16 Tahun 2017
15. Permensos No. 28 Tahun 2017
16. Permensos No. 9 Tahun 2018
17. Permensos No. 15 Tahun 2018
18. Permensos No. 28 Tahun 2018
19. Kepmensos No. 50 Tahun 2013
20. Peraturan Dirjen Permberdayaan Sosial No. 25 Tahun 2017
21. Perda Kab. Kaur No. 14 Tahun 2016
Ketentuan dalam Peraturan Bupati Kaur No. 99 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Layanan Rujukan Terpadu "Se'ase Seijean" diadakan perubahan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 September 2019.
Peraturan Bupati Kaur Nomor 99 Tahun 2018
4
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kaur Nomor 81 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 81, Berita Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2019 Nomor 766
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KODE ETIK PENYELENGGARAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN KAUR
ABSTRAK:
Bahwa dalam upaya mewujudkan pengadaan barang/jasa pemerintah yang lebih efisien, efektif, terbuka, transparan, bersaing, adil, dan akuntabel perlu mengatur kode etik pegawai pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Kaur. Sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa, mengamanatkan kode etik penyelenggaraan pengadaan barang/jasa ditetapkan oleh Kepala Daerah
1. UU No. 9 Tahun 1967
2. UU No. 5 Tahun 2014
3. UU No. 23 Tahun 2014
4. UU No. 30 Tahun 2014
5. PP No. 20 Tahun 1968
6. PP No. 42 Tahun 2004
7. PP No. 53 Tahun 2010
8. Perpres No. 16 Tahun 2018
9. Permendagri No. 80 Tahun 2015
10. Permendagri No. 112 Tahun 2018
11. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 9 Tahun 2018
12. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 14 Tahun 2018
13. Permendagri No. 112 Tahun 2018
14. Perda Kab. Kaur No. 14 Tahun 2016
15. Perbup Kaur No. 43 Tahun 2019
Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mengatur Perilaku Pegawai UKPBJ dan menghindarkan segala pertentangan kepentingan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan penuh rasa tanggung jawab berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 September 2019.
11
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kaur Nomor 79 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 79, Berita Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2019 Nomor 764
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyelenggaraan Badan Usaha Milik Desa
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Badan Usaha Milik Desa pada BAB XI Peraturan Daerah Kabupaten Kaur No. 13 Tahun 2016 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Badan Usaha Milik Desa
1. UU No. 9 Tahun 1967
2. UU No. 28 Tahun 1999
3. UU No. 30 Tahun 2002
4. UU No. 3 Tahun 2003
5. UU No. 12 Tahun 2011
6. UU No. 6 Tahun 2014
7. UU No. 23 Tahun 2014
8. PP No. 43 Tahun 2014
9. Perpres No. 2 Tahun 2015
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 4 Tahun 2015
11. Permendagri No. 80 Tahun 2015
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 16 Tahun 2018
13. Perda Kab. Kaur No. 13 Tahun 2016
Maksud pembentukan BUMDes adalah sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar-desa
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Agustus 2019.
14
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kaur Nomor 74 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 74, Berita Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2019 Nomor 759
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kaur Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kaur
ABSTRAK:
Berdasarkan surat Direktorat Jenderal HAM No. HAM HH 05.02.01 tanggal 21 Februari 2018 dan surat dari Kementerian Hukum dan HAM Kanwil Bengkulu No. W.8.HA.03.02.64 tanggal 20 Maret 2018, hal usulan Perubahan Nomeklatur Biro/Bagian Hukum di Pemerintah Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Untuk memenuhi ketentuan pasal 6 Peraturan Bupati Kaur Nomor 115 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kaur No. 69 Tahun 2016 tentang Susunan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kaur, dan ketentuan pasal 6 Peraturan Bupati Kaur Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kaur Nomor 69 Tahun 2016 tentang Susunan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kaur
1. UU No. 9 Tahun 1967
2. UU No. 43 Tahun 1999
3. UU No. 3 Tahun 2003
4. UU No. 10 Tahun 2003
5. UU No. 33 Tahun 2004
6. UU No. 23 Tahun 2014
7. PP No. 18 Tahun 2016
8. Permendagri No. 80 Tahun 2015
9. Perda Kab. Kaur No. 14 Tahun 2017
10. Perbup Kaur No. 69 Tahun 2016
11. Perbup Kaur No. 115 Tahun 2018
12. Perbup Kaur No. 43 Tahun 2019
Kepala Bagian Hukum dan HAM, mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi bidang produk hukum dan telaah hukum, penyusunan peraturan perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia, dokumentasi dan informasi hukum serta penyuluhan hukum
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Agustus 2019.
Peraturan Bupati Kaur Nomor 13 Tahun 2017
11
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
