PENETAPAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN DAN PETUNJUK PELAKSANAAN DANA KELURAHAN YANG PENDANAANNYA BERSUMBER DARI DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN TAHUN ANGGARAN 2020 DITAMBAH ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, Berita Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2020 Nomor 825
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Dana Alokasi Umum Tambahan bantuan Pendanaan Kelurahan dan Petunjuk Pelaksanaan Dana Kelurahan yang Pendanaannya Bersumber dari Alokasi Umum Tambahan TA 2020 Ditambah APBD TA 2020
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mendukung pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan, Pemerintah mengalokasikan anggaran dalam Dana Alokasi Umum (DAU) Tambahan TA 2020 untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan dan agar pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, tertib administrasi dan tepat sasaran sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, tertib administrasi dan tepat sasaran sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, perlu adanya petunjuk pelaksanaannya
1. UU No. 9 Tahun 1967
2. UU No. 12 Tahun 1985
3. UU No. 21 Tahun 1997
4. UU No. 30 Tahun 2002
5. UU No. 17 Tahun 2003
6. UU No. 1 Tahun 2004
7. UU No. 10 Tahun 2004
8. UU No. 15 Tahun 2004
9. UU No. 25 Tahun 2004
10. UU No. 33 Tahun 2004
11. UU No. 28 Tahun 2009
12. UU No. 23 Tahun 2014
13. PP No. 109 Tahun 2000
14. PP No. 20 Tahun 2001
15. PP No. 23 Tahun 2005
16. PP No. 24 Tahun 2005
17. PP No. 54 Tahun 2005
18. PP No. 55 Tahun 2005
19. PP No. 56 Tahun 2005
20. PP No. 57 Tahun 2005
21. PP No. 58 Tahun 2005
22. PP No. 65 Tahun 2005
23. PP No. 8 Tahun 2006
24. PP No. 39 Tahun 2007
25. PP No. 71 Tahun 2010
26. PP No. 27 Tahun 2014
27. PP No. 12 Tahun 2017
28. PP No. 17 Tahun 2018
29. PP No. 54 Tahun 2010
30. Permendagri No. 13 Tahun 2006
31. Permendagri No. 36 Tahun 2011
32. Permendagri No. 32 Tahun 2011
33. Permendagri No. 64 Tahun 2013
34. Permendagri No. 130 Tahun 2018
35. Perda Kab. Kaur No. 5 Tahun 2015
36. Perda Kab. Kaur No. 14 Tahun 2016
Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan digunakan untuk membiayai pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Maret 2020.
18
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kaur Nomor 26 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, Berita Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2020 Nomor 711
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Hotel
ABSTRAK:
Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Daerah Kabupaten Kaur No. 03 Tahun 2013 tentang Pajak Hotel dan untuk mengoptimalkan pengelolaan Pajak Hotel sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, maka perlu mengatur tentang tata cara pengelolaan Pajak Hotel sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
1. UU No. 9 Tahun 1967
2. UU No. 28 Tahun 2009
3. UU No. 3 Tahun 2003
4. UU No. 23 Tahun 2014
5. PP No. 56 Tahun 2016
6. Permendagri No. 80 Tahun 2015
7. Perda Kab. Kaur No. 03 Tahun 2013
8. Perda Kab. Kaur No. 14 Tahun 2016
Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifat memberikan kemudahan dan kenyamanan termasuk fasilitas olah raga dan hiburan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Februari 2020.
19
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kaur Nomor 23 Tahun 2020
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PENERBITAN SURAT PENGESAHAN PENDAPATAN DAN BELANJA
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, Berita Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2020 Nomor 825
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Penerbitan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kaur
ABSTRAK:
Dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab khusunya dalam hal pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional dan Dana Bantuan Operasional Sekolah maka sesuai dengan ketentuan Pasal 327 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu diatur Standar Operasional Prosedur Pelayanan Penerbitan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja di Daerah
1. UU No. 9 Tahun 1967
2. UU No. 28 Tahun 1999
3. UU No. 23 Tahun 2003
4. UU No. 17 Tahun 2003
5. UU No. 1 Tahun 2004
6. UU No. 15 Tahun 2004
7. UU No. 23 Tahun 2014
8. PP No. 12 Tahun 2019
9. PP No. 54 Tahun 2010
10. Permendagri No. 13 Tahun 2006
11. Permendagri No. 80 Tahun 2015
12. Perda Kab. Kaur No. 5 Tahun 2015
13. Perda Kab. Kaur No. 14 Tahun 2016
Maksud pelaksanaan SOP adalah sebagai pedoman dalam melaksanankan proses penerbitan SP2B
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Februari 2020.
