Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Kecamatan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Perda Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 10 Tahun 2016, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Kecamatan;
UU Nomor 32 Tahun 2003; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; PP Nomor 18 Tahun 2016; Perda Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 10 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Kedudukan, susunan organisasi, dan eselon pada:
a. Kecamatan Ampana Kota;
b. Kecamatan Ratolindo;
c. Kecamatan Ampana Tete;
d. Kecamatan Tojo Barat;
e. Kecamatan Tojo;
f. Kecamatan Ulubongka;
g. Kecamatan Una-Una;
h. Kecamatan Batudaka;
i. Kecamatan Togean;
j. Kecamatan Talatako;
k. Kecamatan Walea Kepulauan;
l. Kecamatan Walea Besar.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Desember 2016.
10 halaman; Lampiran 12 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tojo Una-Una No. 54 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Badan Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Perda Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 10 Tahun 2016, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Badan Daerah;
UU Nomor 32 Tahun 2003; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; PP Nomor 18 Tahun 2016; Perda Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 10 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Kedudukan, susunan organisasi, dan eselon pada:
1. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah;
2. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah;
4. Badan Pendapatan Daerah;
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Desember 2016.
9 halaman; Lampiran 5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tojo Una-Una No. 53 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Perda Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 10 Tahun 2016, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah;
UU Nomor 32 Tahun 2003; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; PP Nomor 18 Tahun 2016; Perda Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 10 tahun 2016;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Kedudukan, susunan organisasi, eselon pada:
1. DInas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
2. Dinas Perikanan;
3. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
4. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
5. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
6. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan;
7. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup;
8. Satuan Polisi Pamong Praja;
9. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
10. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
11. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
13. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
14. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
15. DInas Perpustakaan dan Kearsipan;
16. Dinas Komunikasi dan Informatika.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Desember 2016.
18 halaman; Lampiran 16 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tojo Una-Una No. 52 Tahun 2016
susunan organisasi setda - sekretariat dprd - inspektorat
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 52,
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Perda Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 10 Tahun 2016, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah;
UU Nomor 32 Tahun 2003; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; PP Nomor 18 Tahun 2016; Perda Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 10 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Kedudukan, struktur organisasi, serta eselon pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, dan Inspektorat.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Desember 2016.
8 halaman; Lampiran 3 halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tojo Una-Una No. 51 Tahun 2016
pos pengadaan barang pemerintah kabupaten tojo unauna
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 51,
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una
ABSTRAK:
bahwa guna menunjang kelancaran dan tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan barang/jasa, maka diperlukan Standar Operasional Prosedur Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una; bahwa Standar Operasional Prosedur Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una disusun dengan asas efektif, efisien, transparan, akuntabel, dinamis, mudah dipahami dan diterapkan untuk menjadi pedoman bagi seluruh pihak yang melakukan proses kegiatan pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una;
UU Nomor 32 Tahun 2003; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; Perpres Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Serangkaian tahapan kegiatan yang bersifat baku dan ditetapkan dalam rangka pelaksaan tugas pokok dan fungsi seluruh unsur yang terkait dalam proses pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Desember 2016.
4 halaman; Lampiran 14 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tojo Una-Una No. 49 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum
ABSTRAK:
bahwa pengadaan tanah untuk kepentingan umum bertujuan untuk menyediakan tanah bagi pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa, negara dan masyarakat dengan tetap menjamin kepentingan hukum pihak yang berhak; bahwa dalam rangka tertib dan efektifnya pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum perlu menyusun standar operasional prosedur pengadaan tanah untuk kepentingan umum; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum;
UU Nomor 5 Tahun 1960; UU Nomor 32 Tahun 2003; UU Nomor 2 Tahun 2012; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; Perpres Nomor 71 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres Nomor 148 Tahun 2015; Perka BPN Nomor 5 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permen ATR Nomor 6 Tahun 2015; Permendagri Nomor 72 Tahun 2012; Permenkeu Nomor 13/PMK.02/2013;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak dengan sebelumnya memenuhi syarat penetapan nilai ganti rugi, syarat pemberian ganti kerugian, dan syarat administratif dan syarat waktu pemberian ganti kerugian.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Desember 2016.
