Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 102 TAHUN 2016 TENTANG ALOKASI PEMBAGIAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU BAGIAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017
ABSTRAK:
ditetapkannya peraturan gubernur lampung nomor 102 tahun 2016 tentang alokasi pembagian dana bagi hasil cukai hasil tembakau bagian pemerintah provinsi lampung dan pemerintah kabupaten/kota dalam provinsi lampung tahun 2017, dan untuk menindaklanjuti surat direktur jenderal perimbangan keuangan kementerian keuangan republik indonesia nomor S-533/PK/2017 tanggal 06 september 2017 hal pergub perubahan alokasi DBH-CHT kabupaten dan kota sesuai APBN P 2017, terdapat pengurangan alokasi DBH-CHT, maka peraturan gubernur lampung nomor 102 tahun 2016 perlu dilakukan perubahan
1. undang-undang nomor 11 tahun 1995 tentang cukai
2. undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah
3. undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah
4. peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah
5. peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah
6. peraturan menteri keuangan nomor 84/PMK.07/2008 tentang penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau dan sanksi atas penyelehgunaan tembakau
7. peraturan menteri keuangan nomor 250/PMK.07/2014 tentang pengalokasian anggaran transfer ke daerah
8. peraturan menteri keuangan nomor 241/PMK.07/2014 tentang pelaksanaan dan pertanggungjawaban transfer ke daerah dan dana desa
9. peraturan menteri keuangan nomor 47/PMK.07/2016 tentang rincian dana bagi hasil cukai tembakau menurut provinsi/kabupaten/kota tahun anggaran 2016
10. peraturan menteri keuangan nomor 28/PMK.07/2016 tentang penggunaan, pemantauan, dan evaluasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau
peraturan gubernur ini memutuskan tentang perubahan atas peraturan gubernur lampung nomor 102 tahun 2016 tentang alokasi pembagian dana bagi hasil cukai hasil tembakau bagi pemerintah provinsi lampung dan pemerintah kabupaten/kota dalam provinsi lampung tahun 2017
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Oktober 2017.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Lampung Nomor 56 Tahun 2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2018
ABSTRAK:
rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) provinsi lampung tahun 2018 merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) provinsi lampung tahun 2015-2019 yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah , serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan mengacu pada rencana kerja pemerintah (rkp) dab program strategis nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional
1. undang-undang nomor 14 tahun 1964 tentang penetapan peraturan pemerintah
2. undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara
3. undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional
4. undang-undang nomor 33 tahun 2004 perimbangan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah
5. undang-undang nomor 17 tahun 2007 tentang rencana pembangunan jangka panjang nasional tahun 2005-2025
6. undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah
7. peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah
8. peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tatacara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah
9. peraturan presiden nomor 2 tahun 2015 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasioanal tahun 2015-2020
10. peraturan menteri dalam negeri nomor 54 tahun 2010 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008
11. peraturan menteri dalam negeri 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah
12. peraturan daerah provinsi lampung nomor 6 tahun 2007 tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) provinsi lampung tahun 2005-2025
13. peraturan daerah provinsi lampung nomor 6 tahun 2014 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) provinsi lampung tahun 2015-2019
14. peraturan daerah provinsi lampung nomor 8 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah provinsi lampung
15. peraturan daerah provinsi lampung nomor 10 tahun 2017 tentang pembentukan dan susunan organisasi badan penyelenggara korps pegawai RI dan badan layanan pengadaan barang dan jasa pemerintah provinsi lampung
peraturan gubernur ini memutuskan tentang rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) provinsi lampung tahun 2018
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Oktober 2017.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Lampung Nomor 55 Tahun 2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATAKERJA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI LAMPUNG
ABSTRAK:
penetapan perda provinsi lampung nomor 17 tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan daerah provinsi lampung nomor 8 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah provinsi lampung, perlu meninjau kembali peraturan gubernur lampung nomor 65 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tatakerja dinas perumahan, kawasan permukiman dan pengelolaan sumber daya air provinsi lampung
1. undang-undang nomor 14 tahun 1964 tentang penetapan peraturan pemerintah
2. undang-undang nomor 1 tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman
3. undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan
4. undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara
5. undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah
6. peraturan pemerintah nomor 79 tahun 2005 tentang pedoman pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah
7. peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah
8. peraturan menteri dalam negeri nomor 70 tahun 2011 tentang pedoman jabatan fungsional umum di lingkungan perda
9. peraturan menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat nomor 15/PRT/M/2015 tentang organisasi dan tatakerja kementrian pekerjaan umum dan perumahan rakyat
10. peraturan menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat nomor 15/PRT/M/2015 tentang organisasi dan tatakerja kementrian pekerjaan umum dan perumahan rakyat
11. peraturan menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat nomor 32/PRT/M/2016 tentang pedoman nomenklatur perangkat daerah yang melaksanankan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman
12. peraturan menteri agraria dan tata ruang nomor 38/2016 tentang organisasi dan tatakerja kantor wilayah pertanahan nasional
13. peraturan daerah provinsi lampung nomor 8 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah provinsi lampung
14. peraturan daerah provinsi lampung nomor 10 tahun 2017 tentang pembentukan dan susunan organisasi badan penyelenggara korps pegawai RI dan badan layanan pengadaan barang dan jasa pemerintah provinsi lampung
peraturan gubernur ini memutuskan tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tatakerja dinas perumahan dan kawasan permukiman provinsi lampung
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Oktober 2017.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Lampung Nomor 54 Tahun 2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATAKERJA DINAS CIPTA KARYA DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI LAMPUNG
ABSTRAK:
penetapan perda provinsi lampung nomor 17 tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 17 tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan daerah provinsi lampung nomor 8 tahun 2016 tetang pembentukan dan susunan perangkat daerah provinsi lampung, perlu meninjau kembali peraturan gubernur lampung nomor 65 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tatakerja dinas perumahan, kawasan permukiman dan pengelolaan sumber daya air provinsi lampung
1. undang-undang nomor 14 tahun 1964 tentang penetapan peraturan pemerintah
2. undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan
3. undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara
4. undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah
5. peraturan pemerintahan nomor 79 tahun 2005 tentang pedoman pembinaan dan pengawasan penyelenggara pemerintahan daerah
6. peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah
7. peraturan menteri dalam negeri nomor 70 tahun 2011 tentang pedoman jabatan fungsional umum di lingkungan pemerintahan daerah
8. peraturan menteri dalam negeri nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah
9. peraturan daerah provinsi lampung nomor 8 tahun 2011 tentang pembentukan dan peraturan daerah
10. peraturan daerah provinsi lampung nomor 8 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah provinsi lampung
11. peraturan daerah provinsi lampung nomor 10 tahun 2017 tentang pembentukan dan susunan organisasi badan penyelenggara korps pegawai republik indonesia dan badan layanan pengadaan barang dan jasa pemerintah provinsi lampung
peraturan gubernur ini memutuskan tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tatakerja dinas cipta karya dan pengelolaan sumber daya air provinsi lampung
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Oktober 2017.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Lampung Nomor 47 Tahun 2017
STANDAR PELAYANAN MINIMAL RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI LAMPUNG
2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 47,
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang STANDAR PELAYANAN MINIMAL RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI LAMPUNG
ABSTRAK:
a. bahwa sehubungan telah ditetapkannya Peraturan Gubernur
Lampung Nomor 15 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan
Minimal Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung, maka
Peratura Gubernur dimaksud perlu diubah dan disesuaikan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a tersebut diatas untuk menjamin ketersediaan,
keterjangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan oleh
Rumah Sakit Jiwa Daerah perlu menetapkan Standar
Pelayanan Minimal Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi
Lampung dengan Peraturan Gubernur Lampung
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3
Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung
dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959
tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan
menjadi Undang-Undang:
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor15 Tahun 2004 tentang
PemeriksaanPengelolaan danTanggung jawab Keuangan
Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
7. Undang-Unciang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan
Jiwa;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pernerintah
Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar
Pelayanan Minimal;
18. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJDPj Provinsi Lampung Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung;
Jenis pelayanan, indikator, standar nilai, batas waktu, pncapaian dan urusan minimal RSJD. Rencana bisnis dan anggaran, target, serta
upaya peningkatan mutu Pelayanan tahunan Rumah Sakit. Mengatur pula mengenai pembinaan sertapengawasan RSJD.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 05 September 2017.