17
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kaur Nomor 21 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, Berita Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2020 Nomor 823
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Program Eliminasi Malaria di Kabupaten Kaur
ABSTRAK:
Bahwa penyakit malaria merupakan salah satu penyakit menular yang menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia sebagai penyebab angka kesakitan dan kematian yang tinggi serta menurunnya produktivitas kerja dan pembangunan dan memperhatikan Surat Menteri Dalam Negeri No. 443.41/465/SJ/2010
1. UU No. 9 Tahun 1967
2. UU No. 4 Tahun 1984
3. UU No. 3 Tahun 2003
4. UU No. 10 Tahun 2004
5. UU No. 36 Tahun 2009
6. UU No. 23 Tahun 2014
7. PP No. 40 Tahun 1991
8. Permenkes No. 004/Menkes/I/SK/2003
9. Permenkes No. 5 Tahun 2013
10. Permendagri No. 80 Tahun 2015
11. Perda Kab. Kaur No. 14 Tahun 2016
Tujuan dilakukan dan dilaksanakannya eliminasi malaria adalah untuk mewujudkan masyarakat yang hidup sehat sehat, terbebas dari penularan malaria
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Februari 2020.
14
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kaur Nomor 19 Tahun 2020
STANDAR PELAYANAN MINIMAL UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENGELOLAAN AIR MINUM KABUPATEN KAUR
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, Berita Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2020 Nomor 821
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan Minimal Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Air Minum Kabupaten Kuar
ABSTRAK:
Berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213), Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, kesetaraan, kemudahan dan kualitas layanan umum yang diberikan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah yang akan menerapkan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
1. UU No. 09 Tahun 1967
2. UU No. 03 Tahun 2003
3. UU No. 17 Tahun 2003
4. UU No. 1 Tahun 2004
5. UU No. 23 Tahun 2004
6. UU No. 23 Tahun 2014
7. PP No. 23 Tahun 2005
8. PP No. 71 Tahun 2010
9. PP No. 122 Tahun 2015
10. PP No. 2 Tahun 2018
11. Permenkeu No. 10/pmk.02/2006
12. Permendagri No. 79 Tahun 2018
13. Permenkes RI No. 492/MENKES/PER/IV/2010
14. PermenPUPR No. 01/PRT/M/2014
15. PermenPUPR No. 26/PRT/M/2014
16. Permendagri No. 80 Tahun 2015
17. PermenPUPR No. 27/PRT/M/2016
18. Perda Kab. Kaur No. 14 Tahun 2016
Standar Pelayanan Minimal dimaksudkan untuk memberi pedoman kepada Pemerintah Daerah dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan Standar Pelayanan ,inimal pada BLUD SPAM
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Februari 2020.
26
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kaur Nomor 18 Tahun 2020
POLA TATA KELOLA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENGELOLAAN AIR MINUM KABUPATEN KAUR
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, Berita Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2020 Nomor 820
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pola Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Air Minum Kabupaten Kaur
ABSTRAK:
Berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213), pola tata kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b, merupakan tata kelola Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah yang akan menerapkan BLUD, pola tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah
1. UU No. 9 Tahun 1967
2. UU No. 3 Tahun 2003
3. UU No. 17 Tahun 2003
4. UU No. 1 Tahun 2004
5. UU No. 23 Tahun 2004
6. UU No. 23 Tahun 2014
7. PP No. 23 Tahun 2005
8. PP No. 122 Tahun 2015
9. PP No. 2 Tahun 2018
10. Permendagri No. 80 Tahun 2015
11. PP No. 12 Tahun 2019
12. Permendagri No. 79 Tahun 2018
13. Perda Kab. Kaur No. 14 Tahun 2016
Maksud Perbup ini adalah memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan penyediaan air minum oleh UPTD PAM Kaur kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Februari 2020.