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tojo Una-Una No. 48 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2017
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 129 ayat (2) Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2017;
UU Nomor 32 Tahun 2003; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 17 Tahun 2007; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; PP Nomor 8 Tahun 2008; PP Nomor 18 Tahun 2016; Perpres Nomor 2 Tahun 2015; Permendagri Nomor 54 Tahun 2010; Permendagri Nomor 18 Tahun 2016; Perda Sulteng Nomor 6 Tahun 2009; Perda Kab. Tojo Una-Una Nomor 4 Tahun 2010; Perda Kab. Tojo Una-Una Nomor 2 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang RKPD tahun 2017 memuat kerangka umum RKPD Tahun 2017, hasil analisis evaluasi pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya, program dan kegiatan prioritas yang ditetapkan berdasarkan hasil sinkronisasi dan sinergitas perencanaan melalui mekanisme secara berjenjang dan dokumen RENJA SKPD. RKPD Tahun 2017 menjadi pedoman bagi SKPD dalam menyusun RK SKPD Tahun 2017, landasan penyusunan KUA PPS, dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun RAPBD Tahun 2017.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Desember 2016.
Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2016
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tojo Una-Una No. 47 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Tera/Tera Ulang
ABSTRAK:
bahwa dengan diundangkannya UU Nomor 23 Tahun 2014, khususnya pembagian urusan pemerintah di bidang perdagangan pada sub bidang standarisasi dan perlindungan konsumen maka pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan merupakan kewenangan Pemerintah Daerah; bahwa untuk terwujudnya tertib ukur alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya serta untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, perlu dilakukan pelayanan tera/tera ulang di daerah; bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum dan memberikan perlindungan kepada konsumen, perlu menyusun suatu pengaturan mengenai penyelenggaraan pelayanan tera/tera ulang; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pelayanan Tera/Tera Ulang;
UU Nomor 2 Tahun 1981; UU Nomor 8 Tahun 1999; UU Nomor 32 Tahun 2003; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; Permendag Nomor 70/M-DAG/PER/10/2014; Permendag Nomor 71/M-DAG/PER/10/2014; Perda Kab. Tojo Una-Una Nomor 1 Tahun 2013; Perda Kab. Tojo Una-Una Nomor 8 Tahun 2015;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang penyelenggaraan tera/tera ulang alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang meliputi:
a. Alat-alat UTTP, Tera, dan Tera Ulang;
b. Kewajiban dan larangan;
c. Tanda Tera, masa berlaku Tera/Tera Ulang dan tenaga penera;
d. Tanggung jawab dan wewenang Pemerintah Daerah;
e. Peran serta masyarakat; dan
f. Pemberian penghargaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 November 2016.
9 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tojo Una-Una No. 46 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin Secara Gratis
ABSTRAK:
bahwa untuk mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan hak konstitusional setiap orang demi mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia; bahwa sebagai perwujudan dari tanggung jawab pemerintah daerah terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai akses terhadap keadilan; bahwa untuk memberikan landasan arah dan kepastian hukum dalam pelaksanaan bantuan hukum bagi orang miskin perlu pengaturan mengenai penyelenggaraan bantuan hukum; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin Secara Gratis;
UU Nomor 32 Tahun 2003; UU Nomor 16 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; PP Nomor 42 Tahun 2013; Permenkumham Nomor 10 Tahun 2015;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Bantuan hukum gratis, dalam perkara pidana, perdata, dan TUN, baik litigasi maupun non litigasi, diberikan kepada masyarakat miskin yang berstatus sebagai penduduk di Daerah. Sebelum diberikan bantuan, terdapat prosedur verifikasi. Selain itu, Peraturan Bupati ini mengatur mengenai ketentuan penyaluran biaya bantuan hukum secara gratis dan mekanisme pengawasannya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 November 2016.
9 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tojo Una-Una No. 43 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan Penyuluh Sosial Masyarakat
ABSTRAK:
bahwa untuk mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan agar dapat tercipta kesepahaman, kesadaran dan tanggungjawab sosial masyarakat, perlu dilakukan penyuluhan sosial; bahwa dalam rangka tertib administrasi rekrutmen dan pengangkatan Penyuluh Sosial Masyarakat dalam melakukan penyuluhan sosial, perlu diterbitkan Petunjuk Teknis Pengangkatan Penyuluh Sosial Masyarakat; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan Penyuluh Sosial Masyarakat;
UU Nomor 32 Tahun 2003; UU Nomor 11 Tahun 2009; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; PP Nomor 39 Tahun 2012; Permensos Nomor 10 Tahun 2014;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Penyuluh Sosial Masyarakat memiliki tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan sosial bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Peraturan Bupati ini mengatur mengenai tata cara dan syarat rekrutmen, hak dan kewajiban, pemberhentian dan pergantian antar waktu penyuluh sosial masyarakat, serta monitoring dan evaluasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Oktober 2016.
5 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