7 hlm, Lampiran 45 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Lampung Nomor 46 Tahun 2017
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 39 TAHUN 2017 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2017
2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 46,
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 39 TAHUN 2017 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2017
ABSTRAK:
a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Gubemur Lampung Nomor 39 Tahun 2017 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2017, maka Peraturan Gubernur Lampung dimaksud, perlu diubah karena adanya permohonan khusus kendaraan barn yang akan diproses menjadi kendaraan umum, dan proses pembelianjpemesanan kendaraan baru dimaksud telah dilaksanakan pembayaran secara On The Road (OTR);
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan kendaraan barn yang akan diproses menjadi kendaraan umum, agar efektif dan dapat meningkatkan Pendapatan AsH Daerah, perlu menetapkannya Peraturan Gubernur Lampung tentang Perubahan Atas Peraturan Gubemur Lampung Nomor 39 Tahun 2017 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2017;
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistern Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
9, Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2017 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2017;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
Menyisipkan Pasal 19 A yang berisi mengenai kendaraan baru yang akan diproses menjadi kendaraan umum dan proses pembelian/pemesanan telah dilakukan sebelum pemberlakuan Peraturan Gubernur ini, maka tarifnya berpedoman kepada Peraturan Gubernur Lampung Nomor 28 Tahun 2016 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2016.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Agustus 2017.
Peraturan Gubernur Lampung Nomor 39 Tahun 2017
3 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Lampung Nomor 44 Tahun 2017
PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, DAN / ATAU PEMBEBASAN TERHADAP POKOK, DENDA DAN BUNGA ATAS HUTANG PAJAK JENIS PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DI PROVINSI LAMPUNG
2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 44,
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, DAN / ATAU PEMBEBASAN TERHADAP POKOK, DENDA DAN BUNGA ATAS HUTANG PAJAK JENIS PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DI PROVINSI LAMPUNG
ABSTRAK:
a. bahwa Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) merupakan sumber penerirnaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang potensial dan dominan bagi Provinsi Lampung, oleh karena itu perlu dilakukan upaya-upaya untuk peningkatannya;
b. bahwa sebagai upaya peningkatan penerimaan PAD serta dalam upaya penertiban administrasi kepemilikan kendaraan bermotor, antara lain dengan pemberian keringanan, pengurangan danl atau pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);
c. bahwa berdasarxan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, untuk kepastian hukum, tertib administrasi dan agar dapat dilaksanakan secara efektif dan dipertanggungjawabkan, perlu diatur ketentuan mengenai pemberian keringanan, pengurangan, danj'atau pembebasan terhadap pokok, denda, dan bunga atas hutang pajak jenis pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bennotor di Provinsi Lampung, dengan Peraturan Gubemur Larnpung;
1. Undang-Undang Nornor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang' Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 91'ahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Perigelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Taw. Cara Pemberian dan Pemanfaatan lnsentif Pemungutan Pajak-Daerah dan Retribusi Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah - sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011';
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provirrsf Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
Peraturan mengenai peringanan, pengurangan, serta pembebasan pajak untuk kendaraan motor berplat nomor polisi BE. Termasuk kendaraan motor yang menunggak dengan syarat.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Agustus 2017.