12
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kaur Nomor 17 Tahun 2020
RENCANA STRATEGIS UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENGELOLAAN AIR MINUM KABUPATEN KAUR
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, Berita Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2020 Nomor 819
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Strategis Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Air Minum Kabupaten Kaur
ABSTRAK:
Berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213), Renstra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c merupakan perencanaan 5 (lima) Tahun yang disusun untuk menjelaskan strategi pengelolaan BLUD dengan mempertimbangkan alokasi sumber daya dan kinerja dengan menggunakan teknik analisis bisnis dan Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah
1. UU No. 9 Tahun 1967
2. UU No. 3 Tahun 2003
3. UU No. 17 Tahun 2003
4. UU No. 1 Tahun 2004
5. UU No. 25 Tahun 2004
6. PP No. 23 Tahun 2005
7. PP No. 58 Tahun 2005
8. Permenkeu No. 07/PMK.02/2006
9. Permenkeu No. 66/PMK.02/2006
10. Permendagri No. 13 Tahun 2006
11. Permendagri No. 80 Tahun 2015
12. Permendagri No. 79 Tahun 2018
13. Perda Kab. Kaur No. 14 Tahun 2016
UPTD PAM menyusun Rencana Strategis dengan berpedoman pada RPJMD dan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Februari 2020.
33
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kaur Nomor 16 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, Berita Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2020 Nomor 818
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Perhitungan Nilai Sewa Reklame di Kabupaten Kaur
ABSTRAK:
Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Kaur No. 05 Tahun 2014, Hasil Perhitungan Nilai Sewa Reklame (NSR), Nilai Jual Objek Pajak Reklame (NJOR), dan Nilai Strategis Lokasi Reklame (NSLR) ditetapkan dengan Peraturan Bupati
1. UU No. 9 Tahun 1967
2. UU No. 3 Tahun 2003
3. UU No. 17 Tahun 2003
4. UU No. 28 Tahun 2009
5. PP No. 55 Tahun 2016
6. Perda Kab. Kaur No. 5 Tahun 2014
7. Perda Kab. Kaur No. 14 Tahun 2016
Pajak Reklame yang terhutang dipungut dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Februari 2020.
5
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kaur Nomor 15 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, Berita Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2020 Nomor 817
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Pajak Daerah
ABSTRAK:
Dalam rangka penerapan sistem internal atas penerimaan pajak daerah Kabupaten Kaur, diperlukan adanya pengaturan Standar Operasional Prosedur (SOP) penerimaan pajak daerah
1. UU No. 9 Tahun 1967
2. UU No. 3 Tahun 2003
3. UU No. 17 Tahun 2003
4. UU No. 1 Tahun 2004
5. UU No. 28 Tahun 2009
6. UU No. 12 Tahun 2011
7. UU No. 23 Tahun 2014
8. PP No. 14 Tahun 2005
9. PP No. 58 Tahun 2005
10. Permendagri No. 13 Tahun 2006
11. Permendagri No. 80 Tahun 2015
12. Perda Kab. Kaur No. 14 Tahun 2016
SOP Pajak Daerah mencakup seluruh rangkaian proses yang harus dilakukan dalam penerimaan Pajak Daerah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Februari 2020.
18
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kaur Nomor 14 Tahun 2020
PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA TAHUN 2020
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, Berita Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2020 816
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2020
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 144 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, Petunjuk teknis penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa serta petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa lebih lanjut diatur dengan peraturan bupati/walikota
1. UU No. 9 Tahun 1967
2. UU No. 3 Tahun 2003
3. UU No. 6 Tahun 2014
4. UU No. 23 Tahun 2014
5. PP No. 43 Tahun 2014
6. PP No. 60 Tahun 2014
7. PP No. 107 Tahun 2017
8. Permendagri No. 114 Tahun 2014
9. Permendagri No. 20 Tahun 2018
10. Perda Kab. Kaur No. 13 Tahun 2016
Pembangunan Desa mencakup bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Februari 2020.
Peraturan Bupati Kaur No. 27 Tahun 2018
88
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