6 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Lampung Nomor 42 Tahun 2017
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN RAWAT JALAN, INTALASI GAWAT DARURAT, KELAS II,KELAS KHUSUS, KELAS I,KELAS UTAMA (VIP) DAN EKSEKUTIF (VVIP) PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR.H.ABDUL MOELOEK PROVINSI LAMPUNG
2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 42,
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN RAWAT JALAN, INTALASI GAWAT DARURAT, KELAS II,KELAS KHUSUS, KELAS I,KELAS UTAMA (VIP) DAN EKSEKUTIF (VVIP) PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR.H.ABDUL MOELOEK PROVINSI LAMPUNG
ABSTRAK:
a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Gubernur Lampung Nomor 10 Tabun 2015 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan, Instalasi Gawat Darurat, Kelas II, Kelas Khusus, Kelas I, Kelas Utama (VIP) Dan Eksekutif (WIP) pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung;
b. bahwa dalam rangka mendukung peningkatan kualitas pelayiman kesehatan pada Rumah Saldt Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung telah rnemiliki beberapa alat penunjang radiologi yang canggih, sarana ruang aula, penitipan anak, Klinik Seandanan (Institusi Penerirna Wajib Lapor dan Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu, Penyalabguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika], dan penyesuaian penetapan tarif penggunaan ambulance dan mobil jenazah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dirnaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu merubah Peraturan Gubernur Lampung Nomor 10 Tabun 2015 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan, Instalasi Gawat Darurat, Kelas II, Kelas Khusus, Kelas I, Kelas Utama ( VIP ) Dan Eksekutif ( VVIP I Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi dan' menetapkannya dengan Peraturan Gubernur Lampung;
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tabun 2009 tentang Rumab Sakit;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pernerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 20 II tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung;
Menambah beberapa huruf pada beberapa pasal di Peraturan Gubernur Lampung Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan, Instalasi Gawat Darurat, Kelas II, Kelas Khusus, Kelas 1, Utama (VIP), dan Eksekutif (WIP) pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung. Seperti penambahan jenis pelayanan penitipan anak.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 2017.
PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 10 TAHUN 2015
4 hlm, Lampiran 18 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Lampung Nomor 41 Tahun 2017
PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2017
2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 41,
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2017
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar ( Satgas Saber Pungli) Provinsi Lampung, t erlu didukung pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung;
b. bahwa sehubungan maksud huruf a tersebut di atas, agar pe1aksanaannya berjalan tertib dan lancar, perlu menetapkan Pedoman Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Provinsi Larnpung Tahun Anggaran 2017 dengan Peraturan Gubemur Lampung;
I. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nornor 20 Tahun 2001;
3. Peraturan Pernerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar;
5. lnstruksi Presiden Nornor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017;
6. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tabun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
8. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Provinsi Lampung;
9. Peraturan Gubemur Lampung Nornor 1 Tabun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017;
Peraturan tentang Perencanaan Penggunaan Anggaran dan Pelaksanaan Penatausahaan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran. Standar Biaya Masukan dan Biaya Penyelidikan dan Penyidikan.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 2017.
5 hlm, Lampiran 8 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Lampung Nomor 40 Tahun 2017
RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATAKERJA BADAN PENYELENGGARA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA DAN BADAN LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 40,
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATAKERJA BADAN PENYELENGGARA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA DAN BADAN LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Penyelenggara Korps Pegawai Republik Indonesia dan Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Lampung, perlu menetapkan rincian tugas, fungsi dan tatakeJja Badan Penyelenggara Korps Pegawai Republik Indonesia dan Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Lampung dengan Peraturan Gubernur Lampung;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tabun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tabun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerab Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tabun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tabun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tabun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tabun 2015 tentang Perubaban Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tabun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tabun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tabun 2016 tentang Perangkat Daerab;
10. Peraturan Presiden Nomor 70 Tabun 2012 tentang Perubaban Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tabun 2010 tentang Pengadaan BarangjJasa Pemerintah;
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pengesahan Perubaban Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tabun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Provinsi dan KabupatenjKota.
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PERj13jM.PANj5j2008 tentang Eselonisasi Jabatan Struktural di Lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus dan Sekretariat Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tabun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Daerab;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pemembentukan Produk Hukum Daerab;
16. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tabun 2008 tentang Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan secara penuh dan diangkat dalam jabatan struktural di lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus dan Sekretariat Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia;
17:Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tabun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
18. Peraturan Daerab Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Penyelenggara Korps Pegawai Republik Indonesia dan Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Lampung;
Mengatur kedudukan, tugas pokok, susunan organisasi, dan fungsi Badan penyelenggara korps pegawai republik indonesia provinsi lampung dan Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Termasuk pula bidang-bidang yang berada didalamnya.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 2017.
27 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat